Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110669.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27 November 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Sutami Km. 7, Kelurahan Campang Jaya, KecamatanSukabumi, Bandar Lampung 35122, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

debit note yang telah dilakukanpembayaran oleh Pemohon Banding kepada pihak luar negerimerupakan biaya supervision of production, loading, secunty, and localtransport, sehingga bukan objek PPN JLN dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010060.10/2018/PP/M.IB Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00827/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Nomor00028/201/15/093/17 tanggal 20 Juni 2017 Masa Pajak Januari Desember 2015 atas nama PT Multi Terminal Indonesia, NPWP02.106.620.4093.000, beralamat di Jalan Pulau Payung Nomor 1,Tanjung Priok, Jakarta Utara 143810, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Nomor00028/201/15/093/17 tanggal 20 Juni 2017 Masa Pajak Januari Desember 2015 atas nama PT Multi Terminal Indonesia, NPWP02.106.620.4093.000, beralamat di Jalan Pulau Payung Nomor 1,Tanjung Priok, Jakarta Utara 14810, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004543.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019 tanggal 8 Agustus 2019 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

NPWP 01.122.686.7612.002,beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 10, Segoromadu,Kebomas, Gresik, Jawa Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2012 NomorHalaman 4 dari 9 halaman.

., NPWP 01.122.686.7612.002, beralamat di JalanMayjen Sungkono Nomor 10, Segoromadu, Kebomas, Gresik,Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Tubun Raya Nomor 77,Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Penghasilan Neto PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Pemohon Banding sekarang Temohon PeninjauanKembali telan melakukan kewajiban perpajakan beralas hukum diantaranya (1) Laporan Keuangan Audit Tahun 2013 yang dibuat olehAkuntan Publik Ernst & Young dan laporannya diberikan juga

penghasilan.Selanjutnya atas koreksi selebinnya telah diyakini kebenarannya olehMajelis Hakim dengan mengambil alih atas penilaian dan pengujianyang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 3612/B/PK/Pjk/2019Pembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Lagi pula secara yuridis fiskalkedudukan Faktur Pajak memiliki sifat aantonder belastingen yangdapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyainilai uang di bidang perpajakan dan olehkarenanya koreksi TerbandingHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3612/B/PK/Pjk/2019(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 15, 17, 18, 23juncto Pasal 3A dan Pasal 4, Pasal 13 ayat (5) Pasal serta Pasal 16Aberikut Pasal 16F UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan

memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put46571/PP/M.V/16/2013 tanggal 30Juli 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put46571/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013, sepanjang terkait dengankoreksi yang diajukan Peninjauan Kembali, karena telah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP913/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor00106/207/07/308/10 tanggal 4 Agustus 2010, atas nama PT IstanaKenten Indah, NPWP 01.669.190.9308.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.

Bahwa yang menjadi objeksengketa berupa Koreksi Penyerahan yang PPNnya Harus DipungutSendiri Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp3.216.726.000,00; yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu berupapembayaran pengurusan biayabiaya legal (AJB, IMB, Bea Balik Namadan pemecahan sertifikat) dan perpajakan (BPHTB) sebagaimana lazimdipraktekkan dalam usaha properti yang

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82526/PP/M.IVB/36/2017 tanggal 30 Maret 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 919B/PK/Pjk/20183. Dengan mengadili sendiri :1.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);1.2.

LikupangTimur, Minahasa Utara 95375, Sulawesi Utara 9537,5 denganalamat korespondensi Gedung Menara Rajawali Lantai 23, JI DRIde Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan 2950, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

Putusan Nomor 919B/PK/Pjk/2018antaranya Certificate of Residence Income Tax Assessment Act yangditerbitkan oleh Australian Government Australian Taxation Officetertanggal 30 Maret 2011 dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90350/PP/M.XIIIA/10/2017 tanggal 14 Desember 2017 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

M.H Thamrin No.3132 KebonMelatiTanah Abang Jakarta 10230, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2340/B/PK/Pjk/20183. 3.

didukung dengan buktifoto copy Kartu Keluarga sebanyak 68 Kartu Keluarga yang dikoreksioleh Terbanding sebagai Pegawai yang tidak memiliki tanggungan(TK/O) adalah tidak berdasar dan tidak terukur dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111405.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 terkait sengketa aquo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Putusan Nomor 3293/B/PK/Pjk/2020Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 3293/B/PK/Pjk/2020berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 1 angka 15, angka 17, angka 18, angka 23 danPasal 13 ayat

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86534/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal 06 September 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Nokia Indonesia, NPWP02.414.779.5056.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Putusan Nomor 1228/B/PK/Pjk/2018Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat (2)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004859.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Menyatakan bahwa Surat = Tagihan Pajak Nomor00320/107/17/915/18 tanggal 29 April 2018 Masa Pajak Maret2017, atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat di Jalan Koperasi No. 106 Aikmel, Kab.Lombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum.3.4.

maka terhadapFaktur Pajak PKP Pedagang Eceran tidak bisa dikreditkan dan tidakterdapat adanya potensi untuk mengurangi penerimaan pajak danolehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 29 berikutPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 36 Ayat (1) HurufC UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 1952/B/PK/Pjk/201819 Desember 2014 sesuai dengan Pasal 11 ayat 1.a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonPeninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulansesuai dengan Pasal 27A UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 87 UndangUndang PengadilanPajak;3.

sematamata atas kenikmatan yangditerima pembayar dalam manfaat asuransi dan penggunaan QQdalam polis asuransi adalah bersifat administrasi semata yang tertuangdalam Perjanjian Penutupan Asuransi dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72825/PP/M.IIIA/16/2016 tanggal 4 Agustus 2016, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2018nama PT Cakra Bhakti Para Putra, NPWP 01.807.627.3614.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember 2006 dan 2005halaman 32 Nomor 23 huruf c serta telah dilakukan pembayarannya,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo, dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111399.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00246/207/12/415/15 tanggal 04 November 2015, atasnama: PT JJLapp Cable SMI, NPWP 31.285.299.9415.000,beralamat di Jalan Palm Manis Raya, Gandasari, Jati Uwung,Tangerang, dan alamat korespondensi di Gedung Graha Inti FauziLantai 7, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan, 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

dibuat oleh lawan transaksi telah memenuhi proseduryang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan kerugian terhadappendapatan negara, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksudah tepat dan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

pembanding yang dapat menunjukkan bahwa tingkat grossprofit margin tersebut merupakan tingkat gross profit margin yang telah memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;bahwa sementara itu penetapan tingkat gross profit margin yang diterapkan Terbandingterhadap transaksi Pemohon Banding kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewasebesar 7.9% tersebut telah dilakukan melalui serangkaian proses penelitian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

istimewa;bahwa dengan demikian penentuan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% yang digunakanoleh Pemohon Banding tersebut tidak mempunyai dasar perhitungan dan datapembandingnya, sehingga terhadap pernyataan tersebut harus diabaikan;bahwa dengan demikian penentuan tingkat gross profit margin yang diterapkan Terbandingterhadap transaksi penjualan Pemohon Banding kepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa sebesar 7.9% tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

digunakan oleh Pemohon Banding, Pemohon Bandingtelah memberikan keterangan/informasi yang tidak benar yang berdasarkan keteranganPemohon Banding sesuai Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak tertanggal 7 Mei2010, bahwa tidak terdapat hubungan istimewa dengan pihak Goodwill Technologies,faktanya berdasarkan informasi yang berasal dari Competent Authority Singapura Nomor:B/49/INDO/EXCH/10/19 tanggal 6 Juli 2010 tentnag Exchange of Information yangdisampaikan melalui surat Direktur Peraturan Perpajakan

tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu YangBersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Tandan Buah Segar (TBS)telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16BUU PPN yang menjelaskan antara lain bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalamUndangUndang Perpajakan

adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan, oleh karena itu, setiap kemudahan dalambidang perpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agardi dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan PPN yang telah dibayar sehubungan denganSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00370/207/12/062/14 tanggal 19Desember 2014 sesuai dengan Pasal 11 ayat 1.a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 Juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1949/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulansesuai dengan Pasal 27A UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 87 UndangUndang PengadilanPajak;3.

sematamata atas kenikmatan yangditerima pembayar dalam manfaat asuransi dan penggunaan QQdalam polis asuransi adalah bersifat administrasi semata yang tertuangdalam Perjanjian Penutupan Asuransi dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT77142/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 15 November 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.

BUT Guangdong Power EngineeringCorporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.381.3053.000,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

kepastian hukumdan asas kecermatan, karena in casu atas jasa konstruksi denganmengenakan tarif sebesar 4% (empat persen) seharusnya yangdikenakan adalah sebesar 3% (tiga persen) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115876.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/PK/Pjk/20203.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, JakartaPusat, 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00042/207/12/092/16 tanggal 02 Juni 2016, atas nama PTBinasawit Abadipratama, NPWP 01.644.830.0092.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H.

konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab TidakAda maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidakdapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali), sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapatdikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Haryono Kav. 5051, Pancoran Jakarta Selatan, Jakarta12770 sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Haryono Kav. 5051, Pancoran Jakarta Selatan, Jakarta12770 sengketa a quo adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang telah diputusoleh Majelis Hakim sudah benar sehingga Majelis Hakim Agungmempertahankan pendapat Majelis Pengadilan Pajak dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan