Penetapan No.855/Pat.P/2020/PA.Kagof The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak Mengenai Penjualan Anak,Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari PokokPokok IsiProtokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindunganak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusianak dan pornografi anak;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografianak tidak

hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat,namun juga karena tidak ada atau Iemahnya pengawasan terhadap anak, yangawalnya anak mencobacoba melakukan hubungan badan dengan lawanjenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhirpada prostitusi atau pornografi anak;Menimbang, bahwa salah satu dari 5 (lima) hal yang harus dijaga dalammengamalkan ajaran Islam (alDharuriyyat alKohmsah) adalah menjaga kehormatan.

mengawinkan Rika binti Sangkutdengan Arif bin Rela adalah merupakan jalan keluarnya yang terbaik, untukmenghindari mudharat (bahaya atau kesulitan) yang lebih besar lagi bagi anakhasil hubungan mereka tersebut;Menimbang, bahwa Penjelasan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rightsof The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak Mengenai Penjualan Anak,Prostitusi Anak dan Pornografi

Anak) pada bagian tujuan dari PokokPokok IsiProtokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindunganak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusianak dan pornografi anak;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografianak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat,namun juga karena tidak ada atau Ilemahnya pengawasan terhadap anak, yangawalnya anak mencobacoba melakukan hubungan badan dengan lawanjenisnya

lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhirpada prostitusi atau pornografi anak;Menimbang, bahwa salah satu dari 5 (lima) hal yang harus dijaga dalammengamalkan ajaran Islam (alDharuriyyat alKohmsah) adalah menjaga kehormatan.

maka segera mengawinkan Darmawan bin Tulus dan Meiliza bintiMulyadi adalah jalan keluarnya, untuk menghindari mudharat yang lebih besarlagi bagi calon bayi yang akan dilahirkan oleh Meiliza binti Mulyadi ;Menimbang, bahwa Penjelasan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rightsof The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak Mengenai Penjualan Anak,Prostitusi Anak dan Pornografi

Anak) pada bagian tujuan dari PokokPokok IsiProtokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindunganak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusianak dan pornografi anak;Hal. 20 dari 24 Hal.

Penetapan No.841/Padt.P/2020/PA.KagMenimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografianak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat,namun juga karena tidak ada atau Iemahnya pengawasan terhadap anak, yangawalnya anak mencobacoba melakukan hubungan badan dengan lawanjenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhirpada prostitusi atau pornografi anak;Menimbang, bahwa salah satu dari 5 (lima) hal yang harus di jagadalam mengamalkan

Bahwa Termohon kelewat batas dalam bergaul dengan lakilaki lain semisalchating yang mengarah pada pornografi ; Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadipada bulan Januari 2011 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohonkarena sudah tidak kuat dan tidak betah terhadap parilaku Termohon dan pergikerumah orang tua Pemohon di Tuban serta antara Pemohon dan Termohon sudahpisah rumah dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hubunganlayaknya suami isteri

Bang Opi Bin Samad Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang Menyebarluaskan, Pornografi, Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan sebagaimana Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

li>Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

ingin menikah saja dengan Anak; Bahwa Anak Korban telah berpacaran dengan Anak selama 2 (dua)bulan; Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wibAnak Korban pergi dari rumah dan menghubungi Anak untukmenemuinya;Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak bertemu di depanbengkel/doorsmeer yang berada di daerah Kampung Lalang TebingTinggi tempat Anak bekerja dan kemudian bersamasama pergi kesebuah warnet;Bahwa di warnet tersebut Anak dan Anak Korban tidak melihattayangan yang bersifat pornografi

tahun dan sudah tidakbersekolah lagi;Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban selama 2 (dua)bulan;Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 11.00wib Anak Korban pergi dari rumah dan menghubungi Anak untukmenemuinya;14Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak bertemu di depanbengkel/doorsmeer yang berada di daerah Kampung Lalang TebingTinggi tempat Anak bekerja dan kemudian bersamasama pergi kesebuah warnet;Bahwa di warnet tersebut Anak dan Anak Korban tidak melihattayangan yang bersifat pornografi

Menimbang, bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban selama 2(dua) bulan;Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul11.00 wib Anak Korban pergi dari rumah dan menghubungi Anak untukmenemuinya;Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dan Anak bertemu di depanbengkel/doorsmeer yang berada di daerah Kampung Lalang Tebing Tinggitempat Anak bekerja dan kemudian bersamasama pergi ke sebuah warnet;Menimbang, bahwa di warnet tersebut Anak dan Anak Korban tidakmelihat tayangan yang bersifat pornografi

Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498;- 1 (satu) unit charger HP warna putih;- 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998;- 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210;- 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928;- 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446;- 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512;- 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi

;- 3 (tiga) screenshots foto pornografi;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendra Syahputra;6.

November 2017 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Jalan Kelapa Gading No. 18 RT. 04 RW. 01 Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Banjarbaru, telah =memproduksi, membuat,memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bjbatau menyediakan pornografi

AHMADSYAUFI, SH,MH menyatakan bahwa meskipun foto/gambar yangbermuatan pornografi bukan foto/gambar saksi SITI FARIDAH, akan tetapiperbuatan membuat Instagram atas nama SITI FARIDAH denganmenampilkab foto/gambar yang bermuatan ketelanjangan dengan tujuanmenyebarluaskan melalui media social sudah dapat dikategorikanmelanggar pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 Undangundang nomor 44 tahun2008 tentang Pornografi.

tersebuttanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Faridah;> Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang UU Pornografi;> Bahwa Terdakwa membuat akun Instagram tersebut karena terdorongemosi setelah Terdakwa mendapat cerita dari teman satu kantor Terdakwayaitu Desy yang bercerita bahwa saksi Siti Faridah dengan saksi SatrioWahyu Novianto masih berhubungan dan masih sering jalan, dimana setelahmendengar cerita tersebut Terdakwa mengklarifikasi cerita tersebut kepadasaksi Satrio Wahyu Novianto, dan

mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat seringbercerita kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumahHalaman 5 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Saktempat tinggal bersamanya, dimana yang menjadi permasalahannyamenurut cerita Tergugat Penggugat tidak mau melayani Tergugat,sementara menurut Penggugat telah melayani Terguagt dengan baik,dan menurut cerita Penggugat, Tergugat ikut gabung dalam grup yangberbaur pornografi

keterangan saksi pertama Penggugat,diperoleh fakta yang pada pokoknya: Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran,Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar dirumah tempat tinggal bersamanya pada akhir tahun 2020, dimana yangmenjadi permasalahannya adalah karena Tergugat selalu menceritakan aibkeluarganya (masalah ranjang) kepada keluarga dan orang lain, sertaTergugat pernah mengaku kepada Saksi bahwa beliau telah salah karnaikut bergabung grup yang berbaur pornografi

Olehkarena itu muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksuddalam UU ITE mengacu kepada perundangundangan yang melanggarkesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapt dijatuhi sanksi pidana.KUHP merupakan undangundang yang mengatur kesusilaan secara luaskarena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan,dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasanmuatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak,penganiayaan ringan terhadap hewan dan termasuk

UU Nomor44 tahun 2008 tentang pornografi (UU pornografi) memberikan gambaranmengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara sempit.Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU pornografi, pornografi adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, Suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Rankartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melaluiberbagai bentuk media komunikasi dan/atau percakapan dimuka umum,yang memuat kecabulan, atau eksploitasi

Muatan kesusilaan yang dimaksud dalamUU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi.Oleh karena itu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnyabahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi ataumerupakan salah satu konten yang dilarang oleh undangundang, yangbatasannya diberikan oleh UU pornografi dan yang menjadi unsur pentingyaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupundiupload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpapersetujuan

KUHPmerupakan undangundang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalamBAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkupkesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi,perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadaphewan dan termasuk perjudian. UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (UUpornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yangmelanggar kesusilaan secara sempit.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU pornografi,pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, Suara, bunyi, gambarbergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnyamelalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau percakapan dimuka umum,yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar normakesusilaan dalam masyarakat. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITEmengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi.

setidaktidaknya pada suatu hari di bulan Novembertahun 2017 atau setidak tidaknya pada suatu hari di tahun 2017, bertempat diAkampus Saint Paul JL R.A Kartini Kampung Baru Kota Sorong A A atau A atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini,memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan,menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

elektronikATAUHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN SonPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal29 jo Pasal 4 ayat 1 hruf d dan e UU RI No4 Tahun 2008 tentang pornografiMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 hruf ddan e UU RI No4 Tahun 2008 tentang pornografi

Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadipertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugat temperamental, sukaberkatakata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih sukamenonton video pornografi di laptop dari pada Penggugat.Bahwa sejak bulan Februari 2019 terjadi pisah tempat kediamandisebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamasampai sekarang selama 2 bulan.Hal. 12 dari 18 halamanBahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yangberusaha untuk

bahwa saksisaksi yang diajukan dalam sidang telahbersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apayang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, makakesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti.Menimbang, bahwa saksi xxx menerangkan pada pokoknya sejak bulanJuni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terusmenerusdisebabkan Tergugat temperamental, suka berkatakata kasar kepadaPenggugat, bahkan Tergugat lebih suka menonton video pornografi

melakukan hubungan badan dengan Romi Yanto Bin Gangsar, makasegera mengawinkan Agustin Wulandari Binti Sukardi dan Romi Yanto BinGangsar adalah jalan keluarnya, untuk menghindari mudharat yang lebih besarlagi;Menimbang, bahwa Penjelasan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rightsof The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak Mengenai Penjualan Anak,Prostitusi Anak dan Pornografi

Anak) pada bagian tujuan dari PokokPokok IsiProtokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindunganak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusianak dan pornografi anak;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografianak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat,namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yangawalnya anak mencobacoba melakukan hubungan badan dengan lawanjenisnya lalu

kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhirpada prostitusi atau pornografi anak;Hal. 20 dari 24 Hal.

Dengandemikian ketika Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebutbertentangan dengan peraturan diatasnya maka penetapan tersebut tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat dan atau batal demi hukum;Bahwa kemudian didapat fakta ternyata pada tanggal 5 Februari 2016diketahui Calon Bupati terpilin Kabupaten Minahasa Utara Vonnie AnnekePanambunan diduga telah melakukan perbuatan tercela yang melanggarkesusilaan dan unsur pornografi, dengan beredarnya video dan/ataufoto/gambar yang tidak senonoh;Bahwa sesuai

meliputi: Adanya petisi dari Aliansi Masyarakat Peduli Minahasa Utara yangtelah dilakukan di Airmadidi tanggal 30 Desember 2015 yang dilampiridengan namanama dan tanda tangan peserta petisi, petisi tersebutpada intinya berkaitan dengan situs resmi You Tube yangmempertontonkan video asusila dilakoni dua aktor yang wanitanyaterindikasi adalah salah satu Calon Bupati Kabupaten Minahasa UtaraTahun 20162020; Aliansi masyarakat Minahasa Utara tersebut memohon dan menuntutagar dugaan pelaku tindak pidana Pornografi

& kesusilaan yangdilakukan oleh Vonnie Anneke Panambunan segera diproses hukumsesuai dengan hukum yang berlaku dan dibawa ke Pengadilan gunamemperoleh kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan olehVonnie Anneke Panambunan; Konflik lainnya adalah yang dilakukan warga Minahasa Utara yangmenolak Calon Bupati Minahasa Utara yang Tercela pornografi,mantan korup, tidak bermoral, tidak beretika dan calon Bupati penipumasyarakat; Adanya Pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat Woritanggal 03

Bahwa berkaitan dengan dengan perkara ini Penggugat/Pembandingyang saat ini sebagai Pemohon Kasasi telah melaporkan secara resmi keMabes Polri Nomor Laporan Polisi : LP/686/VII/2016/Bareskrim tanggal12 Juli 2016, Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/490/VII/2016/Bareskrim tertanggal 12 Juli 2016 atas dugaan Perkara Tindak PidanaPornografi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 44Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Tahun 2008 tentang Pornografi yang perkaranya dilimpahkan ke

PoldaSulawesi Utara sesuai dengan Surat Nomor: B/4415/Ops/VII/2016/Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak Pidana Pornografi yangdiduga dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I/Terbanding/TermohonKasasi Vonnie Anneke Panambunan saat ini menjabat sebagai BupatiMinahasa Utara;b.

HAMIDterhadap korban Junita Binti Talas mengandung kata atau kalimat yangmengandung pengancaman yang mana terdakwa mengancam mengenaiperbuatan menyangkut pelanggaran norma kesusilaan yakni akan menyebarkankonten pornografi berupa foto atau vidio Vulgar korban yang telanjang;Bahwa konten tersebut menunjukkan adanya ancaman didalamnya adalah katakata yang membuat korban tertekan dan takut atas peristiwa yang akan terjadiyakni foto korban akan disebarkan sehingga dapat diketahui orang lain;Bahwa konten

HAMIDterhadap korban Junita Binti Talas mengandung kata atau kalimat yangmengandung pengancaman yang mana terdakwa mengancam mengenalperbuatan menyangkut pelanggaran norma kesusilaan yakni akan menyebarkankonten pornografi berupa foto atau vidio Vulgar korban yang telanjang;Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2021/PT MKSBahwa konten tersebut menunjukkan adanya ancaman didalamnya adalah katakata yang membuat korban tertekan dan takut atas peristiwa yang akan terjadiyaknifoto korban

Nirwan Sakir S.Kom MAP yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengunggah fotoyang mengandung konten pornografi, melalui status pada akun facebookmiliknya yakni Andhika Nasser adalah merupakan wujud mendistribusikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumenelektronik, yang mana apabila seorang pengguna media social facebookmembuat atau mengetik status dikolom status dan setelah itu ia kKemudianmenekan

dalam leptop; Bahwa Terdakwa hanya iseng dan pada saat itu saksi korban Diana tidaktahu dan Terdakwa tidak minta izin kepada saksi korban Diana, seandainya padasaat itu saya izin sama saksi korban Diana tentu saksi korban Diana tidakmengizinkan; Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa haya untuk menyadarkan kepada saksikorban Diana supaya mau kembali kerumah karena sudah lama tidak kemballikerumah; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibatnya bila menggugah poto melaluiakun difacebook yang mengandung muatan pornografi

Menyatakan Terdakwa ABDUS SAFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : menyebarluaskan pornografi ;----------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebasar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;--------------------------- 3.

Sungai Penuh,Kota Sungai Penuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memperjualbelikan pornografi yangsecara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan caracara sebagaiberikut : 22222 o enna nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn cnne Bahwa saksi Perdata Ginting Bin N.

Pasal 29 UU RI Nomor 44tahun 2008 tentang Pornografi atau kedua melanggar Pasal 40 huruf c UU RI Nomor 8 tahun1992 tentang Perfilman; 2222 n nena nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dimana MajelisHakim berwenang untuk menilai faktafakta yang terungkap di persidangan, kemudianlangsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleheeMenimbang, bahwa unsurunsur dalam ketentuan Pasal 40 huruf c UU RI Nomor 8tahun 1992 tentang Perfilman

istri dengan XxxxxxXxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXX,maka segera mengawinkan XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX denganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah jalan keluarnya, untuk menghindarimudharat yang lebih besar lagi:Menimbang, bahwa Penjelasan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rightsof The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography(Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak Mengenai Penjualan Anak, ProstitusiAnak dan Pornografi

Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agartidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak danpornografi anak;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografianak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namunjuga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnyaanak mencobacoba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalukemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusiatau pornografi

setidaktidaknya pada suatu hari di bulan Novembertahun 2017 atau setidak tidaknya pada suatu hari di tahun 2017, bertempat diAkampus Saint Paul JL R.A Kartini Kampung Baru Kota Sorong A A atau A atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini,memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan,menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

elektronikATAUHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN SonPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal29 jo Pasal 4 ayat 1 hruf d dan e UU RI No4 Tahun 2008 tentang pornografiMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 hruf ddan e UU RI No4 Tahun 2008 tentang pornografi