HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 di lingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskankepada PIHAK KEDUA ; dan PIHAK KEDUAmenyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan danpenyampaian perubahan SPT atas pajakpenghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan2002 yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10% bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para Pensiunan untuk tahunfiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarifbaru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal5 April 2002;B. Drs. H.

No. 2103 K/Pid.Sus/2010242002 yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10% bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para Pensiunan untuk tahunfiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarifbaru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal5 April 2002;B. Drs. H. Hasnil, MM akan bertindak sebagaiPimpinan yang bertanggungjawab terhadappelaksanaan tugas perpajakan ;Selanjutnya setelah membuat bidang pekerjaan Terdakwa Drs.

No. 2103 K/Pid.Sus/201028Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/HYRKP/V1I/2003 tanggal 20 Juni 2003yang isinya :Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 10 Februari 2003 tentangPerjanjian Pekerjaan Penyusunan dan Penyampaian Perubahan SPT PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun 2001 & 2002 atas nama Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para Pensiunan yang telah dibayarkan olehPemerintahan Kabupaten Simalungun sebesar 10%, disesuaikan dengantarif baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No.

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsurpasal yang didakwakan kepadanya;Ad.1.

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau. tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelummasa jabatannya berakhir;3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan PemerintahanDaerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannyaberakhir;4.

Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, Penuntut Umum memfokuskandakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabat aparatursipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Snj.keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

warganya untuk menghadiri pemaparan Visi Misipasangan calon nomor urut 2 (dua) dan ikut menghadirinya serta memberikanfasilitas berupa peminjaman kursi inventaris Kantor Desa Patongko, hal ini jelasmemberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) bagi pasangan calon tersebut,terlebih lagi kapasitas Terdakwa sebagai kepala desa sebagai pemimpin di desayang merupakan panutan, adalah hal yang berbeda jika katakata tersebutdiucapkan oleh orang lain misalnya seseorang yang bukan sebagai kepala desa(bukan pula Pejabat

negara atau pejabat aparatur sipil negara), tentunyamemiliki dampak yang berbeda.

Usaha Negara akan mendalilkan yang menjadi KeputusanTata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(1)(12)(13)(14)adalah Nomor : R/811/P03/15/38/Spers tanggal 18 Nopember 1998 dan sehnggaKeppres Nomor 62/ABRI/1998 tanggal 20 Nopember 1998 adalah murni KeputusanTata Usaha Negara yang memenuhi UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaradan oleh karena itu dapat dijatuhkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negaraquod non;Bahwa, Terlawan/Tergugat adalah Presiden sebagai Pejabat

Negara bukan PejabatABRI (d/h) TNI (sekarang) dan sebagai Pejabat Negara memiliki kewenangan danfinal atas setiap Keputusan Presiden yang diterbitkannya dan akan sesuai denganketentuan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bagi siapa sajayang merasa dirugikan dapat membatalkannya melalui Pengadilan Tata UsahaBahwa, Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan BersenjataRepublik Indonesia merupakan hasil atau tindak lanjut oleh Pejabat ABRI atasPutusan Pengadilan Militer dengan

Bahwa Tergugat dan Il perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalamgugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini danguna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkanfungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat sebagai Pejabat Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukanpelelangan dan Turut Tergugat Il sebagai Pejabat Negara yang berwenangmelakukan peralihan/balik nama Obyek Sengketa apabila terjadipenyimpangan, dimohon untuk tidak

merupakan penetapanTertulis yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Administrasi Negarabukan pribadi seorang Camat dan berbeda sekali dengan format camatsebagai PPAT dan dengan stempel PPAT, sesuai bukti T6, sehinggasangat jelas bahwa atas objek sengketa berupa Akta Pelepasan Hakdinyatakan sah, walaupun tidak teregistrasi di Kantor Camat SungaiPinyuh dan tidak ada nomor surat keluar adalah suatu kealpaan dankelalaian pada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;Bahwa tindakan camat Sungai Pinyuh sebagai pejabat

Negara telahmenjalankan tugas diluar kuasanya bukan sebagai Pejabat PPATdikarenakan:3.1.

Hal ini jelas merupakan pekerjaan pejabat negara yang sangatbertentangan dengan tindakan profesional seorang Pejabat Negara.Terbukti : Akta tersebut mempunyai legalitas seorang pejabat danyang bersangkutan menghadap seorang pejabat yakni TermohonHalaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 400 K/TUN/2017Kasasi; artinya telah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Negara;namun tidak berwewenang sebagai pejabat PPAT di kecamatantersebut.

Dengan demikian Tergugat telahtidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, sebagaimanaseharusnya dilakukan oleh Pejabat Negara. Untuk itu terbukti SuratHalaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 438 K/TUN/2013Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asasasas umumPemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan;13 Selain telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Surat KeputusanTergugat juga bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.

Dengan demikian Termohon telah tidakcermat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, sebagaimana seharusnyadilakukan oleh Pejabat Negara. Dalam Point angka 1 di dalam Surat SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomorSEK.KP.06.0325 tanggal 16 Januari 2012, dimana alasan diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, NomorM.HH73.KP.06.03 Tahun 2011 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 19Desember 2011, .......

Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana bersepakat mengedarkan Psikotropika jenis Shabushabu di KFCPasar Kenari Mas, Kramat Raya dan berdasarkan Petikan Putusan PengadilanJakarta Pusat Nomor: 223/Pid.B//2006/PN JKT.PST tanggal 20 Juni 2006...dst,dengan demikian termohon telah tidak cermat mengeluarkan dan menerbitkanSurat Keputusannya, sebagaimana seharusnya dilakukan Pejabat Negara, untukitu terbukti surat keputusan Termohon telah bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan

SUPARJA danditemuan barang bukti di dekat kaki kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotakrokok merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenisshabu lalu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Samsung Type GTS6810 warna hitam ditemukandi gengaman tangan kanan Terdakwa dan diakui barang tersebut milikTerdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kKantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 3 (tiga) paket narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Samsung Type GTS6810 warna hitam ditemukandi gengaman tangan kanan Terdakwa dan diakui barang tersebut milikHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PTKTerdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebutadalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) kantong plastik beningberklip yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkusdalam plastik bening berklip tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Kewenangan absolut;Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta Pembatalan Akte Jual BeliNo. 668/2004 dan Akte Jual Beli No. 399/2005, dimana Akte tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Notaris, serta Penggugat memintapembatalan Sertifikat Hak Milik No. 415, dimana Sertifikat tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan

No. 2399 K/Pdt/2010Oleh karena Penggugat meminta Pembatalan Akte Jual Beli dan Sertifikatyang merupakan produk Pejabat Negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikut sertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan Pejabat Negara danbukan Pembuat Akte dan Sertifikat. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslahditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Bukti T & T Il3);3.

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

.: Pembayaran penghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.143.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKep Kepolisi@n seseusemwsexaneveespen:Peri3.

negara,Per pasal 28......... cece aTer nKe, apel nPei703.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan733.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia serta773.

saat tertangkap, 1 (satu) unit HPmerk venera warna hitam tanpa baterai yang berisikan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar palstik transparankosong yang ditemukan di dalam saku celana depan terdakwayang terdakwa kenakan; Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;e Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;e Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;2.

pada saat tertangkap, 1 (satu) unit HPmerk venera warna hitam tanpa baterai yang berisikan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar palstik transparankosong yang ditemukan di dalam saku celana depan terdakwayang terdakwa kenakan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;3.

Sus. /2016/PN Str.e Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;e Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak

Nomor 112/Pdt.G/2012/PN.KIt. ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa sangatdicemarkan nama baik, harkat dan martabatnya serta terganggu dalammenjalankan tugas pemerintahan, yang berakibat sangat dirugikan baikmoril maupun materiil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pejabat Negara/Kepala Pemerintahan tingkat Kabupaten yang mengemban amanat rakyatsecara moril sangat terbebani dengan adanya gugatan perkara perdatatersebut sehingga

dapat berakibat kepercayaan masyarakat terhadapPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pejabat Negara/KepalaPemerintah tingkat Kabupaten akan menurun, disamping itu konsentrasiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan tugaspemerintahan akan terganggu yang dapat berdampak merugikanmasyarakat;Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk dibebani membayar ganti rugi immateriil sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);Bahwa akibat

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik, memfitnah,menghina pejabat negara, yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik materiil maupun immaterill;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan cara tunai;4.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan tersebut tanpa menyatakan dalampertimbangannya apa yang menjadi dasar untuk mengesampingkanketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwa penerimaanganda tersebut

(Satu) paketNarkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di Sakubelakang sebelah kiri celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yangTerdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di saku depan sebelahkanan celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yang gunakan, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1(satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Kemudian Terdakwa danbarang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut; Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa ada menguasaiserta menjadi perantara jualbeli Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negarayang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN SagTerhadap keterangan Saksi

Jarot; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal menerima, menguasai 1 (Satu) paketyang diduga berisi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisianketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsiNarkotika jenis shabu

. /2016/PN Str.tanaman yang berbalut dengan kertas Koran dibawah tilam di dalamkamar Rumah tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi HELMIZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek PermataPolres Bener Meriah, selanjutnya terdakwa MULIA DARMAWAN dansaksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memilikiyang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tidak memilikiIzin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium

Negara yangberwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

buahpipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timahrokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah korek mancis, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRIMAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, kemudianterdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukanpenuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman dan Gol bukan tanaman untuk tidak memiliki Izindari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol dalambentuk tanaman;1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol bukan tanaman;1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar

Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.b. Hakim pada badan peradilan, atau ;c.

Negara, karena faktanyaPenggugat bukanlah Pejabat Negara, hal ini sesuai ketentuan Pasal 350ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2019 yangbunyinya: Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap menjabatsebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.

Penggugat juga tidaksedang menjadi pejabat Negara sebagaimana yang telah Penggugatjelaskan, selanjutnya karena Penggugat saat ini menduduki jabatanHalaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 214/G/2021/PTUN.

JKTb. diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau ;c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.Alasan Tergugat menghentikan tunjangan sertifikasi dosen adalahkarena Penggugat telah diangkat menjadi pejabat Negara, dalam halini Tergugat harusnya memperhatikan landasan hukum tentangpengertian dari Pejabat Negara sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, dan selain daripada itu

JKTPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2019 bahwa : Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkapmenjabat sebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya jo.Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara bahwa Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b.

Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor00015/KE P/AZ/12019/19 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Nurhayati,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala SubDirektorat Pensiun Pejabat Negara dan J anda/dudanya. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaP.5.;6.

kandung dari almarhum eee yang bernansmeninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung dari almarhum Sanusi binSeman yang bernama i meninggal dunia pada tahun 1980.Buktibukti tersebut memperkuat fakta bahwa orang tua kandung almarhumSanusi bin Seman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum S anusibin Seman;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi SuratKeputusan Pembayaran Pensiunan J anda yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara Kepala Sub Direktorat Pensiun Pejabat

Negara danJ anda/dudanya yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memperkuat kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan AhliWaris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Tengah yang telahbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanbahwa Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhurnRen, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

No.1799 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042005 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK; Drs. SUTOPO GASIF. SPd, MPd; HMUS MULYADIBin H JAMHARI; G.ASMAN GILIR; MARWAN, SP. Bin MUHAMMAD ALI; H.SURIADI, S.Hut. Bin H.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa," Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama Padahal sama pula sebagaimanayang dinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005,Hal. 67 dari 99 hal.

No.1799 K/Pid.Sus/201276menerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu. yang sama., atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan

SYAHRIL MAHMUD, M.Si., (ahli yang diajukanoleh Terdakwa) yang menyatakan bahwa :Bahwa sepengetahuan ahli pengertian lumpsum hanya adadalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/KMK.02/2003tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap dan merupakan satusatunya peraturan yangmengatur definisi lumpsum;Hal. 79 dari 99 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama., dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukmembaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak berkolerasi dengan isi dari petitum yang tidakmemuat pernyataan pembatalan

sengketa ini terdapat subyek hukumyang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat.Bahwa didalam Posita Penggugat Nomor 8 menyatakan Penggugatmenganggap Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Debitur an.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT YYKYosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebin dahulusetiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani oleh Penggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentuk AktaNotarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat

Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) untuk membaca danmengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan Akta Perjanjian Kredit.Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pulaPinhak Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit sebagai salah satuTergugat atau Turut Tergugat.Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa di dalam perkara inimasih terdapat pihakpihak yang menjadi subyek hukum yang tidakdimasukan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai Tergugat