Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU Nomor26 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto bersalah bersamasamamelakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 (1) huruf b dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secaraberlanjut:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pidana denda sebesarRp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabilatidak dibayar maka harta benda PT.

TrimustikaPerkasa pada tahun 2007 dan 2008 terbukti tidak pernah melaporkanatau menyampaikan kewajiban pelaporan perpajakan perusahaanmiliknya yakni PT.

Sus/2018Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndang RI Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang RI Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 43 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndang RINomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Menyatakan terdakwa ABDUL FARID, S.Sos.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c; i UU No. 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, yang telah diubah dengan UUNo. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PerpuNo. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempatatas UU No. 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan ;2.Menjatuhkan

atas pemenuhankewajiban perpajakan yaitu pelaporan danpenyetoran dan terjadi perubahan yang signifikandalam jumlah setoran PPh Pasal 21 yangmengindikasikan wajib pajak tidak menghitung PPhPasal 21 dengan benar dan/atau tidak menyetorPajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telahdipotong dengan benar ke Bank Persepsi atau KantorPOS 7 SRR SR SR i I SR SnBahwa setelah adanya temuan tersebut, dilakukanperingatan atau teguran dengan Surat No.

Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuaihasil resume bimbingan dan konsultasi sebagaimanadisampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama RabaBima Nomor S1456/WPJ.31/ KP.0208/2009 tanggal 15Juli 2009 ;Bahwa terhadap peringatan tersebut tidak adatanggapan dari terdakwa selaku Bendahara PemegangKas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP00.037.734.1912.000 dan tetap tidak menyampaikanSPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desembertahun 2009 dan melakukan penyetoran atas PPhPasal 21 yang dipotong dengan

Bima NPWP 00.037.734.1912.000 untuk tahunpajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsiatau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)sebesar Rp. 199,476,400, (seratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribuempat ratusrupleh) pf SesPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 39 ayat (1) huruf (c); (i) UndangUndang No.: 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang No. 6Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,yang telah

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ~~~ >>Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos sebagaiseorang bendahara, mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009dan bulan Desember 2009 bertempat di Kantor Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kab.

MAYA PERKASA ABADI yang semula beralamat di Jalan SoekarnoHatta No. 481 Kota Bandung yang bergerak di bidang usaha Pertambangan,Pengangkutan (transportasi) dan rental alat berat, terdaftar sebagai Wajib Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees pada tanggal 29Mei 1993 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.612.034.7424.000 dandi kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga pada tanggal 29 Mei1993, dimana kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT.

No. 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU.

2008 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor0057/WPJ.09/KP.0405/RIKSIS/2011 tanggal 20 Juli 2011 untuk Tahun Pajak2009;Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari KPP Pratama BandungKarees yang menyimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTTahunan Wajib Pajak Badan dan SPT masa PPN Tahun 2008 dan Tahun2009, maka diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitupemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentangadanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di bidang Perpajakan

MAYA PERKASA ABADI adalah sebesar Rp.2.830.557.986, (Dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);Perbuatan Terdakwa SJACHRUL ABIDIN tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i UndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UndangundangNo. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Menyatakan terdakwa SJACHRUL ABIDIN terbukti bersalah melakukantindak pidana perpajakan, melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf iUndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan ;2.

Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als Bing Tjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan Dengan sengaja menerbitkan atau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;3.

PadmaSemarang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa danmengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu melakukan beberapa perbuatan yangada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak,atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukanatau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Jadi Jaya 20102013 124Makmur 2.373.205.600Jumlah 3.325.439.742 222 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BINGTJONG Alias BING TJOENG bersamasama dengan ABDUL CHALID AliasTENGKU tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negaradari sektor perpajakan sekurangkurangnya sebesar jumlah PajakPertambahan Nilai (PPN) dalam masingmasing faktur pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya selama tahun 2010 sampai dengantahun 2015, yaitu sebesar Rp. 3.325.439.742, (tiga

Perkara : PDS11/0.3.10/Ft.2/12/2017 tanggal 05 Maret2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias BingTjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secarabersamasama atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut dengansengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya

Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang R.I. Nomor 16 Tahun2009 Jo.

Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als BingTjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana di bidang perpajakan Dengan sengaja menerbitkanatau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;2.

Selviah Kornelisterbukti bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan Pasal 39 ayat (1)huruf g UU No. 16 Tahun 2000 jo.

Indonesia;Tempat tinggal > Jalan Jambu 2 No.182 Rt.006/ Rw.007Kranji Bekasi Barat Bekasi;Agama > Khatolik;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 A huruf a Juncto Pasal 43Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan

Menyatakan Terdakwa Ambrosius Ronald Manulang terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut :Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.

Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakanTerdakwa Terdakwa Ambrosius Ronald Manulang terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut dan oleh karenaitu.

PromosiPowerindo Abadi atas 43 perusahaan berpotensi menimbulkankerugian pada pendapatan Negara dari sector perpajakan padakurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 sekurangkurangnyasebesar Rp10.640.864.811,(sepuluh miliar enam ratus empat puluhjuta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sebelasrupiah); Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalammelakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadapkemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yangdilakukannya, dan

. : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dan;Kedua =: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf gUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dan;Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf Hal. 1 dari 11 Hal.

No. 278 PK/PID.SUS/2017UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64ayat (1) KUHP; Dan;Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf b UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur telah terbukti melakukantindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah disetor dan dipungutsehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf g UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 39Ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP;2.

Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan;2.

RW002, Kelurahan Siring Agung, Kecamatanllir Barat , Kota Palembang;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Srikandi Agung);Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembangkarena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diaturdan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telahdiubah sebanyak empat kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalembang tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:1.

No. 2569 K/PID.SUS/2018Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyakempat kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANTOWI JAUHARI Bin M.

jahat dari Terdakwa sehingga pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa sudah tepat dan adil :Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telahdiubah sebanyak empat kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI

Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 132 D, Sumbawa,Kabupaten Sumbawa;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Wiraswasta/ Pimpinan UD Jaya Raya;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor28 Tahun2007 tentang Perubahan KetigaatasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumbawa Besartanggal 18 Desember 2014sebagai berikut:Hal. 1dari31 hal.

. 123 PK/Pid.Sus/20181.Menyatakan Terdakwa CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengajamenyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinyatidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugianpada pendapatan Negara*,sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanjunctoPasal 39 Ayat (1)huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahankeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIN MARLIANA denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangkan selama Terdakwadalam tahanan dengan perintah Terdakwa

junctoPasal 39 Ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor28 Tahun2007 tentang Perubahan KetigaatasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Nomor 461 K/Pid.Sus/2021KEDUAKETIGAUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;ATAU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Caradan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;:ATAU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP:Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa SUDJIANTO bersalah turut serta melakukantindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimana diatur danHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Perpajakan dalamdakwaan alternatif Ketiga, tidak salah menerapkan hukum;2.

., Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat JenderalPajak;2. Rekno Nawansari, SH.,LL.M., Kepala SubdirektoratBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;3. Boby Arwibowo, SH.,M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum lI,Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/201610.11.12.13.14.15:16.17.Ukar Sukarno, SE., SH.,M.H., Kepala Seksi Bantuan HukumIl, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan PerpajakanII;Eduard Denni Nadeak, SH.

,Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IllKanwil DJP Jakarta Selatan;Elfrieda Anggi Basamarito, SH., Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Fajar Triyanto, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Fernandes Adhitya Halomoan, SH., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Irfan Dwisaputra,, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Made Nidya Lestari Karma, SH., Pelaksana Subdit BantuanHukum

, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Nasrul Affandi, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Dian Rivea Mahardhika, SH., Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Sri Utami Endarsih, SH.

dan Tata Cara Perpajakan) yangmengatur bahwa:Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DirekturJenderal Pajak atas suatu;a.

Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenagatenagaHakim khusus yang mempunyai keahlian dihidang perpajakan danberijazah sarjana hukum dan sarjana lain;3. Sengketa yang diproses dalam Pangadilan Pajak khusus menyangkutsengketa perpajakan;4.

Ketua Kamar Pidana Nomor3558/2018/S.1011.Tah.Sus/ PP/2018/MA tanggal 18 April 2018 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejaktanggal 24 Mei 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembangkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 Ayat (1)huruf UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahn sebanyak 4 (empat) kaliterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009

ABDUL HAMID bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telahdipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian padapendapatan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 39Ayat (1) huruf 1 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empatkali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;.

perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiPalembang Nomor 5/PID/2018/PT.PLG., tanggal 6 Maret 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg., tanggal 14 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubahsebanyak 4 (empat) kali terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan

Menyatakan Terdakwa Kamal Kamarullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo.

Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal65 ayat (1) KUHP;Hal. 1 dari 29 hal.

Pasal 43 ayat (1) tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan UndagUndang Nomor 16/2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP(Dakwaan ke1) dan terbukti bersalan melakukan tindak pidanaPerpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a UndangUndang Nomor 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diuban beberapa kali dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Dakwaan Ke2);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deviyana Sandy alias Sandybin H.

Putusan No. 689 K/Pid.Sus/2018dalam tindak pidana perpajakan, penjatuhan pidana adalah bersifat u/timumremidium artinya pemidanaan adalah upaya terakhir dan yang didahulukanadalah denda dan pembayaran pajaknya.

Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP (Dakwaan ke1) dan Pasal 39A huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diuban beberapa kali dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.