SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?

Selanjutnya terdakwa besertaPaspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas nama6HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Ngurah Raiuntuk diproses secara hukum : Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatandengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidak pernahdikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatan yangberwenangmengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlah warga Negara AfrikatSelatan melainkan warga Negara Banglesh sesuai suratt dari EmbassyOf Bangladesh

Selanjutnya terdakwa beserta PasporNegara Afrika Selatan dengan nomor A04026234 atas namaHABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas KhususNgurah Rai untuk diproses secara hukum ;Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatandengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidakpernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatanyangberwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlahwarga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Bangleshsesuai suratt dari Embassy Of Bangladesh

Selanjutnya terdakwabeserta Paspor Negara Afrika Selatan dengan nomor A04026234atas nama HABIRUR RAHMAN dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas Khusus Ngurah Rai untuk diproses secara hukum ;Bahwa dokumen perjalan berupa Paspor Negara Afrika Selatandengan nomor A04026243 atas nama HIBIRUR RAHMAN tidakpernah dikeluarkan oleh Pejabat Negara Afrika Selatanyangberwenang mengeluarkan paspor dan terdakwa bukanlahwarga Negara Afrikat Selatan melainkan warga Negara Bangleshsesuai suratt dari Embassy Of Bangladesh

Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yaitu bertindak/melakukanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan wewenang dankewajibannya selaku pejabat negara ;4. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali surat pencabutannyaterhadap 3 (tiga) surat yaitu 1.Surat Permohonan Hak yang telahdiketahui oleh Sekretaris Kelurahan Pisang Candi; 2.Surat KeteranganPenguasaan tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon dan 3.

Bahwa seluruh barangbarang yangditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabushabu tersebutadalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sahbushabu yang ditemukandalam penggeledahan tersebut merupakan sisa dari shabu yang terdakwagunakan pada sore hari sebelum penangkapan dan penggeledahan olehpetugas kepolisian.Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotikajenis shabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat negara

penggeledahan adalah milik Terdakwa.Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tat.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabushabu tersebutadalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sahbushabu yang ditemukandalam penggeledahan tersebut merupakan sisa dari shabu yang terdakwagunakan pada sore hari sebelum penangkapan dan penggeledahan olehpetugas kepolisian.Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotikajenis shabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat

negara yangberwenang.Saksi ke3 (dua) SANIB Bin AHMAD :Bahwa Saksi menerangkan diminta menyaksikan penggeledahan terhadaprumah terdakwa KAHARUDDIN pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018sekira pukul 22.30 Wita di Gang Keluarga RT.03 Desa Pondong Kec.

yang telah ada shabushabunya tersebut sambil menghisapmelalui sedotan plastik yang tersambung dengan bong seperti orangmerokok sebanyak sekitar 4 (empat) hisapan sampai shabudalam pipetkaca habis, selanjutnya bong terdakwa simpan didapur rumah terdakwadan sisa shabu yang hanya tinggal sedikit terdakwa buang melaui jendelasebelah kamar terdakwa yang tertutup oleh seng yang bergelombang.Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal menggunakan narkotika jenisshabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa sebuk kristalwarna putih bening narkotika jenis shabushabu dengan berat netto + 0,002gram dikirimkan untuk uji labfor kKemudian dikembalikan tanpa isi, 1 (Satu) buahHalaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tot.HP merk OPPO A37 warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip Kosong, 2 (dua)buah bong lengkap dengan alat hisap yang terbuat

Nomor 858 PK/Pdt/202010.11.12.13.14. utara : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; timur : tanah masyarakat:;Menyatakan Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 3 tanggal 3 April 1973dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 82, tanggal 29Agustus 1975 antara Tergugat dan Tergugat II yang dibuat di hadapanNotaris Eliza Pondaag adalah tidak mempunyai kekuatan hukumberlaku;Menyatakan Perjanjian Pelepasan dan Penyerahan Hak yang diketahuiPara Pejabat Negara tanggal 4 Oktober 1980 antara Tergugat Ildengan

secara global yang sudah dipagar tembok: selatan tanah masyarakat: barat Jalan Pancoran Timur II; utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI: timur tanah masyarakat;Menyatakan Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 3 tanggal 3 April 1973dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 82 tanggal29 Agustus 1975 antara Tergugat dan Tergugat Il yang dibuat dihadapan Notaris Eliza Pondaag adalah tidak mempunyai kekuatanhukum berlaku;Menyatakan Perjanjian Pelepasan dan Penyerahan Hak yang diketahuiPara Pejabat

Negara tanggal 4 Oktober 1980 antara Tergugat Ildengan Tergugat III adalah tidak mempunyai kKekuatan hukum berlaku;Menyatakan sewa menyewa antara Tergugat dan Tergugat IVberdasarkan Addendum Perjanjian Nomor DUT/015 A/1/2009, Nomor014/Direksi/Perj/I/2009 tertanggal 21 Januari 2009 adalah tidakmempunyai kekuatan hukum berlaku;Menghukum Tergugat dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah dan3 bangunan gudang, seluas 23.500 m?

Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945. serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a,pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraannegara, praktikpraktik usaha yang lebin menguntungkansekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dannepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehinggamerusak sendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat

Putusan Nomor 55 P/HUM/2018a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri;d) Gubernur:e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku:Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 7, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara

termasuk di dalamnya pejabat negara padalembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dariPresiden dan Wakil Presiden serta DPR.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaranegara berdasarkan Pasal 1 Bab UU No. 28 Tahun 1999 tentangpenyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme "Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme menyebutkan: 222 nce nne nen nne enePenyelenggara negara meliputi:1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;3) Menteri;~ ~~ 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nminA) SAUD C RI ~ am ann nn nn crn5B) HII ese neers ere sree nen eee RHEE6

) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan 02 0 ne nen nae ne7) Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama dirumuskan puladalam penjelasan Pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni yang dimaksuddengan penyelenggara negara adalah sebagaimana

41.086.638.197,00 33.402.886.675Jumlah 14.929.698.558,00 106.801.043.778,00 91.871.345.220Penghasilan Pegawai TidakTetap: Pegawai harian lepas Pegawai tidak tetap, 1.160.125.000,00 1.160.125.000,00 pemagang Penerima honorarium 359.145.000,00 359.145.000,00 Komisaris/anggota dewan : Distributor MLM/direct selling Mantan pegawai Peserta program pensiun Tenaga ahli Lainlain Jumlah1.519.270.000,001.519.270.000,00 PPh Pasal 21 bersifat final: Penerima uang pesangon,uang tebusan7.972.082.144,007.972.082.144,00 Pejabat

negara, PNS, TNI/Polri Jumlah7.972.082.144,007.972.082.144,00 Jumlah penghasilantidak tetappegawai9.491.352.144,009.491.352.144,00 Jumlah objek PPh Pasal 21 24.421 .050.702,00 116.292.395.922 ,00 91.871.345.220,00 Bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah: Uraian Jumlah menurut Koreksi (Rp)Wajib Pajak PemeriksaPenghasilan Pegawai Tetap:Di atas PTKP 390.374.950,00 3.313.797.877,00 2.923.422.927,00Di bawah PTKP Jumlah 390.374.950,00 3.313.797.877,00 2.923.422.927,00Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/2016 Pegawai harian lepas Pegawai tidak tetap, pemagang Penerima honorarium 17.957.250,00 17.957.250,00 Komisaris/anggota dewan pengawas Distributor MLM/direct selling Mantan pegawai Peserta program pensiun Tenaga abhli Lainlain Jumlah 17.957.250,00 17.957.250,00 PPh Pasal 21 bersifat final: Penerima uang pesangon, uang 219.030.239,00 219.030.239,00tebusan Pejabat negara, PNS, TNI/Polri Jumlah 219.030.239,00 219.030.239,00Jumlah penghasilan pegawai tidak 236.987.489,00

Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangantunjangan lain yang terkait dengangaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uangpensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait denganuang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau dudadan atau anakanaknya;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) melakukankoreksi positif terhadap DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp91.871.345.220,00berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 21 pada SPT Tahunan PPh Pasal21 dengan

Dan Peradilan Militer untuk Hakim TingkatBanding sebagai berikut: No JABATAN Pengadilan Tinggi,Dilmiltama, DilmiltiA HAKIM TINGKATBANDING1 Ketua/Kepala 40.200.0002 Wakil Ketua/Wakil Kepala 36.500.000 Bahwa ketentuan di atas, telah mengesampingkan hakhak pemohonsebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakimanpada Mahkamah Agung (Vide Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1985 junctoUU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 TentangHalaman 6 dari 28 halaman.

Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017langsung Para Pemohon sebagai seorang Hakim pada KepaniteraanMahkamah Agung terhadap hakhak pejabat negara dalam hubungandengan bekerjanya sistem Kekuasaan Kehakiman sebagaimanadimaksud oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyiKekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan.

Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017kemandirian peradilan yang menentukan indepedensi hakim telahdirugikan dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012;Bahwa ketentuan tersebut telah mengesampingkan hakhakpemohon sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaankehakiman pada Mahkamah Agung (Vide Pasal 20 UU No. 14Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun2009 Tentang Mahkamah Agung).

Provinsi Jambi;Surat Keputusan Gubernur Tergugat Nomor : 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal, 14 Februari 2012 yang menjadi obyeksengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan dan perundangundangan yang berlaku. dan Tergugat telah berbuat sewenangwenang yang berakibat hakhak Penggugat sebagai Warga Negaradan sebagai PNS serta peluang Penggugat untuk berkarir danmengabdi kepada negara sampai batas usia pensiun, telahdirampas, secara moril dan materil Penggugat merasa dirugikan.Tindakan Tergugat selaku Pejabat

Negara dan selaku Pejabat1213Pembina Kepegawaian Daerah yang berakibat kerugian padaPenggugat selaku PNS yang harus dibinanya telah melanggar danbertentangan dengan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negarayakni Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas danPropfesionalitas.

Negara Yang Bersih dari KKN;Berdasarkan teori hukum administrasi Negara, untuk mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih seorang Pejabat Negara dalam membuat keputusan harusmemperhatikan Syarat sah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum, yaitumemenuhi syarat formal dan syarat materil.

atau tidak disadari telah melanggar etika administrasi dan membuatkeputusan tidak melalui prosedur yang benar dan berdasarkan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah melanggar AsasProfesionalitas, Asas Keterbukaan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.1213Sebagaimana dinyatakan pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;3 Pelanggaran persayaratan materil atau substansi;Berdasarkan teori hukum Administrasi Negara, seorang Pejabat

Negara dalammembuat sebuah keputusan harus tahu dan mempedomani persyaratan materil atausubstansi dari keputusan yang akan dibuat;Pada Surat Keputusan Tergugat No. 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal 14Februari 2012 terdapat beberapa kesalahan yang berhubungan dengan materi atausubstansi peraturan yang ingin dilahirkan;Kesalahan dimaksud terlihat antara lain pada :a Masa berlaku yang ditetapkan berlaku surut, sedangkankeputusan Tergugat merupakan keputusan yang mempunyaitindak hukum yang pasti;Sesuai

sehinggaini adalah suatu hal yang cacat logika dan tidak dapat diterima kalauPemohon dapat melakukan hal tersebut seperti yang dituduhkan selamaini, Karena beliau bukan dan tidak lagi menjabat sebagai penyelenggaranegara;Bahwa melihat dari Pengertian Penyelenggara Negara dapat ditemukandalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (UU 28/1999), yang menyatakan sebagai berikut:Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian, didalam Pasal 2 UndangUndang 28/1999 dijelaskan siapa saja yangtermasuk penyelenggara negara, yaitu:1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tas6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

. $9292 nnn nn nnn nnn nnn nnnPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangDETAR ~= nnn nnn nnn nnn IBP a@Gal 2 scsscssssensnnemessmennrnnssasmmnncnn ns seeRRRn Tae RESET SERREPenyelenggara NEGAla IMENDULL, ~ =n mmm nmr nnn nnn ncn1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; .. MITA) seer meessennnccemseenenrneremsneneennnrmseeneenanenesemmmarrnnsesemcnre4. GuD@InuTl, 22 nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnnPUTUSAN No. 02/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 21 dari 82 halaman6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Subsidair:Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batamberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukumyang berlaku (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat terlihat kabur dan tidak jelas, karena Penggugattelah melakukan penyitaan terhadap barang jaminan berdasarkanperjanjian kredit yang tidak dibuat di hadapan Pejabat

Negara;1.

fiduciatersebut, hal ini terlinat di dalam surat perihal pemberitahuanPenarikan Jaminan Nomor 0026/BPRPM/SUL/ IV/IV/2008 tanggal7 Mei 2008;Bahwa seharusnya sebagai lembaga keuangan masyarakatPenggugat dapat mengetahui kalau perjanjian kredit yang dibuatdiantara Penggugat dan Tergugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor0122/KMK/PK/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 danPerpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0074/KMK/PK/V1I/2007tanggal 23 Juni 2007 tidak dibuat di dalam suatu akte otentik yangdibuat di hadapan Pejabat

Negara yang berwenang untuk hal itu,sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yaituPembebanan benda dengan jaminan fiducia dibuat dengan AktaNotaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Aka JaminanFiducia;Bahwa perlu disadari oleh Penggugat, ketika Penggugatmendapatkan Surat Penyerahan Fiducia dari Tergugat, boleh jadiPenggugat beranggapan kalau Penggugat mempunyai hak untukmelaksanakan penyitaan, akan tetapi bukan secara otomatisPenggugat

,Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama, tidak beralasan dantidak berdasar hukum mengenyampingkan alat bukti Penggugat : P8, P9dan P11 ( Vide Pasal 164 Rbg), alat bukti mana merupakan akta partiyang merupakan akta otentik, yaitu surat pemyataan mana dibuat secarakhusus untuk pembuktian yang dilakukan di hadapan Pejabat Negara yang di tunjuk untuk itu. aneBahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama tidak beralasan dantidak berdasar hukum, menyatakan pengetahuan yang dimiliki oleh saksiLA

No. 1797 K/Pid.Sus/2012Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama ;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUSMULYADI Bin H.

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 /2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (duakali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama ;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan danAnggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakanyang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuanlain di luar ketentuan yang ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintahini, dinyatakan melanggar hukum dan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Hal. 72 dari 98 hal. Put.

No. 1797 K/Pid.Sus/2012Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinasyang dilakukan dalam waktu yang sama, atau dengan kata lainJudex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadidasar bahwa penerimaan ganda tersebut

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukHalaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Smnf.membaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak

Dalam sengketa ini terdapat subyek hukumyang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat.Bahwa didalam Posita Penggugat Nomor 8 menyatakan Penggugatmenganggap Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Debitur an.Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebin dahulusetiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani oleh Penggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentuk AktaNotarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukmembaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak berkolerasi dengan isi dari petitum yang tidakmemuat pernyataan pembatalan

Negara/Pegawai Negeri atauPegawai Tidak Tetap pada Direktorat Kerjasama Perdagangan InternasionalHal. 3 dari 139 hal.

Dinas Luar Negeri ;e Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentangPedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN ;e Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri dan Pegawai Tidak Tetap ;e Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER34/PB/2007tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam NegeriBagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;Bahwa Mekanisme pengelolaan pengeluaran

NomorPER34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan DinasJabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang menjelaskan bahwa : Pejabat PembuatKomitmen melakukan pertanggungjawaban rampung seluruh buktipengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeriyang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran ;Bahwa Terdakwa ITA MEGASARI DACHLAN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) periode September 2007 s/d Juli 2009 bersamasamadengan WATONO

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan DinasJabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeridan Pegawai Tidak Tetap ;3.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor Pm34/PB/2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri, dan Pegawai Tidak Tetap, tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwadan terhadap 22 orang pegawai, 182 orang pegawai dan 98 orang pegawaisebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan

., saksi Ewin Cameron Warbal, S.Sos, saksi Yacobus Abner Alfons,saksi Tony Kusdianto, saksi Lucia Souhoka, Paulus Jambormias, Oldrin Parinussa,saksi a de charge Stenly Tuhumury, Andreas Rahayaan, dan Terdakwa tersebutsebagai berikut :Bahwa korban memiliki surat dokumen yang sah yaitu surat Akta Jual Beliyang dibuat oleh Pejabat Notaris dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 354sisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yakni dari Badan Pertanahan Nasionalyang dipergunakan dan diajukan oleh saksi

Dan Terdakwa telah menjual tanah tersebutkepada orang lain tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik.e Terdakwa dalam persidangan tidak bisa memberikan bukti kepemilikan tanahDati KateKate dan Terdakwa mencabut 3 (tiga) patok besi yang ditanamoleh Pejabat Negara dari Badan Pertanahan Nasional yang merupakan batastanah.Bahwa faktafakta tersebut apabila dipertimbangkan oleh Judex Facti danmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bukannya mengakibatkanputusan beramar melepaskan Terdakwa oleh

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dan Surat Perintah Tugas (SPT) Anggota DPRD Kabupaten18Asahan yang pengajuan SPPD dan SPT yang tidak memenuhiprosedur telah bertentangan dengan isi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang PengeolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerahserta bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RINomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTetap dan Keputusan Bupati Asahan Nomor: 391 Tahun 2005tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syahriadi, SE dan Dra.

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dan Surat Perintah Tugas (SPT) Anggota DPRD KabupatenAsahan yang pengajuan SPPD dan SPT yang tidak memenuhiprosedur telah bertentangan dengan isi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang PengeolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerahserta bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RINomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTetap dan Keputusan Bupati Asahan Nomor: 391 Tahun 2005tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap;Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syahriadi, SE dan Dra.

isteri pemohon adalahHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal