Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas Seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

TPS)Bersifat Individual: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.Bahwa Surat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Surat biasa yangbersifat Dinas, yang ditujukan kepada suatu Pejabat Negara yaitu MenteriKehutanan RI yang memegang suatu Departemen yaitu DepartemenKehutanan.Oleh karena Surat Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa dan ditujukankepada Pejabat Negara yaitu Menteri Kehutanan RI, maka dengan demikianSurat tersebut tidak

TPS) yang ditujukan kepada MenteriKehutanan R.1 : Bahwa oleh karena Surat yang dijadikan Obyek Sengketa ditujukankepada Menteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, adalahsangat keliru kalau Penggugat menyatakannya Surat Tergugat tersebutmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Oleh karena Surat Tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Negarasehingga tidak dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, olehkarena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketatersebut ;5.3.Sejauhmana

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013antara Tergugat yang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara denganMenteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, tidak adakerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dialami olehPenggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka adalahberdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan Gugatan tidak diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor34/G/2011/PTUNSMD, Tanggal 12

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkandipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuHalaman 41 dari 59 halaman.

Bahwa definisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkanHalaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau sengketa antara para pihak. Maka untuk itu diharapkanputusan hakim yang dijatunkan hendaknya mencerminkan nilai Keadilandan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnyaoleh kedua belah pihak;7.

Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidakmelaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatantersebut. (Vide: Pasal 20 Ayat 1, 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2003Tentang Advokat).4. Bahwa Sdri. Reni Susilawati, SH dan Sdr. Amrirudin Rahman, SH.Seharusnya tidak menjalankan profesi Advokat sepanjang yangbersangkutan menjabat sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak menyesatkanmasyarakat yang sedang mencari keadilan di Kabupaten Sukabumi.5.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang memintapengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokatatau. mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalammenjalankan tugas profesinya;2S: Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakantugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pasal 20 ayat 1 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dihubungkan dengan kedudukan KuasaPenggugat saat ini sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenmaka

Negara adalah :1.

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undangundang;Menimbang, bahwa kedudukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen di dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai quasi yudisialakan tetapi di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tidak menyebutkan anggota Badan PenyelesaianSengketa Konsumen adalah sebagai Pejabat Negara sehingga dalil Tergugatdan Turut Tergugat Il yang menyatakan Advokat yang merangkap sebagaiAnggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah

terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I s/d XIIkarena Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai alat bukti surat yang sahsebagai dasar pendukung hak kepemilikannya diatas Tanah sengketa, Bahwabukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat di PengadilanNegeri Dumai yang diberi tanda P.3 bukanlah merupakan alat bukti Otentiksebagai alas hak kepemilikan diatas tanah a quo, karena surat tersebut tidakmencantumkan letak tanah, batasbatas tanah, saksisaksi serta tidak ditandatangani oleh Pejabat

Negara yang berwenang, dengan kata lain bahwa bukti P.3hanya ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat pada tanggal 15 Maret1984, karena Tergugat I menerima uang dari Penggugat sebanyak Rp.30.000.000.

Pengadilan Negeri Dumai dalamPutusannya halaman 28 s/d 29 yang menyebutkan bahwa buktibukti surat ataualas hak dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah tidak sah dan tidakbergharga dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah merupakan pertimbanganhukum yang tidak benar dan atau sangat keliru dengan alasan : bahwa seluruhalat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat di PengadilanNegeri Dumai berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat

Negara dan alat bukti surat tersebut belumpernah dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembagaperadilan yang berhak dan berwenang menyatakan sah atau tidaknya keputusanyang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang telah mengeluarkan seluruh suratyang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat di Pengadilan Negeri Dumai.Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Dumai yang dalam pertimbangan hukumnya telahmelampaui batas wewenang.

Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara atau Daerah;28.Bahwa Para Penggugat juga sudah membuat surat pernyataan kesediaanmembeli rumah dan tanah yang dibuat dihadapan Kepala kantor UrusanPerumahan Kotamadya Daerah TingkatlIl Malang pada sekitar tahun 1980;29.Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan sebagai obyeksengketa dalam perkara ini pada tanggal 16 Desember 2014, maka dari itugugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan 30(tiga puluh) hari seperti

Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas RumahNegara berbunyi, "Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan Illsebagai berikut: pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, janda/dudapegawai negeri, janda/duda pahlawan, pejabat negara atau janda/dudapejabat negara.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukankesalahan kami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepadakami, hal inilah rasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebutsudah terjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkandalam harga pokok barang ?

Salinan Penetapan.Nomor 0672/Pat.P/2018/PA.JrMenimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkankepastianakanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anakpara Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Administrasi umum para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Terdakwamengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada rekanrekan terdakwa diDesa Meliau Hilir dengan cara bertemu di kebun kelapa sawit sekitar PMSGunung Meliau dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per 12gram, dan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebutTerdakwa pergunakan lagi untuk membeli shabu.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

MUKSIN RAMBE (Alm), 1 (Satu) dompet yang berisi uang tunaiRp. 1.365.000, (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di sakusebelah kanan belakang celana dan 1 (satu) buah timbangan digital merkCHQ serta sendok yang terbuat dari pipet didalam Jok Sepeda Motor merkHonda Vario warna Merah, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastikberklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

atastindakan perselingkuhan Termohon di rumah nenek Pemohon yangdihadiri oleh Pemohon,Termohon, adik kandung Pemohon yangbernama Martua Pandapotan, adik sepupu Pemohon yang bernamaAsrol, Surni Ati Hakki, anakanak Pemohon dan Pemuka adat(Hatobangon) serta Paman (Tulang) Termohon, yang mana dalamsidang keluarga tersebut Termohon telah mengakui bahwa Termohontelah selingkuh dengan lakilaki yang bernama Kuspil dan Termohonjuga telah meminta maaf pada saat sidang adat tersebut;Bahwa mengingat Pemohon merupakan Pejabat

Negara dan Termohonyang juga seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas KesehatanKota Padangsidimpuan, Pemohon tidak ingin tindakan perselingkuhanTermohon yang merupakan aib diketahui oleh khalayak umum sehinggaPemohon mengambil tindakan untuk menceraikan Termohon;Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak ridhountuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka)kepada suami, sehingga Pemohon sebagai suami sudah berketetapanhati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan

mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / namaPemohon I, nama ayah (bin) Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yangsebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah dengan apa yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah)(bukti P2) tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Fotokopi Surat Tanda TamatBelajar (ljazah) SD atas nama Pemohon

tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan PatrangKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; ataue Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, bahwayang dimaksud Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang menurut pasal 2 dari undangundang itu meliputi:1) Pejabat Negara pada Lembaga Teringgi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;7) Pejabat lain

Negara atau masyarakat;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabatlain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraanNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang menurut pasal 2 dari undangundang itu meliputi :1) Pejabat

Negara pada Lembaga Teringgi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaanbernama

Dengan tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2666/Desa Ciwaruga, maka dimana letak kejujuran dan iktikatbaik Pelawan;Demikian pula dalil Pelawan pada dalil perlawanan Nomor 3:melainkan dilaksanakan sendiri oleh Turut Terlawan sebagai Penjualberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang

Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan);Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga adalah merupakan hartalwan Setiawan (Terlawan) yang dibeli melalui lelang yang diadakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Turut TerlawanI) yang kemudian diterbitkan Sertifikatnya dan atau dibalik keatas namaTerlawan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal25 April 2012 dengan Daftar Isian Nomor 4535;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Pejabat

Negara,sehingga Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, demikian pula peralihanSertifikat kKeatas nama Terlawan oleh Badan Pertanahan juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara;Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksaperkara a quo mengingat: Pelawan sudah tidak mempunyai hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor2666/Desa Ciwaruga sejak dibalik namakan Sertifikat tersebut kepadaTerlawan oleh Badan Pertanahan; Perbuatan

;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanHal. 11 dari 27 Hal.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanaknya; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

Baratdengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon,kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, makadiperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tempatdan tanggal lahir Pemohon , yang sepatutnya haruslah sama, mengingatalat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran danKartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkanoleh Aparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danKutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah data tentang identitas Penetapan Nomor 447/Padt.P/2019/PA.Bpp 6 dari 9seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yangjuga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yatiu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahteryjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?