Tebet Timur Raya No. 56,Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN BgrJakarta Selatan, berdasarkan Hak Guna Bangunan No.2232/Tebet Timur luas tanah 540M" dan luas bangunan440tVT yang diperkirakan nilainya berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) berdasarkan Pergub DKI No. 408tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumi dan Bangunandi Propinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan total menjadisebesar Rp. 13.568.460.000, (NJOP tanah per meter Rp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meter Rp

Tebet Timur Raya No. 57,Jakarta Selatan berdasarkan Hak Guna Bangunan No.3507/Tebet Timur luas tanah 56QM~ dan luas bangunanA420IVK yang diperkirakan nilainya berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) berdasarkan Pergub DKI No. 408tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumi dan Bangunandi Propinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan total menjadisebesar Rp. 13.946.100.000, NJOP tanah per meter Rp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meter Rp.3.441.000,Sebesar Rp. 8.582.400, yang merupakan 3% dari nilaiTanah di

dan luas bangunan 440M yang diperkirakanHalaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgr6.3.nilainya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkanPergub DKI No. 408 tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumidan Bangunan di Propinsi DK! Jakarta Tahun 2017 dengan totalmenjadi sebesar Rp. 13.568.460.000, (NJOP tanah per meterRp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meterRp. 3.441.000, ; Sebesar Rp. 418.383.000, yang merupakan 3% dari nilaiTanah dan Bangunan di Jl.

JakartaSelatan berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 3507/Tebet Timurluas tanah 560M dan luas bangunan 4201 yang diperkirakannilainya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkanPergub DKI No. 408 tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumidan Bangunan di Propinsi DK! Jakarta Tahun 2017 dengan totalmenjadi sebesar Rp. 13.946.100.000, (NJOP tanah per meter Rp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meterRp. 3.441.000,; Sebesar Rp.8.582.400, yang merupakan 3% dari nilai Tanah diCipaok.

Tebet Timur Raya No. 57 ,Jakarta Selatan berdasarkan Hak Guna Bangunan No.3507/Tebet Timur luas tanah 560M2 dan luas bangunan420M2 yang diperkirakan nilainya berdasarkan Nilai JualObjekPajak (NJOP) berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.408 tahun 2016 tentang Penetapan NJOP bumi danbangunan di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan totalmenjadi sebesar Rp. 13.946.100.0000, (NJOP tanah permeter Rp. 22.323.000, dan NJOP bangunan per meter Rp.3.441.000,); Sebesar Rp. 8.582.400, yang merupkan 3% darinilai

Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagaiberikut:A Kerugian Materiil:Kerugian material atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaatkepemilikan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan (Rumah Dinas) yangterletak di Jalan Sukaasih Nomor 2 Bandung senilai Rp5.970.105.000,00 (limamiliar sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) dengan perhitungansebagai berikut:Tanah:Rp3.375.000,00 (NJOP Tanah tahun 2011) x 1587 m =Rp5.356.125.000,00 (ima miliar tiga ratus

lima puluh enam juta seratus duapuluh lima ribu rupiah);Bangunan:Rp1.516.000,00 (NJOP Bangunan 2011) x 405 m?

, Harga Camat, Harga Survey serta hargabangunan sesuai keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 12Februari 2001;Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan merupakan harga ratarata dari NJOP,Harga Camat, Harga Survey (NJOP + Harga Camat + Harga Survey = Hargaratarata per m2);Sesuai lampiran Keputusan Direksi Nomor 145.K/452/DIR/2000, telah kamisusun perkiraan biaya pesangon pengosongan rumah Rumah Jabatan (Lampiran:3);4.

, harga camat, hargasurvey serta harga bangunan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun2001, tanggal 12 Februari 2001;Perkiraan harga tanah dan bangunan merupakan harga ratarata dari NJOP,Harga Camat, Harga Survey (NJOP+Harga Camat + Harga Survey = Hargaratarata per m7);Sesuai lampiran Keputusan Direksi Nomor 145.K/452/DIR/2000, telah kamisusun perkiraan biaya pesangon pengosongan Rumah Jabatan (Lampiran: 3);4Jumlah biaya pemberian pesangon rumah tersebut untuk para penghuni sesuaiSIP sebanyak 23

Strata taksiran harga tanah dan Besarnya biayabangunan sesuai NJOP pengosongan1 Sampai dengan Rp50.000.000 50%2 Diatas Rp. 50.000.000 sd Rp. 100.000.000 30%3.

Pelawankepada Terlawan I, bahwa sangat Jjelas terlihat kKesewenangwenangan Terlawan dalam hal penentuan limit lelang, karena jika melihat nilai limit lelang adalah Rp.152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) maka harga tanah Objeksengketa tersebut 1 (Satu) meter hanya dihargai Rp.19.500 (Sembilan belas ribulima ratus rupiah) permeter, di mana penilaian/taksiran harga pasaran Objekyang dijaminkan tersebut saat ini adalah Rp.100.000, per meter sehingga sesuaiharga pasaran dan sesuai dengan NJOP

, harga tanah di sekitaran ObyekJaminan, sehinga taksiran harga obyek Jaminan adalah Rp. 100.000, Per meterX 7.649 M2. total harga dari Objek sengketa adalah senilai Rp. 764,900.000(tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sehinggatindakan Terlawan yang menentukan harga limit lelang jauh dibawah nilai hargapasaran dan NJOP. adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikankepentingan Pelawan, karena berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Aspraisal(penilaian) tidaklah mungkin

Wildan Suyuthi Musthofa, SH dalam hal 398 : penentuan harga limitlelang mempertimbangkan harga NJOP (PBB) digabungkan dengan hargapasaran dibagi menjadi 2 (dua) dibuat sebagai stadart harga limit lelang, namunHalaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.Bth/2018/PN Jmrsebaliknya yang dilakukan oleh Terlawan adalah menentukan harga limit lelangserendahrendahnya jauh dari harga dasar apalagi dari harga pasar, denganmembuat nilai transaksi (nilai limit) Rp. 152.000.000 (seratus lima puluh

Bahwa oleh karena Penetapan Lelang terhadap obyek Lelang tersebutpenentuan harga Limit Lelang tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOP,harga tanah di daerah obyek Lelang, sangat merugikan kepentingan hakPelawan dan tindakan Terlawan dan Terlawan Il, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga patut jika Lelang pada tanggal 23 Oktober 2018,terhadap obyek Lelang adalah batal demi hukum, dan secara Mutatis Terlawan Ill,selalu Pemenang adalah Lelang atas obyek Lelang sebagaimana di maksudadalah

Menyatakan bahwa Limit Lelang atas obyek jaminan yaitu Objek sengketa,sesuai dengan harga pasaran dan nilai NJOP.

Development Charge (DC) 5 Tahun / O1 Januari 2016 s/d 31Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 2,500.00 M2 x 5 Tahun =Rp. 232,000,000,Hal 10 dari 120 hal Putusan Nomor 132/Pdt/2020/PT MDNSumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 2,500.00 M2 x 1 Tahun =Rp. 29,000,000,Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x

(DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp. 464.000, x 2,465.00 M2 x 5 Tahun=Rp. 228,752,000,2)Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d 31Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 2,465.00 M2 x 1 Tahun= Rp. 28,594,000,3)Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp. 464.000, x 2,465.00 M2 = Rp. 11,437,600,Jumlah

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya =0,5% dari NJOP yang berlaku/m2/tahun;b.

KEP Perum Perindo Direksi41/MEN/2007 No. 221 PerumPerindoNo. 063 1 Devel) Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP 0,65% x NJOP x 4% Xx opme m2 x tahun x m2 x tahun m2 x tahun NJOP xnt m2 xChar tahunge Hal 60 dari 120 hal Putusan Nomor 132/Pdt/2020/PT MDN 2 Samb Rp. 1.500, x 0,45%x 0,65% x NJOP x 2,5% xanga m2 x tahun NJOP x m2 x m2 x tahun NJOP xn tahun m2 xPeme tahunliharaanPrasarana(SPP)2 Admi = 0,50% x NJOP x 1% xnistra m2 xta NJOP xsi m2 xtahunLihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m2) / tahun;2. Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m2) / tahun;3. Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m2)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;32.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

No. 161 PK/Pdt/2013Desember 2000, untuk lengkapnya dikutip ketentuan tersebut sebagaibenkut:Ayat (1): Dalam hal barang yang akan dinilai berupa tanah, sumber data/informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan nilaipasar adalah:a.Data transaksi tanah, antara lain dan PPAT, Kantor Lelang, KepalaDesa, Perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tanah danbangunan.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan (KPPBB).Iklan Surat Kabar serta informasi dan

Bahwa NJOP pada tahun 2004 terhadap objek sengketa adalah sebesarRp.111.262.000,00 sesuai SPPT dan Kantor Pelayanan PBB Balikpapantanggal 6 Maret 2008 (salinan). Atas dasar NJOP tahun 2004 terhadapobjek sengketa dapat disimpulkan bahwa penentuan harga limit olehTergugat adalah tidak mengacu peraturan yang berlaku dan syaratsyarat tidak wajar dan tidak patut.10.

Nilai NJOP terhadap objek sengketa Rp.111.262.000,00.Harga lelang Tergugat dan II Rp.23.000.000,00.Selisih harga NJOP & Harga Lelang Rp.88.262.000,00 .b.

Baharuddin yang menjadi Hak Mlik Para Penggugatsetelah meninggal pada tanggal 30 Juni 2001.Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat yang menentukanharga limit tidak sesuai NJOP tahun 2004 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum oleh Pemerintab (onrechtmatige overheidsdaaq).Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 11 yang telahmelepas objek sengketa kepada penawar tunggal yaitu Tergugat Illyang mengandung unsur kolaborasi tidak ada persaingan sehat danaltematif pilinan sebagai perbuatan meiawan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor Pelayanan PajakBumi Dan bangunan.c. Iklan Surat Kabar serta informasi dari masyarakat setempatsebagai sumber data tambahan.2) Dalam hal barang yang akan dinilai berupa bangunan, sumberdata/ informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalammenentukan nilai pasar adalah:a. Lembaga/instansi yang mengeluarkan data standar hargabangunan (d.h) Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum).b. Jurnal buku bangunan, konsturksi dan Instansi.c.

Soediyanto selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Tanah dan Bangunan, padahal seharusnya PenilaianBarang Milik Daerah berupa Tanah dan atau Bangunan dalam rangkapemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati untukmendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP; Bahwa untuk mendapatkan nilai wajar harus memparhatikan harga pasar disamping estimasi terendah NJOP, dan dengan tidak dilaksanakannyapenjualan di hadapan pejabat lelang oleh Terdakwa sesuai denganketentuan

Soediyanto selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Tanah dan Bangunan padahal seharusnya penilaianbarang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangkapemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati untukmendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;Bahwa untuk mendapatkan nilai wajar harus memparhatikan harga pasar disamping estimasi terendah NJOP, dan dengan tidak dilaksanakannyapenjualan di hadapan pejabat lelang oleh Terdakwa, namun tanah tersebutHal

Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;14. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;Hal. 12 dari 57 hal. Put.

Bahwa Sesuai Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) Bumi dan Bangunan Perkotaan & PedesaanNomor 974 / 1000 / 422 / 2014 (Bukti PK9) diketahui bahwaestimasi terendah NJOP untuk wilayah sekitar tanah eksmarkas Brigif 9/2 Kostrad adalah Rp802.000,00 per M.Sehingga apabila dibandingkan dengan harga penjualan atastanah eks markas Brigif 9/2 Kostrad dengan nilaiRp904.233,00 per M* tetap masih berada di atas hargaestimasi terendah NJOP Rp802.000,00 per M?

TSM tidak mendapatkan nilai wajar karena tidakmemperhatikan estimasi terendah NJOP. Dengan penentuanharga yang berpatokan pada nilai estimasi NJOP Negaratetap masih diuntungkan;b.

SONNY YULIWARSA,kemudian Sdr SUPARNO membawa suratsurat tersebut menghadap kepadaTerdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa memintabiaya pengurusan sebesar 1 % (satu persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)yaitu sebesar Rp 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwabaru bersedia menandatangani suratsurat tersebut apabila Sdr. SUPARNOsudah menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp 8.400.000, (delapan jutaempat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya setelah uang tersebut diterima Terdakwadan dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya, Terdakwa ditangkap oleh AparatPolres Malang Kota untuk diproses hukum ;Bahwa tujuan terdakwa dalam meminta biaya pengurusan peningkatanhak atas tanah sebesar 1 % (satu persen) dari NJOP padahal seharusnya tidakHal. 3 dari11halaman Putusan No. 51/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby.dipungut biaya adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tambahankeperluan kantor ;Bahwa biaya pengurusan peningkatan hak atas tanah

sebesar 1 % (satupersen) dari NJOP tidak termasuk dalam lingkup PP Nomor 13 Tahun 2010 yangmana dalam PP Nomor 13 Tahun 2010 hanya diatur mengenai jenis dan tarif ataspenerimaan bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan tidakada aturan mengenai pengurusan administrasi di tingkat Kelurahan ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor821.2/218/35.73.403/2013 tanggal 5 September 2013, terdakwa selaku LurahPurwantoro memiliki tugas dan kewenangan yaitu memberikan pelayanan

kembalisurat itu kepada staf Kelurahan, kemudian diajukan kembali kepadaTerdakwa untuk ditandatangani;Bahwa ketika menghadap yang kedua kalinya, saksi Suparno mintakeringanan biaya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa memberikeringanan menjadi Rp.7.400.000, (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);Bahwa akhirnya saksi Suparno menyerahkan uang Rp.7.400.000,(tujunh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;Bahwa tidak ada ketentuan mengenai pungutan biaya pengurusan surattanah sebesar 1% (satu perseratus) dari NJOP

Perindo No.No TARIF Tahun41/MEN/200 221/PERIND 5015 063/PERIN7 O/DIR.A/X/20 DO/DIR.A/III14 /2016Develop0,5% x 0,65% x Rp. 4.000,ment : . g 4% x NJOP1 NJOP x m* x NJOP x m* x x m* x 4Charge x m* x tahuntahun tahun tahun(DC)SumbanganPemelih 0,45% x 0,65% x Rp. 1.500, 2,5% X2 araan NJOP xm? NJOP x m? x x m? x NJOP x m?Prasara x tahun tahun tahun x tahunna(SPP) 0,50% xXAdminis 1% x NJOP3 NJOP x m* x 5trasi x m* x tahuntahunLihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m*) / tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 427/PDT/2018/PT MDN34.35.Bahwa hasil pertemuan tersebut di atas, yang membuat Keputusan DireksiPerum Perindo No.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13Oktober 2014 yang menetapkan tarif sewa lahan di Kawasan PPSBelawan dengan perhitungan, sebagai berikut : DC = 0,65% x NJOP x mx tahun; SPP = 0,65% x NJOP x m x tahun; dan ADM = 0,50% x NJOP xm* x tahun, yang mana tarif sebelumnya diatur dalam Keputusan MenteirKelautan dan Perikanan RI No. KEP41/MEN/2007 tertanggal 06November 2007, oleh sebab itu, akhirnya diberlakukanlah tarif sewa lahanberdasarkan Keputusan Direksi Perum Perindo No.

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku xLuas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 1.000,= Rp. 92.800.000M2 x 5 Tahun2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP)Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlakux Luas Tanah x MasaPerjanjian= 25% x Rp.464,000, x= Rp. 11.600.0001.000, M2 x 1 Tahun3.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, tertanggal13 Oktober 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/JasaYang Dikelola Perum Perikanan Indoensia Cabang Belawan (Vide : Bukti P4)dengan perincian : Development Charge (DC) : 0,65% x NJOP x m* x tahun Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) : 0,65% x NJOP x m* x tahun Administrasi : 0,50% x NJOP x m* x tahunBahwa pembayaran sewa lahan berupa Sumbangan PemeliharaanPrasarana (SPP) yang dilakukan LIONG KU tersebut pada tanggal 28 OktoberHalaman 78

, mengingat harga NJOP atas Tanah HGB 5516/TuguHalaman 10 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKIVi.Utara tersebut pada saat pelaksanaan lelang adalah sebesar 2.318M2 x NJOP per meter Rp. 1.573.000, = Rp. 3.646.214.000, (tigamiliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribuRupiah).Jelas harga tersebut semakin tidak relevan mengingat HakTanggungan HGB 5516/Tugu Utara peringkat dijaminkan dengannilai sebesar Rp.2.650.000.000, (dua miliar enam ratus lima puluhjuta Rupiah) (vide APHT No. 201

Unsurunsur yang diteliti antara lain:a) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB.Petugas Peneliti mencocokkan NOP yangdicantumkan dalam SSB dengan NOP yangtercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/StrukATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBBlainnya.b) Besarnya NJOP Tanah (Bumi) per meter persegi.Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bumi perHalaman 14 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKImeter persegi yang dicantumkan dalam SSB denganNJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB.c) Besarnya NJOP Bangunan per meter

persedgi.Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bangunan permeter persegi yang dicantumkan dalam SSB denganNJOP bangunan per meter persegi pada basis dataPBB.d) Penghitungan NJOP PBB.e) Penghitungan BPHTB, terutama untuk menelitikebenaran:(1) NPOP.NPOP diisi dengan nilal hargatransaksi/nilal pasar apabila hargatransaksi/nilai pasar lebin besar atau samadengan NJOP PBB.

Namun jika hargatransaksi/nilai pasar tidak diketahui ataulebih kecil daripada NJOP PBB maka NPOPdiisi dengan NJOP PBB, kecuali perolehanhak karena lelang tetap digunakan hargatransaksi yang tercantum dalam RisalahLelang.(2) NPOPTKP.(3) Pengenaan 50% (lima puluh persen) karenawaris/hibah wasiat/pemberian HakPengelolaan.(4) BPHTB yang harus dibayar.Bahwa Tergugat Ill melakukan pembayaran atas BPHTB denganNomor Objek Pajak (NOP) yang salah, yaitu NOP tanah milikPenggugat yang lain.

membawakerugian bagi Penggugat yakni hilangnya kehilangan Haknya atasHalaman 20 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKI25.26.27.28.tanah HGB 5516/Tugu Utara dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)saat ini (tahun 2017) sebesar 2.318 M?

Daud Arif KualaTungkal berdasarkan ketentuan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesarRp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per meter persegi dan hargapasaran dari masyarakat setempat sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluhribu rupiah) per meter persegi;Bahwa bila Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebutmengikuti arahan harga tanah yang ditetapkan oleh Camat Tungkal ir (M.JAMIL GUMRI, S.Ag) maka harga tanah dilokasi Rumah Sakit Daerah(RSD) KH.

Daud Arif Kuala Tungkal pada pertemuan di RumahSakit pada bulan Desember tahun 2008 tersebut tidak berupaya untukmengikuti pedoman harga NJOP harga tanah di sekitar lokasi Rumah SakitDaerah (RSD) KH. Daud Arif Kuala Tungkal yang menurut Camat TungkalTlir hanya sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per meterpersegi dan juga Terdakwa tidak mengikuti harga tanah yang diterangkanoleh Notaris DORIKA, SH serta Terdakwa bersama saksi Dr.

Daud Arif KualaTungkal berdasarkan ketentuan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesarRp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per meter persegi dan hargapasaran dari masyarakat setempat sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluhribu rupiah) per meter persegi;Bahwa bila Terdakwa mengikuti arahan harga tanah yang ditetapkanoleh Camat Tungkal Ilir (M. JAMIL GUMRI, S.Ag) maka harga tanahdilokasi Rumah Sakit Daerah (RSD) KH.

Daud Arif Kuala Tungkal padapertemuan di Rumah Sakit pada bulan Desember tahun 2008 tersebut tidakberupaya untuk mengikuti pedoman harga NJOP harga tanah di sekitarlokasi Rumah Sakit Daerah (RSD) KH. Daud Arif Kuala Tungkal yangmenurut Camat Tungkal Ilir hanya sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empatribu rupiah) per meter persegi dan juga Terdakwa tidak mengikuti hargatanah yang diterangkan oleh Notaris DORIKA,SH serta Terdakwabersama saksi Dr.

Budihati Rasyidi, tidakmengikuti pedoman harga NJOP harga tanah di sekitar lokasi menurut Camathanya seharga Rp64.000,00/m2. Juga tidak mengikuti harga tanah yangditerangkan oleh Notaris Dorika, S.H., dan tidak mengikuti harga ganti rugitanah milik Hj. Aminah, hanya Rp130.000,00/m2.

No. 2085 K/Pid.Sus/2009 Njop siptt NJOP Rp. Diterima di SudinRp. 537.000 1032.300(10%) PU&TA/M2 Rp. 5.000.000,00(26/12/2006)Lurah KW ikutIdris Yusuf Tanah 150 Rp. Rp. Diterima sebanyakM2 154.845.000 164.633.000 2 X dari SantosoBangunan 127 Rp. 147.044.000 di Graha KuringM2 Rp. 1.420.000 Rp. 159.663.000Lainlain Rp. 303.309.000 (25/12/2005)Total NJOP Rp. diterima di KantorNjop siptt 1032.300(10%) PU&TARp. 537.000 Rp. 5.000.000/M2 (26/12/2006)Lurah KW ikutDrs. Sarwo Tanah 250 Rp. Rp.

Sebanyak 2 X dariEdhy M2 258.075.000 119.784.000 Santoso di GrahaNjop siptt NJOP KuringRp. 614.000 Rp. 1032.300 Rp. 114.784.000W112 (10%) 25/12/2006) dan dikantor PU &TARp. 5.000.000(26/12/2006)4. Sih Rahayu Tanah 124 Rp. Rp. Dibayarkan 2 XM2 128.005.200 111.200,000 dari Santoso diBangunan Rp. RM CibuburTotal 601.529.500 Rp. 106.200.000Njop siptt Rp. Dan yang kedua diRp. 190.124.700 Sudin PU &TA Rp.537.000/M2 NJOP Rp. 5.000.000.1032.300(10%)5. H. Sumarno Luas tanah Rp.

Terdapat mark up NJOP dan salah bayar kepada Sdr. Soetjahyono/lr.Sarjono sebesar Rp. 9.269.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Mark up NJOP = 11.320 x Rp. 549.000,00 = Rp. 6.214.640.000,b. Kesalahan membayar = 6.320 x Rp. 483.000, = Rp. 3.054.456.000.= Rp. 9.269.136.000,Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2009 Bahwa Terdakwa Drs. SUNARYONO bersamasama dengan Ir. WILSONDANIEL, AS., AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M.

Watiman Tanah 80 M2 Rp. 89.810.100 Rp. 79.800.000 Diterima 2x dariBangunanRp. 49.629.900 Santosodi Graha60 M2 Rp. 460.000 KuringLainlain Rp. 139.900.000 Rp. 74.306.000Total (25/12/2006)Njop siptt NJOP Diterima di SudinRp. 537.000 Rp.1032.300 PU&TA/M2 (10%) Rp. 5.000.000,00(26/12/2006)Lurah KW ikut2. Idris Yusuf Tanah 150 Rp. Rp.

Terdapat mark up NJOP dan salah bayar kepada Sdr. Soetjahyono/lr.Sarjono sebesar Rp. 9.269.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Mark up NJOP = 11.320 x Rp. 549.000,00 = Rp. 6.214.640.000,b. Kesalahan membayar = 6.320 x Rp. 483.000, = Rp. 3.054.456.000.= Rp. 9.269.136.000,Bahwa Terdakwa Drs. SUNARYONO bersamasama dengan Ir. WILSONDANIEL, AS., AGUS KARSONO DAWOED dan Drs. H. M.

M2Tafsiran harga dari desa 300.000 400.000 m2Harga NJOP 2.295.000Harga tafsiran 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 146.488.500SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa 100.000 150.000 m2Harga NJOP 21.000.000Harga tafsiran 486.000.000 + 21.000.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 274.725.000SHM No.2401 AN.

M2 Tafsiran harga daridesa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP = 2.295.000Harga tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 100 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 183.397.500SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2 Tafsiran harga daridesa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP = 21.000.000Harga tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 308.750.000SHM No.2401 AN.

M2 Tafsiran harga daridesa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP = 2.295.000Harga tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 100 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 183.397.5004. SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2 Tafsiran harga daridesa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP = 21.000.000Harga tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 308.750.0005. SHM No.2401 AN.

KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 110.000.000 + 39.270.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.44.781.000,SHM NO. 1433 An. Karsowijoyo alias KASID Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500, .

dari desa dan nilai NJOP yang tertera di pipil pajak,saksi tidak memperhatikan luas antara di pipil pajak dan di sertifikatBahwa berdasarkan SK Direksi No. 581/03/SK.

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya = 0,5%dari NJOP yang berlaku/ m?/ tahun;b.

Perindo7 221 No. 0631 Development Rp. 4.000, 0,5% x 0,65% x 4% XCharge (DC) x m* x tahun NJOP x m NUOP x m*? x NJOP x m?x tahun tahun x tahun2 Sumbangan Rp. 1.500, 0,45%x 0,65% x 2,5% XPemeliharaan x m* x tahun NJOP x m NUOP x m*? x NJOP x m?Prasarana (SPP) x tahun tahun x tahun3 Administrasi 0,50% x 1% xNJOP x m* x NJOP x mtahun x tahun Lihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh TERGUGATlberdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1 /01 Januari s/d31 Desember 2016 = 2.5% x NJOP yang berlaku x luas tanah x MasaPerjanjian = 2.5% x Rp 464,000, x 273.00 M2 x 1 tahun=Rp3,166,800,;. Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan) = 1% x NJOP yangberlaku x Luas Tanah = 1% x Rp 464,000, x 273.0 =Rp 1,266,720,Jumlah = Rp 29,767,920, PPN 10%. =Rp 2,976,792,;. Biaya Materai (Satu Kali Dalam Perpanjang) = Rp 15,000, Jumlah Total(1+24+3+4, = Rp 32,759,712,;.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke2 /01 Januari s/d31 Desember 2017 = 2.5% x NJOP yang berlaku x Luas Tanah x MasaPerjanjian =2.5% x Rp 464,000,x 273.00 M2 x 1 Tahun = Rp 3,166,800,PPN 10%. = Rp 316,680,Jumlah (5) = Rp 3,483,480,;.

berdasarkan NJOP Perkebunan Nusantara tahun 2020 dantanaman adalah sebesar Rp1.896.000.000,00 (satu miliar delapan ratussembilan belas juta rupiah);Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian lainnya yang dapatdinilai adalah sebesar Rp140.520.392,00 (seratus empat puluh juta limaratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberianHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Nomor 1396 K/Pdt/2021Penilai Publik dari Kementerian Keuangan,; Bahwa berdasarkan perbandingan hasil penilaian kedua lembaga penilai yangresmi tersebut, maka Majelis Kasasi menilai bahwa penentuan harga yangtelah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai KJPP Dasaat, Yudistira & Rekanyang ditunjuk oleh Termohon menggunakan metode nilai penggantian wajarterbukti telah menetapkan harga tanah tersebut dibawah harga NJOP, olehkarena itu Majelis Kasasi akan memperbaiki jumlah ganti rugi tersebut denganmengabulkan

Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanahseluas 170.000 m2 berdasarkan NJOP Perkebunan Nusantara tahun2020 dan tanaman adalah sebesar Rp1.896.000.000,(satu miliarHalaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2021delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);3. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian lainnya yangdapat dinilai adalan sebesar Rp140.520.392,(seratus empat puluh jutalima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);4.

NJOP harga Rumah:Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2017Pada tahun 1996 harga NJO Perumahan di daerah KecamatanJohar Baru adalah sebesar Rp335.000,00/m?, kemudian denganasumsi terjadi kenaikan harga NJOP sebesar 10% pada tahun1997 maka diperkirakan nilai NJOP tahun 1997 adalah sebesarRp368.500,00/m?;Pada tahun 2013 harga NJOP rumah di lokasi yang sama adalahRp2.243.403,00/m? (meningkat 509%) (vide Novum 12 dan 13);e.

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak2008, dengan hasil sbb: Uraian Luas (m2) Bumi NJOP sebagai KetetapanSemula 28.569 800 25.998 518.000 45.934 483Meniadi 28.569.800 225.998.518.000 45.934 483 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndang KUP, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP94/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014sebesar Rp45.934.483, dengan dasar hukum

Terbanding Nomor KEP94/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi danBangunan Atas SKP PBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus2013 Tahun Pajak 2008, atas nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP 21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Menurut Menurut KoreksiPemeriksa Pemohon BandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 28.569.800 28.569.800Kelas A44 A44NJOP per m2 (Rp) 910 . 910NJOP (Rp) 25.998.518.00 25.998.518.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB 25.998.518.00 25.998.518.0002 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 25.990.518.00 25.990.518.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 10.396.207.20 10.396.207.2006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 51.981 .036 51.981 .0366.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah 25.990.518Tertentu (50% x 6.a)7 PBB yang harus dibayar 51.981.036 25.990.518 25.990.5188 Pokok/Jumlah PBB yang masih Harus

berikut: Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP94/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor 00001/272/08/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2008, atas nama PTAgri Bumi Sentosa, NPWP 21.000.764.7731.001, beralamat di JalanIndragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Bahwa perhitungan PBB yang masih harus dibayarberdasarkan SKP PBB a quo adalah sebagai berikut :Objek Pajak Luas NJOP (Rp)(M?) Per M2 JumlahBum 28.569.800 910 25.998.518.000Bangunan 0 0 01. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 25.998.518.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 25.990.518.0004. Persentase NJKP 40%5. NJKP (3x4) 10.396.207.2006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 51.981.0366.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) 7.

Bahwa isi keberatan yang disampaikan pemohon, yang memintaagar termohon membayar ganti kerugian tanah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) x luas tanah milik pemohon yangterkena proyek irigasi 746 meter persegi = Rp. 746.000.000, (tujuhratus empat puluh enam juta rupiah) menurut Kami mengadangada karena besaran nilai ganti rugi yang diinginkan Pemohontidak berdasarkan harga pasar tanah dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat.Bahwa nilai ganti kerugian tanah milik Pemohon berupa uangsejumlah

Layak tidaknya suatu penggantian kerugian umumnya didasarkanpada harga pasaran di sekitar lokasi tanah tersebut, diimbangidengan nilai NJOP tahun sebelumnya pada tanah dimaksud,sehingga dalam hal adanya keberatan seperti saat ini, untukpenilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi di KabupatenHulu Sungai Selatan akan terasa asas kemanfaatannyasebagaimana amanat Pasal 3 UU 2/2012 yang berbunyiPengadaan Tanah untuk

Nomor 410/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.1.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414 tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak SebagaiDasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor PedesaanDan Perkotaan Dan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan TerndahKabupaten Hulu Sungai Selatan (T.I.7); Photo Copy Klasifikasi Dan Besarnya NJOP

Saksi mengetahui tentang Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah di desa Karasikan yang berdasarkan SK Bupati HuluSungai Selatan per meter persegi adalah Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah). NJOP ini masih mengacu pada NJOP padatahun 2015.Bahwa biasanya NJOP untuk menentukan pajak tanah sehinggaNJOP lebih rendah dari harga Pasar. NJOP tersebut ditetapkandemikian agar tidak menjadi beban masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Jika NJOP dinaikan akan berpengaruh terhadapPBB dan akan mendapat gejolak dari masyarakat. NJOP yangditetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Menjualtanah harus berdasarkan NJOP tetapi hanya sebagai patokan sajayang berlaku adalah berdasarkan harga pasar. Bahwa Kepala BPN adalah Panitia Pengadaan Tanah. BerdasarkanSK Kepala BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bertugasmelakukan pengkuran terhadap lahan yang terkena dampak Irigasidalam Proyek Irigasi di Desa Karasikan.

sempat menanyakan langsung kepada Terdakwamengenai dokumen SPPT terdekat dengan tanah tersebut dan terdakwamenunjukkan SPPT atas nama Terdakwa Haji Said Alkaitiri yang dalamSPPT itu tertera NJOP Rp.128.000, per meter persegi ; e bahwa, kemudian setelah saksi melihat NJOP di SPPT milik terdakwa itu,kemudian saksi cantumkan kelas tanah di kolom ZNT pada SPOP ; e bahwa cara menentukan NJOP untuk pendaftaran baru jika subyek pajaktidak dapat menunjukkan SPPT dari obyek pajak terdekat Ditanyakankepada

pendaftar mengenai alamat dan posisi obyek pajak, kemudian datamengenai alamat dan posisi obyek pajak dicari di basis data mengenaialamat dan posisi obyek pajak sehingga ditemukan NJOP untuk daerah tersebut ;e bahwa, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar apabila tidakterdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui pembanding hargadengan obyek lain yang sejenis dan penentuan NJOP ini berdasarkan harus hasil survey

J.B.Lopulalan hanya memberikan NJOP kepada ibu Corry. E. Capoyos dan53sepengetahuan saksi yang dijadikan sebagai dasar musyawarah untukmenentukan harga tanah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon membuat Berita AcaraHasil Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rug dandalam musyawarah tersebut, awalnya Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Dra.Ny. J.B.

Lopulalan menanyakan NJOP kepada Daniel Tuhilatu, setelah NJOPditunjukkan, Dra Ny. J.B. Lopulalan selanjutnya menyerahkan NJOP kepada IbuCorry E. Capoyos, selanjutnya Dra. J.B.

Berikutnya terdakwa tunjukkan Bukti Setoran PBBtahun 2008 atas tanah milik terdakwa sendiri yang letaknya sekitar 100 mdari lokasi tanah tersebut ; bahwa, kemudian dengan dasar NJOP tanah milik terdakwa, Kantor Pajakmenetapkan NJOP untuk tanah tersebut sama dengan NJOP tanah terdakwayakni sebesar Rp.128.000, per meter persegi ; bahwa, Terdakwa tidak mempunyai bukti setoran pajak sebelum tahun2008 karena sertifikat baru ada tahun 2008, sehingga SPPT PBB atas tanahterdakwa baru ada pada tahun 2008

,(seratus ribu rupiah) per Meter.Bahwa Walikota Tanjung Pinang Up Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinangmengirim surat permintaan dengan Nomor 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September2009 tentang informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjung Pinang.

: No Lokasi NJOP tertinggi NJOP teredah(Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP tertinggi NJOP teredah (RP)(Rp)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP tertinggi (Rp) NJOP teredah (RP)1 Pulau Biram Dewa 48.000. 27.000.Eks.Istana KotaPiring2, Bukit kursi P. 14.000. 3.500.Penyengat2 Simpang Jl.Raya 48.000. 14.000.senggarang SeiLadi4 Jl.

2 Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Presiden No. 65 tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaantanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yakni penilaian hargatanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variable diantaranyafactor lainnya yang mempengaruhi nilai tanah, sehingga demikian harga tanah yangdibebaskan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Duamelalui surat Nomor S510/WPJ.04/KP.0503/2013 tanggal 21 Mei 2001,menerangkan bahwa Surat Keterangan NJOP No.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.3.Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pela atasnama TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan.4.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012 ( Bukti P17); dang. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011No.0083635 ( Bukti P 18).Hal 11 dari 17 Hal Put No.224/Pdt/2016/PT.DKI.12. Bahwa terhadap seluruh dokumen lampiran yang dijadikan dasar penerbitan SHMNo.1433/Kramat Pela atas nama TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telahmeminta klarifikasi dan validasi kepada intitusi penerbit sebagaimana tercantum didalam dokumen dimaksud.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPuJ.04/KP.0503/201 2; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.4. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pelaatas nama TERGUGAT , yang diterbitkan Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan.5. Menyatakan batal dan tidak sah transaksi jual beli antara Tergugat danTergugat Il.6.