umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga,tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nornor:678/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwaselanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yangsah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalan keterangan yangdinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian padaPasal 173 Ayat

(6) huruf a menerangkan dalam menilalkebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikanoleh para Saksi yang hadir di persidangan telahbersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telahdiperoleh alat bukti keterangan Saksi.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal

175 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atasmaka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahHal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40K/PM.

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat olehpejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel):Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan yang pada pokoknyabahwa gugatan Para Pembanding tidak jelas dan kabur, tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian yang mendasari dalil gugatan, dan petitumnya tidakjelas;Menimbang, dalam eksepsi ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapatbahwa setelah mencermati gugatan Terbanding telah ternyata bahwa gugatantersebut telah memenuhi persyaratan pada surat gugatan, yaitu ada identitaspara pihak, ada posita yang mendasari

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangantersebut mendasari tujuan pemidanaan seorang Militerlebih diutamakan dalam rangka pembinaan daripadapenjeraan dan mengembalikan kegoncangan/ketertiban.3. Bahwa apabila sasaran pemidanaan lebih diutamakanpembinaan Majelis Hakim harus' melihat kasus yangdilakukan Terdakwa, selain kawin ganda juga didalamnya ada kasus susila/perzinahan hinggamembuahkan seorang anak.4.

Bahwa = Oditur dengan mendasari hal tersebutmenuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat daridinas Militer dengan harapan memberi efek jera bagiTerdakwa dan jadi pengetahuan pengalaman anggota INIlainnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demikebenaran dan keadilan mohon Majelis Hakim Bandingmenjatuhkan putusan sesuai tuntutan Oditur.Bahwa atas dasar memori banding yang diajukanoleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidakmengajukan

Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Juli 2007cacat yuridis (hukum) karena dalam Surat Kuasa tersebut Penggugattidak menjelaskan/menyebutkan hal yang mendasari diajukannyagugatan wanprestasi terhadap Tergugat . Berikut kutipan Surat KuasaPenggugat yang berbunyi sebagai berikut :Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2461 K/Pdt/2009KhususUntuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk membela hakhak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatanterhadap PT.

Dalil Penggugat pada posita butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwakerugian Penggugat didasarkan pada pemutusan hubungan kerjasamadan pemutusan order jelas bertentangan dengan dalil posita Penggugatpada butir 14 dan 16 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 ;13.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalam menguraikanalasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan

sebagaimanadijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas, tampak dalam halmengenai fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat,apakah Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 atau pemutusanhubungan kerja sama membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur ;14.Dalam petitum butir 2 dan 4, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dandihukum untuk membayar ganti rugi, termasuk kerugian akibatpemutusan hubungan kerja sama dan penghentian

No. 2461 K/Pdt/2009bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan ingkarjanji/jwanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24November 2005 :17.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalammenguraikan alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatansebagaimana dijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas,tarnpak dalam hal mengenai fakta hukum manakah yang mendasariGugatan Penggugat, apakah Notulen Rapat tanggal 24 November2005 atau pemutusan hubungan kerja sama

Dasardasar Penggugat yang menjadi acuan untukmenyatakan Penggugat telah dirugikan sejumlah tersebut di ataskabur atau tidak jelas (onduidelijk) karena Penggugat tidak merincidengan jelas halhal yang mendasari jumlah kerugian Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat II, karenanya Gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkarnah Agung Republik IndonesiaNo. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yaitu :"Setiap tuntutan ganti

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

. : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada halaman1 surat permohonan cerai talak Pemohon jelas tertera perihal: permohonancerai talak, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanyaPemohon hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumahtangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasarhukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan.Sedangkan petitumnya tibatiba meminta kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon.Jadi

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;c) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2018/PAJTNyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;f) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak tersebut diajukan.Kedua, mengenai identitas Termohon dalam

Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang hal initidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi tentang formulasi permohonan positapermohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegasdasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak, sebagaimana telahdipertimbangkan di atas bahwa posita tidak harus mengemukakan alasanalasan hukum yang mendasari permohonan yang terpenting telahmengemukakan dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana tersebut di atas,maka permohonan

atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?

Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari

Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.

PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan

PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat

Bahwa mendasari kondisi fisik Pemohon yang demikian itu, pada akhirtahun 2015 dilakukan pemeriksaan kromosom melalui darah terhadapdiri Pemohon dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Karyotipe (darah) No.B948/UGK/XII/2015 yang dibuat oleh dr. Ni Wajan Tirthaningsih, MS dariUnit Genetika Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 21122015, ternyata hasilnmya menunjukkan bahwa Pemohon memilikikromosom 46, XY yang artinya Pemohon berjenis kelamin lakilakisepenuhnya;4.

Bahwa dengan diubahnya status jenis kelamin Pemohon dariperempuan menjadi lakilaki, maka mendasari nilainilai yang hidup danberkembang di masyarakat Kediri sudah sepatutnya nama PemohonHalaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 177/Padt.P/2021/PN Gprsebagai sebuah identitas juga diubah dan disesuaikan dengan jeniskelamin lakilaki, untuk itu bersama ini Pemohon juga bermaksud untukmengubah nama dari yang semula bernama ANI KASANAH diubahmenjadi ANANG SUTOMO; Karenanya itu, mohon kepada PengadilanNegeri

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangberbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka untuk mengubah status jenis kelaminPemohon yang semula perempuan menjadi lakilaki serta pergantiannama yang awalnya ANI KASANAH menjadi ANANG SUTOMO dalamKutipan Akta Kelahiran

tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 25 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , lahir di Bogor 25 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diKecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggiII Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwamengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinas dalamlingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspeksebagai berikut 1)Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex factiPengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaanperkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secarauniversal/menyeluruh tidak sepenggalpenggal dan tidak harusselalu mendasari

denganmaksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agardapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadianggota TNIAD , maka sungguh tidak beralasan jika PemohonKasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada paraSaksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut adayang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir).Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkaraPemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus PemohonKasasi tanggung sendiri, mendasari

uraian tersebut diatas makaputusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi denganhukuman pokok 1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahandipecat dari dinas militer adalah berlebihlebinan dan tidakmemenuhi rasa keadilan.Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknyaPemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, denganhanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korbansaja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksisaksi lainHal. 14 dari 20 hal.

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

(tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

PENETAPAN Nomor: 2539/Pdt.G/2015/PA.Sbysao 4a PsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca suratpermohonan Pemohon, tanggal 01 Juni 2015 Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby; Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surbaya, tanggal03 Juni 2015, Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby tentang penunjukkan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby, antara : Penggugat*;MelawanTermohonBahwa adapun halhal yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Samin bin Busidi dan Hafid bin Mujidi, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

b> Glo p rH. xw Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3b MbIIaU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan