Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahorang tua (bapak), (Ibu) dan saudari dari yang menjadi ahli waris masihhidup ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 1 dari 54. Bahwa semasa hidupnya almarhumah EE belummenikah;5.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Jayapura c.q majelis Hakim yang menanganiperkara ini, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara iniPenetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 2 dari 5selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

yang telah ditetapkanPemohon tidak hadir dalam persidangan walaupun jurusita Pengadilan AgamaJayapura berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal09 November 2018 telah dua kali memanggilnya secara sah dan patut, dantidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum ;Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam setiap persidangan tanpaalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh dalam berperkara.Penetapan Gugur PAW

Menyatakan perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PAJpr gugur ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 4 dari 52. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Jayapura, pada hari Rabu, tanggal14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.

Idris, S.H, MH.Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 5 dari 5

- M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

Kemudian pada tanggal29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Penggugat dari T Tt= Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalahsaudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ; ~~Atas keterangan saksi tersebut Tergugat,Turut Tergugat I dan TurutTergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;3. APOLOS WELLBahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggotapartai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugatbelum masuk sebagai anggota partai.

Alor dimana Penggugatmewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan samasamadiangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; ~~~ Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagaiAnggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatanGalant Wr ek, SS SG mm I OTe Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonanpergantian antar waktu (PAW) terhadapPenggugat dimana kapasitas Tergugatdisebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu(PAW

) Tergugat tersebut ada tindak Jlanjut sehingga turun SKGubernur NIT tentang pergantian antar waktu; Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAWsehingga saksi pernah berbicara dengan KetuaDPRD untuk meralat dan mempelajari kembalipermohonan PAW dari Tergugat sebelumditeruskan ke Gubernur NTT;e Bahwa saksi pernah minta AD ART padaPenggugat dan saksi bandingkan denganlampiran surat usulan PAW oleh Tergugat makamenurut saksi ada kerancuan

mengetahui PAW diawali denganpermohonan dari partai politik kepada DPRDuntuk mengganti anggota DPRD dari partaiPemohon (Tergugat) kemudian DPRD mintakepada Bupati untuk mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktuanggota DPRD kepada Gubernur; Bahwa selain merujuk pada U.U.

No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16tahun 2010, kami juga merujuk pada AD ART dari partai PKDI, darisemua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diprosesuntuk diteruskan ke Gubernur NITj on rst seeBahwa dalam proses PAW kami tidakmemperhatikan tentang Daerah Pemilihan dariCalon Pengganti dan anggota yang digantikarena itu kewenangan KPUD;Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa pada saat diajukan

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017, tertanggal 30Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin. ;1.2.Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin.

;Bahwa objek sengketa a quo bukanlah sesuatu yang abstrak, akantetapi sifatnya konkret, hal itu dibuktikan karena surat tersebutberakibat hukum kepada Para Penggugat serta adanya usul untukPara Penggugat di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).;c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan dikeluarkankembali Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atasnama Siti Salmani dan Hasranudin.

Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat KelengkapanLegislatif disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku;4. Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan AlatKelengkapan Legislatif tersebut ditandatangani KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.;1.5. Bahwa memperhatikan Pasal 37 ayat (4) diatas dan dikaitkandengan Pasal 109 ayat (3) diatas sebelumnya, maka seharusnyaTergugat selaku Plt.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan Surat PIt.Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03 Februari 2017,Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atas nama SitiSalmani dan Hasranudin (Objek Sengketa) tidak dapat dipergunakanhingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract vangewjde) terhadap perkara a QUuO.;"" = ===Berdasarkan halhal yang diuraian tersebut

Sebelumnya DPCPDI Perjuangan Kabupaten Rembang (Tergugat I) mengirimkan surat No.243/ IN/VII/ DPC/ 2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang Permohonan Pengantar/Rekomendasi atas Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atasdasar surat tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan Propinsi JawaTengah (Tergugat II) telah memanggil Penggugat untuk diminta klarifikasi dansekaligus Tergugat II juga melakukan klarifikasi terhadap Tergugat I.

(Pergantian Antar Waktu) kan pada tanggal27 DesemberBahwa setahu saksi dasar PAW adalahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun2010 yang menjadi prinsip PAW ada 3 (tiga)sebab, yaitu 1 Disebabkan karena meninggalBahwa setahu saksi Penggugat diberhentikankarena melanggar kode etik DewanKehormatan Partai dan dikehendaki PartaiPDIP dengan dasar PP Nomor 16 tahunBahwa setahu saksi pengusulan dari DPC keDPD lalu kepada DPP.

Rapat fraksi saat itudipimpin oleh Ridwan ;Bahwa setahu saksi setelah rapat fraksi adaklarifikasi oleh DPC hingga DPP terhadapPenggugat, saat itu Penggugat mengkui akankesalahannya yang tidak membacakansebagian naskahnya ;Bahwa setahu saksi Pengganti Penggugatsetelah di PAW berdasarkan Surat443 H. SARWOKO SE,berikut :Keputusan DPP adalah A.

nyaPenggugat ;Bahwa setahu saksi yang berwenang untukmelakukan PAW adalah DPP ;Bahwa setahu saksi mekanisme PergantianAntar Waktu (PAW) dimulai dengan adanyapermohonan mengenai PAW Penggugattertanggal 14 Juli 2011ke DPD Jateng yangtidak ditanggapi lalu diklarifikasi, tanggal26 Juli 2011 klarifikasi DPC ke DPDJateng yang menghadirkan PenggugatSekretaris.

Yanghadir adalah Penggugat dan TergugatSumadi sebagai ketua DPC dan Ridwansebagai Sekretaris DPC, Jasmani danSuprihadi sebagai Anggota ;Bahwa setahu saksi klarifikasi Penggugatmengenai laporan DPC dalampertanggungjawaban PAW, ada klosulklosul yang tidak dibaca oleh Penggugatkepada eksekutif ;Bahwa setahu saksi klausul klausul yangtidak dibacakan Penggugat adalah penting,karena membela hak orang kecil.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, artinya perbuatan para Tergugatsebagaimana pada posita 6 dan posita 7, jelas dan nyata pengangkangan terhadapUndangUndang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnyayang telah bermuara kepada perbuatan melawan hukum, karena telah melakukanpenggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (PenggantianAntar Waktu) dimaksud;Bahwa

secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasimaupun Hasil Rakernas "Pergantian Antar Waktu (PAW)" hanya dapat dilakukansebagaimana tersebut dalam Pasal 383 UU Nomor 20 Tahun 2009 jo. 102 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri; atauc Diberhentikan;Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf C, apabila:a Tidak dapat melaksanakan

kepada Penggugat,perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatanmelawan hukum yang berlanjut;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituterbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuandokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap.

Maka secara hukum berupa: Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III(DPP PAN); Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/I1/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanHal. 6 dari 16 hal Put.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TergugatIH (DPP PAN);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanRekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN Aceh);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PANAceh)

Maka olehnya itu ParaPenggugatmemohon...............memohon kiranya Tergugat melakukan penundaan pembuatan suratkeputusan pengangkatan PAW Anggota DRPD yang baru sebagaipengganti Para Penggugat;16 Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannyadirugikan sebagai wakil rakyat yang sampai sekarang tidak lagimelaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pareparesejak dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadapdiri Para Penggugat (SK.

No. 81/G/2013/P.TUN.Mks28Bahwa saksi tahu kalau ada proses PAW antara bulan Oktober danNopember 2013;Bahwa setahu saksi kalau terjadi proses PAW di Partai PPRN, prosedurnyaantara lain kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan yaitupelanggaran AD/ART Partai, kemudian kalau yang bersangkutanmeninggal dunia dan atas permintaan sendiri.

Tetapi prosesnya mengajukanrekomendasi ke DPP, kemudian DPP mengeluarkan SK yang oleh DPDmengajukan permohonan proses PAW ke Dewan;Bahwa terhadap PAW Yusuf Nonci, setahu saksi Yusuf Nonci tidak pernahmelakukan pelanggaran partai;Bahwa Partai PPRN Parepare tidak pernah mengajukan prosespemberhentian Yusuf Nonci ke DPP karena yang bersangkutan tidakpernah mengajukan pengunduran diri;Bahwa jabatan Yusuf Nonci di partai PPRN Parepare sebagai SekretarisDPD;Bahwa saksi tahu kalau Yusuf Nonci telah pindah

, kecuali di partaiHanura;Bahwa saksi tahu kalau PAW Yusuf Nonci sudah ada penggantinya padabulan Desember 2013 sewaktu pengganti Yusuf Nonci dilantik;Bahwa benar pengganti Yusuf Nonci dari partai PPRN;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan pengganti Yusuf Noncitersebut karena dalam kepengurusan saksi tidak ada rekomendasi untukmelakukan PAW;Bahwa sewaktu proses pengusulan PAW tidak ada persetujuan dari partai;Bahwa benar sekarang ini saksi sudah melepas jabatan Ketua PPRNParepare sejak sekitar

PersiAsmita;Bahwa saksi tidak tahu mengenai administrasi persuratan seharihari diDPD PPRN Parepare;Bahwa mengenai pembukuan keuangan di DPD PPRN Parepare saksitidak terlalu tahu karena saksi sebagai wakil bendahara hanya status sajadan secara organisatoris saksi jarang aktif nanti kalau ada rapat barukumpul lagi;Bahwa tidak pernah ada PAW sebelumnya selain PAW Yusuf Nonciselama saksi menjadi pengurus di partai PPRN Parepare;e Bahwa saksi diberitahu oleh Yusuf Nonci kalau beliau keberatan setelahmenandatangani

Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenKupang (Turut Tergugat); Bukti P06;5. Atas dasar Suratsurat dari Para Tergugat, maka Turut Tergugatmenerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor115/PY.04.1/5301/KPUKab/V1/2018 perihal PemberitahuanPergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKupang, yang ditujukan kepada Bpk.

Kabupaten Kupang;3.4 Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW;4.

Fotokopi Surat tertanggal O7 Juni 2018 Nomor : 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW, yangditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya,selanjutnya diberi tanda P.6;7. Fotokopi Surat tertanggal 08 Juni 2018 Nomor : 11/PY.04.1/5301/KPUKab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk.Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) dan Bpk.

(meninggal), sedangkan urutan ketiga adalah Saudara YusakIbrahim Labati (Penggugat); Bahwa saksi mengetahuinya dari rekapan hasil KPU maupun hasiltekapan KPU yang berasal dari Penggugat dan saya juga mendengarhasil pengumumannya; Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik, yang dilantikadalah PAW yang berasal dari Partai HANURA dan PDIP, karena KPUtahu bahwa sesuai urutan maka seharusnya Saudara Penggugat yangmenjadi PAW; Bahwa ada surat pemberhentian Saudara Penggugat danSaudara Johanes Kedati

Tergugat Dua menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomori.54/DPDNTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURAKabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu);4. Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang(Turut Tergugat);5.

surat dari PNBK Kabupaten Lingga sesuai Nomor : 06 /DPCPNBK / KL / 2808 Perihal meminta laporan kinerja legislator PNBKkabupaten Lingga tertanggal 28 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : SK 258/DPPPNBK/KPTSIV/2008 tentang Pemecatan dan Pencabutan kartu tanda anggota PNBKatas nama VONNY ENGELIN LUMEMPOUW tanggal 22 April 2008 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNBK (Partai Nasional BantengKemerdekaan) ;e 2 (dua) lembar surat perihal rekomendasi Penggantian Antar Waktu(PAW

Daerah Kepulauan RiauPNBK ;e 2 (dua) lembar Surat Perihal Laporan Permohonan Penegasan PAWsesuai Nomor : 010 / DPC.PNBK / INT / Il / 2008 tertanggal 27 Maret2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten LinggaPNBK ;e 1 (Satu) surat keterangan nomor : 070 / DPRD 124 yang diterangkanWakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 22 Maret 2008 ;e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW

VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

., kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008;e 1 (satu) eksemplar koran / Surat Kabar Mingguan Radar Kepri edisi 50tahun II minggu IV 2 (dua) lembar surat dari DPD PNBK Kepri perihalRekomendasi PAW Nomor Surat 108 / DPD.PNBK / REC / 08 tertanggal14 April 2008;e Mei 2008 yang dikeluarkan Surat kabar Radar kepri;e 2 (dua) lembar surat dari DPCPNBK Kabupaten Lingga perihal : Laporandan Permohonan Penegasan antar waktu yang dikirim ke DPDPNBKNomor surat 010 / DPC.PNBK/ INT / II

No. 365 K/Pid/2011e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj. VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

Sebagai Penggugat VIIHal 1 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt8. PENGGUGAT VIII, umur 45 tahun, jenis kelamin laki laki, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamatKota Bukittinggi. Sebagai Penggugat VIII .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/BH/SK/VII/2013 tanggal 25Juli 2013 Penggugat sd Penggugat VIII, memberikan kuasa kepada :1. TELVI ROBBEL, SH Nomor Iduk Anggota PERADI 95.10706 .2. SUDARNO,SH. Nomor Induk Anggota PERADI 93.10263 .Selaku Advokat ,yang berkantor di JI.

Sebelah Timur dengan Hotel sumatera.Hal 3 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi. Sebelah selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi.Untuk selanjutnya disebut objek perkara.5. Bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama perkawinan7.8.antara Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT yangdiperdapat pada tahun 2002.

Nagari Basa( almarhum) dengan PENGGUGAT I, tertanggal 08 April 2013, diketahui olehHal 7 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA.

Nagari Basa dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Barat dengan Hotel Malindo;Sebelah Timur dengan Perumahan Milik Pemerintah PropinsiSumatera Barat.Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi;Sebelah Selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi;Hal 17 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. BktAdalah harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT denganPENGGUGAT (Penggugat );4. Menetapkan bahwa 2 dari harta tersebut diatas adalah hak PENGGUGAT dan % lagi merupakan harta warisan dari SUAMI PENGGUGAT I;5.

Biaya ATK : Rp. 50.000.Hal 19 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bktas SeBiaya Panggilan : Rp. 3.950.000.Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 650.000,Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Ro. 6.000,Jumlah : Rp.4.691.000,(empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Bukittinggi, 23 Juni 2014Salinan sesuai asiliPANITERAttdRiswan, SH

Edi Sukamto;Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sadr. A Bastari Ibrahim kepadaSdr.

A Bastari Ibrahim;Menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.

Bahwa pada halaman 7 Dalam Provisi poin 4, Menunda ProsesPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas Utara atas namasdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.

Bahe No. 114 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaiPemohon Il.Dalam hal ini telah memilih tempat kKediaman hukum di kantor kuasanya tersebutdi bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Andi BesseSitti Fatimah, S.H. adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: UjungPandang, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, NomorInduk Advokat PERADRI: 19.2019.00518, masa berlaku Kartu Tanda PengenalHal. 1 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgAdvokat s/d 31 Desember

Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe,Hal. 2 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;sesuai Surat Keterangan KematianNo.474.3/45/KT tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempeserta Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.823.0003050 tertanggal 30 April 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PemerintahKabupaten Wajo;Bahwa ketika almarhum Sumardi, S.Pd. wafat, kKedua orang tuanya yakniayahnya bernama Dahlan dan Ibunya bernama Nurung telah

para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, S.Pd. guna menerima tabungantersebut atau merubah nama almarhum di tabungan Bank Sulselbar tersebut.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agarditetapbkan sebagai ahli waris dari AlmarhumSumardi, S.Pd., olehnya itu paraPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:Hal. 3 dari 5 PAW

Pemohon tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.Hal. 4 dari 5 PAW

Nurmaall Panitera Pengganti,Haryadi, S.HPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 9.000,00Jumlah :Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPUProvinsi Papua Nomor 87/BA/ KPUPAPUA/P/2009, yang dibuat olehKPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antarwaktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat keMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melaluimekanisme

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.b.2ssendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat PenjabatGubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat KetuaDewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014;Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012dan Surat Ketua

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode20092014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPR

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.4.Surat dari Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012,tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papuadan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252,tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 20092014,dengan menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian oleh Penggugat dijadikanobjek gugatan;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan SuratNomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua;2.4.b.

Tl Int 4Surat pernyataan tidak sanggup PAW. Dapil II dari masingmasingcalon, ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) Surat Keterangan meninggal Dunia N Suparman, (fotokopi dari fotokopi);Surat DPC PPP Kabupaten Lahat Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD PPP Kab.

Hudson Arpan, MS.i (fotokopi dari potokopi);T.Il Int10 : Berita Acara KPUD lahat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Int11 : Surat KPU Kabupaten Lahat Nomor163/PY.04.1.SD/1604/KPUKab/III/2017 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Lahat (fotokopi dari fotokopi) ;T.ll Int12 : Surat Bupati Lahat Nomor : 100/62/I/2017 Perihal UsulPeresmian PAW dari Anggota DPRD Kab.

Agus Riansyah, Sag.berdasarkan surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera SelatanHalaman 48 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGNomor : 159/IN/DPW/V1I/2017, Perihal : Rekomendasi PAW Anggota DPRDKabupaten Lahat, tertanggal 19 Juni 2017 (vide bukti T5 = T Il Int 7);Bahwa DPC PPP Kabupaten Lahat merekomendasikan PAW anggota DPRDKab.

Lahat terhadap Penggugat dan digantikan dengan Tergugat II Intervensiberdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Lahat Nomor: 23/PEM/DPC/VI/2017,Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD PPP Kab.

Agus Riansyah,Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLG10.11.12.13.14.15.S.Ag dinyatakan telah memenuhi syarat calon PAW dan Penggugat sedangmenempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor10/Pdt.sus.parpol/2017PN.Iht. (vide bukti T.7 = T Il Int 11; T Il Int8; T Il Int 10);Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lahat mengajukan usulan PAW kepadaGubernur Sumatera Selatan cq.

SMD, 5 September 2012, dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011 /PTUN BLtanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAWAnggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan mengadilinya; 5 Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan

67/Pdt,G/2012/PN.TPI sehingga Tergugat harusbersikap hatihati dan harus menunggu perkembangan prosesperkara tersebut; Pada tanggal 26 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjungpinang telah membacakan putusannya, dan amarnyamenyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untukseluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinangbelum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebutmaka demi kepastian hukum atas usulan PAW

Partai Amanat Nasional selaku partaipengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009, maka padatanggal O1 April 2013 barulah tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang; e Apabila dicermati dalam UU No. 27 Tahun 2009 ternyata tidak adasatu pasalpun yang menentukan konsekwensi atas terlampauinyatenggat waktu dalam menerbitkan surat keputusan PAW

terhadapanggota DPRD dan sebaliknya demi memberikan kepastian hukummaka penerbitan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat sangatberalasan dan berdasar untuk dikeluarkan, sehingga alas anPenggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang karenatelah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harusdikesampingkan.; 7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 8,9, 10 dan 11 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian

;Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h Undangundang No. 27Tahun 2009 adalah khusus mengatur tentang Pemberhentiansebagai Anggota Partai Politik sehingga tidak ada relevansinyadengan PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD KotaTanjungpinang yang telah diusulkan jauh hari sebelum Penggugatdiberhentikan sebagai Anggota PAN berdasarkan Surat KeputusanNomor : PAN/A/Kpts/KUSH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddinsebagai Anggota Partai AmanatNasional.

Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

/PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Menghukum kepada Tergugat Ill untuk tidak memproses kelanjutanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi putusanini6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikanPenggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA kemudian perbuatan IIdan Ill yang memproses penggantian Antara Waktu (PAW) terhadapPenggugat adalah perbuatan melawan Hukum.7.

Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 100325/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tentang Pemberhentian KeanggotaanSdr. Azis Bustam;.

Hal ini terlihat dari permohonan Penggugat yang memintaagar menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDKota Palopo Atas nama Sdr.

Oleh karenasecara yuridis masih ada lembaga atau institusi yang sehartusnya digugatoleh penggugat yaitu, Walikota Palopo dan Gubernur Sulawesiselatansebagai lembaga yang memproses mekanisme PAW yang dilakukan diDPRD Kab/Kota3.

Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No.100325/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tentang PemberhentianKeanggotaan Sdr. Azis Bustam;.

sedikit pun pada diri Penggugat maka secarayuridis Penggugat tidak layak dan tidak patut untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu (PAW).

untuk tidak membuat SuratPengusulan dan Surat surat lainnya yang bertalian dengan SuratPermohonan Nomor: PAN/13.30/A/K5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017untuk dilaksanakannya tahapantahapan proses Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada Tergugat V dan Para Turut Tergugat atas diri Penggugat;3.

Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan, Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K5/13/l/2017tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad,S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapantahapan prosesPenggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat yang dilaksanakanoleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;4.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMG Bahwa prosedur PAW menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010sebagai berikut :Pemberhentian anggota DPRD yang diajukan oleh pimpinan parpolkepada pimpinan Dewan dengan disampaikan nama anggota yangdiberhentikan dan meminta nama calon PAW kepada pimpinan Dewan dalamwaktu 5 hari sejak diterima surat pimpinan Dewan; Dalam waktu 7 hari surat pimpinan Dewan disampaikan kepada Gubernurmelalui Bupati;Dalam waktu 7 hari Bupati mengusulkan PAW kepada Gubernur;Dalam waktu

Sunarwi, SE, MM (vide bukti T.4 danBahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Nomor: 170/018635 tertanggal25 Nopember 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

diatas dan masih menunggupengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yangbersangkutan; (vide bukti P.2 dan keterangan Saksi Tri Haryumi serta Sutrisno, ST);Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 170/020291,perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan SuratNomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Hal ini sebagaimanatermuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PatiNomor: 171.1/1923, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Tergugat melalui suratnya Nomor :171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRDKab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPUKabupaten Gowa /n Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, dimanaisi Surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan Putusan PengadilanNegeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

Karenasejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan proses PAW yangtidak berdasar hukum tersebut, maka Penggugat telah terganggu dalamtugas dan tanggungjawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowasehingga Tergugat berupaya menempuh upaya hukum dengan mengangkatAdvokat untuk mengajukan somasi dan gugatan dalam perkara a quokepada Tergugat ; Bahwa adapun jumlah kerugian materiil yang dialamiPenggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sesuai suratnya Tanggal 22Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal :PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukankepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atas nama ANDI LUKMAN MMDg. NABA /n Casu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untukmembayar kerugian materiill yang dialami Penggugat sebesar Rp.150.000.000.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan proses PAWsesuai surat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atasnama ANDI LUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, tidak berdasarkanhukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali suratTergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;4. Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, sampai putusan dalam perkaraperdata Nomor : 48/Pdt. G/2017/PN.