Penggugat:
MUNZIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB)

Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL

ADART Partai Demokrat Tahun 2020.

quo oleh karenamasalahinternal partai dikembalikan kepada Partai.

Etik Partai Demokrat danPakta Integritas Partai Demokrat.

Partai Demokrat.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang undang Nomor : 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Undang undang Nomor : 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikaninternal Partai Politik yang menyatakan Perselisihan Partai Politikdiselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.

AFRIANSYAH NOOR
Turut Tergugat:
Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang

AWALUDIN, S.Pd. selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang, berkantor di Jalan Terusan Kabupaten Mempawah,Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai... TERGUGAT II;3. H.AHMAD SUTARMAN, S.Hut.,M.M. selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan H.M.Suwignyo No.5Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeecceeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeseeeceeeaueceeeaueeeeaaneees TERGUGAT III;4.

IMAM MUTTAQIN, S.Pdi, selaku Mantan Sekretaris Wilayah DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan Parwasal, SiantanPontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeccceeeecececeeeeceaeeeeeeeaueeeeeeeaeeeeeeaueeeenaueeees TERGUGAT IV;5. Prof.Dr.

., selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya PasarMinggu KM.18 No. 1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.. eee eeeeeecceeeeeceeeeeeeceeeeeeeceaueeececaaeeseeaaaeeeeeaueeees TERGUGAT V;6. Ir. AFRIANSYAH NOOR, selaku Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai............

KETUA MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG, berkantor di JalanRaya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.... 1. see eeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeees TURUT TERGUGAT;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 6 Juni 2018, Nomor76/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;3.

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Tergugat:
1.DPP PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) NUSA TENGGARA BARAT)
3.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA)

Penggugat:
Usman A Tigedo
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
6.Sekertaris Jenderal

Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ir.Afriansyaj Noor.M.Si Tergugat VI

Penggugat:
Dony Menase Mooy
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia

Penggugat:
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Penggugat:
EDY SULISTIYO
Tergugat:
1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
Turut Tergugat:
KPU Kabupaten Blitar

Penggugat:
ABDURRAHMAN YUSUF
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
4.DPRK Lhokseumawe
5.Walikota Lhokseumawe

Penggugat:
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap

keputusan Partai Politik.Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dari Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menyebutkanbahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2)Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.SusParpol/2018/PN.BtaPenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat

(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusanmahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, makabarulah dapat dinyatakan sebagai

Yang Berkaitan Dengan Partai Politik)berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuhpartai, berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian, dan bahwa gugatan kepada fungsionarisdalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnyaadalah urusan internal partai;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003,tanggal 15 Oktober 2003, pada angka

kasuskasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungandengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilanmenyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yangbersangkutan (Niet Onvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukannya penyelesaianinternal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukandalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

M.Kn
5.ADE IRFAN PULUNGAN, SH
6.MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.H. MOHAMMAD ARWANI THOMAFI
8.H. MUHAMMAD MARDIONO
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.AHMAD KHOLISUN Alias KHOLIS

Penggugat:
Teuku Cut Rahman
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NANGGROE ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI NANGGROE ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Turut Tergugat:
Pj GUBERNUR ACEH Cq Pj BUPATI ACEH BARAT DAYA

Penggugat:
PARWANTO
Tergugat:
Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kab. OKU

Penggugat:
Diana Susanti
Tergugat:
1.DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2.Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional
3.DPW PARTAI PAN SULSEL
4.DPD PARTAI PAN GOWA

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK tersebut ;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK vs Drs. SUTIKNO

PUTUSANNo. 308 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONALcq) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK, berkedudukan di JalanJaksa Agung Suprapto No. 02 Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasakepada HARIYANTO, SH., M.Hum. dan kawankawan

Politik ;Bahwa disamping itu, berdasarkan Undangundang Partai Politik telahmenggariskan bahwa penyelesaikan gugatan tentang perselisihan Partai Politikharus diselesaikan dengan cara singkat sebagaimana diamanatkan dalamketentuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan dengan undangundang inidiajukan melalui Pengadilan Negeri ;Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, danhanya dapat diajukan Kasasi kepada

Politik sebagai hukum acara perdata specialis dari hukum acara perdata umum,yaitu Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyatakan :Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada

dan Pasal 33, yang menyatakan :Pasal 32(6) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.(7) Penyelesaian persetisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(8) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(9) Penyelesaian

di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq.

Penggugat:
Zairudin KN
Tergugat:
1.Dewan pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar)
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar)

Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat

Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana pengertianmengenai Perselisian partai Politik di Kemukahkan dalam Penjelasan UndangUndang No.2 Tahun 2011 perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik pasal 32 ayat 1 Adalah Sebagai berikut :(1) Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan(2) Pelanggaran Terhadap hak anggota Partai Politik(3) Pemecatan

Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyatberdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dengan Kartu Tanda AnggotaNomor : 16.05.01.1001.000002 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftarsebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat di Dewan Pimpinan CabangPartai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi Rawas;2.

dari partai Hanurasebagai berikut: Bahwa pada pasal 3 Ayat (1) Penggugat tidak mendapatperlakuan yang sama sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat karenaPergantian antar waktu yang di usulkan oleh partai HANURA tidakberdasarkan AD/ART Partai Hanura itu sendiri dan peraturan danperundangundangan; Bahwa Pada Pasal 3 Ayat (8) Penggugat/Pemohon tidakmendapatkan informasi, penjelasan, Peringatan, Teguran dan ataupemberitahuan atas tindakan yang dilakukan oleh partai Hanura dalamhal Persetujuan Pergantian

politik baru ada ketika pada tingkatMahkamah Partai, penyelesaian perselisinan tidak tercapai.

Tidak ada putusan Mahkamah Partai;Tidak adanya putusan Mahkamah Partai dapat disebabkan oleh beberapahal antara lain Majelis Mahkamah Partai tidak ada, permohonan sengketatidak diterima oleh Mahkamah Partai;2.

JUSUF K MOODUTO, S.Sos vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, dkk.

PUTUSANNo. 295 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Hi.

No. 295 K/Pdt.Sus/20121 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan NAP :180218001 (bukti PL) ;2 Bahwa, Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan terpilih dandiangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 196 tahun 2009 tentang peresmianPemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan Tahun20042009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten BolaangMongondow Masa Jabatan

Tergugat I, II dan II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat I :I Gugatan Penggugat Sangat Prematur ;1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnyaterlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politiksebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;2 Bahwa, oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upayapenyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan

adalah internal Partai Persatuan Pembangunan yangpenyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam SEMANomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwaperkara internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politiktersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan NegeriKotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan

PARTAI REPUBLIK, VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nama : Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Republik;Alamat : Jalan Tiu No. 81 Kampung Kramat, Cipayung,Jakarta Timur;2.

Putusan Nomor 164 K/TUN/2013.Keputusan Tergugat Nomor : 05 / Kpts / KPU / Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;Il. KEDUDUKAN HUKUM1. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik yang sudah disahkan sebagai badan hukumyang sah sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.

Bahwa dalam Lampiran II surat Keputusan Tergugat Nomor : 05/Kpts/KPU/ Tahun2013 Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum Tahun 2014 dinyatakan bahwa Partai Republik termasuk salah satu partaipolitik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2UndangUndang No 8 Tahun 2012;4.

Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum Tahun 2014 jelas sangat merugikan kepentingan atau hak konstitusi dan hakkonstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2014;5.

Pemohon kasasimengajukan Bukti P.B1, yaitu tanda terima persyaratan partai politik (PartaiRepublik) (15)16 Oktober 2012 sesuai persyaratan UndangUndang danperaturan KPU dan Bukti P.B2 tentang Daftar Daerah keberadaan PengurusPartai Republik (Daftar daerah keberadaan pengurus Partai Republik sesuai tandaterima KPU tanggal 16 oktober 2012);Halaman 15 dari 24 halaman.

Daniel Sitepu, SH,S.Sos sebagai anggota Partai Pelopor yang ditandatanganioleh Hj. Rachmawati Soekarno Putri, SH sebagai KetuaUmum Partai Pelopor ;Bahwa DPP Partai Pelopor telah menyurati Sdr. Tergugat padatanggal 11 Desember 2006 dengan nomor Surat 097/SekDPP/PP/XII 06 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hj.Rachmawati Soekarno Putri, SH dan Sekjen Eko SuryoSantjjo, BBA yang isinya meminta Tergugat agar memprosespergantian antar waktu atas diri Sdr.

Daniel Siteputerhadap DPP Pelopor tidaklah relevan untuk dijadikanalasan oleh Tergugat dalam melakukan pelantikan anggotaDPRD kota Binjai sebagai pengganti antar waktu' karenasesuai ketentuan UU Partai Politik kewenangan untukmencabut keanggotaan seseorang di partai politik danmenarik kadernya dari Badan Legislatif merupakankewenangan partai in casu Partai Pelopor ;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan lagi surat No. 133Pelopor/BJ/X/II1/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yangisinya kembali memohonkan agar

Daniel Sitepudari keanggotaan Partai Pelopor sekaligus menarikkeberadaanya dari anggota legislatif merupakan tindakanyang patut dan sesuai dengan ketentuan UU karena saatSdr. Daniel Sitepu telah terdaftar pada Partai BarisanNasional dan menempati Nomor urut 1 pada daftar calontetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Binjai (vide pasal16 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik) ;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melantik Penggugatmenggantikan Sdr.

Kotamadya Binjai telahmengajukan Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus CabangPartai Pelopor Kotamadya Binjai sebagai Pengganti AntarWaktu dari Daniel Sitepu, S .Sos., yang duduk sebagaianggota DPRD Kotamadya Binjai dari Partai Pelopor olehkarena Daniel Sitepu , S.Sos., telah diberhentikankeanggotaannya dari Partai Pelopor oleh Dewan PimpinanPusat ( DPP ) Partai Pelopor yang berkedudukan di Jakarta,namun Tergugat dalam jawaban surat tertanggal 20 Nopember2006 menjawab, bahwa Tergugat belum dapat

DPP Partai Pelopor yang memberhentikan Daniel Sitepu,S.Sos ., sebagai anggota Partai pelopor dan adanyapermintaan dari DPP Partai Pelopor supaya tergugateTmemproses Pergantian Antar Waktu Daniel Sitepu, S.Sos.