Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDS-01/PRMN/06/14 tanggal 27 Juni 2014 batal demi hukum;3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

PDS Membangun tidak ada Isian Kualifikasi untukpada isian Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana persyaratanformal peserta lelang. Tetapi Tergugat menyatakan CV. PDSMembangun dinyatakan sebagai pemenang ;. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Tergugat mengumumkan pemenanglelang pada CV. PDS Membangun Nomor : 16/MIN/LayangLekat/2012. Dan untuk waktu Surat sanggahan dimulai pada tanggal 3Mei 2012. Penggugat menuding bahwa Tergugat sudah mengambilkeputusan dengan menunjuk CV.

PDS Membangun sebagaipemenang, sedangkan pemenang sendiri tidak melaksanakan aturanyang telah diberlakukan ;. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 Penggugat mengajukan SuratSanggahan/Keberatan Tergugat dengan melampirkan dokumendokumen pendukung ;6.

PDS Membangun ;Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitive danmenimbulkan suatu akibat hukum, yaitu ditetapbkannya CV. PDSMembangun sebagai pemenang lelang ;4.

PDS Membangun ditangguhkan danmenghentikan seluruh proses pelaksanaannya sampai keluarnya keputusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2.

PDS Membangun tidak mempunyai dukunganbank dari dokumen penawaran CV.

Perkara : PDS-01/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa Umar Husni tidak dapat diterima karena daluwarsa atau lampau waktu;

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:1.PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 2.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), 3.PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU), 4.PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), 5.PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA(PPPI), 6.PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI), 7.PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN), 8.PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB), 9.PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), 10.PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), 11.PARTAI REPUBLIK, 12

Mas Mansyur 121, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013;PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI);PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU);PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS);PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI);PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI);PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN);PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB);PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN);. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB);. PARTAI REPUBLIK;. PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP);.

Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:1.PARTAl DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 2.PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKPI), 3.PARTAl KEBANGKITAN NASIONALULAMA (PKNU), 4.PARTAl DAMAI SEJAHTERA (PDS

Perkara : PDS - 03/N.3.10/Ft.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum;

Sejahtera Nomor 008/SK/DPP/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tersebutkepada Mahkamah Partai Damai Sejahtera,sesuai dengan Surat Pengaduan/Permohonan Penggugat pada bulan Mei2012, dan juga Tanda Terima BiayaPersidangan tanggal 28 Mei 2012, sertaTanda Terima Berkas Gugatan PengaduanPAW tanggal 28 Mei 2012, namun DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai DamaiSejahtera telah menolak pengaduan/permohonan Penggugat tersebut, sesuaidengan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Damai Sejahtera Nomor 36/SE/DPP PDS

PDS selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal bulanpelantikan;Periode kedua adalah Caleg PDS Nomorurut 1 atas nama Sadr.Luther Daeli mendapat kesempatan untuk mewakili PDS selama 2(dua) tahun;Periode ketiga adalah Caleg PDS Nomor urut 3 Dapil 3 Nias atasnama Salome Hia mendapat kesempatan untuk mewakili PDSselama 1 (satu) tahun;8.

Bahwa beberapa bulan setelah putusanMajelis Dewan Kehormatan PDS itu10.11.12.dikeluarkan, maka terjadi perubahan petapolitik dan tata pemerintahan KabupatenNias sebagai akibat pemekaran dimanapada awal tahun 2010, dimana KabupatenNias, dimekarkan menjadi Kabupaten NiasBarat, Kabupaten Nias Utara dan KotaGunungsitoli, serta Kabupaten Nias;Bahwa konsekuensinya terbentuk DPRDKebupaten yang baru dimekarkan tersebuttermasuk Kabupaten Nias Barat dimana Sadr.Luther Daeli diangkat dan dilantik menjadiAnggota

Luther Daeli;Bahwa dengan demikian putusan DewanKehormatan Partai Damai Sejahtera Nomor1 Tahun 2009 tanggal 26 Maret 2009tersebut sangat beralasan hukum untukdibatalkan;Bahwa sementara itu Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai DamaiSejahtera Nomor 008/SK DPP PDS/IV/2012tanggal 24 April 2012, adalah bertentangandengan isi putusan Dewan KehormatanPartai Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 26 Mei2009 tersebut yang memberikan kepadaSdri.

Salome Hia periode selama 2 (dua)tahun adalah keputusan yang cacat hukumdan tidak memiliki dasar hukum yang kuat(rechts ground), dan oleh karenanya MohonKepada Majelis Hakim Yang Mulia padaMahkamah Agung Republik Indonesia, yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo,untuk menyatakan bahwa Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai DamaiSejahtera Nomor 008/SK DPP PDS/IV/2012tanggal 24 April 2012, tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat kepadaPenggugat/Pemohon Kasasi;18.

Putusan Perkara Nomor : 122/Pid.Sus/2015/PN.Jpa.Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIBsaksi SUDIRMAN HADI, PDS Bin KASMARI (Polisi) dan MOH. SAHARI, SHBin DUL MANAP (polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwaterdakwa ANDRE WICAKSONO alias CONTRENX Bin NGADIYANTO seringmelakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabusabu, atas informasitersebut kemudian saksi SUDIRMAN HADI, PDS Bin KASMARI (Polisi) danMOH.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :e Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIBsaksi SUDIRMAN HADI, PDS Bin KASMARI (Polisi) dan MOH. SAHARI, SHHalaman 7 dari 24 halaman.

SAHARI, SH Bin DUL MANAP (polisi)beserta anggota Sat Narkobalainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang sedang bekerjafinishing / menyemprot meubel di tempat finishing meubel yang beralamat diDesa Senenan Rt.17 Rw.VI Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,selanjutnya saksi SUDIRMAN HADI, PDS Bin KASMARI (Polisi) dan MOH.SAHARI, SH Bin DUL MANAP setelah melihat terdakwa kemudian mendekatiterdakwa selanjutnya saksi SUDIRMAN HADI, PDS Bin KASMARI (Polisi) danMOH.

Apri yang beralamat di DesaSenenan Rt.17 Rw.VI Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa telahditangkap oleh Saksi Sudirman, PDS bin Kasmari dan saksi Moh.

(enam ) penjara dan ditambah denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga ) bulankurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;Hal 2 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.3.

Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) yang diarahkanmelalui Bupati Badung, antaralQiN :Hal 71 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.1.

Realisasi Penerimaan APBdes Rp 6.596.138.311,75Mengwitani Tahun 2014 Hal 84 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS. 2.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; Hal 114 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;Ad.1.

Hal 145 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh BendaharaDesa;2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalammelaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi:a) Buku kas umum;b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;c) Buku Kas harian pembantu;Hal 8 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPk/2018/PT PDS.2.

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:1) Penatausahaan penerimaan wajiob dilaksanakan oleh BendaharaDesa;Hal 17 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,menggunakan:a. Buku kas umum;b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;c. Buku Kas harian pembantu;c.

(enam) penjara dan ditambah denda sebesarHal 30 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS. Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulankurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;.

Gabungan buktibukti / kwitansi penggunaan dana bantuan AlokasiDana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar RpHal 34 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.68.638.518, x 70% sebesar Rp. 48.000.000, sebanyak 47 (empatpuluh tujuh) gabung kwitansi program biaya Foging ;.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.Panitera Pengganti,DEWA KETUT SUPARDI, S.H.Hal 69 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.Untuk salinan resmiDenpasar, ....... 2018PaniteraH.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.HumNIP ; 19570827 198603 1 006Hal 70 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.

D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

• Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian ke 3 berupa Perjanjian Penggunaan Sarana Pertambangan No 1033/B.X/001.I/PDS-CLM

PDS-CLM/2019 tertanggal 11 Januari 2019;

TLdengan tuntunan ajaran agama Islam di hadapan Imam Masjid W, KelurahanM, Kecamatan PDS, Kota Tual ; . Bahwa Penggugat tergolong masyarakat miskin/tidak mampu sesuai SuratKeterangan Kurang Mampu Nomor : XXX"/54/V/2013 yang dikeluarkan olehLurah Kelurahan Ketsoblak tanggal 08 Mei 2013 dan telah disahkan oleh CamatPDS. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Ketua PengadilanAgama Tual untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara cumacuma(prodeo) ; .

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaTergugat di Desa Ohoitel, Kecamatan PDS, Kota Tual ; . Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku ; .

Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat(TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2009 di hadapanImam Mesjid W, Kelurahan M, Kecamatan PDS, Kota Tual ; 4. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) ; 5.

keterangan dan penjelasansecukupnya ; Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatancerai, juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara Ccumacuma(prodeo), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat a quo ;Bahwa Penggugat dalam menguatkan permohonannya berperkara secaracumacuma (prodeo) mengajukan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor :KXXX"/54/V/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ketsoblak tanggal 08 Mei2013 dan telah disahkan oleh Camat PDS

Surat keputusan Nomor. 022SK DPP PDS/VIII/2013, tentangPemberhentian Anggota DPRD Utusan PDS Provinsi KalimantanTimur, menarik dan memberhentikan dengan hormat Sdr. Pat.YEFTA BERTO, S.Th. (Penggugat) sebagai Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur Periode 20092014 Utusan PartaiDamai Sejahtera ;4.2. Surat Keputusan Nomor 024/SK DPP PDS/VIII/2013, TentangPemberhentian Anggota DPRD Utusan PDS Provinsi KalimantanTimur, menarik dan memberhentikan dengan hormat Sdri.

Surat Keputusan Nomor 023/SK DPP PDS/VIII/2013, TentangPemberhentian Anggota Dewan Utusan PDS Provinsi KalimantanTimur, menarik dan memberhentikan dengan hormat Sdri.Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015ARTHYA FATHRA MARTIN, SE., (Penggugat) sebagai AnggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur Utusan Partai Damai SejahteraPeriode 20092014 ;5.

/VIII/2013 tentangPemberhentian Anggota DPRD Utusan PDS Provinsi Kalimantan Timurdan memberhentikan dengan hormat Sdr.

Yepta Berto, S.Th(Penggugat) sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan TimurPeriode 20092014 Utusan Partai Damai Sejahtera, Surat KeputusanNomor 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian AnggotaDPRD Utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur, menarik danmemberhentikan dengan hormat Sdri.

MM Rini Puspa, S.Sos(Penggugat) sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur UtusanPartai Damai Sejahtera Periode 20092014, dan Surat KeputusanNomor 023/SK/DPP PDS/VIII/2013, tentang Pemberhentian AnggotaDewan Utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur, menarik danmemberhentikan dengan hormat Sdri.

Perkara: PDS - 01 /KOTIM/1117 tertanggal Nopember 2017 batal demi hukum ;2. Menyatakansurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebuttidak dapat diterima( Niet On vankelijkverklaard) ;3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil ;

Perk : PDS 01/KOTIM/1117tertanggalNopember 2017 .terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:Kesatusecneeneene Bahwa iaterdakwa AGUSTINUS Bin HERY bersamasamadengan sdr. Alex (DPO) pada hari Jumattanggal 18 Agustus 2017sekira jam 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di BulanAgustus tahun 2017, bertempat di Toko Alam Tirta Jalan JendralSudirman km.85 Simpang Sebabi Rt.010 Rw.001 Sebabi.

Perk : PDS 01/KOTIM/1117 tanggal,tertanggal 26 Februari 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

Perkara: PDS 01 /KOTIM/1117 tertanggal Nopember 2017batal demi hukum ;2. Menyatakansurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebuttidak dapatditerima( Niet On vankelijkverklaard) ;3.

Perkara: PDS-01/MATAR/02/2020 tanggal 13 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDS-14/Pid.Sus/11/2021 atas nama Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
3. Mengembalikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara

selama 1 (satu) bulan;

- 03/Seluma/01/ 2024) dan statusnya akan dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa MIRIN, S.H., M.H Reg Perkara PDS - 01/Seluma/01/ 2024).