Ditemukan 2491 data
14 — 8
Memberi izin kepada Pemohon i) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( POa ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untukmengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaanputusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Singaran Pati kota Bengkulu Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna didaftar dalamdaftar yang disediakan untuk itu;5.Membebankan kepada
7 — 1
PUTUSANNomor 1689/Pdt.G/2015/PA.Bla.ZN aN * ,xenDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:a. umur a tahun, agama Islam, pekerjaan Poa. pendidikan terahir tempat kediaman dieS selarunyadisebut sebagai "Penggugat";melawanEe ow HB tahun, agama ssiam, pekerjaan i,pendidikan terahir tempat kediaman ciPe = amun
14 — 7
PUTUSANNomor 026/Pdt.G/2013/PA Sly.BISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :a. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di PoKabupaten KepulauanSelayar, sebagai penggugat;melawanPs umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan petani, tempat tinggal di Poa.
49 — 14
Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya padatanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yangmenikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam poa ae Kabupaten Bantaeng bernama Sanoddinsebagai pihak yang mewakili kakak Kandung Pemohon II P yang telahmewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masingmasing poaeMenimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebutyang seharusnya
8 — 0
KabupatenPati, selama berpisah kurang lebih 7 bulan hingga sekarang Tergugat tidak pernahmenghubugi atau mengunjungi ke rumah tempat tinggal Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya saling bersesuaiandan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu keterangantersebut patut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli Fikin dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yangberbunyi :easy old proluoll elS> yo eSbl GI co poa
31 — 2
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1)HIR dan dalil syar'i : ;Poa s = L '4 2 ile ust Cfrobaud! adm oy es J eoArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II : 405) ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuhprosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehinggatidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung R.I.
10 — 2
Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama poa Nomor tanggal 01 Nopember2005, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya kemudian diberi kode(P.2.tanggal dan diparaf olen Ketua Majelis) ;3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala D2014, bermaterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.3); , tanggal 13 JanuariBahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masingmasing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut: 22 nnn nnn nnn nen nen nnn nnn ence ans1.
10 — 0
Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK3515184203830009, tanggal 08062010, yang dikeluarkan KADIN DUKdan CAPIL, sesuai aslinya bermaterai cukup telah dinasegelend petugas Posdan Giro, (P1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor poa tanggal pd yang dikeluarkan Pegawai Pencatat NikahKantor urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesuai aslinyabermaterai cukup telah dinasegelend petugas Pos dan Girio (P2);Fotokopi Surat keterangan Nomor po yangdikeluarkan kepala Desa Medaeng
128 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan 12310,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3505/POA/JBG/FIN/12/2019, tanggal 2 Desember 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
10 — 1
~ nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon pergi meninggalkanTermohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga antaraPemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulanlebih; += 20202 === ===Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapitidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka karenakedua pihak ingin bercerai;SAKSI Il : Nama umur PY umur 27 tahun, agamaIslam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Poa
114 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra jabatan Direktur PT Jorong BarutamaGreston;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra dan kawan, kewarganegaraan IndonesiaAdvokat beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3502/POA/JBG/FIN/12/2019, tanggal2 Desember 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon
60 — 3
mendengar kelerangan Penggugat dan memernksa bukiibukti diTENTANG DUDUK PERKARANTAMerumbang, batwa Panggugal telan mengaukan sural gugatannyatanggal 11 Desember 2015 yang telah didafiarkan ci Kepaniteraan PengadilanAgama Padang Panjang dalam register Nomor 0267/PdtG2015/PA PPlanggal 11 Desember 2015 dengan dalidabl sebaga berkul1 Bahwae Panggugat ielah mervwkeah dengan Tergqugal pada tanggal 20Desernber 2004 ci Kecamalan Padang Panjang Timur, Kota PadangHalaman 1 da 17 halaman Pulusan Momo 0767) Poa
15 — 2
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada HariSenin Tanggal 30 Juli 2007 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan BogorSelatan Kota Bogor dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah No. poa tertanggal 02 Januari 2013;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semulabertempat tinggal bersama di Lawanggintung Kelurahan dan Terakhir diLawanggintung Kota Bogor;3.
17 — 5
Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Terqugat telah dikaruniai 5 (lima)orang anak yang bemana,Htal 2 dard (3 deal Poa We 022 SPane 2 SAA ne10.Bahwa, sejak awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikdan rukun, namun sejak 7 tujuh) bulan setelah pernikahan rumah tanggaPenggugat dan Tergugal mulai goyah dan tenjadi parengkaran yangdisebabkan karena Tergugat ketahuan sering bermain judi, hal iniPenggugat tahu karena pernah melihat Tergugat berjudi dan jugahardasarkan informasi dari teman Tergugat
11 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon P Nomor : poa tertanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdinasegelen (Bukti P.3) ; 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon : P nomor :yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatansipil Kabupaten Blora tanggal an yang telah dinasegelen danbermeterai cukup diberi tanda5.
57 — 7
memenuhi syarat formil suatu gugatan, makaberdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat dipersidangan, Tergugat tidak memberikan tanggapan atausanggahan terhadap gugatan Penggugat, ketiadaan hal tersebutdengan sendirinya menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 154 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405sebagai berikut:Wr. p18 cp10 J aot ~plS Ww oS lx os eo&d poa
14 — 5
Bahwa kuasa hukum Penggugat bertindak atas dasar kekuatan SuratKuasa Khususnya Nomor 493/PoA/KADC/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018,namun isi dari pada Surat Kuasa Khusus dari Penggugat (Prinsifal) kepada KuasaHukumnya tersebut ternyata tidak menyebutkan secara tegas adanya klausulmengajukan atau mengadakan proses perdamaian (Mediasi) baik didalammaupun diluar Pengadilan sedangkan seseorang yang menjadi kuasa hukummerupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan darikewajibankewajiban
sekalikali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkanperkaranya kepada putusan wasit;Bahwa alas hukum gugatan Penggugat berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khususdari Penggugat (Prinsifal) terhadap kuasa hukumnya, berdasarkan UUKUHPerdata Pasal 1797 dan dikaitkan dengan kawajibankawajiban para pihakuntuk menempuh perdamaian atau Mediasi sebagaimana telah ditegaskan PERMANomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ternyataSurat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat sebagaimana Nomor493/PoA
Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 493/PoA/KADC/II/2018tertanggal 06 Februari 2018TIDAK SAH dan CACAT FORMIL karenaKeabsahan suratsurat yang bermaterai, didalam materainya tersebut wajibdituliskan atau diberikan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah ditegaskandalam Undangundang Republik Indonesia Tentang Bea Materai :1) Pasal 7 ayat 5 menegaskan bahwa" Pembubuhan tandatangan disertaidengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atauyang sejenis dengan itu, sehingga
Apabila ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumenyang bersangkutan dianggap tidak bermaterai;3) Dalam Ketentuan Khusus Pasal 11 menyebutkan bahwa : "PejabatPemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya,masingmasing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : dalam huruf amenerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang BeaMeterainya tidak atau kurang dibayar;Bahwa atas ketidak absahannya Surat Kuasa Khusus Nomor493/PoA
ada dasar hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagaiberikut : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1795 KUHPdt dalam surat kuasa,pemberian kuasa dapat disebutkan secara terperinci perihal perbuatanhukum apa saja yang dikuasakan atau juga dapat berisfat umum denganmencantumkan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untukmelakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan pemberi kuasa; Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa surat kuasaPenggugat nomor 493/PoA
17 — 8
6#00 6k'gq 71 6%666B 578. 6012366) OBEO>UO#CTTHO@GIIJ VIABI POA#N = OB uo3c tba1 #0#6, #ioqr@GO#OuG*O#OL 626406+#O66+ COGOG+(+ OGL ON4XOOGG061O686reeeeeneeeceeeeee = G106006 G1 BA #OS=f GOGe(G . COG8OG0EYs . v6 JOGOEG6x6#6#EmeBG06NTHEZO#HG OBOdi# # Oc#O7500##) )*0006#3323600636; ; UB#CTOOG OOPL CO=n@xYO#ht#OOr 6dO76QnG1me3 C#O4696#6c@ O6Q663656+#0aG#6y LOGCOGEGGte tall ad liad 66mG0266s6u816T#6#06#6OGGHO#OONN#O#26aG6ZSEV96?
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.
Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanGas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukanHalaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 1413/B/PK/PJK/2017dengan mekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untukoperasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina
mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa November 2008sebesar Rp15.299.640.000,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasan fiskalyang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yang diuraikansebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal 20April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danHalaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 1413/B/PK/PJK/2017memproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNGmelalui its own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG.
11 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dari Kantor Urusan Agama poa Kabupaten Banyumas Nomor 427/60/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksisaksi :1.