di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadirdi persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan, namun demikian pengadilan telahmemberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan,pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Tergugat sulit untuk menyelesaikan masalah dengan baikbaik;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwasuami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggildengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (Pasal 149 ayat 1 RBg.)Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban

telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis setidaknya sejak 4 (empat) yang lalukarena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin berceraidengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya dipersidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ataumenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan penadahan ;Ad. 1.

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerim i, menerimhadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa kegiatan / aktifitasyang menjadi sub. unsur yang sifatnya alternative.

untuk dijual kembali dan mendapatkankeuntungan ;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa telah membelibarangbarang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dalam keadaanrusak, 2 (dua) buah raket nyamuk, 3 (tiga) buah lampu meja dan 6 (enam) buahhandsfree dari saksi Oki Sukma Siregar dengan harga Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tahu kalau barangbarang tersebut dibelidengan harga sangat murah dengan maksud untuk dijual kembali danmendapatkan keuntungan sehingga sepatutnya

Hakim juga berpendapatPUTUSAN NO. 262/PID.B/2012/PN.SKG Page 7bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh penyidik dilakukan PenahananRumah Tahanan Negara, Oleh Penuntut Umum dan Hakim dilakukan Penahanan Rumah,sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiyang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimanaditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus puladitentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (Satu) bilah badik lengkap dengansarungnya, merupakan alat senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan danberpotensi untuk digunakan kejahatan bila disalahgunakan, maka sudah sepatutnya

MOCHAMAD ANJARWADI dan 3.RINA DINAZELA, belum dewasa dan suami Pemohon bernama SAYUTI telahmeninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anaknyayang belum dewasa tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali danberhak untuk mewakili kepentingan anakanaknya tersebut untukmelakukan perbuatan hukum, maka sudah sepatutnya permohonanPemohon dalam petitum angka 2 dikabulkan ; n Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggaldunia sehingga Pemohon sebagai wali dari ketiga anak kandungnya

pemohon sebagai wali dapat mewakilikepentingan anak pemohon tersebut untuk keperluan menjual /menjaminkan berupa : sebidang tanah pekarangan kosong dengansertifikat hak milik (SGHM) yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 602/Desa PuloLor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Gambar Situasi Nomor :1797/1991, tanggal 10 Oktober 1991, Luas 435 m2, Atas Nama SAYUTI danoleh karena maksud Pemohon menjual tanah tersebut bertujuan untukmengembangkan usaha Pemohon, maka permohonan Pemohon angka 3tersebut sudah sepatutnya

dikabulkan ; n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangandengan hukum sehingga dapat dikabulkan ; n Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ; n Mengingat akan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun1974 dan pasal 345 KUH Perdata dan peraturan Perundangundangan yangberhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini.

bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan jo pasal 73Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanyadengan Undangundnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolutPengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada intinyadisebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tanggaterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinanadalah masih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak,apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hatikeduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antarasuami isteri tersebut;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

anakPemohon yaitu LAINA dan nama istri Pemohon (ibu) yaitu LAILASARI seharusnyatertulis nama anak Pemohon yaitu ZAHRATU LAINA dan nama istri Pemohon (ibu) yaituLAILA SARI, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklahbertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untukdinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikannama anak Pemohon dan istri Pemohon (ibu) tersebut pada register Akta PencatatanSipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehinggaHakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubahmaksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makadalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya danberalasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untukdinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah sepatutnya

;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehinggamelancarkan jalannya persidangan ;Halhal yang memberatkan :e Sifat dari perbuatan terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat dantidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanperjudian ;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya

dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan dan sudah sepatutnya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku 1001 TafsirMimpi, 3 (tiga) lembar sobekan kertas sket atau prediksi nomor keluar, 4 (empat) lembarsobekan kertas berisi nomor tombokan togel dipersidangan terbukti sebagai alat kejahaan,sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sudahsepatutnya

mengadili;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan sering bertenkar dan telah berpisah semenjak satu tahun yanglalu Sampai sekarang;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat , serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

bertentangandengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkanasas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon makaPengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujunh puluh satu ribu rupiah)sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang

bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

Page 7Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiyang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimanaditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus puladitentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebilah badik lengkap dengan sarungnya,dengan Panjang besinya 11,5 Cm dan lebar 1,5 Cm,, merupakan alat senjata tajam yangdibawa Terdakwa pada saat penangkapan, maka sudah sepatutnya

Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Sekumpul GangPribadi Rt.04/06 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksadan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, barang siapa untukmenarik keuntungan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:ad. 1. Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalahsubyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatanyang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa MUHAMMAD MUSTOFA Bin M.

yangdimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi; ns r Yang dike ahui atau Sekejahatan ;12Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwasudah menaruh curiga atas handphone tersebut karena pada keterangan terdakwamenyebutkan bahwa Pada saat itu terdakwa lihat ada HP banyak, setelah terdakwatanyakan, katanya HP tersebut dari Jawa, karena di Jawa banjir, kemudian untuk disebardi sini.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsurYang diketahui atau sepatutnya

bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan PadangBulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Rantauprapat, di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyevwakan,menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Menyatakan terdakwa Haris Khadafi Syahputra Siregar Alias Haris, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telahmembeli, menyewa, menukar, menrima gadai, menerima hadiah, ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejhatan penadahan", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;.

Umum telah mengajukan MemoriBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:522/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut :Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakanTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana felah membeli menyeva, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyevakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya

Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukumyang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Menimbang bahwa dalam persidangan para terdakwa telah mengetahui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum,sehingga oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwayaitu bernama KAHARUDDIN

RIZKYANDRIYANO BIN DEDI HERTY ANTO) 222222 eocccnseeneeeMenimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata terdakwa telahmelakukan perbuatan membeli barang yang merupakan salah satu perbuatan yang termasukdalam sub unsur diatas maka dengan demikian unsur ke2 dari pasal diatas telah terpenuhidalam perbuatanterdakwa; 222 nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnnAd.3 Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya diduga

yang belum mencapai umur 21 (dua puluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) telah mengaturtentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua ataukeluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dua kalidipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yangbersangkutan tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya

alasan tidak menyukaicalon suami Pemohon karena kurang mampu secara ekonomi;Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohonternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalahperbedaan aqidah atau masalah kafaah dalam asasasas pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebuttermasuksikap enggan (adhal) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya

Turmuzi);Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkanbahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai PencatatNikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkanmempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi,Kabupaten Konawe selaku Pegawai Pencatat

Bahwa oleh karena terbitnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor110 tanggal 31 Agustus 2006 merugikan kepentingan Pembantah, makasudah sepatutnya menurut hukum perbuatan Terbantah , Terbantah Il danTerbantah Ill dapat dikatagorikan sebagai perobuatan melawan hukum dantelah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;7.

Bahwa oleh karena para Terbantah telah menunjukkan sikap dan etikatyang tidak mentaati hukum, kiranya cukup berdasarkan hukum bagi paraTerbantah untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;Bahwa oleh karena para Terbantah berada pada posisi hukum yang salahdalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum para Terbantahsecara bersamasama (tanggung renteng) memikul biaya yang timbul dalamperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang supaya

Mengingat hubunganhukum jual beli yang dilakukan dalam lingkungan lalu lintas hukum positif diIndonesia bersumber pada UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3438 K/PDT/1986tanggal 9 Desember 1987);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum putusan perkara a quo Nomor22/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 19 Juni 2013 Yo.

Pidieatau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

(delapan jutarupiah) dan terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa (satu) unit Sepeda Motor Honda Beatdengan Nopol BL5635ZP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidakmengajukan eksepsi keberatan atau ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SAFRIADI BIN USMAN terbukti

(delapan juta rupiah) dan terdakwa sepatutnya harusmenduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan NopolBL5635ZP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana temuatdalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnyaharus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan

Dengan demikian dalilposita gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 5 (lima) poin pertama, ketigadan kempat pada uraian faktafakta hukum sudah sepatutnya untuk ditolak ;b. Bahwa ketentuanketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT tidak terdapat klausulabaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPerlindungan Konsumen.

Dengan demikian dalil posita gugatan PENGGUGATsebagaimana angka 5 (lima) poin kedua dan ketiga pada uraian faktafakta hukumPENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak ;Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 3 (tiga) pada uraianfaktafakta hukum sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan. Sudahmerupakan hal yang layak dan hak dari TERGUGAT selaku Kreditor melakukanpenagihan atas hutanghutang Debitornya yang macet dan tidak terbayar.

Dengan demikian dalil posita gugatanPENGGUGAT sebagaimana angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada uraian faktafaktahukum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Pengadilan ;Berdasarkan hal tersebut diatas maka tuntutan PENGGUGAT PERJANJIANKREDIT telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan g UU PerlindunganKonsumen adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak oleh pengadilan.1.

Dengan demikian PENGGUGAT in casu tidakberhak untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dansudah sepatutnya melaksanakan kewajibannya melakukanpembayaran dan pelunasan hutang.

Berdasarkan haltersebut maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas, menurut MajelisHakim untuk mengetahui surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratsyarat formil yangwajib terdapat dan tercantum antara lain :1.

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama BRIAN ANGGA SAPUTRAadalah sebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama REBIYATI adalah sebagaiwujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama KURNIAWAN SUKARSOadalah sebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama TRI LARAS UTAMI adalahsebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama FENDI SETIYAWAN adalahsebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

Rekonvensi membayar ganti rugi sSebagaimanamaksud didalam UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usahakepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesarRp220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai seketika.Bahwa atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yangtelah menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalamikerugian Immateriil Ssebagaimana Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudahselayaknya dan sepatutnya

melakukan Perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan dari perjanjian ini pihakTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melaksanakan kewajibanHalaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN Jmbsebanyak 8 (delapan) kali sedangkan kewajiban ke9 (Sembilan) hingga perkara aquo diajukan tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,dengan demikian petitum ini cukup beralasan maka sudah sepatutnya

dikabulkan;Menimbang bahwa terkait kerugian immaterial yang diderita PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasanmaka sudah sepatutnya ditolak;Menimbang bahwa petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN JmbPenggugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 1, 042 % (satu koma nolempat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah

delapan ribu lima ratusdelapan puluh dua rupiah koma delapan puluh lima sen) atau sejumlahRp12.307.464, 03 (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus enam puluhempat rupiah koma nol tiga sen) terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampaldengan putusan perkara ini dilaksanakan ditambah dengan biaya penangananperkara ini;Menimbang bahwa terkait pembayaran bunga dari kerugian materiil danimmateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapattidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya

/Pat.G/2019/PN JmbMenimbang bahwa berdasarkan bukti T5 tentang Sertifikat JaminanFidusia Nomor: W6.00152188.AH.05.01Tahun 2018 yang pada pokoknyamenerangkan terdapat jaminan fidusia;Menimbang bahwa menurut majelis hakim telah terdapat jaminan fidusiatersebut diatas jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan ciderajanji sehingga dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakatimaka terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidakcukup beralasan maka sudah sepatutnya

Oleh karena itu,telah jelas bahwa Pelawan tidak memiliki kapasitas untk mengajukangugatan terhadap eksekusi pengosongan objek sengketa, sehinggasudah sepatutnya perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. Eksepsi Bahwa Gugatan Pelawan Salah Alamat (Error In Persona) ; 2.1.

Bahwa perlawanan Pelawan terhadap Terlawan 2 tidak menarik pihakKantor Pertanahan Kota Pekalongan yang berwenang dalammelakukan administrasi yang berhubungan dengan hak atas tanahsebagai pihak dalam perkara, maka menjadikan proses pemeriksaanperlawanan tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya perlawananPelawan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterimaseluruhnya ; Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan

Berdasarkan dailildalil tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo memutuskan bahwa Tergugat Ill harusdikeluarkan sebagai pihak dan gugatan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard) ; Halaman 24, Putusan No. 216/Pdt/2017/PT SMG.DALAM POKOK PERKARA :1.

Jadi sudah sepatutnyaTergugat sebagai pemenang lelang dilindungi oleh Hukum ; Bahwa dapat Tergugat Ill sampaikan, bahwa Tergugat Ill telah memenuhisemua kewajibankewajibannya selaku Pemenang lelang yang sah, jadisudah sepatutnya Tergugat Ill meminta Hakhaknya selaku pemenangHalaman 28, Putusan No. 216/Pdt/2017/PT SMG.18.19.20.lelang yang sah dan sudah sepatutnya juga Tergugat Ill sebagaipemenang lelang dilindungi oleh Hukum, sesuai Pasal 76 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4

Dan Tergugat Ill menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas permintaan Pengugat padagugatannya yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara inidinyatakan dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada banding,kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vooraad) ; Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar samasekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Karenaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 2001