Boalemo, kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat tentangadanya penimbunan solar, saksi kemudian mengecek langsung ke TKP dan disitu saksimenemukan 4 orang berada di dalam rumah, 28 drum solar dan 3 drum yang sudahkosong serta 3 buah truck lalu saksi menghubungi anggota Polisi Polsek Paguyaman.Setelah saksi tanyakan keempat orang tersebut adalah karyawan PT.

Boalemo, kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat tentangadanya penimbunan solar, saksi kemudian mengecek langsung ke TKP dan disitu saksimenemukan 4 orang berada di dalam rumah, 28 drum solar dan 3 drum yang sudahHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor . 31/Pid.Sus/2015/PN.Tlmkosong serta 3 buah truck lalu saksi menghubungi anggota Polisi Polsek Paguyaman.Setelah saksi tanyakan keempat orang tersebut adalah karyawan PT.

Paguyaman Kab.Boalemo berdasarkan laporan dari masyarakat adanya penimbunan solar dansetelah di cek langsung ke TKP dimana saksi Dedy Hasan anggota Polisimenemukan 4 (empat) orang berada di dalam rumah, 28 (dua puluh delapan)drum solar dan 3 (tiga) drum yang sudah kosong serta 3 (tiga) buah truck milikPT.

Negeri Klas AJayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:a.b.Tergugat Ill tidak boleh membayar ganti rugi tanah milik Penggugatkepada Tergugat dan Il yang jumlah seluruhnya sebesarRp18.750.000,000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakanhukuman denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hariberlaku bagi Tergugat III sejak putusan provisi ditetapkan;Tergugat Ill tidak boleh melakukan kegiatan penimbunan

Tergugat Ill tidak boleh melakukan kegiatan penimbunan danpembangunan di atas tanah milik Penggugat, dengan hukumanapabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) setiap hari berlaku bagi Tergugat III, sejak putusanprovisi ditetapkan;Menghukum Tergugat , Il, Ill, dan IV untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;Subsidair:Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura cq.

TETI MAIDES berdasarkan Akte Hibah Nomor : 465/PPATSLL/V/2001 kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;4 Terhadap tanah yang telah dihibahkan Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) telah melakukan upayaupaya antara lain :e Telah melakukan penimbunan tanah seluas +7500km?

SYAFRIL binMOHAMMAD ZEN, oleh karena ada rencana Pemerintah Daerah Kabupaten MusiBanyuasin membuat terminal di Sungai Lilin, maka Penggugat menghibahkan sebagiantanah miliknya yakni seluas 75 meter x 100 meter kepada Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut hibah padamulanya dilakukan secara lisan pada tahun 1991, dan pada tahun 1994 sampai tahun1995, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penimbunan atas tanah tersebutyang sekarang menjadi

kedatangan danpemberangkatan umum, sedangkan Terminal Tipe A sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 Keputusan Menteri tersebut, berfungsi melayani kendaraan umum untuk2122angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antarkota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangan,setelah obyek sengketa a quo dihibahkan kepada Tergugat secara lisan pada tahun 1991,pada tahun 1994, Tergugat telah melakukan penimbunan

atas lahan a quo denganmengambil tanah dari lahan saksi KARDI bin KARTO seluas kurang lebih setengahMenimbang, bahwa setelah melakukan penimbunan, Tergugat juga telahmendirikan beberapa kios permanen; Menimbang, bahwa selain itu, dalam rangka pembangunan terminal tipe A,maka diperlukan lahan seluas kurang lebih 4 hektar sebagaimana ditentukan dalamKeputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, Tergugat melalui PanitiaPembebasan Tanah Kabupaten Musi Banyuasin (vide T.5) telah melakukan pembebasantanah

terhadap lahan yang terletak di belakang obyek sengketa milik saksi JAMALUDINbin ZAILANI (vide bukti surat T.6, T.7a dan T.7b);Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbunan dan pembebasan tanah,angkutan kota yang biasanya masuk sampai ke wilayah Pasar Sungai Lilin, diarahkan kelokasi obyek sengketa a quo, akan tetapi pengalihan tersebut tidak berlangsung lamadisebabkan banyak angkutan yang tidak mau masuk karena sepinya penumpang di lokasiobyek sengketa a quo sehingga pada akhirnya lokasi obyek

Bahwa bedasarkan keterangan ahli yang dimaksud dengan pengelolahanlimabh B3adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,pengumpulan, pemanfaatan, pengelolahan dan atau penimbunan sesuaidengan peraturan pemerintah No. 101 tahun 2014 minyak pelumas bekas kodelimbah B105D apabila dilakukan pengelolahan harus mendapatkan izin daripihak yang berwenang.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolahan

Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah : kegiatanyang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan,pengolahan dan atau penimbunan. Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.Dengan nomenklatur yang telah disesuaikan yaitu minyak pelumas bekasdengan kode limbah B105d Bahwa hal itu berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014,tentang pengelolahan limbah B3. Pada lampiran Tabel 1 daftar limbah B3dari sumber tidak spesifik dengan kategori.

Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Gtoc) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.d) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3.e) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3.Bahwa izin yang di perlukan adalah izin pengumpulan limbah B3 bisa skalakabupaten/kota, skala provinsi ataupun skala nasional.Bahwa usaha tersebut tidak sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku.Bahwa bila limbah B3 tersebut tidak dikelola sesuai dengan aturan yang

Unsur Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 23 UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud pengelolaan limbahB3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud

Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan~o 29 5Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah Bs3.Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yangpenerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin

Green Like Kabil tahap 5 dan 6 yang ditandatangani oleh Surya Sugiharto;

diatas matrai enam ribu rupiah;

tanah seluas 1,22 h lokasi kabil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2017 ditandatangani oleh Surya diatas matrai enam ribu rupiah ;

GreenLike Kabil tahap 5 dan 6 yang ditandatangani oleh SuryaSugiharto.1 (satu) lembar kuitansi Biaya Operasional penimbunan tanahProyek Perum. Green Like Kabil Punggur dari uang muka sebesarRp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2018,di tandatangani oleh Surya di atas materai enam ribu rupiah.1 (satu) lembar kuitansi Biaya Operasional penimbunan proyekPerum.

tanah seluas 1,22h lokasi kabil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tanggal 27 Desember 2017 ditandatangani oleh Surya diatasmatrai enam ribu rupiah1 (Satu) lembar kwitansi asli biaya penimbunan tanah seluas 1,22hlokasi kabil sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)tanggal 30 Desember 2017 ditandatangani oleh Surya diatasmatrai enam ribu rupiah1 (Satu) lembar kwitansi asli biaya penimbunan tanah seluas 1,22hlokasi kabil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tanggal

tanah seluas1,22 h lokasi kabil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) tanggal 27 Desember 2017 ditandatangani oleh Suryadiatas matrai enam ribu rupiah ;Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor 686/PID.B/2021/PT PBR68.69.70.71.72.73.74.75.1 (satu) lembar kwitansi asli biaya penimbunan tanah seluas1,22h lokasi kabil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) tanggal 30 Desember 2017 ditandatangani oleh Suryadiatas matrai enam ribu rupiah;1 (satu) lembar kwitansi asli biaya penimbunan tanah

GreenLike Kabil tahap 5 dan 6 yang ditandatangani oleh Surya Sugiharto.1 (satu) lembar kuitansi Biaya Operasional penimbunan tanahProyek Perum. Green Like Kabil Punggur dari uang muka sebesarRp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2018, ditandatangani oleh Surya di atas materai enam ribu rupiah.1 (satu) lembar kuitansi Biaya Operasional penimbunan proyekPerum.

tanah seluas 1,22 hlokasi kabil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tanggal 27 Desember 2017 ditandatangani oleh Surya diatas matraienam ribu rupiah1 (Satu) lembar kwitansi asli biaya penimbunan tanah seluas 1,22hlokasi kabil sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)tanggal 30 Desember 2017 ditandatangani oleh Surya diatas matraienam ribu rupiah1 (Satu) lembar kwitansi asli biaya penimbunan tanah seluas 1,22hlokasi kabil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tanggal

Mbilong dan 5 (lima) orangkuli dengan upah uang, yang kemudian akan diangkut menggunakan truk keTempat Penimbunan Kayu (TPK) di Ponorogo.e Bahwa untuk melakukan penebangan tersebut, RIYANTO Als.

Mbilong dan 5 (lima) orangkuli dengan upah uang, yang kemudian akan diangkut menggunakan truk keTempat Penimbunan Kayu (TPK) di Ponorogo. Bahwa untuk melakukan penebangan tersebut, RIYANTO Als.

Mbilong dan 5 (lima) orangkuli dengan upah uang, yang kemudian akan diangkut menggunakan truk keTempat Penimbunan Kayu (TPK) di Ponorogo.Bahwa untuk melakukan penebangan tersebut, RIYANTO Als.

Mbilong dan 5 (lima) orangkuli dengan upah uang;Bahwa kemudian kayu hasil tebangan tersebut rencananya akan diangkutmenggunakan truk ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di Ponorogo.Bahwa untuk melakukan penebangan tersebut, RIYANTO Als.

Perizinan yangharus dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukanusaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niagamigas yaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum.Bahwa badan usaha perseorangan memiiiki izin usaha niaga terbatastidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum, karena perizinanniaga terbatas terpisah dengan izin niaga umum begitu jugasebaliknya dan yang memberikan izin usaha untuk kegiatanpengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas

adalahMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui DirektoratMinyak dan Gas.Bahwa cara agar perseorangan / badan usaha untuk dapat memiiikiperizinan berupa pengoiahan, penimbunan dan niaga migasberdasarkan Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usahahilir minyak dan gas bumi yaitu : Perseorangan / badan usaha harusmengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkanpersyaratan administrasi dan teknis paling sedikit sebagai memuat:a.

Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan pengusahaand Informasi mengenai rencana dan sarat tehnis berkaitan dengankegiatan usaha.Bahwa perizinan berupa izin usaha pengoiahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat / diterbitkan olehMenteri ESDM tersebut dalam bentuk keputusan Menteri ESDM.Bahwa selain perizinan berupa keputusan Menteri ESDM untukkegiatan pengoiahan, pengangkutan, penimbunan / penyimpanan danniaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinanlainnya

15 Tahun2012 Tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBMtertentu.Bahwa berdasarkan Pasal / Perpres No. 15 tahun 2012 tentang hargajual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu,menerangkan bahwa Badan usaha dan masyarakat dilarangmelakukan pengangkutan dan/atau berniaga serta penggunaan BBMyang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan alokasi bahan bakarmmyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan

seperti yang tercamtum pada tabel berikut ini : Sl Deskripsi Kerja Unit NilaiNo.1 Pengagalian OB Permukaan Tanah USD/BCM 1.9Teratas, Pengisian, dan Pengangkutan ( Dollar USOB menuju area pembuangan dan perjuta kubikpermukaan tanah teratas secara meter )terpisah pada lokasi yang ditentukanoleh Pihak Pertama2 Pembersihan, penggalian, pengisian dan USD/MT 2.0pengangkuta batu bara dari Pit ke lahan (Dollar USbatu bara, penghancuran jenis yang per Metriksama dan penyimpanan serta Ton )pemeliharaan area penimbunan

Pengangkutan batu bara menuju area penghancuran batu bara,V.Penghancuran batu bara dan penimpanan pada area penimbunan yang ditentukan ,Vi. Pemeliharaan area penimbunan batu bara ;Vil. Pemeliharaan area pembuangan OB,VilLPersiapan dan Pemeliharaan Jalur Transportasi Internal Areal Pertambangan ,IX. Pemeliharaan Jalur Transportasi dan Area Penimbunan Batu Bara,X. Penyaluran Air dari pit untuk kegiatan penambangan,Xl Pembersihan debu di permukaan jalan dan jalur transportasi,Xl.

adalah izin yang dimiliki olehperseorangan atau badan usaha fasilitas apabila akan memerlukan beberapausaha kegiatan dibidang migas seperti usaha pengangkutan dan usaha niaga.Sedangkan perizinan tersebut dapat dimiliki secara terpisah, sebagai contoh PT.Aneka Kimia Karya.Bahwa benar Izin usaha niaga umum adalah izin yang dimiliki olehperseorangan atau badan usaha dimana izin tersebut diterbitkan secarakeseluruhan karena badan usaha tersebut akan melakukan usaha kegiatanpengolahan, pengangkutan, penimbunan

dan niaga, sebagai contoh Pertamina(Persero), Petronas, dan Shell.Bahwa benar perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usahaniaga terbatas tidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum karenaperizinan niaga terbatas terpisah dengan izin niaga umum begitu jugasebaliknya.Bahwa yang memberikan izin usaha untuk kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Minyak dan Gas.Bahwa perizinan berupa izin usaha untuk

kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan dan niaga migas tersebut dibuat dalam bentukKeputusan Menteri ESDM.Bahwa suatu badan usaha atau industri dan atau perorangan tidakdiperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintah kemudian diangkutdan dijual kembali dalam rangka menunjang perekonomian sendiri.Bahwa apabila suatu badan usaha atau perorangan melakukan kegiatanmembeli BBM bersubsidi kemudian diangkut dan dijual kembali dalam rangkamenunjang perekonomian sendiri maka melanggar Pasal

Simorangkir danMuslim Sitepu meminta uang panjar dan biaya penimbunan tanah dikembalikan,saat itu. Erwin Barus mengatakan meminta waktu) 1 minggu untukmenyelesaikannya, setelah 1 minggu selanjutnya ketika dihubungi Erwin Barustidak menangangkat telepon, dan selanjutnya ketika terdakwa ditemui ianyameminta waktu apda tanggal 15 September 2014 akan mengembalikan uang saksiRosmeri br Tarigan dan temanya Linda br.

Simorangkir danMuslim Sitepu meminta uang panjar dan biaya penimbunan tanah dikembalikan,saat itu. Erwin Barus mengatakan meminta waktu) 1 = minggu untukmenyelesaikannya, setelah 1 minggu selanjutnya ketika dihubungi Erwin Barustidak menangangkat telepon, dan selanjutnya ketika terdakwa ditemui ianyameminta waktu apda tanggal 15 September 2014 akan mengembalikan uang saksiRosmeri br Tarigan dan temanya Linda br.

tujuh puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),dimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnyadengan Terdakwa adalah tanah tersebut bisa kamimiliki dengan cara membayar terlebin dahulu uangpanjar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp.871.385.000,00(delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah) dapat dibayar dengan jangkawaktu 8 (delapan) bulan;Bahwa saksi bersama rekan saksi ada meminta uangpanjar dan biaya penimbunan

tujuh puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),dimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnyadengan Terdakwa adalah tanah tersebut bisa kamimiliki dengan cara membayar terlebin dahulu uangpanjar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp.871.385.000,00(delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah) dapat dibayar dengan jangkawaktu 8 (delapan) bulan;e Bahwa saksi bersama rekan saksi ada meminta uangpanjar dan biaya penimbunan

Yani Km.72 DesaSimpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar telahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan BahanBakar Minyak jenis Solar;Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanyaaktifitas penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Daerah SimpangEmpat Kabupaten Banjar, kemudian saksi bersama saksi SUPARLAN danbeserta 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polres Banjar melakukanpenyelidikan di wilayah Kecamatan Simpang Empat tersebut danmelakukan pengecekan

ABDUL HAMID : Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan denganadanya penyimpanan/menimbun Bahan Bakar Minyak jenis Solaryang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah halaman bengkel yangsaksi kelola; Bahwa penyimpanan dan penimbunan itu terjadi pada hari Senintanggal 15 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di halamanbengkel yang saksi kelola beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.72Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, KabupatenBanjar atau tempatnya di bengkel milik saudara H.Uji; Bahwa

Yani Km.72 DesaSimpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar telahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan BahanBakar Minyak jenis Solar;Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanyaaktifitas penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Daerah SimpangEmpat Kabupaten Banjar, kemudian saksi bersama saksi SUPARLAN danHal 13 dari 24 halaman, Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtpbeserta 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polres Banjar melakukanpenyelidikan di wilayah

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 06.00 Wita, saksiAHMAD IRSYAD ARIFANDI dan saksi SUPARLAN mendapatkan informasidari masyarakat adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solarkemudian ditindak lanjuti dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solardi sebuah halaman rumah kosong yang dijadikan bengkel di Jalan AhmadYani K.72 Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat KabupatenBanjar Kalimantan Selatan yang diakui milik Terdakwa sebanyak 5 (lima)drum berwarna merah putih bertuliskan

DE OKA bersama WAYAN SUAKIA (DPO) sebagai pemilik modal/uang melakukan transaksidengan saksi WAYAN SUYATNA alias BASUR (penuntutan secaraterpisah) di belakang gudang Material penimbunan pasir milik saksi WAYAN SUYATNA alias BASUR (penuntutan secara terpisah) di JIn. KargoUbung, Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dimana terdakwa MADE OKASUYASA Als.

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan bukantanaman (jenis shabu) atau memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman (jenis shabu), yangdilakukan oleh terdakwa MADE OKA SUYASA alias DE OKABahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekira pukul 15.00 Wita MADE OKA SUYASA Alias OKA bersama seorang temannya yangmengaku bernama WAYAN SUAKIA, datang ke tempat saya di belakanggudang Material penimbunan

namalengkapnya saya tidak tahu saat itu namun setelah ditangkap Polisi sayabaru tahu namanya yaitu KADEK SUARDIKA Alias WAH ), dan pada saatsaya menelepon WAH ternyata telponnya dijawab oleh seorang perempuan,dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saya memesan Paketbarang Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) F, selanjutnya kuranglebih sekitar 1 (Satu) jam datanglah seorang perempuan yang akhirnya sayaketahui wanita tersebut mengaku bernama YULIANA Alias YULI dari arahbelakang gudang Material penimbunan

Saat itu terdakwabersama PAK WAYAN SUAKIA sebagai pemilik modal/uang denganterdakwa sebagai perantaranya melakukan transaksi dengan WAYANSUYATNA alias BASUR di belakang gudang Material penimbunan pasir milikHalaman 20 dari 32 Putusan Pidana No. 63/Pid.B/2015/PN.Amp. WAYAN SUYATNA alias BASUR di Jin. Kargo Ubung, Denpasar Barat,Kodya Denpasar yang kemudian selanjutnya saya bersama pak EGA dan WAYAN SUAKIA menjualnnya kepada GUSTI NGURAH RAKA Als AJIKWAYAN Als.

DE OKA bersama WAYAN SUAKIA (DPO) sebagai pemilik modal/uang melakukan transaksidengan saksi WAYAN SUYATNA alias BASUR di belakang gudangMaterial penimbunan pasir milik saksi WAYAN SUYATNA alias BASUR diJIn.

Kalauboleh dikatakan, maka tujuan utama ini yaitu mendorong industri berorientasi eksporadalah merupakan jiwa dari pembentukan Kawasan Berikat ;Bahwa selanjutnya PP Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat,dalam Ketentuan Penutup Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa dengan mulaiberlakunya PP Nomor 33 Tahun 1996 ini (yaitu tanggal 4 Juni 1996), maka PPNomor 22 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 14Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat huruf c, Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat(4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tanggal1 Juli 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat, menyatakan :2113.3.Pasal 1 ayat (1)"Ternpat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yangmemenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakanuntuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan atau menyediakan baranguntuk

dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus dibidang kepabeanan,cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, PergudanganBerikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea" ;Pasal 2 ayat (1) huruf c"Barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikatdiberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak PenjualanAtas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 ;Pasal 2 ayat (2"Atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri ke Tempat PenimbunanBerikat

Pasal 2 ayat (4)"Barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bukan merupakan barang untuk dikonsumsisendiri di Tempat Penimbunan Berikat yang bersangkutan."Pasal 13 ayat 1)"Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dapat mensubkontrakkan sebagiandari kegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri yang berada di dalamDaerah Pabean Indonesia lainnya atau PDKB lainnya kecuali pekerjaanpengetesan, sortasi, atau pengepakan."

pimpinan/atasan dari saksi yangmenjabat sebagai Superintendent Heo dan Facility;Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekira pukul 15.45Wib di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu KabupatenTanjung Jabung Timur saksi mendapatkan adanya tim dari dinasKehutanan Provinsi Jambi melakukan penyitaan dan penahananterhadap alat Bouldozer seri D.6 G2 XL Merk Caterpillar warna kuning;13Bahwa alat berat tersebut disita karena telaj digunakan untuk meratakan/mengambil tanah di kawasan hutan guna penimbunan

KOSAMBI selama 3 (tiga) tahun;e Bahwa untuk mengoperasikan alat berat dalam pelaksanaanpengambilan tanah dan penimbunan tanah adalah tanggungjawabterdakwa H. ARIFIN PAMU. P Bin PANO;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;Hal. 15 dari 42 halPutusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.

KOSAMBI;e Bahwa alat berat tersebut disewa sebesar $ 90 (Sembilan puluh US Dolar)perhari dengan system kontrak selama 2 (dua) tahun;30SLe Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengambilan tanah urug terlebihdahulu ada dilakukan pemetaan terhadap lahan dengan menggunakan GPS;e Bahwa pekerjaan penimbunan jalan sebanyak lebih kurang 10 kilometersebagai jalan alternative;e Bahwa penggunaan alat berat bulldozer tersebut untuk meratakan tanah.e Bahwa jalan tersebut boleh dilewati masyarakat umum ;e Bahwa

Kosambi adalah rekanan Petrocina khusus menyediakan alatberat dalam proses pengurukan tanah tersebut ;Bahwa proses pengurukan tanah tersebut dibawah kendali dan tanggungjawab penuh manajemen yang dipimpin oleh terdakwa selakuSuperintendent Heo dan Facility Petrochina ;Bahwa tanggung jawab manajemen yang dipimpin oleh terdakwa selakuSuperintendent Heo dan Facility Petrochina pada proses pengurukantanah tersebut meliputi : pengerukan tanah, penggalian tanah,pemerataan tanah, penimbunan tanah serta

Kosambi adalah rekanan Petrocina khususmenyediakan alat berat dalam proses pengurukan tanah tersebut ;Menimbang, bahwa lokasi kegiatan bouldozer melakukan pengurukan tanahtersebut adalah pekerjaan Petrochina dan proses pengurukan tanah tersebutdibawah kendali dan tanggung jawab penuh manajemen yang dipimpin oleh terdakwaselaku Superintendent Heo and Facility Petrochina, yakni meliputi : pengerukantanah, penggalian tanah, pemerataan tanah, penimbunan tanah serta pelaksanaankontrak penyediaan alat

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada bulan Agustus tahun 2004,Dinas Perikakan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukanPenimbunan/Reklamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl.Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiriibangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun /direklamagqsi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalahsekitar 2.000 m2 dengan biaya untuk penimbunan Laut danPembangunan TPI adalah sebesar Rp. 1.140.297.000, dananyabersumber dari

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada bulan Agustus tahun 2004,Dinas Penikakan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukanPenimbunan/Rekiamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl.Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiriibangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun/direklamasi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalahsekitar 2.000 m2 dengon biaya untuk penimbunan Laut danPembangunan TPI adalah sebesar Rp.1.140.297.000, dananyabersumber dari

TPI) No. 06.C/TPI/TT/VIII/ DIS.PERIKAL tanggal 11 Agustus 2004 yang dilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy DIPDA tempat pendaratan/pelelangan ikan(TPI) tahun anggaran 2004 yang dilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy surat perintah membayar uang (SPMU) yangdilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan pembangunanpenyempurnaan pasar Susumbolan No.658/0484/Dis KIM tanggal 10Oktober 2005 yang telah dilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian pemborongan penembokandan penimbunan

Bahwa pada saat saksimengukur belum ada kegiatan penimbunan atas lokasi tersebut. Bahwapada saat saksi ukur lokasi tersebut dalam keadaan kering. Bahwa darifaktafakta hukum tersebut, sangat jelas bahwa terpidana telah menguasailokasi yang menjadi objek ganti rugi a quo sejak tahun 2004, dan terbitsertifikatnya pada tanggal 05 Mei tahun 2005. Ini berarti banwa secaraHal. 29 dari 36 hal. Put.

No. 61 PK/Pid.Sus/2015sesuai dengan aslinya atau tidak, sangat diragukan, terutama menyangkutdokumen pencairan dana ganti rugi tanah a quo, dan dokumendokumenkontrak yang berkaitan dengan penimbunan dan pelaksanaanpembangunan pasar susumbolan tahap Il, tempat pelelangan ikan, danpelataran parkir terminal, sebab ternyata pada saat Pemeriksaan Lokasi(PS) atas perkara a quo, saksi NURIDN mengukur kembali lokasi yangdiukurnya pada tahun 2004 sesuai gambar ukur dalam ke 3 sertifikat a quo,dan ternyata

bermaksud untuk membangunrumah sebagai tempat tinggal tetap, olen karena itu penggugat kemudianmembawa material berupa batu gunung sebanyak 7 (tujuh) ret danmenampungnya diatas tanah sengketa miliknya untuk keperluanmembangun rumah, namun pada sekitar tahun 2014 alangkah kagetnyapenggugat ternyata diatas tanah sengketa miliknya tersebut telah dilakukanpenimbunan oleh tergugat dan hilangnya batu gunung milik penggugattersebut, sehingga ketika itu penggugat mengingatkan tergugat agar tidakmeneruskan penimbunan

diatas tanah sengketa sebab tanah sengketatersebut adalah milik penggugat;Bahwa meskipun penggugat telah menegur dan mengingatkan tergugat untuk tidak melanjutkan penimbunan diatas tanah sengketa tersebut, namunternyata tergugat tidak juga menghiraukannya, dan tergugat beralasanbahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya karena telah membeli daritergugat Il, dan bahkan dengan sikap arogansi dari tergugat kemudianmembangun sebuah rumah permanen dan dilakukan tanpa sepengetahuandan izin dari penggugat

Putusan nomor 51/PDT/2019/PT KDITe10.11.Bahwa oleh karena teguran penggugat tidak juga diindahkan oleh tergugat, Kemudian penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian atas dugaanperbuatan pidana penyerobotan tanah, sebagaimana Tanda BuktiPenerimaan Laporan No. : 385/III/2015/Res.Kendari tanggal 22 Maret 2015(Bukti P.3);Bahwa tindakan tergugat dan tergugat II yang telah melakukan jual belitanah sengketa, serta perbuatan tergugat yang masuk menguasai obyeksengketa milik penggugat dengan cara melakukan penimbunan

SRI RAHAYU (penggugat) adalahsah dan mempunyai kekuatan mengikat pula;Menyatakan tindakan tergugat dan tergugat II yang telah melakukan jualbeli tanah sengketa, serta perbuatan tergugat yang masuk menguasaiobyek sengketa milik penggugat dengan cara melakukan penimbunan danbahkan tergugat telah membangun sebuah bangunan rumah permanenyang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat sebagaipemilik sah tanah sengketa tersebut adalah merupakan tindakan melawanhokum;Menyatakan jual beli tanah

SRI RAHAYU (penggugat) adalah sah danmempunyai kekuatan mengikat pula;Menyatakan tindakan tergugat dan tergugat II yang telah melakukan jualbeli tanah sengketa, serta perbuatan tergugat yang masuk menguasaiobyek sengketa milik penggugat dengan cara melakukan penimbunan danbahkan tergugat telah membangun sebuah bangunan rumah permanenyang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat sebagaipemilik sah tanah sengketa tersebut adalah merupakan tindakan melawanhokum;Menyatakan jual beli tanah

ditandatangani danditerima Tergugat Il tertanggal 13 April 2012 hal ini sesuai dengan tandaterima Dokumen dari Tergugat Il No. 2208/2012 tertanggal 13 April 2012 ;Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran atastanah + 1600 M2 untuk meningkatan status alas hak dari Akta Pelepasandan Penyerahan Ganti Rugi yang diterbikan Camat Medan TimurKotamadya Medan menjadi Sertifikat, maka sekitar akhir April 2012 diatassebagian dari tanah milik Penggugat I.c lebin kurang 446 M2 terdapatkegiatan penimbunan

tanah ( membuka jalan) dan aktivitas pembangunanMesjid oleh Tergugat yang mengaku telah terbit sertifikat 255 M2sedangkan 181 M2 ditimbun juga untuk pembangunan jalan ;Bahwa atas tindakan Penimbunan tersebut Penggugat merasa keberatandan mempertanyakan kegiatan penimbunan, membuka jalan danpembangunan mesjid diatas tanah milik Penggugat yang keseluruhan luastanah lebih kurang 446 M2 dengan Perincian untuk Pembangunan Mesjid255 M2 dan rencana jalan lebh kurang 181 M2 yang merupakan satukesatuan dari

Tergugat,1l tidak dapat memperlihatkan keaslian dasar alas hak Tergugat Ill;Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan pengukuran langsungdilapangan terhadap tanah terperkara, Tergugat Il tidakmempertanyakan saksi saksi yang berbatasan dengan tanahterperkara / sengketa bahkan tidak pernah mempertanyakan kepadaPemerintahan setempat I.c Camat C.q Kepala Desa diatas tanahsengketa apakah pernah atau tidak dikelola, diusahai baik olehTergugat III, IV maupun Tergugat ;Bahwa informasi yang kami peroleh, penimbunan

Adapun kerugian tersebut dapatdiperinci sebagai berikut :Kerugian MaterilBahwa Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah terperkara denganmenanam tanaman kangkung sejak tahun 2012 sampai dengan sekarangdan jika di perkirakan secara materi kerugian sebesar RP. 2.000.000 ;Bahwa nilai harga tanah yang jika dijual secara keseluruhan I.c 1600 M2,oleh karena Tergugat melakukan penimbunan dan melakukan aktivitasmembangun mesjid ditengah tengah tanah Penggugat I.c seluas 446 M2mengakibatkan tanah tersebut

mengapit sertifikat objek sengketa a quo, yaitusertifikat objek sengketa a quo persis berada diantara SHM No. 1821 danSHM No. 1822;Bahwa Yudexfactie mengabaikan fakta hukum saksi Pembanding yaituMayun Sitanggang yang menerangkan : Saksi mengerjakan tanahPembanding dengan menanam kangkung diatas tanah seluas 1600 m2dengan pagar kawat duri dan patok besi di keempat sudut tanah, selamamengerjakan tanah saksi tidak pernah di datangi orang yang mengakutanahnnya, pada bulan Maret 2012 saksi melihat ada penimbunan

No.118 K/MIL/2008188.45/038/II.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan dan Penjualanbahan galian pasir timah.I. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/078/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan Exploitasi Bahan Galian Timah.Untuk seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang : 1 (satu) kantong plastik pasir timah sebagai contoh sebanyak 2 kg.Dikembalikan

No.118 K/MIL/2008Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;(). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/26/II1.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang PemberianIzin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;8). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/038/II1.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang PemberianIzin Kuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan danPenjualan bahan galian pasir timah ;9). 4 (empat) lembar Surat

Saksi Fendiyanto alias Afen padatanggal 15 Desember 2007 bertempat di Jalan Raya Desa Petar, KecamatanJebus, Kabupaten Tulang Bawang, Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitungtertangkap petugas Polda Babel saat mengawal 13 (tiga belas) unit truckmengangkut pasir timah dengan tujuan akan dijual ke Kodya Pangkal Pinangdengan dilengkapi dokumen ; Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/038/III.02/2007tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambanganuntuk Penimbunan dan Penjualan

LIH dan pada saat mengangkut tanah timbunan tersebut,terdakwa Abdul ada melihat tumpukan buah kelapa sawit.Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa Abdulmengantarkan tanah timbun ke lokasi penimbunan PT.

LIH,terdakwa Abdul bertemu dengan terdakwa Ari dan mengajakmengangkut buah kelapa sawit yang disebut oleh saksi Andi.Mendapat ajakan terdakwa Abdul, terdakwa Ari langsungmengiyakan ajakan tersebut dan meninggalkan mobil yangterdakwa kendarai di hamparan penimbunan tanah dan pergibersama terdakwa Abdul mengambil buah kelapa sawitmenggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa abdul.Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil roda 6 jenis dump truckdengan nomor polisi BM 9430 BA warna kuning milik terdakwaAbdul

Dan setelah buah kepala sawit selesaidimuat, para terdakwa pergi membawa mobil terdakwa Ari yangditinggalkan di tempat penimbunan tanah. Setelah mobil diambil,para terdakwa pergi keluar dari areal PT. LIH beriringan denganposisi mobil yang dikemudikan terdakwa Abdul di depan dan mobilyang dikemudikan terdakwa Ari berada di belakang. Kemudian saatsampai di warung sebelum pos PT. LIH, terdakwa Arimenghentikan mobilnya dan duduk di dalam warung, sementaraterdakwa Abdul meneruskan perjalanan.

Bahwa setelah Tergugat menjualbelikan tanah tersebut kepada Penggugat,Penggugat langsung melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut, jumlahtanah yang dipergunakan untuk menimbun tanah tersebut sebanyak 70(tujuh puluh) truck dan Penggugat juga telah meratakan tanah tersebut;Adapun 1 (satu) truck tanah timbun seharga Rp80.000,00 (delapan puluhribu rupiah) dan biaya meratakan tanah di lahan tersebut sebesarRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut;a.Adapun kerugian

Biaya Penimbunan lahanRp80.000,00 x 70 truck Tanah =Rp 5.600.000,00ili. Biaya meratakan timbunanRp3.500.000,00 = Rp 3.500.000,00 +Jumlah = Re152.100.000,00iv.

Ganti rugi Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),karena tergugat telah membuat pikiran dan perasaan penggugatmerasa tidak nyaman;Maka ganti rugi yang harus diterima penggugat adalah sebagai berikut; Kerugian MateriilHutang Rp143.000.000,00 = Re143.000.000,00Biaya Penimbunan lahanRp80.000,00 x 70 truck Tanah =Rp 5.600.000,00Biaya meratakan timbunanRp3.500.000,00 = Rp 3.500.000,00 +Jumlah = Re152.100.000,00Kerugian materiil selama 7 (tujuh) tahun dikalikan dengan sukubunga bank