Ditemukan 4976 data
45 — 1
Simorangkir danMuslim Sitepu meminta uang panjar dan biaya penimbunan tanah dikembalikan,saat itu. Erwin Barus mengatakan meminta waktu) 1 minggu untukmenyelesaikannya, setelah 1 minggu selanjutnya ketika dihubungi Erwin Barustidak menangangkat telepon, dan selanjutnya ketika terdakwa ditemui ianyameminta waktu apda tanggal 15 September 2014 akan mengembalikan uang saksiRosmeri br Tarigan dan temanya Linda br.
Simorangkir danMuslim Sitepu meminta uang panjar dan biaya penimbunan tanah dikembalikan,saat itu. Erwin Barus mengatakan meminta waktu) 1 = minggu untukmenyelesaikannya, setelah 1 minggu selanjutnya ketika dihubungi Erwin Barustidak menangangkat telepon, dan selanjutnya ketika terdakwa ditemui ianyameminta waktu apda tanggal 15 September 2014 akan mengembalikan uang saksiRosmeri br Tarigan dan temanya Linda br.
tujuh puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),dimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnyadengan Terdakwa adalah tanah tersebut bisa kamimiliki dengan cara membayar terlebin dahulu uangpanjar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp.871.385.000,00(delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah) dapat dibayar dengan jangkawaktu 8 (delapan) bulan;Bahwa saksi bersama rekan saksi ada meminta uangpanjar dan biaya penimbunan
tujuh puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),dimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnyadengan Terdakwa adalah tanah tersebut bisa kamimiliki dengan cara membayar terlebin dahulu uangpanjar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp.871.385.000,00(delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah) dapat dibayar dengan jangkawaktu 8 (delapan) bulan;e Bahwa saksi bersama rekan saksi ada meminta uangpanjar dan biaya penimbunan
ERNAWATI, SH
Terdakwa:
ADI IRAWAN alias DOYOK bin AHMAD YANI
57 — 5
Yani Km.72 DesaSimpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar telahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan BahanBakar Minyak jenis Solar;Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanyaaktifitas penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Daerah SimpangEmpat Kabupaten Banjar, kemudian saksi bersama saksi SUPARLAN danbeserta 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polres Banjar melakukanpenyelidikan di wilayah Kecamatan Simpang Empat tersebut danmelakukan pengecekan
ABDUL HAMID : Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan denganadanya penyimpanan/menimbun Bahan Bakar Minyak jenis Solaryang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah halaman bengkel yangsaksi kelola; Bahwa penyimpanan dan penimbunan itu terjadi pada hari Senintanggal 15 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di halamanbengkel yang saksi kelola beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.72Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, KabupatenBanjar atau tempatnya di bengkel milik saudara H.Uji; Bahwa
Yani Km.72 DesaSimpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar telahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan BahanBakar Minyak jenis Solar;Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanyaaktifitas penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Daerah SimpangEmpat Kabupaten Banjar, kemudian saksi bersama saksi SUPARLAN danHal 13 dari 24 halaman, Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mtpbeserta 3 (tiga) rekan saksi yang bertugas di Polres Banjar melakukanpenyelidikan di wilayah
Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 06.00 Wita, saksiAHMAD IRSYAD ARIFANDI dan saksi SUPARLAN mendapatkan informasidari masyarakat adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solarkemudian ditindak lanjuti dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solardi sebuah halaman rumah kosong yang dijadikan bengkel di Jalan AhmadYani K.72 Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat KabupatenBanjar Kalimantan Selatan yang diakui milik Terdakwa sebanyak 5 (lima)drum berwarna merah putih bertuliskan
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah Tergugat menjualbelikan tanah tersebut kepada Penggugat,Penggugat langsung melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut, jumlahtanah yang dipergunakan untuk menimbun tanah tersebut sebanyak 70(tujuh puluh) truck dan Penggugat juga telah meratakan tanah tersebut;Adapun 1 (satu) truck tanah timbun seharga Rp80.000,00 (delapan puluhribu rupiah) dan biaya meratakan tanah di lahan tersebut sebesarRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut;a.Adapun kerugian
Biaya Penimbunan lahanRp80.000,00 x 70 truck Tanah =Rp 5.600.000,00ili. Biaya meratakan timbunanRp3.500.000,00 = Rp 3.500.000,00 +Jumlah = Re152.100.000,00iv.
Ganti rugi Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),karena tergugat telah membuat pikiran dan perasaan penggugatmerasa tidak nyaman;Maka ganti rugi yang harus diterima penggugat adalah sebagai berikut; Kerugian MateriilHutang Rp143.000.000,00 = Re143.000.000,00Biaya Penimbunan lahanRp80.000,00 x 70 truck Tanah =Rp 5.600.000,00Biaya meratakan timbunanRp3.500.000,00 = Rp 3.500.000,00 +Jumlah = Re152.100.000,00Kerugian materiil selama 7 (tujuh) tahun dikalikan dengan sukubunga bank
93 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
dunia tahun 1991 ;Bahwa tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dijual dalam bentukapapun baik sebelum maupun sesudah diundangkan UndangUndang No. 5Tahun 1960 (UUPA) ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2006 Tergugat dan Tergugat IIatas sepengetahuan Tergugat Ill telah melakukan perobuatan melawan hukumdengan cara kekerasan atau dengan cara melaksanakan kehendak memasukitanah milik Penggugat dengan mendatangkan beberapa orang yang berpakaianseragam Pemuda Pancasila untuk melakukan kegiatan penimbunan
;Bahwa Penggugat sudah memperingatkan kepada Tergugat danTergugat II serta Tergugat III agar tidak melakukan kegiatan penimbunan secarakekerasan di atas tanah milik Penggugat, namun Tergugat dan Tergugat IIserta Tergugat III tidak menanggapi peringatan Penggugat dengan alasan :1.
Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II atassepengetahuan Tergugat IIl memasuki tanah objek sengketa sub adan sub b dengan cara kekerasan atau dengan caramemaksakan kehendaknya untuk melakukan penimbunan sejakhari Kamis tanggal 8 Juni 2006 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;6. Menyatakan bahwa Sertifikat HGB No. 1502/Rappocini atas namaPT. Timurama GS. No. 643/1986 luas 3264 m? dan Sertifikat HGBNo. 1503/Rappocini atas nama PT. Timurama GS No. 644/1986luas 600 m?
Bahwa saksi tidak berani mencegah pada saat penimbunan tanah milikA. Bunga Sutra (Andi Bunga Sutra) tersebut ;Tanah seluas 8000 M2 (kurang lebih delapan ribu meter persegi), denganbatasbatas sebagai berikut :Utara: Jalan Andi Pangerang Pettarani dan Pusat Perbelanjaan ;Timur : Jalan Andi Pangerang Pettarani ;Selatan : Tanah kosong dikuasai oleh Padari bin Sangkala ;Barat : Jalan Andi Pangerang Pettarani ;6.
Bunga Sutra (Andi Bunga Sutra), sehinggakejadiannya saksi melihat langsung ;5) Bahwa saksi tidak berani mencegah pada saat penimbunan tanahmilik A.
104 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 masingmasingperjanjian dinyatakan bahwa :e Penggugat menggunakan tanah HPL untuk Curah Cair Pabrikminyak nabati (refinery) dan gudang penimbunan ;e Selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinyaPerjanjian, penggugat harus sudah mengajukan permohonanPersetujuan Mendirikan Banguann ("PMB") kepada CabangPelabuhan Tanjung Perak, yang merupakan dasar Penggugat untukmembangun (refenery) pabrik minyak nabati cair dan gudangpenimbunan dengan melampiri gambar rencana bangunan, rencanakerja
No.2455 K/Pdt/2010dan tidak memanfaatkan serta menggunakan peruntukan tanah HPLuntuk pembangunan curah cair pabrik minyak nabati cair (refinery) dangudang penimbunan, sesuai kewajibannya dalam Perjanjian, sehinggamengakibatkan tanah HPL Pelabuhan yang digunakanTermohonKasasi tidak bermanfaat dan ditelantarkan selama 12 (duabelas) tahun sejakpenandatanganan Perjanjian tahun 1997.
(Bukti T16).Namun sampai dengan dikeluarkannya Peringatan ke Ill (tanggal 26Juni 2009), Termohon Kasasi tidak juga segera memanfaatkan bagiantanah HPL Pelabuhan untuk membangun curah cair pabrik minyaknabati cair (refinery) dan gudang penimbunan.
No.2455 K/Pdt/2010gudang penimbunan sesuai Pasal 8 Jo. Pasal 4 Perjanjian Perjanjiansebagaimana dibuktikan oleh Surat Termohon Kasasi sendiri antara lain :a)Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian dinyatakan "Selambatlambatnva 6(enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian (bulan April 1997Oktober 1997), Pemohon Kasasi harus sudah mengajukan permohonanPersetujuan Mendirikan Bangunan ("PMB") kepada Cabang PelabuhanTanjung Perak".
TermohonKasasi No.07/WAL/V2003 tertanggal 13 Januari 2003, (enam) tahunkemudian setelah ditandatanganinya Perjanjian ternyata TermohonKasasi baru mengajukan permohonan PMB untuk Minyak Nabaty(refinery).Berdasarkan surat Termohon Kasasi tertanggal 18 Februari 2009 Perihalpenggunaan Bagian Tanah HPL yang disampaikan kepada CabangPelabuhan Tanjung Perak yang membuktikan, bahwa Termohon Kasasitidak memiliki planning jelas pelaksanaan pembangunan curah cairpabrik minyak nabati cair (refinery) dan gudang penimbunan
91 — 6
Saksi NIRMAWATI :e Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Pertambangan Kab Takalar ;e Bahwa berkaitan dengan penyaluran BBM ke masyarakat merupakankewenangan dari dinas perdagangan, dan bukan lingkup kerja dari dinasPertambangan ;e Bahwa saksi tidak tahu mengenai kriteria penimbunan BBM, karena yangmengetahui itu semestinya adalah dari dinas pertambangan propinsi ;e Bahwa selama ini belum pernah ada masyarakat yang pernah mengajukan izindan saksi juga tidak tahu syaratsyarat apa yang diperlukan agar
Galesong Selatan Kab Takalar ;Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa didugamelakukan penimbunan BBM jenis solar dan premium sebanyak 28 (dua puluhdelapan) jirigen;Bahwa BBM tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari SPBUPertamina Kalampa, Kab.
Saksi SALAHUDIN :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, dan saksi juga tahuTerdakwa memiliki usaha jual beli BBM dan aneka kebutuhan seharihari dirumahnya sampai dengan sekarang ;Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Pidana Nomor 109/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TK.e Bahwa saksi ada di rumah Terdakwa saat petugas kepolisian pada hari Sabtutanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 14.0 Wita mendatangi Terdakwa di rumahnyakarena diduga melakukan penimbunan BBM, dan polisi kemudian menyitajirigenjirigen berisi
minyak ; Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertianpengertian dasartersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagai berikut :Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Pidana Nomor 109/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TK.e Bahwa dari keterangan saksi Salahudin dan Terdakwa, Terdakwa memang telahditangkap oleh Anggota Polres Takalar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013sekitar jam 14.00 Wita mendatangi Terdakwa di rumahnya karena didugamelakukan penimbunan
Sebagaicontoh, aparat polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dasardugaan penimbunan BBM, di persidangan ternyata tidak mengetahui apa yangdimaksud dengan menimbun BBM, apa kriteria atau ukurannya, serta apa ataubagaimana seseorang diperbolehkan menyimpan BBM atau tidak. Bukankahhalhal mendasar seperti itu harus sudah dipahami oleh penegak hukum sendirisebelum mereka melakukan tugas penegakan hukum?
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.118 K/MIL/2008188.45/038/II.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan dan Penjualanbahan galian pasir timah.I. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/078/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian IzinKuasa Pertambangan Exploitasi Bahan Galian Timah.Untuk seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang : 1 (satu) kantong plastik pasir timah sebagai contoh sebanyak 2 kg.Dikembalikan
No.118 K/MIL/2008Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;(). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/26/II1.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang PemberianIzin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;8). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/038/II1.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang PemberianIzin Kuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan danPenjualan bahan galian pasir timah ;9). 4 (empat) lembar Surat
Saksi Fendiyanto alias Afen padatanggal 15 Desember 2007 bertempat di Jalan Raya Desa Petar, KecamatanJebus, Kabupaten Tulang Bawang, Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitungtertangkap petugas Polda Babel saat mengawal 13 (tiga belas) unit truckmengangkut pasir timah dengan tujuan akan dijual ke Kodya Pangkal Pinangdengan dilengkapi dokumen ; Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/038/III.02/2007tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambanganuntuk Penimbunan dan Penjualan
51 — 18
LIH dan pada saat mengangkut tanah timbunan tersebut,terdakwa Abdul ada melihat tumpukan buah kelapa sawit.Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa Abdulmengantarkan tanah timbun ke lokasi penimbunan PT.
LIH,terdakwa Abdul bertemu dengan terdakwa Ari dan mengajakmengangkut buah kelapa sawit yang disebut oleh saksi Andi.Mendapat ajakan terdakwa Abdul, terdakwa Ari langsungmengiyakan ajakan tersebut dan meninggalkan mobil yangterdakwa kendarai di hamparan penimbunan tanah dan pergibersama terdakwa Abdul mengambil buah kelapa sawitmenggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa abdul.Dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil roda 6 jenis dump truckdengan nomor polisi BM 9430 BA warna kuning milik terdakwaAbdul
Dan setelah buah kepala sawit selesaidimuat, para terdakwa pergi membawa mobil terdakwa Ari yangditinggalkan di tempat penimbunan tanah. Setelah mobil diambil,para terdakwa pergi keluar dari areal PT. LIH beriringan denganposisi mobil yang dikemudikan terdakwa Abdul di depan dan mobilyang dikemudikan terdakwa Ari berada di belakang. Kemudian saatsampai di warung sebelum pos PT. LIH, terdakwa Arimenghentikan mobilnya dan duduk di dalam warung, sementaraterdakwa Abdul meneruskan perjalanan.
23 — 4
Bangka Barat karena Terdakwa telah melakukankegiatan penyimpanan / penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;e Bahwa benar Solar yang Terdakwa simpan / ditimbun sebanyak 58 (lima puluh delapan)jerigen dan masingmasing jerigen berisi kurang lebih 20 L (dua puluh liter) sehinggajumlah totalnya sebanyak 1.160 L (seribu seratus enam puluh liter);e Bahwa benar Terdakwa memperoleh solar tersebut membeli dari para pengerit solar diSPBU dengan harga Rp.170.000,00 / jerigen (seratus tujuh puluh ribu rupiah
perjerigen)atau Rp.8.500,00 / liter (delapan ribu lima ratus rupiah perliter) kKemudian solar tersebutTerdakwa jual lagi dengan harga Rp.180.000,00 / jerigen (seratus delapan puluh riburupiah perjerigen) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,00 / jerigen(sepuluh ribu rupiah perjerigen);e Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis solar tersebut;e Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;e
328 — 590
. ; Bahwa atas gugatan tergugat tersebut, dalam putusannyaPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan menolak gugatan tergugat yang dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar danPutusan Mahkamah Agung no. 79 K/TUN/2012, tanggal 15 Mei 2012 : Bahwa ternyata pada saat perkara pidana atas laporan penggugat diproses diKepolisian sampai disidang pengadilan dan juga perkara Tata Usaha Negara diproses diPeradilan Tata Usaha Negara, tergugat kembali melakukan kegiatan penimbunan
danmembangun diatas tanah milik penggugat yaitu diatas tanah dengan sertifikat no. 674,Page 6 of 77 Putusan no.01/Pdt.G/2013/PNJPR16.17.18.tanah sertifikat no. 675, tanah sertifikat no. 679 dan tanah sertifikat no. 680, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;Bahwa selain melakukan penimbunan diatas bidang tanah milik penggugat, tergugat juga telah menghilangkan semua patokpatok batas tanah milik penggugat yangmenjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang telah dipasang pada saat prosespengembalian
batas oleh tim dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura ; Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat kembali memberitahukan danmengingatkan tergugat , namun lagilagi tidak dihiraukan oleh tergugat dan bahkantergugat tetap melanjutkan kegiatan pembangunan dan penimbunan diatas seluruh tanah milik penggugat tersebut ;Bahwa oleh karena tindakan tergugat yang arogan dengan menyerobot danmenguasai tanah milik penggugat dan berpedoman pada Berita Acara HasilPengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah
yang bernama ISKANDAR NAImelakukan penimbunan dengan karang diatas lokasi tersebut selama sekitar 2 (dua) minggu;x Bahwa saat melakukan penimbunan, saksi tahu kalau lokasi tersebut sebelumnya telahdilakukan penimbunan, namun saksi tidak tahu siaqpa yang melakukan penimbunantersebut ; x Bahwa lokasi tanah tersebut saksi timbun seluas 100 M, namun saat saksi melakukanpenimbunan, saksi tidak melihat adanya papan nama yang dibuat oleh KSDA ; x Bahwa setahu saksi, lokasi tanah tersebut dibeli oleh TONNY
sekitar tahun 1998, saksi dan seorang teman saksi yang bernama ARIFIN S.MALINOGOMA melakukan penimbunan dengan karang diatas lokasi tersebut selama sekitar 2 (dua) minggu;x Bahwa selama 2 (dua) minggu melakukan penimbunan, tidak ada pihakpihak lain yang datang melakukan klaim atas lokasi tersebut ;x Bahwa saat melakukan penimbunan, saksi tahu kalau lokasi tersebut sebelumnya telahdilakukan penimbunan, namun saksi tidak tahu siaqpa yang melakukan penimbunan tersebut ;x Bahwa lokasi tanah tersebut
368 — 10
kegiatan dibidang migas seperti usaha pengangkutan dan usaha niaga.Sedangkan Perizinan tersebut dapat dimiliki secara terpisah,seperti izin pengangkutan dan izin niaga, dasar hukumnyaadalah Pasal 17 PP No. 36 tahun 2004, tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi.Bahwa benar ahli menerangkan Izin niaga umum adalah izinyang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dimana izintersebut diterbitkan secara keseluruhan karena badan usahatersebut akan melakukan usaha kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan
izin penyimpanandan izin niaga, contoh Pertamina (Persero), Petronas, Shell.Bahwa benar ahli menerangkan Badan usaha atauperseorangan memiliki izin niaga terbatas tidak diperbolehkanmelakukan usaha niaga umum, karena perizinan niagaterbatas terpisah dengan izin usaha niaga umum, begitu jugasebaliknya.Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1)PP No. 36 tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyakdan Gas Bumi bahwa yang memberikan izin usaha untukkegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan
dan niagamigas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralmelalui Direktur Jenderal Minyak dan gas.Bahwa benar ahli menerangkan cara agar perseorangan /badan usaha untuk dapat memiliki perizinan berupapengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas,berdasaran Pasal 15 PP No. 36 tahun 2004, tentang Kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi yaitu perseorangan / badanusaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri denganmelampirkan persyaratan administrasi dan tehnis, palingsedikit memuat nama
Tjk Page 25 of 35tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri Energi dan SumberDaya Mineral tersebut dalam bentuk Keputusan Menteri Eneridan Sumber Daya Mineral.Bahwa benar ahli menerangkan selain perizinan berupaKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untukkegiatan pengolahan, pengangkutan, pennyimpanan/penimbunan dan niaga Migas, untuk usaha migas bersifatkeekonomian (non subsidi) idak ada perizinan lainnya, tetapiapabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah maka badanusaha / perseorangan
Minyak dan Gas Bumi nomor : 06/ PSO / BPH MIGAS ./ KOM / 2014 / tentang Kuota Volumejenis bahan bakar minyak tertentu per Kabupaten / Kota tahun2014.Bahwa benar ahli menerangkan apabila badan usaha atauperseorangan apabila membeli bahan bakar minyak bersubsididari SPBU, kemudian digunakan untuk dijual kembali denganmaksud untuk mendapatkan keuntungan sendiri tersebut tidakdiperbolehkan dan Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPresiden No. 15 tahun 2012 menerangkan bahwa yang berhakmelakukan usaha penimbunan
106 — 5
DIANSAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalamicedera kepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggasubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.
DIANSAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalamicedera kepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggaHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skysubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di rruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.
DIAN SAPUTRAdengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalami cedera kepalaberat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada rongga subdural,pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yang terkandung didalamnya.
DIAN SAPUTRAdengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalami cederakepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggasubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.
DIAN SAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasilpemeriksaan pasien mengalami cedera kepala berat tertutup skala 517,penimbunan darah pada rongga subdural, pembengkakkan pada otak akibatpeningkatan jumlah air yang terkandung di dalamnya. Pasien meninggal duniapada tanggal 13 Januari 2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat DaruratRumah Sakit Umum Pusat dr.
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Duta Perkasa Mas melakukan penimbunan diataslokasi hak Penggugat dan merasa merekalah yang lebih berhak atas lokasitersebut.
Duta Perkasa Mas dengan Surat Keputusan Aquo telahmelaksanakan kegiatan penimbunan diatas lahan objek sengketa danakibatnya sangat mengganggu kegiatan pembangunan terminal khususyang telah dijadwalkan kegiatannya sesuai Peta Rencana PengembanganLokasi PT.
Bumi Natura Indonesia, No. 685 / 591.4 / BAPERTADA /X/2011 + tanggal 17 Oktober 2011, bahkan apabila penimbunan terusdilakukan oleh PT.Duta Perkasa Mas, maka usaha shipyard Penggugattidak akan bisa beroperasi lagi, oleh karena laut yang tadinya digunakanuntuk labuh dan sandar kapal, sekarang telah menjadi dangkal bahkanakan menjadi daratan;Bahwa untuk mengurangi timbulnya kerugian, maka berdasarkan ketentuan pasal67 ayat(2), (3) dan ayat (4) UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha
DutaPerkasa Mas (Termohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi I/PembandingII/ Tergugat Intervensi II) seluas lebih kurang 34.479 M2sebagaimana ternyata dalam Gambar Penetapan Lokasi Nomor 212020194tangggal 14 maret 2012, kemudian dilakukan kegiatan penimbunan disepanjangareal garis pantai tersebut, sehingga berdampak pada pendangkalan areal garispantai milik PT.
ANANG ARYA, SH. MHum
Terdakwa:
MOHAMMAD UMAR FARUQ
126 — 21
Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asalbarang kena cukai, ditempat penimbunan sementara, dan/atautempat penimbunan berikat.2. Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasiltembakau harus :a. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran;b. Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asalbarang kena cukai, ditempat penimbunan sementara, dan/atautempat penimbunan berikat.3.
82 — 52
Bahwa berdasarkanhasilpemeriksaan Nomor : 49/A/12/LHU/2012 tanggal 13 Juli 2012 menerangkan bahwabahan bakar solar yang berada di tempat penyimpanan/penimbunan pada PT. AgungPratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energi (PT.
Bahwa berdasarkanhasil pemeriksaan Nomor : 49/A/12/LHU/2012 tanggal 13 Juli 2012 menerangkanbahwa bahan bakar solar yang berada di tempat penyimpanan/penimbunan pada PT.Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energi (PT. MSE)tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53huruf c UU Nomor : 22 Tahun 2001.
Undangundang Nomor : 22 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP atau kedua: Primer : Pasal 53 huruf Undangundang Nomor22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ( 1) ke1 KUHP, subside : Pasal 53 huruf bUndangundang Nomor : 22 tahun2001 jo pasal 55 ayat (1 ) ke1 KUHP;2 Bahwa apabila dihubungkan dengan dengan Pasal 55 Ayat (1 ) ke1 KUHP,maka Pembanding/ Terdakwa selaku Direktur PT.Agung Pratama Sriwijaya( PT.APS ) turut serta/ bersamasama saksi RISDAN selaku DirekturPT.Multi Sarana Energi ( PT.MSE ) telah melakukan penimbunan
No.13 /PID/2014/PT.PLGketerangan saksisaksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, dihubungkandengan barang bukti , bahwa benar Terdakwqa selaku Direktur PT.AgungPratama Sriwijaya ( PT.APS ) bersamasama dengan saksi RISDAN binUSPAN ( disidang dalam Peradilan Meliter ) selaku Direktur PT.Multi SaranaEnergi ( PT.MSE ) baik bertindak sendirisendiri atau bersamasama telahmelakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar Bahwa atas putusan Judex Factie, PEMBANDING/TERDAKWA sangatkeberatan karena sebagaimana
36 — 3
adalah izin yang dimiliki olehperseorangan atau badan usaha fasilitas apabila akan memerlukan beberapausaha kegiatan dibidang migas seperti usaha pengangkutan dan usaha niaga.Sedangkan perizinan tersebut dapat dimiliki secara terpisah, sebagai contoh PT.Aneka Kimia Karya.Bahwa benar Izin usaha niaga umum adalah izin yang dimiliki olehperseorangan atau badan usaha dimana izin tersebut diterbitkan secarakeseluruhan karena badan usaha tersebut akan melakukan usaha kegiatanpengolahan, pengangkutan, penimbunan
dan niaga, sebagai contoh Pertamina(Persero), Petronas, dan Shell.Bahwa benar perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usahaniaga terbatas tidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum karenaperizinan niaga terbatas terpisah dengan izin niaga umum begitu jugasebaliknya.Bahwa yang memberikan izin usaha untuk kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Minyak dan Gas.Bahwa perizinan berupa izin usaha untuk
kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan dan niaga migas tersebut dibuat dalam bentukKeputusan Menteri ESDM.Bahwa suatu badan usaha atau industri dan atau perorangan tidakdiperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintah kemudian diangkutdan dijual kembali dalam rangka menunjang perekonomian sendiri.Bahwa apabila suatu badan usaha atau perorangan melakukan kegiatanmembeli BBM bersubsidi kemudian diangkut dan dijual kembali dalam rangkamenunjang perekonomian sendiri maka melanggar Pasal
87 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II telah melakukan penimbunan denganmenggunakan alat berat dari Tergugat Ill dan Tergugat II telah dibayarlunas oleh Tergugat atas biaya penimbunan tersebut. denganselesainya proses penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat Ill makatidak ada lagi hubungan antara Tergugat dan Tergugat Ill atas bidangtanah sebagaimana mana yang didalilkan oleh Penggugat;Bahwa Putusan MA Reg Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember1958 menyebutkan "untuk dapat menuntut seseorang di depanpengadilan adalah syarat
dengan luas tanah 534 m;Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugatPenggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II karena telah memberikansurat pelepasan kepada Penggugat Rekohvensi bahwa senyatanya tanahin casu adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi IIyang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi ;Bahwa Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III di gugat karenadianggap telah melakukan penimbunan dan pembangunan diatas tanah incasu.
53 — 12
oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukanusaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niagamigas yaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum.Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2015/PN Sql.Bahwa badan usaha perseorangan memiliki izin usaha niaga terbatastidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum, karena perizinanniaga terbatas terpisah dengan izin niaga umum begitu jugasebaliknya dan yang memberikan izin usaha untuk kegiatanpengolahan, pengangkutan, penimbunan
dan niaga migas adalahMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui DirektoratMinyak dan Gas.Bahwa cara agar perseorangan badan usaha untuk dapat memilikiperizinan berupa pengolahan, penimbunan dan niaga migasberdasarkan Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usahahilir minyak dan gas bumi yaitu: Perseorangan / badan usaha harusmengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkanpersyaratan administrasi dan tekhnis paling sedikit sebagai memuat:a.
Informasi mengenai rencana dan sarat tehnis berkaitan dengankegiatan usaha.Bahwa perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat diterbitkan olehMenteri ESDM tersebut dalam bentuk keputusan Menteri ESDM.Bahwa selain perizinan berupa keputusan Menteri ESDM untukkegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan penyimpanan danniaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinanlainnya, tetapi apabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah makabadan
Bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan alokasi bahan bakarminyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah kegiatan pengolahan,pengangkutan, penimbunan dan niaga migas bersubsidi (penjelasanpasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumii.
BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH
Terdakwa:
YOHANES WEBIN KALI als. KALI.
137 — 66
jerigen kosong tersebut hingga penuh, setelah 60 jerigentersebut diisi lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BIBI RISKI sebesarRp. 5.400.000, ( lima juta empat ratus ribu rupiah, setelah menyerahkan uangtersebut terdakwa langsung mengangkat jerigen yang berisi minyak tanahtersebut kedalam mobil Suzuki Futura berwarna Hijau dengan No.Pol DH 1849AE yang terdakwa kemudikan untuk dibawa kerumah NATALIA AEK (DPO) yangBeralamat di desa silawan kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu untukdilakukan Penimbunan
DEDI ARMANSYAH, ST, MT yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RINomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan HargaJual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usahadan/atau) masyarakat' dilarang melakukan penimbunan dan/ataupenyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014menyebutkan
86 — 34
dengan sengajamenawarkan atau) memberikan kesempatan untuk permainan judi danmenjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalamsuatu perusahaan untuk itu, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaSaksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBARalias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedangmelakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban i/egal logging, ilegalmining, penimbunan
atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakperduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaSaksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBARalias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedangmelakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban i/egal logging, ilegalmining, penimbunan
daerahhukum Pengadilan Negeri Tilamuta turut main judi di jalan umum atau dekat jalanumum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa tanpa mendapatijin mengadakan judi itu, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikaSaksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBARalias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedangmelakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban i/egal logging, ilegalmining, penimbunan