.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42

Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum = yangterungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Militer IIl 09 Bandung Nomor :PUT/177 K/PM.I 09/X/2010 tanggal 9 November 2010pada halaman 11 sampai dengan 12 Majelis Hakimberpendapat bahwa rangakaian perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur utama pasal 279 KUHP.Bahwa mendasari uraian tersebut di tas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 09Bandung Nomor : PUT/177 K/PM.I1 09/X/2010 tanggal 9November 2010.

Bahwa mendasari hal hal tersebut di atas hukumanyang dijatuhkan oleh Peradilan Tingakt Pertama sudahadi dan seimbang dengan perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa karena fakta yang mengarahkepada kepastian hukum dan fakta yang mengarahkeadilan telah sebanding dan telah sesuai denganpolitik hukum yang berlaku di Indonesia karena tujuanpolitik hukum bukan mengenai berat dan ringannyaputusan yang dijatuhkan akan tetapi putusan itumemenuhi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatanoleh karena itu)

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas lex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam acara mediasi bahwagugatan salah alamat dengan menempatkan seseorang sebagai Tergugat,karena Tergugat dalam perkara ini tidak merasa menguasai maupunmengelola tanah sengketa dimaksud;Dan oleh karena ternyata gugatan tersebut tetap dilanjutkan dalampersidangan. maka Tergugat menolak dengan tegas semua alasan/dalilyang mendasari

SMG yang berbunyisebagai berikut: Menimbang bahwa bukti surat T5 membuktikan bahwa Rasio bin Raid.telah menjual tanah miliknya kepada Wastonah binti Ismail yang berasaldari warisannya dari Said Tabir yang tercatat pada C Nomor 517atasnama Tabir; Menimbang bahwa T5 tersebut semakin menguatkan PI bahwa tanah diblok Mijen adalah tanah peninggalan dari kakek paraPenggugat/Pembanding/Tergugat/Terbanding yang bernama Said Tabir,bukan milik dari Tabir pihak Tergugat/Terbanding;Sedangkan fakta hukum yang mendasari

Bahwa dengan mendasari Pasal 14 Ayat (3) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dariApotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah "tidak sah dan melanggar Pasal 60 Ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997".Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter ; dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 Ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan Penyerahan adalah setiapkegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepadapengguna dalam rangka pelayanan kesehatan kKemudian Pasal 14 Ayat(3) menyatakan Penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit,puskesmas, dan balai pengobatan, hanya dapat dilakukan kepadapengguna/pasien Demikian pula Pasal 14 Ayat (4), menyatakanPenyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balalpengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter.Bahwa dengan mendasari

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika baik dari penjual(seorang preman) kepada Terdakwa maupun kemudian dari Terdakwakepada pengguna (Saksi1) tersebut tidak sesuai yang ditetapkan olehPasal 14 Ayat (4) tersebut yaitu bukan dari apotik, rumah sakit,puskesmas, dan balai pengobatan, karena Terdakwa maupun Saksiladalah bukan pegawai Rumah Sakit, bukan pegawai apotik dan bukanpula seorang pasien/tidak mempunyai resep dokter

Akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Penggugat bermula dari perbuatanwanprestasi Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalamperjanjian kredit dengan Tergugat;Bahwa, dikarenakan Penggugat telah wanprestasi maka Tergugat melakukan parate eksekusi terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo.Pelaksanaan parate eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan keHal. 7 dari 11 hal. Put.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hal ini menunjukkanbahwa menyusun gugatan, Penggugat telah tidak cermat, tidak jelas danrancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi tidakjelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermula mengenaisuatu perjanjian, yaitu perjanjian kredit dan Penggugat telah wanprestasiterhadap perjanjian kredit tersebut;4. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas/kabur.

P.lyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan paraSAKSI P.lyang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang SAKSI P.lyang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSIT P.1 dan SAKSI P.2, serta seorang SAKSI P.lyang diajukan oleh Tergugatbernama SAKSI T.1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Nomor1311k/Pdt/201910.11.12.13.mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukumPenggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yangdimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upayapenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki olen Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl, Tergugat

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, TergugatXXll, Tergugat XXIll, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI,Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIll, Tergugat XXXIV,Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII,Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, TergugatXLII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/67

ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnn Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah;9 2929222 22222222222 222 n Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas seoranganaknya yang bernama XXXXX, umur 7 tahun , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonberagama Kristen juga dikhawatirkan anak tersebut ikut agama Termohon ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannyamenyatakan keberatan bila hak hadlonah

Penggugat diusir olehTergugat sehingga tidak pernah lagi berkumpul sampai sekarang; Bahwa, permasalahan yang mendasari diusirnya Penggugat oleh Tergugattidak dapat dibuktikan karena tidak mencukupi batas minimal pembuktian; Bahwa, orang terdekat Penggugat dan Tergugat pernah merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungoleh buktibukti surat dan keterangan kedua orang saksi di atas, maka dailildalilgugatan Penggugat tersebut dianggap

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun dan harmonis, keduanya tidak lagi memiliki rasa saling membutuhkandan mempedulikan satu sama lain karena keduanya telah nyata berpisahrumah selama lebih dari 6 bulan terakhir, masingmasing tidak lagimelaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga sudah tidakmungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa meskipun alasan yang mendasari

/Pdt.G/2019/PA.Pas.tanggal 12 Desember 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor397/04/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan sekarang rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihandan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tanggal 21Juni 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/25/V1/2000 tanggal 21 Juni2000 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0487/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/4/

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAK yang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI PENGGUGAT, kakak ipar Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, ayah Tergugatuntuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Taman Rejeki Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat:Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 5152/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 25 September2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah

mengajukan memori bandingsecara tertulis, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apayang menjadi keberatannya;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :3919/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 24 Februari 2010, dan buktibukti surat lain yangbersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari

Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.