Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — MARGARETHA LILIMWELAT
11660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenteriPerhubungan Nomor KP.104/18/13/DJPL12 tanggal 30 Januari 2012 dan sebagaiKuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KP610 Tahun 2012 tanggal 01 Juni2012 tentang Penggantian/Revisi Pengelolaan Anggaran pada Kantor/UPT danSatuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Angaran2012;2.
    Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 tahun 2012tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT danSatuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut tahunanggaran 2012;11. Dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar NomorX.8/KM62/56/XI1/2012 dari Sahbandar Selayar kepada Tb Mangga denganmuatan menggandeng KM. Wetar tujuan Tegal;12.
    Wetar;1 (satu) bendel rekening koran Buku Tabungan Bank Index atas nama PT.Sarana Lautan Nusantara, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 09RT.006/001 Tegal Timur, Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomorrekening 1211001236 periode bulan September 2012 sampai dengan bulanDesember 2014:Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 Tahun 2012 tentangPenggantian/Revisi Pengeloloa Anggaran pada Kantor/Upt dan Satuan Kerjadi lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012;10) Dokumen
    Wetar;8) 1 (satu) bendel rekening koran Buku Tabungan Bank Index atas nama PT.Sarana Lautan Nusantara, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 09 RT.006/001 Tegal Timur, Jawa Tengah 52121 Indonesia dengan nomor rekening1211001236 periode bulan September 2012 sampai dengan bulanDesember 2014:9) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 Tahun 2012 tentangPenggantian/Revisi Pengeloloa Anggaran pada Kantor/Upt dan Satuan Kerjadi lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012;10
Register : 23-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon:
PILEMON
2913
  • wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon:
OCTAVIA LIBRIANI
7419
  • ; wanna anna Menimbang, bahwaoleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukanJo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Register : 26-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 07-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Bm
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
1713
  • Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/1460/01.2.1/2019 tanggal 25Nopember 2019 yang dikeluarkan UPT Puskemas Lambu KabupatenBima, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lambu Nomor 199/KUA.18.06.05/PW.01/11/2019 tanggal 20Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanHal. 3 dari 9 Pen.
Register : 18-01-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PA JEPARA Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Jepr
Tanggal 18 April 2016 — PEMOHON
120
  • XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS UPT XXXXXXXXX PDK Guru, tempat kediaman di Rt.01 Rw.02 DesaXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut;a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubunganfetariggad PSNQQUG Al ase ssen seen ne mse en cmneenaeene mneenenemeseneneeneenneb.
Register : 27-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 07-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 440/Pdt.P/2019/PA.Bm
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
239
  • Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 853/581/PKMJB/IX/2019 tanggal27 Nopember 2019 yang dikeluarkan UPT Puskemas Jatibaru Kota Bima,Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;5.
Register : 09-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
Abner Takandjandji
6019
  • tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilhalaman 5 dari 7 halamanPenetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngbyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.YK
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
1810
  • nama yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat KabupatenSleman, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesual, bukti P.3; Fotokopi Akta Kelahiran atas nama yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kabupaten Gunung Kidul bermeterai cukup, setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, bukti P.4;Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama KecamatanTepus Kabupaten Gunungkidul Nomor , bukti P.5;Asli Surat Pernyataan Bidan UPT
Register : 11-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Jmr
Tanggal 27 Februari 2019 — Pemohon:
AGUS WAHYUDI
244
  • bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwayang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohonhendak memperbaiki nama ayah anak Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 07-11-2024 — Putus : 18-12-2024 — Upload : 20-12-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 656/Pid.B/2024/PN Ptk
Tanggal 18 Desember 2024 — Penuntut Umum:
1.SELLY INDAH NURMAYANTI, S.H.
2.PENUNTUT UMUM KEJARI PONTIANAK
3.DIAN PUSPITASARI SUHARTO, S.H. M.H
Terdakwa:
UMAR Bin MIDA ( Alm )
105
  • Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Khatulistiwa melalui saksi HAKIMAH.

    1. 1 (satu) buah linggis.

    Dirampas untuk dimusnahkan.

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Im.
Tanggal 9 Februari 2017 — Kuasa Penggugat vs Tergugat
90
  • ., tanggal 16Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PSDA Tamben Bangodua,kemudian diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut :1.Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diKecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat karena Tetangga dan juga kenal Tergugat;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Smn
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Bambang Suharjo
225
  • pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 08-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN METRO Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
Katinah
293
  • Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 68 ayat (1) Kutipan AktaPencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d.perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Putus : 24-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Juni 2015 — Ir. SUPARJO bin NGASIMAN (alm).
487
  • A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT. Pasar dan UPT.
    Tanah Bumbu, sampai sekarang.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Juru Tagih sewa danretribusi pasar pemerintah pada Dinas Tata Bangunan Pasar danKebersihan adalah menagih sewa pasar dan retribusi kepada parapedagang besarannya berfariasi jumlahnya selanjutnya uang yangterkumpul dari sewa pasar dan retribusi disetorkan ke Bendaharawankantor UPT.
    Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan mengetahui ditunjuk sebagai apadalam pembangunan Pasar Bamega tersebut dan pimpinan saksiH.HARIYADI (Kepala UPT. Tata Bangunan Pasar dan KebersihanKec.Satui) tidak pernah memberitahukan dan memberikan tugas kepadasaksi dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut. Saksi tidakmelakukan tugas apaapa dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut.
    Adapun ceritanya sebagai berikut : Pada awalnya ada dua kali saksi tandatangan yaitu : yang pertamatanggal, bulan, tahunnya lupa, salah seorang dari pihak pemborong yangnama orang dan PT. saksi tidak tahu datang ke kantor UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.
    Pada saat menandatangani berkasberkas tersebut saksi tidak sempat membacanya.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 48 dari 108 Selanjutnya yang kedua, tanggal bulan, tahunnya lupa, pada saat saksiberada dirumah, saksi ditelopon H.HARIYADI (Kepala UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.Satui) diperintah untuk datang kekantor UPT.
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Aryanti Savitri
2.Bobbi Suba
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
393200
  • Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRGdan pencatatan sipil Kabupaten/Kota atau Unit pelaksana Teknis DinasKependudukan dan pencatatan Sipil;e Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4) hurup d Peraturan Menteri dalam NegeriRI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata carapendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan PejabatPencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatat dalam register
    KTPel.KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, merupakan KK dimanaPenduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;KTPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d, tidak dipersyaratkanbagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujun belas) tahun dengan statusbelum kawin.(4).Pencatatan kelahiran WNI diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan
    Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatatat dalam registrasi akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran; dand. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon;Halaman 39 dari 47. Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG(5). Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugasregistrasi Pencatatan kelahiran, dilakukan dengan cara cara:a.
    Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan sebagaiman dimakdud pada ayat (1);e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakuan perekaman data dalam basis datakependudukan;f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatatan dalam registrasi akta kelahirandan menerbitkan akta kelahiran; dang.
Register : 29-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda
Tanggal 15 Desember 2023 — Terdakwa
9469
  • dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu masing-masing selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari di dalam Lembaga pada UPT
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Smdg
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
150
  • Dimana sekarang ini Pemohon tinggalHalaman 2 dari 9 putusan Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Smdgdi rumah kediaman milik pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman milik orangtua TermohonBahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernahdidamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dari Unit kerja UPT Kantor DinasPendidikan Kecamatan Tanjungmedar dan telah mendapatkan surat izinatasan dari Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SuratKeputusan
Putus : 28-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt/2020
Tanggal 28 April 2020 — WILBERT TAMAN RODA, S.T DK VS PT LIFERE AGRO KAPUAS (LAK)
15240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • &Partners, beralamat di Jalan Manunggal , Nomor 129, KualaKapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPT LIFERE AGRO KAPUAS (LAK), berkedudukan di DesaMenteng Karya UPT G3 Dadahup, Kecamatan DadahupKabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, diwakili olehWinston Chua Eng Meng selaku Direktur, dalam hal ini memberikuasa kepada Muhammad Aris Marasabessy, S.H., M.H., dankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M & Partners, beralamatdi
Register : 08-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN METRO Nomor 276/Pdt.P/2020/PN Met
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
Nurul Sholekhah
452
  • HUKUMNYAHalaman 3 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 16-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN METRO Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Met
Tanggal 23 September 2020 — Pemohon:
Ardianto
435
  • termuatdalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohonberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kotaatau UPT