Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-11-2010 — Putus : 23-12-2010 — Upload : 27-05-2011
Putusan PA PASURUAN Nomor 1380/Pdt.G/2010/PA.Pas
Tanggal 23 Desember 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
92
  • PUTUSANNomor : 1380/Pdt.G/2010/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antaraPENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan UPT DinasPendidikan, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai"Penggugat";MELAWANTERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, tempattinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Tergugat";Pengadilan
Register : 03-01-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PA TANJUNG Nomor 003/Pdt.G/2011/PA.Ttb
SYAHRUNNADA bin MAJERI melawan SATRI YURITA binti H. SADERI
354
  • PUTUSANNomor: 003/Pdt.G/2011/PA.TtbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukanoleh:SYAHRUNNADA bin MAJERI, umur 40 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan PNS padaDISPENDA (UPT Pasar Kelua) KabupatenTabalong , bertempat tinggal di DesaAmpukung Hilir RT IV No. 14
    yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungtanggal 3 Januari 2011 dengan Nomor:003/Pdt.G/2011/PA.Ttb. mengajukan hal hal sebagaiberikut:Bahwa pada tanggal 9 April 1998, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Kutipan AktaNikah Nomor: G.5/008/ O8/IV/98 tanggal 11 April1998) ;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian yaknidengan Keputusan Kepala UPT
    Pasar Kelua KabupatenTabalong tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:28/848/UPT tanggal 9 Desember 2010;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohondi Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalongselama 3 tahun, kemudian ~~ pindah dan bertempatkediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon diDesa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalongselama kurang lebih 8 tahun.
Register : 15-10-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 179 /Pid.Sus/2014/PN.Parepare.
Tanggal 26 Januari 2015 —
2510
  • NURSAMAN SUBANDI, M.Si Selaku KepalaLaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadapbarang bukt berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denganberat Netto seluruhnya 5,0151 gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisi 3 (tiga) sachetplastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0729, tersebut setelahdilakukan pemeriksaan atau pengujian di Laboratoris Kriminalistk oleh UPT Laboratorium UjiNarkoba Pelaksana
    TASWIN12diamankan dan dibawa ke kantor satuan Narkoba Polda Sulsel beserta barang bukt untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening yang diduganarkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 5,0151 gram, 1 (satu) sachet plastkbening berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,0729, tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian di LaboratorisKriminalistk oleh UPT Laboratorium Uji
    TASWIN diamankan dan dibawa ke kantor satuan Narkoba Polda Sulsel besertabarang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristalbening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 5,0151 gram, 1(satu) sachet plastik bening berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening denganberat netto seluruhnya 0,0729, tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian di LaboratorisKriminalistk oleh UPT Laboratorium
Register : 02-03-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
586
  • KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA, Jalan Milono No.1Samarinda c/q Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) PuskesmasSidomulyo Jalan Jelawat Gang 6 RT.08 Samarinda, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT II ;Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberikan kuasa kepada Drs.H.HERMANTO.SH.M.Hum, H.MASRIL NURDIN.SH.MH, ASRANYUNISRAN,SE.SH, ZULKARNAIN RAMLI.SH, TRISNA DWEI.SH, AGUSSUJITNO.SH, ARI SETIAWAN, EVIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR.SHdan YULI KUSTIA NINGSIH.SH yang kesemuanya berkantor di KantorSekretariat
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Jalan Milono No. 1Samarinda, c/q Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PuskesmasSidomulyo, Jalan Jelawat Gang 6 RT. 08 Samarinda, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II.Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Smr Hal 2Adapun dasar dan alasan diajukannya GUGATAN ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa tanah tersebut diatas PENGGUGAT peroleh berdasarkan warisdari H. ANDOET bin AHAD (Almarhum) dan H.
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Jalan Milono No. 1Samarinda, c/q Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PuskesmasSidomulyo, Jalan Jelawat Gang 6 RT. 08 Samarinda, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II.Adapun dasar dan alasan diajukannya GUGATAN ini adalah sebagai berikut:1. Bahwa tanah tersebut diatas PENGGUGAT peroleh berdasarkanwaris dari H. ANDOET bin AHAD (Almarhum) dan H.
Register : 26-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2020 — Pemohon:
Peni Oktavia
Termohon:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU c.Q KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
134110
  • .1.3/2337tanggal 3 September 2019 untuk agenda penanda tanganan BeritaAcara Pemeriksaan, pada saat penanndatanganan Berita AcaraPemeriksaan Peni Oktavia (pemohon) tidak mau menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan, disaat yang bersamaan Peni Oktavia(Pemohon) mengakui bahwa Peni Oktavia telah menikah denganIrwandi, vide T7; Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengeluarkan telahaandugaan mengganggu rumah tangga orang atas nama Peni Oktaviapada tanggl 24 September 2019 dengan hasil rekomendasi dapat di UPT
    Tanggal 04Januari 2017, Tentang Penunjukan Dan PenetapanPembayaran Honorium Bagi Tenaga HarianLepas/PTT Dilingkungan Dinas Kesehatan ProvinsiRiau Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan fotocopi).18 BuktiP18 : Surat Perintah Kerja Nomor:027/SPK/Dinkes6.3/333.Tanggal 12 Januari 2018, Pekerjaan BelanjaJasa Operator Komputer Peningkatan MutuPelayanan UPT Labkesling UPT LaboratoriumKesehatan Dan Lingkungan Dinas KesehatanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2018( Sesuai denganasli dan lampiran sesuai dengan fotocop
    2020/PTUN.PBR(Sesuai dengan asli).12 BuktiT12 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen PegawaiPemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Fotocopi sesuaidengan salinan).13 BuktiT13 : Surat Perintah Kerja Nomor: 027/Dinkes 6.1/0822Tanggal 29 Maret 2019 terhadap Peni Oktavia TahunAnggaran 2019 (Fotocopi dari fotocopi).14 BuktiT14 : Berita Acara Pemeriksaan Peni Oktavia, S.H., tanggal12 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belasyang bertempat di ruang Kepala UPT
    Pemerintahan Propinsi Riau yang ditempatkan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau sejak tanggal,01 Mei 2005, dengan Penempatan kerja di Balai Pelatinan Kesehatandan sejak diangkat menjadi Pegawai WHonorer/Tenaga HarianLepas/PTT tersebut, Pemohon di tempatkan di posisi yang sama yaituOperator Komputer dimana pada setiap tahunnya Kepala DinasKesehatan Propinsi Riau mengeluarkan Keputusan pengangkatanPemohon sebagai Pegawai Honorer/Tenaga Harian Lepas/PTT danpada tahun 2011 Pemohon ditempatkan di UPT
Register : 12-12-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
1.KOSIM SURYANA
2.SAMIDIN
3.IMRON
4.IRFAN
5.NUR SALAM
Tergugat:
PT FARINDA BERSAUDARA
12571
  • Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 500 Kepala Keluarga danditempatkan pada Unit Pemukiman Transmigrasi(UPT) Resak IIIyang pada saat ini disebut Kampung Jambuk Makmur yang manaPara Penggugat ditempatkan dalam tahun penempatan Transmigrasitahun 1995/1996 terdiri dari daerah asal:2.1. Jawa Barat;2.2. Jawa Tengah;Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Padt.G/2018/PN Sdw2.3. Jawa Timur;2.4. Nusa Tenggara Barat (NTB), dan2.5. Nusa Tenggara Timur;3.
    Bahwa ParaPenggugat yang berjumlah 500 Kepala Keluarga danditempatkan pada Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) ResakIll yang pada saat ini disebut Kampung Jambuk Makmur yangmana Para Penggugat ditempatkan dalam tahun penempatanTransmigrasi tahun 1995/1996 terdiri dari daerah asal : 2.1.Jawa Barat ; 2.2. Jawa Tengah ; 2.3. Jawa Timur ; 2.4. NusaTenggara Barat ( NITB ), dan 2.5.
    Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalilposita gugatan Para Penggugat angka 2 yang menyatakan ; 2.Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 500 Kepala Keluarga danditempatkan pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Resak Illyang pada saat ini disebut Kampung Jambuk Makmur yang manaPara Penggugat ditempatkan dalam tahun penempatan Transmigrasitahun 1995/1996 terdiri dari daerah asal : 21. Jawa Barat, 2.2. JawaTengah, 2.3. Jawa Timur, 2.4.
    Foto copy Data Kepemilikan Lahan Usaha Il Kampung JambukMakmur (UPT. Resak III) Kecamatan Bongan Kabupaten KutaBarat (bukti P.3);4.
    AgungRI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1973, yangmenyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanah;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugatdalam replieknya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugatsangat tidak paham atau gagal paham bahwa Sertipikat Hak Milik ParaPenggugat dikeluarkan secara kolektif oleh BPN Kutai terletak diKampung Jambuk Makmur dulunya UPT
Register : 09-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 23 Januari 2020 — Pemohon:
ROICHAN
3716
  • yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 18-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Jmr
Tanggal 14 Maret 2019 — Pemohon:
SUSMIYATI
213
  • setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapatbahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalahPemohon hendak memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam dokumen aktakelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Register : 12-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN METRO Nomor 263/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 18 Juli 2019 — Pemohon:
Halimah
192
  • dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 5 (lima) alat bukti Surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.5 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 27-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN METRO Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
Nurul Baeti
212
  • dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 12-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PA MALANG Nomor 80/Pdt.P/2015/PA.Mlg
Tanggal 9 Juni 2015 — Syahrizal Engga Lupita bin Subekti (Pemohon I) Nanda Pratiwi binti Zainul Iman (Pemohon II)
204
  • SALINANPENETAPANNomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Mlgaae RP= = ee =iDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:Syahrizal Engga Lupita bin Subekti, umur 27 tahun, Agama Islam ,pekerjaan Honorer (UPT Pelatihan Kerja Singosari),tempat tinggal Jalan Puter Utara RT.007 RW. 012 No. 26Kelurahan Tanjungrejo
Register : 29-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Spg
Tanggal 30 Juni 2015 — RANDI SAPUTRA
375
  • Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melalui saksi SITI HAPSAH.7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).
    M2248 PP beserta kunci kontak dikembalikan ke UPT Kab. Kec. Torjunmelalui saksi SITI HAPSAH.4.
    M 2248 PPbeserta kunci kontak.Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melaluisaksi SITI HAPSAH.7.
Register : 15-06-2017 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 60/PID.SUS-ANAK/2016/PT SBY
Tanggal 30 Juni 2016 —
16949
  • Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi Panti Sosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
    Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya danmelakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti22pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi PantiSosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
Register : 18-08-2023 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby
Tanggal 4 September 2023 — Terdakwa
6019
  • Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan ;
  • Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Muhammad Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT
Register : 12-07-2022 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN KABANJAHE Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
1.Kaberma Munthe
2.Jamsen Munthe
3.Hendrik Munthe
4.Haposan Munthe
5.Lisinus Munthe
Tergugat:
5.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
6.BUPATI KARO
Turut Tergugat:
6.KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo)
7.UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN - XV KABANJAHE
8.CAMAT KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
9.KEPALA DESA PARTIBI LAMA, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
820
  • Penggugat:
    1.Kaberma Munthe
    2.Jamsen Munthe
    3.Hendrik Munthe
    4.Haposan Munthe
    5.Lisinus Munthe
    Tergugat:
    5.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
    6.BUPATI KARO
    Turut Tergugat:
    6.KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo)
    7.UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN - XV KABANJAHE
    8.CAMAT KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
    9.KEPALA DESA PARTIBI LAMA, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
Register : 04-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN RABA BIMA Nomor 14/Pdt.P/2020/PN RBI
Tanggal 16 Maret 2020 — Pemohon:
muhammad farhan
349
  • tersebut tidak tertera/tertulis FARHAN, lahirdi Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama SYAMSUDINdan ibu bernama MARIYAM, seharusnya tertulis MUHAMMAD FARHAN lahirdi Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah sesuai atau tidak samadengan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon ANISATUR RAHMAN,lahir di Kota Bima pada tanggal 1 Januari 2009 anak kelima dari ayahbernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM berdasarkan suratketerangan kelahiran dari Dinas Kesehatan Kota Bima UPT
Register : 11-03-2016 — Putus : 01-01-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT KENDARI Nomor 21/PDT/2016/PT.KDI
Tanggal 1 Januari 2016 — - PENGGUGAT : HARIONA - TERGUGAT : I MADE JUNI MARTHA, dkk
9856
  • membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatbuktuberupa foto copy surat P1S/DP10 dan 8 (tiga)orang saksi;Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut di atas ternyata fotocopy yag sesuai dengan aslinya adalah bukti P1, P2, P8 dan P9sedangkan untuk bukti P3, P4, P5, P7 dan P10 berupa foto copy atasfoto copy dan tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa buktin P1 berupa Surat Perintah PerjalananDinas untuk melakukan pengukuran, P2 berupa Peta Kerja PenyiapanLahan asuil Team Inventarisasi Lokasi UPT
Register : 08-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Kdl
Tanggal 15 Mei 2019 — Pemohon:
ANDI LIYANTO
232
  • 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 29-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Jmr
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon:
ISMAIL
203
  • seperti tercatatdalam kutipan akte kelahiran saat ini (vide bukti P4);Menimbang, bahwa perbaikan nama, bulan kelahiran dan nama ayahpada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak adakerancuan mengenai identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 10-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA BLITAR Nomor 0526/Pdt.P/2020/PA.BL
Tanggal 16 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
244
  • Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinanatau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar,Nomor B129/Kua.13.31.18/pw.01/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai (P.3); x (4) Fotokopi Kutipan Anama anak Para PSipil Kabupaten &dan telah dicocg(5) FotokopiPemohonKecamatan 5meterai cuk(P5);(6) Fotokopi atas nameterai cukup dan(P.6);Para Pemohon no 440/698/409.104.8/2020 yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT