Ditemukan 20445 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2019 Tanggal 20 Mei 2019 — Dr.DEWI LAXMI CAROLINE HIRANAND vs MARYANI, Dkk
809 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
809 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 267/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 3 Januari 2019;.
Putus : 22-04-2015 — Upload : 30-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2015 Tanggal 22 April 2015 — YEFER MAXIMIDEL LAITABUN
104 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pencairan Dana (SP2D), Dana BantuanLangsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau SelatanKabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 telahditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafudi BRI Unit Naikoten Nomor 249001 029980534 dan Bank BNI KC KupangNomor 130410222; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang: Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009; Nomor 267
Pencairan Dana (SP2D), Dana BantuanLangsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau SelatanKabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 telahditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafudi BRI Unit Naikoten Nomor 249001029980534 dan Bank BNI KC KupangNomor 130410222;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang: Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009; Nomor 267
danpenanggungjawab operasional kegiatan (PUOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 Kabupaten Kupang;5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati KupangNomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentang penetapanpejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM)program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan diKabupaten Kupang;6. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati KupangNomor 267
operasional kegiatan (PUOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 Kabupaten Kupang;5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan BupatiKupang Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentangpenetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsungmasyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiriperdesaan di Kabupaten Kupang;6. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan BupatiKupang Nomor 267
Register : 06-10-2009 — Putus : 28-10-2009 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 1096/Pdt.G/2009/PA.Po Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat x Tergugat
8 — 0
8 — 0
Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
Register : 20-06-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1403/Pdt.G/2012/PA.Bjn Tanggal 6 Nopember 2012 — PENGGUGAT
TERGUGAT
8 — 1
8 — 1
Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
Register : 18-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 567/Pdt.P/2018/PN Cbi Tanggal 3 Januari 2019 — Pemohon:
ERIK
37 — 10
ERIK
37 — 10
Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3552 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2856 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. SUMBER URIP SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 06-03-2009 — Putus : 24-04-2009 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 680/Pdt.G/2009/PA.Clp Tanggal 24 April 2009 — pemohon termohon
13 — 0
13 — 0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober1997, dengan Akta Nikah Nomor: 267/34/X/1997 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:MK.20/K.17/PW.01/53/2002, tertanggal 26 Agustus 2002); 2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Pera wan; 220 eo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.
Register : 27-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 355/Pid.B/2013/PN.Pdg Tanggal 21 Agustus 2013 — KALVIN HUTAGALUNG PGL KALVIN ; MUHAMMAD ZIKRI PGL RIKI ALS RIKO BALANG
34 — 2
34 — 2
10 MEI 2013 ;2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 01 MEI 2013 No.B965/ N.3.10/Epo.1/05/ 2013 sejak tanggal 11 MEI 2013 s/d tanggal 17 JUNI 2013 ;3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 JUNI 2013 No.Print2188/ N.3.10/ Ep.1/ 06/2013 sejak tanggal 18 JUNI 2013 s/d tanggal 26 JULI 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Juli 2013 No.357/ Pen.Pid/ 2013/PN.PDG sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 JULI 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23072013No.267
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/PID/2010 Jaksa pada Kejari; Paulus Hutapea
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum yaitumenyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya sepertitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selurunnya dengan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No.267
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
161 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
Putus : 18-05-2009 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250K/PDTSUS/2009 Tanggal 18 Mei 2009 — PT. BUMIGAS ENERGI ; BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ; MAJELIS ARBITRASE PERKARA NO. 271/XI/ARB-BANI/2007
480 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Membebankan biaya perkara kepada Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi ;Atau :Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (asasex aequo et bono) ;Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel.tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :1. Menolak eksepsi Termohon dan Termohon II tentang kompetensi absoluttersebut ;2.
No. 250 K/Pdt.Sus/2009Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandiucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 15 Januari 2009 kemudianterhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2009, diajukan permohonan banding secaralisan pada tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari AktePermohonan Kasasi/Banding No. 267/PDT.P/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut
No. 250 K/Pdt.Sus/2009UndangUndang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pemohon Banding : PT BUMIGASENERGI tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 ;Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung
Putus : 22-01-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 2362/PID.SUS/2013/PN.TNG Tanggal 22 Januari 2014 — BOMINATHAN SANTHA KUMAR
48 — 8
48 — 8
BOMINATHAN SANTHAKUMAR tanggal 01 September 20131 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcard IndiaNo. 9710594379SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DANBARANG BUKTIANTARA LAIN :Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian : 13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar 1 (satu) lembar pecahan 5 dollar 2 (dua) lembar pecahan 1 dollarUang tunai sejumlah Rp. 5.000; dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000;Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan 500
BOMINATHAN SANTHA KUMARtanggal 01 September 2013; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcard IndiaNo. 9710594379; 1 (satu) buah asli Passport Negara India Nomor K9946874 an.BOMINATHAN SANTHA KUMAR Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian 13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar; 1 (satu) lembar pecahan 5 dollar; 2 (dua) lembar pecahan 1 dollar; Uang tunai sejumlah Rp. 5.000 dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000; Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian : 2
BOMINATHAN SANTHAKUMAR tanggal 01 September 2013;1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 warna hitam berikut simcardIndia No. 9710594379;SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;Dan barang bukti antara lain :Uang tunai sejumlah 267 dollar dengan rincian :13 (tiga belas) lembar pecahan 20 dollar;1 (satu) lembar pecahan 5 dollar; 2 (dua) lembar pecahan 1 dollar;Uang tunai sejumlah Rp. 5.000 dengan rincian :1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000;Uang tunai sejumlah 1680 Rupee dengan rincian :2 (dua) lembar pecahan
Register : 04-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 35/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
202 — 153
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
202 — 153
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:267/PDT/1991/PTMdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. PutusanMahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 15 Desember2016 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas sebahagianbidang tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Ukur Nomor:01/Pasar Pangururan/2016, tanggal 28 06 2016, luas: 283 M2Halaman 9.
Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor : 201/Pdt/2001/PT.Mdn, Atas putusan tersebutTergugat Il Intervensi sebagai Tergugat dan Tergugat II KartiniSitanggang sebagai Pemenang Lelang atas tanah dan rumah dalamperkara Nomor : 63/Pdt.G/1990/PNTrt jo Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 267/Pdt/1991/PTMdn jo Putusan Mahkamah AgungNomor : 620/K/Pdt/1992/MA dan perkara ini telah berkekuatan hukumtetap, lantas dilakukan eksekusi tetapi Penggugat II Intervensi dan KartiniHalaman 33.
;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 267/Pdt/1991/PT.MDN., Tanggal 16 September1991.;Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1992, Tanggal 30 Oktober1996.;Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN, Tanggal1108 1980, oleh COSTAN SITANGGANG kepadaSENTI Br. SIGALINGGING, yang diketahui danditandatangani ALBERT SITANGGANG, saksisaksi (M.AJendi Naibaho dan Leb. A. Norita Naibaho) danmengetahui Kepala Kampung Pasar Pangururan (A.TandiNaibaho).
Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor 267/Pdt/1991/PTMDN tanggal 16 September 1991 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 620/K/Pdt/1992 tanggal 30 Oktober1996 (Vide Bukti P12, P13, dan P14);. Bahwa Senti Sigalingging (Penggugat) dinyatakan sebagai satu satunya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksuddalam Akta Nomor : 242/Akta/1981 tertanggal 19 Januari 1981berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor31/Pdt.G/2000/PN.TRT tanggal 18 Desember 2000 jo.
Trt tanggal 6 Mei 1991 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pdt/1991/PTMDN tanggal 16Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 35/G/2020/PTUN.MDNSeptember 1991 jo.
Register : 21-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Bjb Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
42 — 27
42 — 27
Nanang Kusnariadi yakni Nanang Kusnariadi bin Warno Adi dan ArifSulistiani binti Rifai Atmo Dihardjo telah menikah pada tanggal 02 Agustus2005 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon,Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :267/2/VIII/2005 tanggal 03 Agustus 2005;3.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nanang Kuasnariadi dan ArifSulistiani dengan nomor : 267/2/VIII/2005, tertanggal 03 Agustus 2005,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon,Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.BjbKabupaten Mojokerto, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dantelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2o.
Putus : 29-01-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 PK/Pdt/2014 Tanggal 29 Januari 2015 — BUDIMAN TANTRA
VS
PT. PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET (PERSERO), DKK
127 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elas, Odah, Aan (P21);e Kikitir (C) Nomor 859 Persil Nomor 302 IV atas name Pelepas HakHandi bin Reman (P22):e Kikitir (C) Nomor 860 Persil Nomor 301.D.45 atas nama Pelepas HakUsman Effendi (P23);e Kikitir (C) Nomor 2345 Persil Nomor 267 atas nama Pelepas HakSonah binti Ujan (P24); Kikitir (C) Nomor 2344 Persil Nomor 349 IV ales nama Pelepas HakNadi bin Jahayan (P25);e Kikitir (C) Nomor 2346 Persil Nomor 267 IV atas nama Pelepas HakEnoh bin Maat (P26);e Kikitir (C) Nomor 463 Persil Nomor 299 atas
Register : 05-01-2022 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PA Lolak Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Llk Tanggal 12 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
20 — 17
20 — 17
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dumoga,Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 267/03/PW.01/XI/1992 tertanggal03 November 1992 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode P.6;7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala SekolahDasar Negeri 1 Ibolian, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten BolaangHalaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.LIkMongondow, tertanggal 26 Juni 2017 yang cocok dengan aslinya danbermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.7.8.Saksi:9.
tahunatau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagaipersona standi in judicio memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihakyang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumoga,Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 267
Register : 09-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 14-08-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Tanggal 15 Maret 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
7 — 6
7 — 6
berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang Nomor: 0850/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (KutipanAkta Nikah Nomor : 267
selaku pihak yang hadir agar rukun kembali denganTermohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil,sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidakpernah hadir di persidangan;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor: 267