Ditemukan 17968 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2015/PTUN-TPI Tanggal 13 Juli 2015 — PT. MANGGALA WAHANA ENERGITAMA, MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. PT. SOLOMON GLOBAL ASIA
174 — 66
174 — 66
Solomon GlobalAsia;10 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Bagian Kedua, Obyek Pendaftaran Tanah Pasal 9:(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :Ccda bidangbidang tanah yang dipunyaidengan hak milik, hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai;b tanah hak pengelolaan;tanah wakaf;hak milik atas satuan rumah susun;hak tanggungan;tanah Negara.(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannyadilakukan
dibuktikandengan :I penetapan pemberian hak dari Pejabat yangberwenang memberikan hak yang bersangkutanmenurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2 asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebutoleh pemegang hak milik kepada penerima hak yangbersangkutan apabila mengenai hak guna bangunandan hak pakai atas tanah hak milik;a hak pengelolaan dibuktikan denganpenetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;b tanah wakaf
atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai halhalyang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk :a pembukuan hak atas tanah yangbersangkutan dalam buku tanah;apengakuan hak atas tanah;b pemberian hak atas tanah.Paragraf 3 Pembukuan HakPasal 29(1)Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
dalamnya,ataupetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, atauakta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauakta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Register : 01-04-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 68/Pdt.P/2014/PA.Kdl Tanggal 24 April 2014 — Pemohon 1 dan pemohon 2
13 — 1
13 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 21-04-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 75/Pdt.P/2014/PA.Kdl Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
14 — 1
14 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Putus : 28-09-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 K/Pid/2009 Tanggal 28 September 2009 —
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan denganSurat bukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985,di mana Bahar selaku Anggota Kaum Pemohon Kasasi/Terdakwa, ikutmembubuhkan cap jempol di atas surat dimaksud, makaterbukti,benar Bahar adalah sekaum dan setali darah dengan PemohonKasasi/Terdakwa, dan juga terbukti benar isi Ranji Asli dimaksudyang mencantumkan nama Bahar di dalamnya ;5.
Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan dengan SuratBukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985, dimana Bahar selaku anggota kaum Terdakwa, ikut membubuhkan capjempol di atas surat dimaksud terbukti benar Bahar adalah sekaum dansetali darah dengan Terdakwa Hafni, tetapi Bahar diangkat oleh kaumlain, Lingkuang Papan Dt.
Putus : 17-09-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 248 / Pid.B / 2013 / PN-BJ Tanggal 17 September 2013 — MUHAMMAD RAHMADANI ALS. DANI
78 — 6
78 — 6
Wakaf No.28 A Kel. BinjaiKec. Binjai Kota, Kota BinjaiAgama : IslamPekerjaan : Jaga Parkir di Pajak BawahPendidikan : SMPTerdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.POL:SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejaktanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013.
Register : 23-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
62 — 4
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
62 — 4
Wakaf f. Zakat g.
Buramin (ayah Tergugat Ill) dimana tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut telahdisertifikatkan nomor 35 tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinan;b) Waris;c) Wasiat;d) Hibah;e) Wakaf
Register : 26-05-2010 — Putus : 26-10-2010 — Upload : 21-06-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 715 / Pdt.G / 2010 / PA.Plg Tanggal 26 Oktober 2010 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
44 — 13
44 — 13
setidaktidaknya didudukkan sebagai TurutTergugat, termasuk jika anak angkat itu belum dewasa, oleh karena subyek gugatantidak lengkap berakibat gugatan ini menjadi tidak sempurna;Menimbang, bahwa dalam gugatan ini gugatan pokoknya adalah gugatan warismal waris, tetapi didalamnya berupa gabungan gugatan waris mal waris dengan gugatanhibah wasiat, perhatikan Posita 8 (delapan), 9 (sembilan) dan petitum 5 (lima), 9(sembilan), dan 11 (sebelas), bahkan bergabung pula dengan perkara permohonanpengesahan wakaf
sebagaimana tersebut dalam posita 10 angka 5 dan petitum 12 (duabelas);Menimbang, bahwa perkara waris mal waris dengan perkara hibah wasiat danpermohonan pengesahan wakaf tersebut masingmsing berbeda baik subyek maupunHal. 15 dari 18 hal.
Putus : 11-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3074 K/Pdt/2015 Tanggal 11 Februari 2016 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Qq PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA Qq MENTERI DALAM NEGERI Qq GUBERNUR
ACEH Qq BUPATI ACEH TENGAH, DKK
VS
MAHMUD, S.P.di, DKK
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :1.Penggugat yaitu Mahmud, S.P di yang menyatakan adalah pemilik sahdan tanah kebun seluas 5.110 m berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor100 atas nama Usman Aman Kasum sebagaimana disebutkan di dalamposita poin 1.1 adalah tidak jelas dan patut diragukan sebagai pemiliktanah yang sah, patut diragukan mengenai bentuk kepemilikan yang sahterhadap tanah tersebut, apakah diperoleh berdasarkan warisan, jual beli,hibah maupun wakaf
Putusan Nomor 3074 K/Pdt/2015ketentuan di dalam hukum perdata, peralihan hak atas tanah hanya dapatdilakukan di dalam Akta jualbeli, pemberian hakhak tertentu baik hakpakai, dan hak gadai, warisan, wakaf dan hibah. Maka oleh karena itu,diminta bagi Penggugat IV memperjelas bukti kepemilikan terhadap tanahtersebut, jika tidak dapat dibuktikan artinya Penggugat IV tidak berkualitasdan bukan sebagai pihak yang seharusnya melakukan gugatan atas dasarobjek tanah tersebut.3.
Register : 11-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
12 — 3
12 — 3
alih pendapat Ahlihukum Islam yang tercantum : Dalam Kitab Ushulul Figh karya Abdul Wahab Khollaf halaman 930 yang berbunyiArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap adanyahubungan suami isteri, selama tidak ada buktibukti yang membuktikanlain (putusnya nikah): Dalam Kitab Panatut Tholibin Juz TV halaman 300 yang berbunyi :( ) ( )Artinya : Seseorang dapat menjadi saksi tentang: (Nasab, pembebbasan budak,wakaf
Register : 06-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Sit Tanggal 26 Oktober 2017 — - ASMIYATI
- SAMIN
54 — 6
54 — 6
Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 27-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 11_Pdt.G_2017_PA Lbj Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon vs Termohon
57 — 31
57 — 31
Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 09-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 05-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat
Tergugat
22 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 27-01-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN WATANSOPENG Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN. Wsp Tanggal 30 Mei 2011 — H. ABDUL RAHIM Bin LAUPE Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumiharjo lorong 1 No. 25/33, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang, Kota Makassar ;
Dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RASYID, SH, dan HASSE TANGSI, SH, Advokat/Pengacara dari kantor Law Office Abdul Rasyid, SH & Rekan yang beralamat BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/05/HK.02.Pdt/Surat Kuasa/V/2011/ PN. Wsp tanggal 02 Desember 2010 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N
I. Hj. RAMBEGA Binti Laupe Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
II. Hj. NURE / H. SOLO Bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh J. AKBAR R, SH Advokat /Pengacara pada LBH Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 22 Kota MAKASSAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/02/HK.02.Pdt/S.Kuasa /II/2011/PN. Wsp tanggal 24 Februari 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
108 — 23
108 — 23
kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN BATANG Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Btg Tanggal 28 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Turisina
131 — 26
Anita Turisina
131 — 26
Kabnupaten Batang, Telah meninggal dunia pada tanggal 04November 2005, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Sawangan,Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;Bahwa kematian Aminuddin oleh Pemohon selaku anaknya belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belumpernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, maka untukmencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negri Batang;Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon:
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
19 — 1
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
19 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 21-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 243/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 25 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
22 — 13
22 — 13
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalamUndangundang ini .par2.tab Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yangdiperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang kemudiandiperbaharui dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama (kompetensi Absolute) yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 26-11-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 533/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 17 Desember 2013 — Penggugat
Tergugat
21 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 206/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
17 — 3
17 — 3
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............ essere ) danSaksi ID (.....eeeeeeeseeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
22 — 4
No 370/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku