DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

Terdakwa YUSRAN Als TYUS bin ADUL besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar atau memperhatikan keterangan SaksiSaksi, pendapat Ahli,Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa YUSRAN alias TYUS bin ADULterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

berikut :DAKWAAN :PERTAMABahwa Terdakwa YUSRAN alias YUS bin ADUL pada hari Kamis tanggal 12 Mei2016 sekitar pukul .17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanMei tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Pakuan Timur RT 004/RW 002 Kec.Telaga Langsat Kab Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa Terdakwa YUSRAN alias YUS bin ADUL pada hari Kamis tanggal 12 Mei2016 sekitar pukul .17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanMei tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Pakuan Timur RT 004/RW 002 Kec.Telaga Langsat Kab Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Apt binti BACHRUN (alm) (dibacakan) yangpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalam jabatantersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaransemua obat dan perbekalan kesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotikapada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab.Hulu Sungai

Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal dakwaan alternatifpertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDARyang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari dakwaan alternatifpertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka

ke gunung putri ditempat yang telah ditunjukan saksidiajak keatas oleh Terdakwa kemudian saksi menyerahan ganja sebanyak 1 (satu)paket ke Terdakwa Periadi untuk diserahkan sdr.JONI sejumlah Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah).Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, ternyata Terdakwa : Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan daun ganja kering tersebut adalahtanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter ataupun bukansebagai penyalur resmi maupun pedagang besar farmasi

pemerintah yang dapat15.melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebihdahulu.Menimbang bahwa pola penyaluran tersebut adalah: Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:e pabrik obat tertentu;e pedagang besar farmasi tertentu.

Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan kepada:e eksportir;e pedagang besar farmasi tertentu;e apotik;e Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;e rumah sakit;e lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan kepada:e pedagang besar farmasi tertentu lainnya apotik;e sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;e rumah sakit;e lembaga ilmu pengetahuan; Dane eksportir Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentue rumah sakit pemerintah;e puskesmas; dane balai pengobatan pemerintah tertentu.Menimbang bahwa apabila penyaluran tersebut menyimpang dari pola yangdiatur tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dalamundangundangnarkotika.Menimbang

maupun perantara pedagang farmasi dalampenyaluran maupun penyediaan dan penyimpanan narkotika golongan I dalambentuk tanaman berupa ganja kering.Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhiMenimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dari Pasal Dakwaanalternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Terdakwa PERIADI Alias BLACK Bin UUS DARUSMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 111

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BIN MUHAMMAD UPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BIN MUHAMMAD UPEbersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan di ancampidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat(1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

Penajam Paser Utara atau setidaktidaknya pada suatu. tempat tertentu yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi' ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara danperbuatan antara lain sebagai berikut:Hal. 5 dari 24 HalPutusan No. 262/PID.Sus/2018/PN.TGTBerawal pada

Setiap orang;2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;3. yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi:Hal. 17 dari 24 HalPutusan No. 262/PID.Sus/2018/PN.TGTMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalahmembuat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain (KamusBesar Bahasa Indonesia, 1990 : 216);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

SUTRISNOsebanyak 2 (dua) butir Dan 88 (delapan puluh delapan) butir sudahterdakwa konsumsi sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi,dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar; 2.

Menyatakan terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah melakukan tindak pidana Tanpahak mengedarkan obat keras (sediaan farmasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UUNo.36/2009 surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;3. Membayar denda Rp.500.000, (lima ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;4.

Lemahputro, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo atau setidaktidaknyaapda tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu (tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang

Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 91) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar) dengan caracara sebagai berikut :Awalnya terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 19.00 wibbertemu sdr Sony

baikdalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun terdakwa, penangkapanterhadap terdakwa dilakukan karena terdakwa kedapatan membawa pil jenis double L dalam sakucelana bagian belakang yang diperoleh dari membeli pada sdr Soni dan menurut keteranganterdakwa bahwa pil itu akan dijual lagi kepada sesama pengamen, oleh karena itu Majelisberpendapat unsur sengaja mengedarkan telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa apa yang dimaksud sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memilikiijin edar;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADISANJAYA bin YUSUF dengan pidana penjara selama : 1 (satu)tahun dan denda Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.

bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwaSebagai berikut :KESATUBahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

memproduksi atau Mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diaturdalam pasal 197 Yo. 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan danselanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa BUDI LISTYONO bin SUMADI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESEHATAN,yakni Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi

(2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan, Maka Majelis hakim akan memilih salah satu daridakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanKesatu Penuntut Umum yakni pasal 197 Yo pasal 106 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsure dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarini, Majelis Hakim memperhatikan dari keterangan saksi saksi yaitu saksi M. ArifNugroho dan Dra.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

   dipersidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwaPenuntut Umum dengan surat dakwaan yang diSusun secarasubsidairitas sebagai berikut :PERTAMA: Bahwa terdakwa YAHYA Bin AHMADI, pada hari Minggu tanggal 13Mei 2018 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk DusunGebang Desa Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, atausetidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

   Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI bersalah melakukantindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau/alat kesehatann yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanaPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA Bin AHMADIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan;3.

   Memproduksi atau mengedarkan~ sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar" telah terpenuhipula ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalamdakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi danMajelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orangyang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum tersebut, maka terdakwa, harus dinyatakan

   Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAHYA Bin AHMADI, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah);3.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.