Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H., M.AP, M.H Bin Alm GT. MUHAMMAD FARID
153 — 77
  • DARYATI, tanggal 3 April 2014;

    m. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;

    n. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura

    --[endif]-->32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota;

    - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. MARYANINGSIH, SH.

    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelhalaman 14 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura
    HasilPerhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., besertadengan lampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;O. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran
    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (Satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Rodithafull day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;o. 1 (Satu) lIembar Surat Perintah Pembayaran
    PerhitunganPerolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta denganlampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Aqg;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN Bla
Tanggal 6 September 2016 — SUDJAN BIN RAJI.
66 — 10
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — Dr. DIPO ALAM, SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA 2009-2014, SEKRETARIAT KABINET VS ELMAN SARAGIH, selaku PIMPINAN REDAKSI METRO TV, DK
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
98 — 29
  • untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-10-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Januari 2014 — BAYU SAPUTRA BIN TAHADI
112 — 76
  • TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pwt
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
  • Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Son
Tanggal 21 Agustus 2014 — Perdata RIZKI EDI melawan SITTI RAHMAWATI HS, dkk
92 — 34
  • Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 173/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 55
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Y I M I melawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
54 — 29
  • Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 27 April 2016 — DAMARDJATI UTOMO melawan EMILIA SINATRA Dkk
69 — 11
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
114 — 34
  • kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2012 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 53/G/2012/PHI Mdn
Tanggal 26 Nopember 2012 — - RIZKY HARAHAP (PENGGUGAT) - PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN (TERGUGAT)
125 — 21
  • Bahwa, pada tanggal 08 Juli 2011 Penggugat kembali mendapatkan sebuahsurat, dengan perihal Surat Peringatan Kedua (SP Il) dari Tergugatberdasarkan Surat Peringatan nomor ADM/MNASP/021N11/11, yang manaalasan pemberian Surat Peringatan tersebut adalah : "Salah melakukanpengecekan kecepatan pompa sehingga memperhitungkan perkiraanselesai pemompaan pada jam 15.30, pengecekan pada jam 15.10 minyaksudah lebih dari partai 2200 MT.";6.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN SUBANG Nomor 13/PID.SUS/2014/PN_SBG
Tanggal 13 Maret 2014 — MUHAMAD HARISZQON SUDRAJAT
90 — 5
  • karena perkaranarkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, saksi berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa saksi berhasil mengedarkan ganja tersebut sehingga Wahyu(DPO) mempercayai saksi dan Wahyu (DPO) bertanya apakah saksisanggup untuk mengedarkan ganja dalam paket besar;Bahwa saksi menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dan kemudianWahyu (DPO) meminta agar saksi mencari tempat untuk menyimpanganja dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — VIVA HANDAYANI vs Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO, Dkk
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu sepatutnya TuanHardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalamgugatan, maka dengan tidak ditariknya yang bersangkutan tersebut, makagugatan dianggap kurang pihak;2. Bahwaternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangiandan Tuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 38
  • Tergugat Ill, dipanggil Edi, lakilaki, lahir di Kisaran pada tanggal12 April 1967, 49 (empat puluh Sembilan) tahun, Islam, wiraswasta,(dulu) beralamat di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, KabupatenAsahan, (terakhir) berdomisili di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Asahan (Kantor DPC Partai PERINDO KabupatenAsahan);8.4.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 15-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.LA MIRI, A.Md.
2.TRI MURNI
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Labone
225 — 95
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak Iain,dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MUARO
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN MUARO Nomor 67/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 1 Agustus 2012 —
42 — 3
  • Doni mengatakan kepadasaksi bahwa minyak solar yang dibawanya tersebut adalahtidak ada surat ijinnya;Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengangkut minyaksolar tersebut haruslah surat ijinnya, apabila dalam partaikecil maksimal 60 liter dan terlebih dahulu harus punyasurat ijin yang dikeluarkan oleh kopperindag kabupatenSijunjung, sedangkan apabila mengangkutnya dalamjumlah partai besar maka haruslah diserta dengan DO(Delivery Order) dari PT Pertamina;Bahwa sepengetahuan saksi minyak solar yang dibawa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;17.