Ditemukan 11433 data
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
126 — 36
Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
75 — 16
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
257 — 222
YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
199 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
Terbanding/Tergugat I : NOVI KUSUMA YULIADI
Terbanding/Tergugat II : SRI SUNDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : SOEGIANTO, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Kudus
87 — 86
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantum dalam bukunyaM.
Arif Nur Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.BUDIONO alias BUDI Bin SUWATNO
2.MISWANTO als WANTO Bin alm SANWIREJA
62 — 12
15.000.000, yang diberikan kepada MISWANTOdan menitipkan kendaran yaitu Uang miliknya peribadi;Bahwa 1 ( satu ) Unit Kendaran Merk Mitsubhisi, Type T 120SSNo.Pol : Z 8780WK, Warna hitam meurut pengakuan MISWANTOmilik orang tua temanya yang saat itu bersamanya;Bahwa benar tidak ada buti kuitansi / surat lainya saat menitipkan danmemberikan uang tersebut, saat itu percaya sajka kerena dirinyasamasama dagang buah karena saat itu MISWANTO bilang untukModal kulakan Buah pisang dan dirinya dapet orderan partai
MUH. ASWAD LAEMBO, SE
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
204 — 90
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana..
145 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1794 K/Pdt/2017 Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; lsi dan tanda tangan diakui;24.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangkan jelasmenunjukkan bahwa email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI telahmemenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti suratyang sah menurut ketentuan Undang Undang ITE dan ketentuan Pasal1875 KUHPerdata
118 — 55
melalui Bank ke rekening atas nama Istri Terdakwa,baru selanjutnmya perjanjian kerjasama ditandatangani ; Bahwa untuk jasa sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen)semuanya sudah disetorkan kepada saksi Januar ;e Bahwa selain Uang Pak Januar sekitar lebih kurang Rp.1.450.000.000,(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah),juga diperhitungkan Pak Januar mengambil bahanbahanbangunan ditoko Terdakwa untuk proyekproyeknya ;e Bahwa Pak Januar sering membeli bahanbahan bangunankepada toko Terdakwa dalam partai
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 6
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana ;Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor888/354/V1.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs.Gatot Suparno, S.H., M.H. haruslah di batalkan, karena tidak terdapatnyaunsurunsur
46 — 7
bersama saksi ;Bahwa yang ikut ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bireuen pada saatdilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah di DesaPante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah saksi ;Bahwa Kronologis penangkapan saksi dan Terdakwa dari awal sampaiakhir berawal pada hari Minggu 09 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WI,saksi dan Terdakwa pulang dari deklarasi kompanye Balon Khalili dan Tgk.Yusri dari Partai
MOCH. SAMSUL
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYULEGI, KECAMATAN DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019
147 — 151
Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat danditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yangmeliputi : 1) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha ESa;2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, dan BhinekaTunggal Ika;3) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 4) Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik ataubersedia mengundurkan diri dari kepengurusan PartaiPolitik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;5) Dalam hal Bakal Calon Kepala
132 — 28
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya tersebut halaman 133134,tentang pihak yang ditarik dalam perlawanan (partai verzet) ataspenetapan eksekusi grose akta, menyebutkan: Kalau perlanananditujukan terhadap penetapan eksekusi grose akta berdasarkanketentuan pasal 224 HIR, berlaku sepenuhnya azas yang ditentukanPasal 379 Rv. Yang ditarik sebagai pihak Terlawan hanya orang yangterlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibat langsung dalampenetapan eksekusi grose akta ialah Pemohon Eksekusi.
79 — 9
NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undangan12musyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.
35 — 7
kepadaMajelis Hakim bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P34 adalah syah danmempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Nilai kekuatan dan batas minimalpembuktian mengenai hal ini diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBG dengan penjelasan sebagai berikut; Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian pada akta bawah tanganmelekat kekuatan pembuktian harus terpenuhinya lebih dahulu syarat formil danmateril yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
MARZUKI
Tergugat:
KEPALA DESA BELANTING KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
234 — 124
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai