Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
  • Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
  • Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
265 — 80
  • SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
Pengadilan PN KUDUS
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.Plw/2016/PN.Kds
Tanggal 23 Juni 2016 —
30 — 5
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
286 — 70
  • /XI/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN RI terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Gubernur Sumatera Utara tidak pernahmemanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Nurdin Lubis)dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Baharudin Siagian)maupun anggota TAPD yang lain, yang memerintahkan agar membantuusulan proposal hibah dan bansos yang diajukan / berasal dari partai(Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dan temanteman Saudara dalamproses penyusunan APABD TA 2012 TA 2013 bahkan proposalproposal dari partai tersangka (PKS) dan banyak yang tidak lolosverifikasi dari SKPD
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal Dalam KepengurusanSurat Keterangan Domisili20Hal 210 dari 380Put.
    No. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadapNota
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Desember 2015 — MOH. ILHAM MOPANGGA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
90 — 25
  • tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/P/FP/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Nopember 2015 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
78 — 36
  • Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
  • atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata Tanah
Register : 30-04-2014 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.AM.
Tanggal 11 April 2013 — 1. Nama Lengkap BANGSIN, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. Nama Lengkap DALINA, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HELMI SUANDA, SH., dan ENDIZAL, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat HELMI SUANDA, SH DAN REKAN yang berkedudukan di Jl. Serayu RT. 10 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor : 41/SK/Pdt/2012/PN.AM tertanggal 04 September 2012 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. Nama Lengkap RASIDIN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Nama Lengkap ISKAN ZAHIRIN, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
249 — 41
  • Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PN SELONG Perdata Waris
Register : 28-10-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 89/PDT.G/2010/PN.SEL
Tanggal 5 Mei 2011 — - LALU MURLI, DKK MELAWAN - MAMIQ KUSNAWATI, DKK DAN
113 — 56
  • Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 65/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
222 — 104
  • dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E. binSUTIKNO
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan Susunan MajelisPendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah MuhammadiyahJawa TengahUang sebesar Rp60.000.000,00
    Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNANMAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH;Uang sebesar Rp60.000.000,00
    Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang PengesahanPengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasioal JawaTengah Periode 20052010 Beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP / 11.0 / D / 2007tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan SusunanMajelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan WilayahMuhammadiyah Jawa Tengah;Uang sebesar Rp60.000.000,00
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
496 — 280
  • antara lain :1) Saksi mengalami fitnah dimana banyak orang terutama wargaDKI Jakarta menganggap saksi menista agama.2) Saksi juga merasa terancam karena sampai ada seseorangyang ingin membunuh saksi dengan imbalan uang sejumlah 1Milyar karena saksiahli telah menistakan agama.3) Saksi merasa Jakarta dan seluruh warga Jakarta menjaditerancam dan mengalami terror atas demonstrasi tanggal 04November 2016.4) Dalam hal pencalonan saksi sebagai Gubernur DKI Jakartadalam pilkada tahun 2017 adalah salah satu partai
    Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi pernah melihat postingan Buni Yani ; bahwa saksi ini sebagai pelapor untuk kasus Ahok ; Bahwa saksi yang melaporkan ini, pelaporan yang pertama sebelumnyakasus ini kami saksi juga sebagai Advokat sudah melaporkan kejadianrekaman di Partai Nasdem pertanggal 21 September 2016 kita ada buktinyadiBawaslu saya sebagai Nasehat Hukum dari pada pelapor Gustiar itu sayadapatkan , kemudian pada tanggal seminggu sebelum
    kerjaannya udahpenyakitnya Ahok untuk menyerang Al Maidah jadi bukan hal yang barusekali ;Bahwasaksi melaporkan ke Bawaslu , saksi dapat dari Jamaah saksi kasihke Bawaslu , yang memang sudah di ambil yang intinya saja yang utuhnyakita punya dari Pemprov DKI kita ambil kita laporkan ke Bawaslu kemudianpotongan inti dari pada penghinaan Agama itu kita berikan sebagai bukti ;Bahwa saksi melaporkan kasus video ke Bawaslu itu pertanggal 25 Oktoberkalau September itu laporan yang pertama ketika Ahok di Partai
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama
Register : 02-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 2276/Pdt.G/2020/PA.Clp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 24
  • Sedangkan corak gugatancontentiosa, memiliki ciri bersifat partai dan petitum serta putusannyabersifat condemnatoir yakni permintaan dalam Petitum gugat agartergugat dihukum (M.Yahya Harahap, 2009;190192)Setelah pengadilan agama memeriksa perkara baik yang bersifatvolunter maupun contentiosa sejak berlakunya Undang undang notahun 1989 terdapat 2 macam produk, yakni putusan dan penetapan,Putusan juga disebut vonis (bahasa belanda) atau al qadau (bahasaarab), yang berarti produk pengadilan Agama karena
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama
Register : 13-04-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Pdlg
Tanggal 11 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 3
  • angka (3)Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.PdlgKompilasi Hukum Islam menerangkan suami wajib memberpendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa;" Bahwa untuk menjadi Anggota DPRD xxxxxxxxxXXXXXXXXXX dan DPRD Xxxxxxxx XXxXxxx, tidak mungkin hanyaberpatokan pada kontribusi tergugat saja, selain faktorfaktorpendukung lainnya seperti faktor nasib sudah ditentukan yang MahaKuasa, faktor dari Partai