Ditemukan 17793 data
11 — 0
Foto kopi buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMasaran, Kabupaten Sragen Nomor : xxxx/II/1984 tanggal 24 Maret 1984 (buktiBahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon menyatakantidak keberatan ; Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat keterangansedang dalam proses digugut cerai talak oleh pihak suami Termohon tertanggal 15Halaman 4 dari 11Maret 2011 dan diketahui oleh kepala sekolah SDN Gabugan 3 dan UPT DinasPendidikan Kecamatan Tanon (1.1
27 — 5
Bahwa Terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabushabutersebut tidak ada izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan UndangUndangyang berlaku ;Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : 213 F/VI/2013/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si.
SAEFAH
27 — 4
Keluarga Nomor3212110306091988 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Indramayu tanggal 15 Januari 2013, atas nama Kepala KeluargaHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pat.P/2018/PN IdmSihab bin Nawawi, yang tercatat atas nama Saefah lahir pada tanggal 21Oktober 1990, yang diberi tanda Bukti P6;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 421.2/030SD dari SD Negeri Segeran , Dinas Pendidikan UPT Pendidikan KecamatanJuntinyuat tanggal 14 Maret 2018, yang menerangkan
17 — 7
Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5, Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor:498/PKMMU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari kepala UPT PuskesmasMoyo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata
1.SLAMET BUDIANTO
2.ANGGIA OKTAVIANI INDRIAWAN, S.H.
74 — 48
tersebuthalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Birdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Martinus
35 — 14
Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2020/PN TjsMenimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
27 — 0
oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.1) ; 2 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 15425/TP/2005, tanggal 30Agustus 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.2) ; 3 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PagentanKabupaten Banjarnegara Nomor : Kk.11.04.10/PW.01/235/X/2012, tanggal 07Nopember 2012, (Bukti P.3) ; 4 Surat keterangan dari UPT
10 — 0
Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Kontrak di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2008,kemudian keduanya tinggal dirumah Dinas UPT Puskesmas Wanareja I.. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat diliputikebahagiaan, rukun dan damai, bahkan dari perkawinan tersebut sudahberhubungan suami isteri (bada dhukul) dikaruniai seorang anak bernamaanak lahir di Cilacap, 14 Juli 2011..
Ai Nurhasanah
17 — 10
dalam register yang berjalan dan berlaku sertaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Padt.P/2021/PN Cbimemberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
HASMAWATI
76 — 14
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Isnaniah
32 — 15
Pasal 59 Ayathalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Ngb(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yangmenyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpapermohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agardalam jangka waktu 30 (tiga puluh
T. HISKIA NAPITUPULU
19 — 4
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran
Terbanding/Penuntut Umum : RYAN ASPRIMAGAMA, SH
138 — 39
berusaha memperbaiki sepeda Saksi Ratu Azizahsetelah mobil tersebut berlalu Terdakwa berusaha kembali untukmemegang kemaluan Saksi Ratu Azizah tapi Saksi Ratu Azizahmelawan dengan cara mencubit tangan Terdakwa dan akhirnyadilepaskan selanjutnya Saksi Ratu Azizah pergi dengan mendorongsepedanya ke bengkel didepan polsek wahau lama tersebut; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.445/2809/PKMMW II/ TU/VIII/ 2019 atas nama Ratu Azizah Bilgis BintiAgeng Okta Mahendra yang di keluarkan oleh UPT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank DKI
Terbanding/Tergugat II : PT. Puradewata Lestari
Terbanding/Tergugat III : PT. Engineering Indonesia Karya
Terbanding/Tergugat IV : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Depok
277 — 130
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan ExcavatorTerapung Long Arm Ukuran Besar (untuk UPT ALKAL) nomor 112/077.4tertanggal 3 Pebruari 2014;Halaman 22 Putusan No.680/PDT/2021/PT DKIf. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 938/077.4 tertanggal 3 Pebruari2014;g. Berita Acara Penerimaan Barang nomor 940/077.4 tertanggal 3 Pebruari2014;h. Berita Acara Serah Terima Barang nomor 939/077.4 tertanggal 3 Pebruari2014;i.
RINGKASAN KONTRAK tertanggal 2 Desember 2014 yang ditandatanganioleh Kepala UPT ALKAL Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI jakartaselaku KPA/PPK;e.
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan PengadaanExcavator Terapung Long Arm Ukuran Besar (untuk UPT ALKAL)nomor 112/077.4 tertanggal 3 Pebruari 2014;f. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 938/077.4 tertanggal 3Pebruari 2014;g. Berita Acara Penerimaan Barang nomor 940/077.4 tertanggal 3Pebruari 2014;h. Berita Acara Serah Terima Barang nomor 939/077.4 tertanggal 3Pebruari 2014;i. Surat Jalan Nomor 02.01/SJ/EIKA/II/2014 tertanggal 3 Pebruari 2014;j.
RINGKASAN KONTRAK tertanggal 2 Desember 2014 yangditandatangani oleh Kepala UPT ALKAL Dinas Pekerjaan UmumProvinsi DKI jakarta selaku KPA/PPK;e.
Aris Komaris Nandika, Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan danPerbekalan (UPT Alkal) DPU Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat PembuatKomitmen (Tergugat IV), jangka waktu pelaksanaan pengadaan barangpaling lama 7 (tujuh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan, dancara pembayaran diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:PASAL 6CARA PEMBAYARAN(1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Excavator Terapung LongArm Ukuran Besar (Untuk UPT Alkal) Pemerintah sebesarRp28.434.588.000, (dua puluh delapan
MARWANTI
40 — 5
Lebih lanjut Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menerima permohonanpembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon beserta salinan penetapanPengadilan atas permohonan
ENI NUROCHANA
38 — 7
Lebih khusus lagiPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili..."..
28 — 3
; Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya adalahperbuatan yang salah ; = Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putin dengan beratnetto 0,1019 gram sisa hasil Labkrim, barang bukti mana telah disita secara sahmenurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.486 B/IV2014/UPT
12 — 1
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraiandengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempattinggaldan sudah tidak ada harapan untuk mempertahnakan keutuhanrumah tangga; Putusan nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Smi halaman 210.Bahwa Penggugat pada saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk diizinkan berpekara secara CumaCuma (Prodeo) berdasarkan SuratKeterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota SukabumiNo.440/1927C/UPT SLRT RR, tanggal 10 Juli 2019;Bahwa berdasarkan
WINARTO ARYA DIMAS
49 — 4
)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan 164/Pdt.P/2021/PN PkIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Djohar
25 — 14
untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakimpermohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangandengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT