Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
115 — 57
  • Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
200 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
150 — 88
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
359 — 189
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1041/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 12 Desember 2018 — AIDIL IRSAN
54 — 23
  • dengan tujuan Batubara dengan membawa narkotika yang disimpan didalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkanoleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore LineBatubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerimanarkotika yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergidengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuaan Medan dan membawaNarkotika yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depankantor Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 428/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — ISTANTO dkk lawan PT.Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Cabang Kudus dkk
127 — 51
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.17) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 36/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
127 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah;Halaman 16.
Pengadilan PN WONOSOBO
Register : 06-03-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/PDT.G/2013/PN.WNSB
Tanggal 27 Nopember 2013 —
71 — 12
  • Syarat formil (Ssebagaimana dalam ketentuan Pasal 1874KUHPerdata) terdiri dari :a) berbentuk tertulis atau tulisan ;b) dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum ;c) ditandatangani oleh para pihak ;d) mencatumkan tanggal dan tempat penandatangan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan HutangPiutang tertanggal 6 Agustus 2011 bahwa surat tersebut dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh H. YAMTO (PENGGUGAT) dan H.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor -49/Pid.B/2017/PN Mrb
Tanggal 14 Juni 2017 — -H.HARPAN IB Als HARPAN Bin IBRAHIM
84 — 5
  • ukuranluasnya tanah tersebut beserta batasbatasnya Saksi tidak tahu.Bahwa untuk penandatanganan surat tersebut tanda tangan H Kudussebagai Saksi dan H Idris ditandatangani dirumahnya masingmasing dandiketahui oleh datuk Rio dirumahnya.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Saksi Hardiansyah,S.H alias Yan bin Zainul Hakim (alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;Bahwa Saksi adalah anggota partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK CABANG SOLO
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat : Ny. TAM TAM HONGLY AL SUSANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : FABIAN HADINATA SUTANDYO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. AYNIDEWI
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : FELICE NATHANIA PUDYA
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIOANAL SURAKARTA BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR BPN
90 — 65
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :*Suatu peranjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :*"Semua pernanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
522 — 917
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 24-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 120-K/PM I-03/AD/XI/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — Kopda Syafran Hasibuan
91 — 27
  • pesertamelaksanakannya kemudian peserta ujian tersebut dibantu oleh TimTerdakwa melalui Nomor KTP peserta masingmasing lalu masuk keling ujian CPNS kemudian tim Terdakwa bekerja membuka kuncijawaban dengan memakai kode nomor KTP, sehingga peserta yangdibantu memperoleh nilai ujian yang tinggi, dan Terdakwa jugamenyampaikan ada beberapa orang yang diandalkan oleh Terdakwadalam membatu masuk PNS tersebut antara lain Saksi4 (PegawaiBKN pusat), adik kandung Menpan periode 2013 (nama tidak tahu),anggota DPR RI partai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 946/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.Helmut Erwin Stegmeyer
2.Alfredo Argimiro Medina Martinez
3.Cesar Mataix Arbona
Tergugat:
1.Alfonsus Wijanarko Suryanata
2.Septrihama Isamu Said
3.Ir. Budi Yuwono
Turut Tergugat:
1.Jose Manuel Trespalacios Lopez
2.Valent Yusuf
185 — 116
  • Akra Leuka Investment(Alli).Dalam hal ini tindakan para penggugat yang telah menarik turuttergugat Il sebagai para pihak adalah sangat keliru dan salah alamat,karena permasalahan ini adalah merupakan masalah internal antara parapenggugat dengan para pemegang sahamnya yaitu tergugat I,II,II1 danturut tergugat I, dengan demikian tindakan dari para penggugat yangmenarik turut tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini bertentangandengan Prinsip Partai Kontrak sebagaimana yang digariskan dalam padapasal
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 16-02-2015 — Putus : 17-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN MANADO Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Mnd
Tanggal 17 Juni 2016 — - RUDY JANSEN TAKALAMINGAN, DKK MELAWAN Pemerintah Republik Indonesia
75 — 6
  • Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il Kota ManadoTanggal 27 September 1999, Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIKota Manado jo Bukti P 4 berupa Lampiran Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kota Manado Tanggal 27September 1999, Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan FraksiFraksi, dimana Penggugat , Penggugat II, Penggugat IV, adalah FraksiKarya Pembangunan (FKP), sedangkan Penggugat III, dan Penggugat Vadalah anggota Fraksi Partai
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-02-2013 — Upload : 26-02-2013
Putusan PN KLATEN Nomor 159/PID.B/2012/PN.KLT
Tanggal 6 Februari 2013 — JOKO YUNANTO, SH.
45 — 9
  • ada tanggapan dariterdakwa sendiriMenimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan ( adecharge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi SRI SULASTRI28Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering datang kerumahterdakwa dengan maksud untuk merental mobil ditempat rental milikterdakwa yang menjalankan rental tersebut isteri terdakwa yang bernamaDew Sulistyawati, SE disamping itu antara saksi dengan terdakwa samasama pengurus partai
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 43/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
235 — 113
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 10-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 4-K/PM.I-01/AD/I/2019
Tanggal 17 Januari 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Jupri Sembiring
53 — 26
  • melakukan pengejaran namuntidak berhasil, kKemudian Saksi menemui isteriTerdakwa agar tidak diganggu oleh warga yangsudah mulai berdatangan.Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, ibu jari sebelah kananSaksiterkilir dan luka lecet pada pergelangan tangankanan, kemudian Saksi berobat di Klinik DokkesPolres Agara namun tidak diopname.Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksitidak mengenakan logo atribut anggota Dewan,hanya menggunakan pakaian preman dan tidakdalam kegiatan partai
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 04-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 18
  • jual dan denganuang penjualan rumah tersebut Tergugat berencana membeli tanahlagi di daerah way kandis atau daerah gunung terang yangrencananya nanti akan di bangun lagi rumah namun Penggugatmenolak semua lokasi tersebut dengan alasan lokasinya tidak strategisdan masih sepi, yang akhirnya dana penjualan tersebut di tambahuang keuntungan dari hasil pembangunan Proyek Perumahanorang tua Tergugat digunakan untuk biaya pencalonanPenggugat sebagai calon Anggota Dewan Kabupaten Pesawaran darisalah satu partai
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2018/PT MND
Tanggal 5 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
  • Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 230
  • lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai