Ditemukan 13726 data
67 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan yang lalu atausekitar bulan Oktober 2008 tanpa pemberitahuan kepada Kuasa HukumPenggugat, hal ini jelasjelas telah melecehkan kami sebagai Advokat yangresmi dan terdaftar dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) dan diakuinya keberadaannya melalui UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, (Vide Bukti P13) ;16.Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, dengan nomor surat350/SK/ADSM/2601/209//09 mengirimkan Surat Somasi Terakhirtentang Pemasangan Kabel Area Pelayanan Pamulang PTI
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut paraTergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil dalilsebagai berikut:Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2010para Tergugat mempertanyakan surat kuasa Penggugattertanggal 10 Maret 2010 di mana yang memberikan kuasaadalah Toshiake Takase dan Hideo Satake masing masingjabatan sebagai Direktur PT Hexindo Adiperkasa, Tbk, dimana Toshiake Takase dan Hideo Satake adalah berkewargaannegara Jepang dan bukan Presiden Direktur PTI
262 — 1
Terdakwa, tidak memahami dan kurang mengetahuisecara jelas proses penerimaan calon pegawai di PTI JasaMarga DKI sehingga mudah terpengaruh dalam iming imingdan janji Saksi 3 (Sdr.Suhardi) namun tujuan Terdakwasemata mata hanya ingin membantu Saksi 1 (Sertu HeriSujoko) dalam mencari pekerjaan kepada Saksi 4(Sdr.Robit Sahulata).Sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi PengadilanMiliter Tinggi Il Cq.
10 — 8
dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satuikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkanbesar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar terlebihlagi;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk lebin mendahulukan menolak kemudharatan dari padamengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untukselanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :tlaall be (le pti
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUGATAN SALAH ALAMAT :Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan pada PT.PLN(Persero) Distriousi Jakarta Raya dan Tangerang cabang Tangeranghanyalah sebuah unit Pelaksana dari PTI. PLN Persero) yangberkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru JakartaSelatan ;Bahwa oleh karena kedudukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Rayadan Tangerang adalah sebagai sebuah unit Pelaksana dari PT.PLN(Persero) maka PT.
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa FSBI DPP sebagai afiliasi Serikat Buruh Independent Harrison & GilJava Dewan Pimpinan Basis (SBI HARGIVA DPB), yang kononberkedudukan di PTI Harrison & Gil Java, baru mendaftarkankeanggotaannya di Kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi KotaSemarang pada tanggal 2 Maret 2009 ;b.
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara menyatakan batal dan tidak sah Surat KeputusanTergugat No. 1692/1609/4208/X/PHK/101999;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TergugatNo. 1692/1609/4208/X/PHK/101999 tertanggal 18 Oktober 1999;Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yangberisi :a.Mewajibkan Perusahaan PTI
45 — 16
SIRAN luas kurang lebih 1120 m2bagian dari 4.700 m2 bukti SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur,terlampir dalam keputusan Kepala Agraria Jawa Timur tanggal 20121964No. 1/AGR/89/HM/III/1964 yang batasbatasnya : Sebelah Utara :tanah milik Samijo ; Sebelah Timur Pea Vey exeeeeeeer eee ommee eee eeeereeenteneemereene Sebelah Selatan =: tanah milik Ichwan Hadi ; Sebelah Barat : TARA PTI OSS ~~~ nn nn nn nnn nnn nnnTanah tersebut jelasjelas atas nama Kandar P.
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudwikatmono (yang pada awalnya merupakantagihan dari Pemegang saham Termohon PeninjauanKembali kepada PTI. Megarimba MKaryatama) kepadaTermohon Peninjauan Kembali ;Bahwa berikut ini kronologis terjadinya pengalihanpiutang Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Sdr. Sudwikatmono adalah Pemegangsaham Pemohon Banding sebesar98,6% dan selanjutnya sebagaipribadi Sdr.
46 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor219/Pid/2017/PT SMG, tanggal 13 September 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 21 Juni 2017Nomor : 32/Pid.B/2017/PN Pti, yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehinggaberbunyi
104 — 11
(l'anah IV : 275);Juga dalil :gre Gaal s oly gai Ko Abas pti y dinne $3 8) pol cle lS os seal GayPengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkansahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yangadil. ('anatut Thalibin IV : 254).Dan dalil :CY s Aap 5M SS og geall Cay cle Ain Ugh Gages IlsMaka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan itu yangsesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juwita, KM Intan Samudra VII KM Saba Niaga dan KM Bintang JayaTehnik, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak mendasaroleh karena kepercayaan oleh para Pemegang Saham untuk mengoperasikankapalkapal tersebut adalah terjadi sebelum pembagian asset itu diadakan danbukan atas dasar perjanjian tanggal 01 Maret 2007 yang disetujui bersamadalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan pada kenyataannya yang menjadidasar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa HERMANTO adalah hasilpembagian asset PTI
7 — 0
perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapjera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz llhalaman 248 ;allay ely glS.5 ae col ficl i diag Gil diy pall oll lal goo Cui lal ,4iil asl, Lai Login Blue yl yc etslil pac g Leglial pyro pti
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.25203/PP/M.1I/25/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang amarnyamemutuskan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP300/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Tahun Pajak 2005 Nomor 00023/240/05/077/07 tanggal 22 Juni2007, atas nama: PTI.
64 — 25
,Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdan mengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalamKitab Figih Sunnah (Beirut, Daar alFikr, 1983), Juz Il, halaman 249 yangberbunyi:Gi gl 5 985 gltial Gi soitall alps Aaa Gabi Y Ly le 5 5N slot 4a 3) SealsSRe 9 jotal Gd WN AG Leal pti (galls Ms 5 ail atid Ge Gillsgh CMe yeArtinya: Jika ister menggugat cerai dengan alasan suamimemberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istrisudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengansuami
19 — 7
marriage) dantidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satuikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkanbesar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari padamengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untukselanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :chek Cle le pti
13 — 8
mereka tetap dipaksa hidup dalam satuikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkanbesar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari padaHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Bjbmengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untukselanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :cheb Cle le pti
73 — 14
tersebut saksi meminta kepadapara Terdakwa untuk mengirimkan invoice atas tiket yang saksi beli namunoleh terdakwa tidak dikirimkan dan kota BBM saksi dihapus;Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2015 saksi menanyakan keTraveloka melalui telohone dan datang ke kantornya yang berada didaerah Slipi dan saksi mendapat jawaban bahwapihak Traveloka tidakpernah menawarkan tiket pesawat melalui BBM, Nomor Rekening yangdigunakan oleh pihak Traveloka bukan nomor rekening pribadi melainkanrekening atas nama PTI
134 — 47
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Se gp thlig yg Ce 4b g pti g Adana S$ 35) pal lech, 6 gel dsArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, haruS menyebutkan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;b.
98 — 36
Kotabaru adalah Terdakwa dan dari lokasiyang termasuk dalam wilayah PTI. Arutmin sebagaipemegang ijin PKP2B tersebut Terdakwa berhasilmemperoleh + 120 ( seratus dua puluh ) Metrik Ton(MT) batubara yang apabila langsung dijual dilokasi tersebut maka harga keseluruhannya sekitarRp. 200.000, (dua ratus juta rupiah ).8. Bahwa dalam melakukan usaha penambanganbatubara pada lokasi PI.
Arutmin Indonesia dapatmelakukan sendiri usaha pertambangan tersebutmaupun bekerjasama dengan pihak lain dalam bentukkemitraaan dan terhadap kerjasama ini maka PT.Arutmin Indonesia akan mengeluarkan SPK sedangkanIUP bagi mitranya merupakan kewenangan pejabatsetempat untuk mengeluarkannnya baik olehBupati/Walikota maupun Gubernur sesuai denganwilayahnya namun terhadap usaha penambangan yangdilakukan oleh Terdakwa, PTI.
ArutminIndonesia dirugikan karena deposit cadanganbatubara yang dimiliknya menjadi berkurangsehingga barang bukti batubara sebanyak 3.120( tiga seratus dua puluh ) MT tersebut,Majelis Hakim merasa perlu dikembalikankepada PTI. Arutmin Indonesia selaku pemegangIUPK dan pemilik KP pada areal PKP2Btersebut.Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 serta53ketentuan perundang undangan lain yangbersangkutan.MENGADILI1.