Ditemukan 11447 data
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
217 — 33
Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaDpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september
2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
83 — 70
KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
54 — 0
MUSTAMINM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
84 — 0
OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat
153 — 0
Penggugat:
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
95 — 52
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini sampai penyelesaian internal / mahkamah partai ditempuh terlebih
Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
295 — 64
HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
128 — 58
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.
89 — 51
Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.
2.JUWAKIR, SH
3.KURNIADA
4.ZAMZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
81 — 41
ABDUL MANAF, S.Sos.I
2.JUWAKIR, SH
3.KURNIADA
4.ZAMZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (âÂÂDPW PPP Provinsi Sumatera SelatanâÂÂ)
5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
6.Evi Susanty, SE
Tergugat:
Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
Turut Tergugat:
3.Ade Irfan Pulungan, S.H
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
5.Jasman
6.Herdiansah
18 — 9
Penggugat:
4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan)
5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
6.Evi Susanty, SE
Tergugat:
Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
Turut Tergugat:
3.Ade Irfan Pulungan, S.H
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
5.Jasman
6.Herdiansah
Tergugat:
KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
137 — 32
MUCHTAR
Tergugat:
KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
233 — 45
Penggugat:
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
EFRATA GINTING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA RIAU c.q. H.TAN HARDI
2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
3.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
217 — 46
Penggugat:
EFRATA GINTING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA RIAU c.q. H.TAN HARDI
2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
3.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU,M.H selaku Ketua Umum DewanPimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPIndonesia) dan DR. Imam Anshori Saleh S.H.,M.Hum selaku SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPN PKP Indonesia), Bertempat tinggal di Jalan Diponegorono.63 RT.10 RW.01 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat.. TERGUGAT II;3.
Partai politik;.
Anggaran dasar dan Anggaran rumah tanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kongres Luar Biasa PKPIndonesia 27 Agustus 2016, BAB III Disiplin Partai dan sanksi organisasiPasal 5 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), kKemudian BAB IV, tentangBerakhirnya keanggotaan Partai pasal 6 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4)ayat (5) dan ayat (6);Bahwa pada Bab III tentang Disiplin Partai dan Sanksi Orghanisasi Pasal 5ayat (5) berbunyi Kepada anggota yang dikenakan sanksi sengaja tidakmemberikan
partai atas nama Penggugat, Tergugat II memanggil Penggugatuntuk hadir di DPN PKPI cq Mahkamah Partai di Jakarta, untukkesempatan pertama menyampaikan penjelasan terkait dua suratdiatas;b.
Bahwa surat Memo Nomor:029/M/DPN PKP IND/VIII/2017 tertanggal 28Agustus 2017 Prihal usulan Pemberhentian dari keanggotaan danpergantian antar waktu anggota DPRD yang ditandatangani olehMahkamah Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) yang di Ketuai oleh DR Imam Anshori Saleh SH.,Mhum dananggotaanggota Sentot dan Sumedi Wiryatmodjo..
214 — 47
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan
2.Muhammad Risman Pasigai
Tergugat:
Drs.H.A.Iskandar Zulkarnaen Latief
301 — 60
Penggugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan
2.Muhammad Risman Pasigai
Tergugat:
Drs.H.A.Iskandar Zulkarnaen LatiefDewan Pimpinan Daerah Dpd Partai Golongan Karya ProvinsiSulawesi Selatan, tempat kedudukan Kantor Dpd PartaiGolongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan JalanAmanagappa No.2 Kota Makassar, Provinsi SulawesiSelatan, dalam hal ini diwakili oleh; 1. Drs.H.A.M.NurdinHalid. 2. Abdillah Natsir., masingmasing adalahPelaksana Tugas (PIt) Ketua dan Sekretaris DPD PartaiGolkar Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di JalanAmannagappa No.2 Kota Makassar, yang selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;2.
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
70 — 49
Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
4.JENI
Tergugat:
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
Turut Tergugat:
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
152 — 0
IING MUDAKIR
4.JENI
Tergugat:
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
Turut Tergugat:
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
Muh Nurhidayat
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
83 — 0
Penggugat:
Muh Nurhidayat
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga