Makkah
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Penataan Interior Gedung Rawat Inap Kelas I

Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

ARY KARYA dengan alamatJorong Lubuk Sao, Kenagarian Tanjung Sani,Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanPemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pekerjaan UmumDan Tata Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung kantor(Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPembangunan Kantor Walinagari Sungai TanangKecamatan, Banuhampu Kabupaten Agam.Selanjutnya mohon disebut Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

tanggal 28 Juli 2020;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugattelah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban untukmelakukan perbuatan berupa membayar kegiatan yang telah dilaksanakan olehPenggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor :3.3.18.1/SPKBKKP/DPUTRAG/2018 tanggal4 September 2018;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, untuk Penggugat hadirsendiri, sedangkan untuk tergugat hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

MH
Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV

Penggugat:
INYO ANGGREK, SE
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG
Intervensi:
PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di KantorHukum ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN JalanNuri Il, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 025 / KHAC /SK.PTUN / XI / 2019 Tanggal 4 November 2019 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA KUPANG ; 2022002==Tempat Kedudukan : Jalan S.K.

Dethan, ST,.M.SiNIP. 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019,tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD / MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT TEGUHKARYA SAPUTRA PRATAMA di Timor Tengah Selatan (Kab) ; 2. DASAR DAN .ALASAN GUGATIAN :

JAYA SUKSES PRIMA
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Medan

MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai
Termohon:
Ahli Waris Alm. DARIANUS L. SITORUS

Penggugat:
SUPARDI alias MULAWI
Tergugat:
ALI
Turut Tergugat:
Panitia Tol PPK berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia Tol Probowangi Seksi I

Menetapkan barang bukti berupa:1 Laptop Merk ACER;2 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;3 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;4 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;5 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;6 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;7 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;8 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;9 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;10 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

PULAU BERINGIN;11 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;12 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;13 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;14 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;15 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;17 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;18 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;19 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;20 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;30 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;31 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;32 SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;33 Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;34 Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan; 35 Agenda Surat keluar Tahun 2014;36 SPJ TU

Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, dkk.

Nomor 121 PK/Pdt/2020Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu: Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015;Adalah

SPK Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp57.000.000 x90% 51,300,000;2. SPK Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;3. SPK Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/20204. SPK Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp189.300.000 x90% 170.370.000;5. SPK Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;6. SPK Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp178.000.000 x90% 160.200.000;7.

SPK Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;8. SPK Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;9. SPK Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;10. SPK Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;11. SPK Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp82.750.000 x90% 74.475.000;.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/31/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,B. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/35/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,C. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/39/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,D. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/40/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,E. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/26/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,F.

Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.

JAYA SUKSES PRIMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Turut Tergugat:
Walikota Medan

SABAR JAYA KARYATAMA
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Pelalawan

Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA (CK)

PUTRI MAHAKAM LESTARI diwakili oleh SAMSUAR ADI
Termohon:
PPK SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam hal PA/KPA tidak memberikanpenetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan PokjaPemilihan ;Bahwa sesuai dengan batas waktu, Pemohon tidak menerima tembusanpenolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender Pekerjaan PembangunanPelabuhan Penyeberangan Muara Tahap Ill yang telah menetapkanPemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggapKPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang PemenangTender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan MuaraTahap Ill, selanjutnya diberi tanda....Bukti P12 ;Halaman 12.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN13.Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat WilayahIl Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK>II/III/2020tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan PenunjukanPenyedia Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda................cc0 Bukti P13 ;14.Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif

rapat persiapan Penunjukan PenyediaBarang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasilpemilinan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalamaturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJsetelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan,karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undangundang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilaiwaktu yang diberikan untuk PPK melakukan

Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untukmelaksanakan kontrak;Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskanuntuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat PenandatangananKontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikanpenolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertaidengan alasan dan bukti.

Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasilpemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilankeputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahtidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan :a. Menyetujul penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,penawaran ulang atau tender ulang; ataub.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG I,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOLMANADOBITUNG I, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat keberatan tanggal 3 Januari2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAirmadidi pada tanggal

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan JalanTol Manado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah TolHalaman 6 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.ArmManado Bitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku; mengenai kKewenangan dari PPK dalam tahapanPelaksaan Pembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan oprinsipKelayakan dan rasa Keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

Bahwa dalam keberatan Pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengannilai ganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yangbersebelahan atau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari KetuaPelaksana Pengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian JasaPenilai (APPRAISAL);10.Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugiansangat jelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasapenilai atau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), danHalaman 7 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.Arm11bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN PropinsiSulawesi Utara selaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado

sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (Appraisal) yang masingmasing bidang berbedabeda, merugikanpihak Pemohon;13.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 38 ayat 2 UU no 2 Tahun 2012dalam Acara Persidangan Termohon meminta agar pihak Pemohonmenghadirkan Appraisal Pembanding, sehingga memperjelas dan dapatdilihat Pembanding dalam proses penilaian yang dilakukan;14.Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran, dalamtahapan pemberian ganti kerugian PPK

SINAR AKBAR UTAMA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penggugat:
Budiarto Karim
Tergugat:
1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Binjai
2.PPK Pada Satker Pengadaan Tanah Jalan Wilayah II

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PEKERJAAN PENGADAAN TRUK URINOIR 2 ( DUA ) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013 VS CV. KANA SURYA SEJAHTERA

PUTUSANNomor : 08/B/2015/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalamsengketa antaraPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PEKERJAAN PENGADAAN TRUKURINOIR 2 ( DUA ) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANANKOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013, tempatkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 30, Semarang, yang dalam sengketa iniberdasarkan Surat

Bahkan Penggugat telah menyerahkan uang jaminansebesar nilai paket pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013, akan tetapi pada masapenyempurnaan paket pekerjaan, Tergugat menerbitkan obyek sengketa yangberakibat tidak terbayarnya paket pekerjaan kepada Penggugat ; Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, memuat ketentuanketentuan sebagai berikutwn Pasal 93 ayat (1) : PPK dapat memutuskan

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang / jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatansampai dengan 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,Penyedia barang / jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ; b.

Penyedia barang / jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PPK hanya dapatmemutuskankontrak apabila kepada Penggugat telah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaan selama 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya masapekerjaan. Sehingga apabila dihitung maka berakhirnya kontrak ditambah 50 harijatuh pada tanggal 14 Februari 2014.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Kebersihan danPertamanan .............Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan Kontrak ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak ; 4.