MENGENAI PEMBER1TAHUAN KEPADA ANGGOTA KELOMPOK* Bahwa adapun mengenai cara pemberitahuan mengenai GugatanPerwakilan (Class Action) a quo kepada seluruh anggotakelompok (class members) dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Para wakii kelompok akan menghubungi secara langsungsetiap anggota kelompok;a. Diumumkan melalui media cetak berupa surat kabar ataukoran dan media elektronik berupa Televisi daniatauRadio;b.

Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (Class action) jumlah anggotakelompok tidak ditentukan batas minimal maupun maksimal akan tetapi diHal.25 dari hal 41 Put.

KESEVIPULAN )AN PERMOHONAN.Dengan demikian, karena ketiadaan hak gugat tersebut, sangatterang dan jelas terdapat cacat formil atau kekeliruan error in personadalam bentuk diskualifikast in persona yaltu pihak yang bertindaksebagai Penggugaticlass members adalah orang yang tidak memenuhisyarat untuk mengajukan gugatan Class Action ini.

Hal ini juga tercantum dalam gugatanClass Action perkara No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggalJanuari 2016, dalam Bab IV. Pokok Masalah, point 15.3.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhipersyaratan Gugatan perwakilan kelompok (class action)2. Memerintahkan kepada para pihak untuk menghentikan perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk rnembayar biaya perkara sebesarRp. 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah)Membaca berturutturut :1.

M E N E T A P K A N :

1. Menolak model pemberitahuan wakil kelompok kepada anggota kelompok yang telah diusulkan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan Prosedur Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tidak sah;
3. Menyatakan gugatan perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat a quo tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir

BSI tetap beroperasi:;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah,yaitu: Bahwa sewakiu ada demo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksiuntuk meliput/mewawancarainya; Bahwa masalah perkara gugatan (Class Action), Saksi selalu ada danmengikuti terus perkembangan perkara tersebut; Sedangkan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya.3.

BSI sehingga aliran lumpur tersebutmengalir ke lahan pertanian warga Desa Sumberagung dan Pantai PulauMerah; Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pengacara/advokat yang padabulan Februari 2016 diberi kuasa oleh warga Desa Sumberagung untukmengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Banyuwangidengan tujuan menuntut pemerintah agar menutup kegiatan tambang PT.BSI di Pesanggaran; Bahwa gugatan class action disertai dengan kegiatan unjuk rasa tolaktambang PT.

ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untukmengajukan gugatan class action kepada PT.

BSI; Bahwa Terdakwa menjadi kuasa/penasehat hukum gugatan class actionatas permintaan warga masyarakat Pesanggaran sejak tahun 2015 sampaidengan sekarang; Bahwa gugatan class action diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangitetapi setelah konsultasi dengan temanteman WALHI akhirnya gugatantersebut dicabut; Bahwa belum ada pertemuan dengan pihak PT. BSI karena pernah adalawyer PT.

BSI, berjarak 100150meter dari rumah warga; Bahwa Saksi tidak menandatangi surat kuasa untuk Terdakwa karena hanyaperwakilan saja, dan surat kuasa tersebut dibuat untuk mengajukan gugatanclass action kepada PT. BSI; Bahwa benar aktivitas alat berat menimbulkan suara bising tetapi hanya disekitar PT. BSI;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.3.

. = GT 52, dokumen kapal berupa: SIPI, SIUP,SLO : Nihil, SKPKPI, PAS oeSan, alat Navigasi berupa 1 (satu) unit Radio IcomICE707, 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 128 i, 1 (satu) unit Echosounder MerkOSCA AE667 MKII, 1 nit Echosounder MM EC APS 336, 1 (satu) unitkompas magnet, 1 ( it Bateray Charger ACCU, 1 (satu) unit teropongNICON ACTION EX, 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong, 15 (lima belas)buah drum plasti SNofpat) buah Fiber air, sekitar 1 (satu) ton ikan campur keMako Lanal ey mi proses

Sumber Rezeki G okumen kapal berupa: SIPI, SIUP,SLO : Nihil, SKPKPI, PAS BESAR, al igasi berupa 1 (satu) unit Radio IcomICE707, 1 (satu) unit GPS Merk GA 28 i, 1 (satu) unit Echosounder MerkOSCA AE667 MKII, 1 (satu) vag Rance MM EC APS 336, 1 (satu) unitieriksaan dokumen kapalkompas magnet, 1 (satu) un y Charger ACCU, 1 (satu) unit teropongNICON ACTION EX, 10 senha Jaring Gill Net/Jaring Malong, 15 (lima belas)buah drum plastik, 4 (empat) buah Fiber air, sekitar 1 (Satu) ton ikan campur ke Mako Lanal

Pas Besar: PK.205/2/6/KSOPSBG 2016; Alat Navigasi yang terdiri dari: oO1 (satu) unit Radio lcom ICE707;a.b. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;c. 1 (satu) unit Echosounder Merk Osca vind. 1 (satu) unit Echosounder MM EC nS ;e. 1 (satu) unit Kompas Magnet;f. 1 (satu) unit Bateray Chargerg. 1 (satu) unit Teropong Nicon Action EX;* 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net 15 (lima belas) buah PINS 4 (empat) buah Fiber WrDikembalikan kepada ping Malong;iliknya yang berhak melalui Terdakwa;n Barbuk Ikan No.

Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Sah Secara Hukum MengajukanGugatan Perwakilan Kelompok/Legal Standing/Class Action;> Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untukkepentingan masyarakat luas padahal dalam gugatan perkara a quodasarnya hanya pengaduan satu orang saja;> Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok khususnyaBab II Pasal 2:1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yangsedemikian banyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukansecara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasarhukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengananggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Penggugat hanya didasarkan adanya pengaduan dariseorang/satu orang debitur bernama Sunarsi bukan sekelompok orangyang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa,dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan tuntutan sehinggagugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok khususnya Bab II Pasal 2;Oleh karenanya Penggugat tidak sah secara hukum mengajukan GugatanPerwakilan Kelompok/Class Action

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Surakarta menurut hemat Pemohon Kasasi yangmencampuradukkan antara gugatan kelompok (class action) dengan hakgugat organisasi (legal standing) yang mana dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 gugatan kelompok diatur tersendiri olen UUPK dalam Pasal46 ayat 1 huruf (6) yang berbunyi sekelompok konsumen yang mempunyaikepentingan sama dapat mengajukan gugatan atas pelangaran pelakuusaha diajukan kepada peradilan umum

Pada Gugatan Perwakilan Kelompok (C/ass Action) merupakanprosedur beracara dalam suatu perkara perdata yang memberikan hakberacara terhadap satu orang atau lebih bertindak sebagai penggugat untukmemperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri sekaligus mewakilikepentingan orang banyak yang mengalami kesamaan penderitaan ataukepentingan. Sedangkan Hak Gugat merupakan akses perorangan maupunkelompok atau organisasi yang bertindak untuk dan atas nama kepentinganHal 19 dari 26 Hal.

Dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), tidak setiap orang berhak mengajukannya,melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggotadari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung.Kepentingan yang dituntut dalam actio popularis adalah kepentingan umumyang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedangkandalam class action kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang samadalam suatu permasalahan yang menimpa kelompok tersebut.

Dalam sistemcommon law, prinsip actio popularis ini sama dengan citizen lawsuit sepertigugatan terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan oleh warga negara,baik terhadap warga negara yang mengalami langsung terkenapencemarannya ataupun tidak, karena masalah perlindungan lingkunganmerupakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas, makasetiap warga negara berhak menuntutnya (Mas Achmad Santosa, Konsepdan Penerapan gugatan Perwakilan (Class Action), ndonesia Center forEnvironmental Law (

Pasal 3 huruf (f)PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan yang pentingdan karenanya harus dipenuhi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, danpersyaratan inilah yang membedakan antara Gugatan Perwakilan Kelompok(Class Action) di satu pihak dengan gugatan yang bukan Gugatan PerwakilanKelompok di lain pihak;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mencermatidan kemudian mempertimbangkan apakah dalam gugatan para Penggugat aquo telah terdapat kesamaan fakta/peristiwa dan kesamaan

Belanjia Penelitian Terapan (Action Search) 153.000.000,Pembuatan Papeda Enak Nusantara MukomukoPUD2. Belanja Penelitian Terapan (Action Research) 159.000.000,Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele daribahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000,sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4.

Mukomuko TA 201293.946.000, 20.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action research)Bappeda Enak Nusantara TA 201277.000.000, 21.

Belania Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 81.000.000, Halaman 4 dar 30 hal Penetapan No 13/PLW/Pid.SusTPK/2017/PT.BGL sesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action Research)Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele TA2012 22.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohondan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan HidupKab.

Belanjia Penelitian Terapan (Action Search) 153.000.000,Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD2. Belanja Penelitian Terapan (Action Research) 159.000.000,Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele daribahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko 3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000.sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4.

Mukomuko TA 201293.946.000. 20.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action research)Bappeda Enak Nusantara TA 201277.000.000. 21.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action Research)Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele TA201281.000.000. 22.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran

Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

• Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
• Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
• Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
• Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
• Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
• Fair White Dual Action

pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsider 2 (dua)bulan Kurungan ;3.Menyatakan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action

di laci meja di konter kosmetikaLantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yangtidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaranHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btmyang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagaiberikut : NO JENIS BARANG JUMLAH01 Naked Urban Decay Baked Blush 3 Kotak02 Silkygirl 4 Kotak03 Citra White Beauty 2 Kotak04 Pigeon Squalane Yellow 4 Kotak05 Pigeon Squalane White 2 Kotak06 Fair White Dual Action

melakukan penyitaan terhadapbeberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (Kosmetik) tersebut ; Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DAVIT dan BRIPTU RINALDIMANURUNG melakukan penggeledahan di Konter Kosmetik Lantai DasarLucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menemukan :No Jenis Barang Jumlah1 Naked Urban Decay Baked Blush 3 (tiga) kotak2 Silkygirl 4 (empat) kotak3 Citra White Beauty 2 (dua) kotak4 Pigeon Squalane Yellow 4 (empat) kotak5 Pigeon Squalane White 2 (dua) kotak6 Fair White Dual Action

beli dan harga jual barang bukti produk Kosmetik yang telahdisita oleh polisi pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.15WIB di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam berupa : No Jenis Barang Harga Beli (Rp) Harga Jual (Rp)1 Naked Urban Decay Baked Rp.10.000 Rp.35.000Blush2 Silkygirl Rp.20.000 Rp.28.0003 Citra White Beauty Rp.5.000 Rp. 20.0004 Pigeon Squalane Yellow Rp.13.000 Rp. 19.0005 Pigeon Squalane White Rp.20.000 Rp. 28.0006 Fair White Dual Action

Buku Penjualan merupakan catatanpenjualan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang laku terjual ;Menimbang, bahwa selain menghadapkan = Saksisaksi, untukmemperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pulamenghadapkan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action

ditangkap oleh petugaspolisi dari Polres Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di dalammobil terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selakuKetua RW setempat, petugas menemukan (satu) buah tas warna hitamputih bertuliskan Post Mode yang di dalamnya terdapat :1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram ;1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;1 (satu) buah bungkus permen mentos Freas Action

oleh petugaspolisi dari Polres Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di dalammobil terdakwa dengan disaksikan oleh sakst MUHAMMAD IRWAN selakuKetua RW setempat, petugas menemukan (satu) buah tas warna hitamputih bertuliskan Post Mode yang di dalamnya terdapat :e 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram ;e 1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;e 1 (satu) buah bungkus permen mentos fresh action

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (satu) bulansebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Blackberry, 1 (satu) unit handphone merkNokia X 1, 1 (satu) buah tas warna hitam putih bertuliskan Post Modeyang di dalamnya terdapat (satu) buah kotak kacamata warna hitam yangdidalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip sabu sabu bobot13,44 gram; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol; 1 (satu) buahbungkus permen mentos Freas Action

penangkapan dan penahanan yang telah dijalankanoleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk BlackBerry;1 (satu) unit handphone merk Nokia X 1;1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat3 (tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram;1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol;131 (satu) buah bungkus permen mentos fresh action

yang cukup maka berdasarkan Pasal 193ayat (2) sub b, selanjutnya perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barangbukti berupa :I (satu) unit handphone merk BlackBerry ;I (satu) unit handphone merk Nokia X 1 ;I (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat3 (tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44gram ;I (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;I (satu) buah bungkus permen mentos fresh action

Tergugatdari waktu ke waktu baik oleh Penggugat sendiri maupunmelalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu olehPenggugat;Penggugat wajib menagih, menerima dan mengumpulkandana hasil transaksi jual, untuk kepentingan Tergugat dalamrangka melaksanakan instruksi jual, melakukan penyerahanefek dan menandatangani seluruh dokumen yang terkaitdengan penyerahan efek tersebut; Penggugat wajib menagih,menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan Tergugat,efek/dana hasil tindakan perusahaan (Corporate Action

No. 2026 K/Pdt/2012Efek, untuk menampung (secara kolektif) efek dalam rangkapenjualan/pembelian efek dan/atau efek hasil Corporate Action; Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening giroumum, rekening giro penyelesaian, dan/atau rekening girolainnya pada bank pembayaran yang ditetapkan otoritas pasarmodal untuk menampung dan penjualan/pembelian efekdan/atau dana hasil corporate action, untuk kepentinganTergugat (atau secara kolektif dengan pemegang rekeningefek lainnya); Penggugat wajib mengirim

tersebut dilaksanakan; Penggugatwajib mengkredit setiap hasil penjualan, penukaranatau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam Rekening Efek,dan mendebit setiap pembayaran komisi,, biaya, ,oea, gantirugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya kedalam rekening efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan laporanrekening efek bulanan atas debit dan kredit pada Rekening Efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan datakepemilikan efek Tergugat kepada LPP dalam rangkaCorporate Action

atau keperluan lainnya sesuai denganketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untukkepentingan kami, Efek/dana hasil Corporate Action ke dalamrekening Perseroan pada LPP untuk kepentingan Tergugat; Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan Efek dalam penitipankolektif berupa tanda penerimaan penyetoran efek, konfirmasipencatatan efek dalam rekening efek pada LPP, laporanrekening Efek, atau bukti kepemilikan lain yang ditetapkan olehLPP tempat efek

Bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo telah mengabaikannya terhadappermintaan Para Penggugst sebagaimana dimaksud, maka denganTerpsksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui PengadilanNegeri Ponorogo, dengan cara dan / atau dengan Mekanisme GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;06. bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK

Penggugat diatas, maka paraPenggugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia bapak KetuaPengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para Penggugat dan ParaTergugat ( Para Pihak dalam perkara ) untuk hadir dalam MAJELISPERSIDANGAN pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa,mengadili serta memutuskan sebagai hukum :PRIMAIR ;1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat hukumsebagai Gugatan acara perwakilan kelompok ( Class Action

berkepentingan mengajukantanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :Mengenai duduk perkara yang dijadikan dasar Gugatan dan tuntutan sevararingkas dari Penggugat adalah :1.Bahwa para Penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITEKAD Ponorogo sebagai Class Representative ( Wakil Kelompok ) dari1.000 ( seribu ) orang anggota sebagai para Penggugat ClassRepresentative mewakili para Penggugat Class member ( anggotakelompok ) yang syah untuk mewakilinya dalam gugatan perwakilankelompok ( Class Action

biaya yang timbul dalamperkara ini dan/atau biayabiaya perkara menurut hukum ;Selanjutnya Eksepsi / Keberatan dan Jawaban Tergugat, kami ajukan denganalasan sebagai berikut :1.bahwa para penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITekat Ponorogo sebagai Class Representative (Wakil Kelompok) dari1.000 (seribu) orang anggota sebagai Para Penggugat ClassRepresentative mewakili Para Penggugat Class Member (AnggotaKelompok) yang sah untuk mewakilinya dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action

Koperasi, ADARTKoperasi dan Peraturan lain yang berkaitan dengan Koperasi ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugatberkepentingan tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukantanggapan / Replik, bahkan Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah hadir lagisetelah menerima jawaban / eksepsi Tergugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat berkepentingan, maka terlebih dsahulu akandipertimbangkan keseriusan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan GugatanClass Action

No. 1378 K/Pdt/2008Bahwa Penggugat juga lupa, terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2002tentang gugatan perwakilan (class action) memiliki persyaratan antaralain :1.

;Bahwa untuk lebin tegasnya Tergugat perlu menjelaskan kepadaPengugat ada 3 (tiga) perbedaan yang prinsipil antara format gugatanlegal standing dengan class action (gugatan perwakilan).

Format gugatan legal standing hanya ada dandimungkinkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang LingkunganHidup, UU. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa lebih lanjut dengan mengambil format gugatan perwakilankelompok atau class action, Penggugat terlebin dahulu harusmelewati tahapantahapan yang menjadi prosedur formal dalamformat gugatan class action ini, seperti:1.

format legal standing, akan tetapi juga tidak memenuhisyarat formal untuk disebut sebagai format class action ;.

Dengan demikian, format gugatan Penggugatini adalah gugatan perwakilan kelompok atau class action.

Packer Co.,73);f; Dalam hal tidak terdapat perjanjian tertulis, maka adanyaperanjian dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha yangsama atau mirip (concerted action atau parallelism);g. Bahwa penanjian tidak tertulis diindikasikan denganadanya concerted action atau parallelism. Namunconcerted action atau parallelism belum tentu didasarkanpada peranjian, dapat pula teradi perbuatan atautindakan independen dari para pelaku usaha.

Bahwa kondisi Struktur pasarsebagaimana diuraikan di atas,memudahkan para Terlapor untukmelakukan concerted action atauparalellism secara bersamasama.I.

) untuk salingmengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelakuusaha lain.4) Bahwaterdapat concerted action atau parallelismyang didukungadanya plus factors sehinggaconcerted action ini bukan merupakan tindakanindependen dari para Terlapor, melainkan sebagaihasil kesepakatan para Terlapor (meeting of minds).m.

) untuk saling mengikatkan diri satu pelakuusaha dengan pelaku usaha lain; Bahwa terdapat concerted action atau parallelism yangdidukung adanya plus factors sehingga concerted action inibukan merupakan tindakan independendari para Terlapor,melainkan sebagai hasil kesepakatan para Terlapor(meeting of minds).Bahwa pendapat Majelis Komisi Termohon Keberatan didukungoleh Keterangan Ahli sebagai berikut: Bahwa Saudara M.

Namun concerted action atau parallelism belumtentu didasarkan pada perjanjian, dapat pula terjadi perbuatan atautindakan independen dari para pelaku usaha.

Legal Standing: Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2002, yang dimaksud Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatandari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyaikesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalanhukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atasdiri mereka dan mewakili kKepentingan dari kelompok masyarakat lainnya(class members); Bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai class action karena ParaPenggugat

Menerima gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diwakili olehPara Penggugat;4. Menyatakan Surat Keterangan Milik adat tanggal 29 Oktober 2011 tidakmempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanahterperkara karena cacat yuridis;5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 yangdidasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanahterperkara karena cacat yuridis;6.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menafsirkan syaratformal sebagai gugatan Class Action, lagi pula pertimbangan Majelis HakimTinggi kurang (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya menyatakanHal. 14 dari 17 Hal.

tanggal 23 November 2011 yangdiperbuat di hadapan Camat/PPAT setempat yang didasari dari SuratKeterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut; Bahwa karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara a quomendalilkan tanah terperkara yang telah keluar Akta Hibah Nomor1091/2011 tanggal 23 November 2011 adalah asset Desa/GampongRambong, maka ada keterkaitan/relevansinya dengan perkara a quo, makakesempatan tersebut Para Tergugat manfaatkan untuk mengajukangugatan rekonvensi secara class action

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sudah tepat,adil dan bijaksana, karena meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siglimenyatakan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan class action,namun karena dalam jawaban Para Tergugat mencantumkan gugatanrekonvensi maka tidak bertentangan memberikan putusan yangHal. 15 dari 17 Hal.

akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang tertuang dalam jawabannyayang pada pokoknya, bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena suatugugatan Class Action

tetapi dalamkenyataannya dalam gugatan tersebut adalah gugatan biasa yakni hanya terdiridari dua kepentingan subyek hukum perorangan saja, tidak jelas mewakilisubyek hukum lain yang mana, berapa jumlah subyek hukum yang diwakili,sehingga kelayakan sebagai wakil subyek hukum lain tidak ada;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak para Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam repliknya yang mengemukakan pada pokoknya,bahwa jenis gugatan Para Penggugat apakah gugatan biasa atau GugatanClass Action

pihak Tergugatmemuat tangkisan/eksepsi bukan menyangkut mengenai ketidakwenanganHakim sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIRtersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bersama dengan gugatan pokok.Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat tersebut di atas,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 1, ParaPenggugat secara jelas telah menyebutkan perihal gugatan adalah mengenaiGugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentangapakah gugatan Para Penggugat ini betul sebagai Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) atau bukan, maka menurut Majelis Hakim harusdipertimbangkan terlebin dahulu, apa yang dimaksud dengan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action);Menimbang, bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) timbulsebagai terobosan sistem hukum dengan alasan kepraktisan dan menjamin rasakeadilan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung(

(Gugatan Perwakilan Kelompok) atau bukan;Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan pihak Para Penggugat dapatdicermati dan dilihat dari surat gugatan yang menyebutkan sebagai GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), namun didalam Repliknya pihak ParaPenggugat menyatakan adalah benar gugatan tidak memperjuangkanHalaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Padt.G/2015/PN.

Btm.50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, kesepakatan lain apa pun (tertulisatau lisan) yang dibuat antara kedua PIHAK, dan hubungankontraktual lainnya yang ada antara PIHAK pada saat tanggalkesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakahsaat ini ada, sesuai dengan undangundang, kontrak, atau hukumlain yang berlaku;(b) Irrevocably waive, release, discharge and forever quit allclaims, complaints, suits, causes of action, demands, liabilities,entitlements and any other legal recourses which

Btm.Kesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakahada atau tidak, Sesuai dengan undangundang, kontrak, atauhukum lain yang berlaku;(b) Irrevocably waive, release, discharge and foreverquit all claims, complaints, suits, causes of action, demands,liabilities, entitlements and any other legal recourses which thePLAINTIFF has or may have or would, but for this Agreement,have or may have against the PLAINTIFF in relation to the caseNo. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, any other agreements

otherPARTYrelating to, arising out of, and / or in connection with thecase No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raisedtherein;Setuju bahwa PIHAK lain dapat memohon kesepakatan ini untukmelarang setiap klaim atau tindakan (termasuk setiap klaim untukbiaya) yang diajukan olehnya terkait dengan, timbul dari, dan /atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS / 2019 /PN.BTM dan semua hal yang diajukan di dalamnya;(b) Agrees that the other PARTIES may please thisAgreement to bar any claim or action

Btm.yang terkait dengan, yang timbul dari, dan / atau sehubungandengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua halyang diangkat di dalamnya;(c) Agrees to ensure that none of its affiliates in anyway commences or maintains any claim or action (includingany claim for costs) against the other PARTY relating to, arisingout of, and / or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/2019 / PN.BTM and all matters raised therein;(d) Setuju untuk tidak mengambil langkah apa pun atau membujukpihak mana

pun untuk mengambil tindakan atau memulai tindakanapa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan perkara No. 50/ PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua hal yang diajukan didalamnya; dan(d) Agrees not to take any steps nor induce any partyto take any action or commence any proceedings whatsoeverarising out of or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/2019 / PN.BTM and all matters raised therein; andPasal 3Article 3KerahasiaanConfidentiality1.

plan) kredit grup PT IKI secara rinci dan buktipenyelesaian kredit PT IKI (the Fame) selambatlambatnya tanggal 12 September 2011.(4) Bank akan menyampaikan realisasi penyelesaiankredit grup PT IKI sesuai dengan tenggat waktudalam action plan.Pada tanggal 7 September 2011, Bank PembangunanDaerah SumselBabel mengirimkan surat Nomor501/DIR/IVB/2011 Perihal : Penyampaian Action Plan(Step) penyelesaian Pelampauan BMPK kepada BankIndonesia Palembang.

Merujuk pada Peraturan BankIndonesia Nomor 8/13/PBV/2006 tentang Perubahan atasPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBV/2005 tentangBatas Maksimum.Pemberian Kredit Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006,Pasal 24 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa target waktupenyelesaian action plan untuk pelanggaran BMPK,Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTpaling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.

plan) untuk penyelesaian PelanggaranBMPK dan atau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajid memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran BMPK dan atauPelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalamjangka waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan

Tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan bertentangan Peraturan Bank IndonesiaNomor : 8/13/PBV2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 7/3/PBV/2005 Tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum pada Pasal 24 menentukansebagai berikut :(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak(action plan) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK danatau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran

sejak action plan disampaikankepada Bank Indonesia.c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan olehhalhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas)bulan sejak action plan disampaikan kepada BankIndonesia.Rasio NPL menjadi diatas 5% diakibatkan karena adjustmentNPL dari Bank Indonesia sesuai Risalah Exit MeetingPemeriksaan Khusus Aktivitas Fungsional Perkreditan PT BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka BelitungPosisi 31 Maret 2012 pada tanggal 15

diajukannya gugatan ini,terlebin dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukumPenggugat sebagai Wakil Kelompok untuk mengajukan Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), dengan kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiberikut :iL,Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Wakil Kelompok (Class Action) yangmerupakan pelanggan IndiHome, suatu produk dari Tergugat yang didalamnya terdapat Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (untuk selanjutnyadisebut TV Berbayar) ;Bahwa kelompok atau anggota

peraturan lain yang berkaitan dengan penyiaran, makaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), karena peraturan perundangundangan di bidang penyiaran tidak mengakomodir Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action).

Sedangkan dalamperkara a quo kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya(Perbuatan Melawan Hukum) huruf G halaman 17 sampai dengan halaman 20adalah tidak benar adanya, karena Penggugat tidak dapat menguraikan danmenjelaskan tentang kerugian yang dialaminya sebagaimana dimaksudPenjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen yangberbunyi sebagai berikut :Undangundang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Dikarenakan Penggugat bukan merupakan konsumen yang benarbenardirugikan dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah merupakandalil yang mengadaada, maka jelas bahwa Penggugat tidak dapatmengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian DALAM

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Selain itu, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak memenuhipengertian kerugian menurut Mr. J. H.

milik Penggugat tepatnya didepan akses pintu keluarmasuk rumah Penggugat adalah merupakan penggabungan duakepentingan hukum yang berbeda;Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDN3.2.3.3.Bahwa gugatan Penggugat tentang fasilitasfasilitas/sarana komplekberupa Masjid, Playground, Playgroup dan kolam renang mini adalahgugatan tentang fasilitas yang bersifat umum (Fasum), sehingga secarahukum gugatan harus dilakukan oleh beberapa warga perumahanMaysa Tamansari Residence secara Class Action

bukan secara pribadiPenggugat, hal ini telah disebutkan oleh Hakim Mediator dalam laporanhasil Mediasi yang menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakankarena gugatan bersifat Class Action dimana ada warga lainnya yangtidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana yang diamanatkandalam pasal 32 ayat 2 a.1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa kemudian gugatan Penggugat tentang penanaman pohonkearah selatan rumah Penggugat adalah gugatan yang

menyangkut dengan fasilitas/sarana komplek (fasilitas umum)sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada point 9menyatakan Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak menyediakanfasilitasfasilitas/sarana komplek berupa Masjid, Playground, Playgroupdan kolam renang mini;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat umum yaknimenyangkut kepentingan warga lainnya yang tinggal di PerumahanMaysa Tamansari Residence, maka secara hukum gugatan Penggugatdapat diklasifikasikan gugatan yang bersifat Class Action

Exceptio Plurium LitisConsortium) oleh karena beberapa warga perumahan lainnnya harusdijadikan pihak dalam perkara a quo ini;Bahwa dalam acara mediasi di Pengadilan Hakim Mediator juga sudahmenyarankan kepada kuasa Penggugat untuk mengikut sertakan wargaHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDNperumahan yang lainnya, namun kuasa Penggugat tetap padagugatannya, sehingga Hakim mediator dalam laporan hasil Mediasimenyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena gugatan bersifatClass Action

Bahwa Majelis Yudex Factie telah keliru dan jelasjelas salah dalampertimbangnnya pada halaman 19 mengatakan ...tuntutan penggugattentang kepentingan umum (warga kompleks tersebut), harus dilakukanmelalui perwakilan kelompok/class action.. dimana dalam ketentuan UUtentang Perlindungan Konsumen mengatakan kepentingan konsemen bolehdiajukan secara kelompok dan boleh juga diajukan secara pribadi.

Pasal 71 ayat (1)Undangundang No. 41 tahun 1999 tentangKehutananBahwa lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan Gugatan Class Action,sebenarnya adalah Hukum AcaraGugatan Perwakilan Kelompok Class Action) dari undangundang yang telahdisebutkan diatas, dengan kata lain Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) hanya dapat diajukan apabila ada undangundang yang mengaturnyaterlebih dahulu.

Dengan demikian Gugatan Class Action yang diajukan olehPenggugat itu secara substantif dinilai masih sangat sumir dan tidak ada dasarhukum karena tidak mengacu pada 4 (empat) Undangundang tersebut diatas.2.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor:104/PDT.G/2020/PN.Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono)B. DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor : 104/PDT.G/2020/PN. Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Il.DALAM POKOK PERKARA1.

Gugatan Penggugat tidak dapat diproses melalui mekanismegugatan kelompok atau class action;3. Tidak ada kesamaan dasar hukum;4.