keberadaan Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekarang ini baru pada tanggal 12Januari 2007 Mahkamah Agung RI sudah memutuskan perkara tersebutdenganperkara No.1820 K/Pdt/2005 pada tanggal 12 Januari 2007 dengan amar putusan sebagai berikut :(3) Menyatakan batal demi hukum Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Inggraini Yamin, SH .4 Pada pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang

Tjiasem No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatanyang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik No. 191/RawaHal 4 dari 82 Hal. Put. Perk. No 691/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.Barat, seluas 347 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1151/Rawa Baratseluas 38 M2, baik secara keseluruhan ataupun sebahagian dari rumahbeserta pekarangannya kepada siapapun atau pihak manapun ;Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Penggugat sangat kaget, karenapada saat itu rumah milik Penggugat yang terletak di JI.

Sel.Selatan melalui Putusan nomor : 50/Pdt.G/2009/ PN.Jaksel, tertanggal08 Oktober 2009, dengan diktum Putusan Hakim dalam Provisi yangpada pokoknya berbunyi : menolak permohonan Provisi Pelawan dan dalam Pokok Perkara yang berbunyi : Menolak perlawanan Pelawanuntuk seluruhnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memiliki Kewenangan dalam melaksanakan eksekusi berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR mengeluarkanPenetapan Lelang eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan nomor

,selaku Terlawan dan Nyonya Evie Chandra selaku Terlawan Il, pihakPenggugat (dahulu Pelawan) juga telah mengemukakan tentangadanya Putusan Hakim PN Bekasi No. 441/Pdt.G/2008/PN.Bkstersebut, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerima dan memeriksa perlawanan yang diajukan Pelawan(sekarang Penggugat) No. 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., hal tersebut telahditolak / diabaikan karena tidak memiliki hubungan / relevansinyadengan Terlawan (sekarang Tergugat Ill) dan Terlawan Il (sekarangTergugat

MULYANA melakukan pembayaran uang sebesarRp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara saksi YAYUKMULYANA mentransfer ke rekening Bank BCA milik saksi FITRIDA yangselanjutnya dibuat surat pernyataan dan penerimaan uang tersebut olehterdakwa IMAM MIFTAHUL EILMAN pada tanggal 14 Maret 2017, kemudianuntuk tahap kedua saksi YAYUK MULYANA menyerahkan lagi uang sebesarRp.65.000,000, (enam puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2017 diFood Court Mega Mall Jalan Ahmad Yani Kecamatan Pontianak Selatanyang

mana harta ini diperdapat penggugat rekonpensi/termohon dari pemberian orangtuanya sebelum menikah dengan tergugatrekonpensi/pemohon, sehingga terhadap harta tersebut merupakan hartabawaan penggugat rekonpensi/termohon, karenanya kepada tergugatrekonpensi/pemohon agar segera menutup (menebus) kembali untukkemudian dikembalikan kepada termohon/penggugat rekonpens.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diterangkan di atas, maka termohonmohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang

LompokBontomakkio, Persil 23 DI, Kohir 201 Cl dari luas keseluruhan dalam BukuRincik 94 Are atas nama Kakek Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pelawan bernama Tama bin Liorang, namun dipermasalahkan atau yangmenjadi objek sengketa hanya seluas 82 Are;Bahwa benar pula bukti P1 dikaitkan dengan buktibukti pemilik batasobyek dahulu dan sekarang khususnya yang menguasai Persil 23 DI,maka ada kesamaan batas maupun kepemilikan yakni tanahtanah yangberbatasan dengan objek sengketa khususnya disebelah timur dan selatanyang

ADRIL DATUAKBANDARO KUNIANG yang pada intinya berisi permohonan persetujuanuntuk peminjaman dana TU (tambahan uang) untuk kegiatankegiatanpada KDH/ WKDH dan bagian umum Setda Kabupaten Solok Selatanyang merupakan izin prinsip (syarat kelengkapan) pencairan danatersebut yang diminta oleh pihak DPPKAD yang kemudian di disposisioleh Terdakwa Drs. H.

PARA TERGUGATmohon agar yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikanputusan dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh PARATERGUGAT;2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak GUGATAN yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untukseturuhnya, atau setidaktidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapatditerima;2.

berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT INTERVENSI Vmemohon kepada Majelis Hakim Yang memerikasa perkara ini memutukan :1.Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;Menghukum Penggugat Intervensinya atas biaya timbul dalam perkara ini;Jawaban Tergugat Intervensi VIDALAM EKSEPSIKOMPETENSI ABSOLUT : Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksadan Memutus PerkaraA quo1.Bahwa Mengingat Para Penggugat Intervensi pada Butir 8 Petitummeminta Pembatalan Sertipikat atas SHM No. 1368/ Petukangan Selatanyang

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 27 tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD & DPRD pasal 332 ayat 2 huruf d dan huruf e juntopasal 67 ayat 2 huruf d dan huruf e Peraturan DPRD Provinsi SumateraSelatan Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan DPRDProvinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peraturan TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatanyang isinya antara lain Anggota DPRD Provinsi diberhentikanantarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, apabila

Bahwa objek tersebut dibeli dari Yance bin Rukka seluas 3 hectardengan batas batas sebagai berikut Utara : berbatas dengan bukit Selatan : berbatas dengan sungai Timur : berbatas dengan tanah Daeng Kumi Barat : berbatas dengan tanah Daeng RatoPersil no 9 kohir no 287 c1 yang terletak Lompo Rajayya Dusun RajayyaDesa Taring, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatanyang bersumber dananya dari Hj. Nursiah bin Baha sebagai istri kedua almHj. Ruma bin Ma'latong .9. Bahwa Alm. H.

Banjarmasin Selatanyang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat PengadaanBarang dan Jasa dengan Surat Nomor 25.14/PANPLPD PAL /VII/2014tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605.3/25.03/VII/2014/PLBT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyediajasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi BasirihKec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDINST . MM menunjuk CV.

mengajukan gugatan Perdataterhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan IndonesiaCq Kepala kantor Distrik Navigasii kelas A Jayapura, sehingga setelahmelalui proses Hukum Perdata dari tingkat Pengadilan Negeri Jauyapurasampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassormemenagkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusitehadap tanah seluas 9.956 M.2 milik Pemerintah Cq Departemen PerhubunganLaut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatanyang

ADRIL DtBANDARO KUNIANG dan untuk penunjukan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) jugatetap yakni saksi Nonviarti S,Sos.Bahwa terdakwa ERIFAL ZESKIN, SE Pgl ERI diangkat sebagai bendahara pengeluaranSekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 berdasarkan Surat KeputusanBupati Solok Selatan Nomor : 900.903.452010 tanggal 24 Februan 2010 berikutlampirannya Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Sekretariat DaerahKabupaten Solok Selatanyang mana berdasarkan SK Bupati Solok Selatan tersebut

ADRIL DtBANDARO KUNIANG dan untuk penunjukan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPk) jugatetap yakni saksi Nonviarii S,Sos.Bahwa terdakwa ERIFAL ZESKIN, SE Pgl ERI diangkat sebagai bendahara pengeluaranSekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 berdasarkan Surat KeputusanBupati Solok Selatan Nomor : 900.903.452010 tanggal 24 Februan 2010 berikutlampirannya Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Sekretariat DaerahKabupaten Solok Selatanyang mana berdasarkan SK Bupati Solok Selatan tersebut

Demokrat Provinsi Sumatera SelatanNomor:046/SK/PD/DPDSS/VI/2012 tentang Susunan Pengurus DewanPimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi KabupatenEmpat Lawang Masa Bakti 20122017 yang berdasarkan Surat Penunjukan dariIskandar Sahil (selaku Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang PendopoKabupaten Empat Lawang) tertanggal 05 April 2012 sebagai orang yangditunjuk untuk menyalurkan dan menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah/bantuan Provinsi Sumatera Selatanyang

sebagai pengurus masjid /mushola; Bahwa benar Terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI yangberdasarkan Surat Penunjukan dari Iskandar Sahil (selaku KetuaYayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten EmpatLawang) tertanggal 05 April 2012 hanya sebagai orang yang ditunjukuntuk menjalankan tugas untuk sementara waktu dalam rangkamenyalurkan dan menyampaikan pelaporan pertanggung jawabanHalaman 46 dari 61 Putusan No.6/Pid.SusTPK /2016/PT.PLGterhadap penggunaan dana hibah/bantuan Provinsi Sumatera Selatanyang

Dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei2018, Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik tanah dan bangunan (obyeksengketa) tercatat dalam Sertifikat HGB No.1882/Gunung Sahari Selatanyang berasal dari Pelepasan hak oleh ahli waris Lucas Mulya Suryadi (LieBoek Tjoe) kepada Penggugat, dan sebelumnya Lucas Mulya Suryadi (LieBoek Tjoe) memperoleh obyek sengketa membeli dari Sech Saleh bin DjafarBilfas bin Oemar Bilfas selaku Ketua Yayasan Djafar Bilfas bin Oemar BilfasSticting.

Membebankan ongkos perkara kepada NegaraMengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2010 dari PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan

Setelah CTKI dinyatakan lulus tes KLPT, maka CTKI Korea Selatanbersedia menunggu pengumuman hasil data dari HRD Korea Selatansampai turunnya SLC.Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perekrutan magang ke Jepang, yangada adalah perekrutan tenaga untuk Korea Selatan, sehingga pasal ini belumada pelaksanaan.Bahwa dalam Pasal VI Perjanjian Kerjasama No : 08/IB/SKS/VIII/09tertanggal 07 September 2010 Syarat Pendaftaran sebagai CTKI Korea Selatanyang ditentukan oleh BNP2TKl adalah sebagai berikut :> Data

nettoseluruhnya setelah pemeriksaan 0,0107 gram adalah positif mengandungMetamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan Nomor Urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botolkaca berisi urine milik Terdakwa USMAN BIN HASANUDDIN adalah positifmengandung Metamfetamina (MA);Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkotika Gol. bukan tanaman;Bahwa Terdakwa sesuai dengan Rekomendasi Hasil Assesment padaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatanyang

dalam kawasan Taman NasionalTesso Nilo (TNTN) yang terletak di Dusun Kuala Renangan Desa LubukKembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwamenghentikan pekerjaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukanhal tersebut kepada Saksi Boimin bin Sutrisno selaku Ketua RW setempat;Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu denganmenggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut berada padatitik koordinat 10152 38.532 Bujur Timur dan 0 16 39.694 Lintang Selatanyang

Bahwa, benar TERGUGAT Ill adalah pembeli sebidang tanah tanahseluas 832 M2 (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi)sebagaimana Sertifikat No. 1012/Petukangan Selatanyang terletak diJalan Mertilang RT.003/RW.01, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluKebayoran Lama) Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatandari TERGUGAT Il yaitu Sdr. SOEJONO DJOYO berdasarkan AktaJual Beli No. 157/Pesangrahan/1995 tertanggal 02 Agustus 1995yang dibuat di Kantor Notaris Ny.

Membebankan biaya penggandaan informasi kepada Pemohon.Menimbang, bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Pusat RepublikIndonesia Nomor 063/XII/KIPPS/2015 yang dijatunkan putusan pada tanggal20 Desember 2015 tersebut Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatandengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang terdaftar dalam register kepaniteraan Perdata pada tanggal 18 Januari2019;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut ataspermohonan keberatan tersebut, Majelis