MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor195/Pdt.G/2022/MS.Lsm. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp320.000,00 (tigaratus duapuluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2022/MS.Lsm

195/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei2019;halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.6.

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2019 sampaidengan tanggal 29 Mei 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TATIN SUPRIHATIN,S.H Advokatpada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.RahmanSaleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 07 Mei 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 195/ Pid.

Kampar serta yang melakukan perbuatan tersebutadalah Terdakwa; Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut yang mana Terdakwasedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menujuhalaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.kerumah Sdr.

,dalam bukunya Dasardasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354355)wederrechtelijk ini meliputi pengertianpengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif;halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

,M.H. halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

195/Pdt.G/2019/PA.JU

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.JUSSNS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Mei 1990, agamaIslam, pekerjaan mengurus rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diJAKARTA UTARA sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 9 September 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.JUKantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 1634/97/IX/2007 tertanggal 10 September;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di Jalan Lorong G II No.9 RT 006 RW 004 KelurahanKoja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara.Bahwa, dalam perkawinan

. yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil Penggugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.JUBahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.JU3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepadaPenggugat (PENGGUGAT).4.

Ujang SodikPerincian biaya :Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.JUOe & iPendaftaran Rp. 30.000,00Proses Rp. 75.000,00Panggilan Rp. 500.000,00Redaksi Rp. 10.000,00Meterai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 621.000,00( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah )Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.JU

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah).

195/Pdt.G/2023/PA.MS

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

KIKI SY AHRUNA;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(ima ribu rupiah) ;Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang amar nya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASER ARAFAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DenganSengaja Melakukan Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Tidak MemilikiIzin Usaha Perkebunan

KIKI SYAHRUNA;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Halaman 29 dari 37 hal Put No.26/PID.SUS/2014/PT.PR.30IVVIVIAkta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan padatanggal 4 Februari 2014 Nomor: 195/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun terhadapPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor:195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014

Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 12Februari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syarat syarat yangditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya yang pada pokoknya mengemukakan, sebagai berikut:30e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195

dalam putusan Hakim tingkat pertama,Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amarputusan ini telah tepat dan adil;Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disampingmempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkansosiologis dan filosopis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195

Pasal 103 KUHP, Undang3637undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangundanganyang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nanga Bulik; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetapkan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutperkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2024/PA.Bjn

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 195/Pdt.G/2015/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut ;- Menguhukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam No 195/Pdt G/2015/PN. Btmtanggal 13 Juni 2016;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatan tanggal 14 September 2015 yang diterima dan didaftarkan diHalaman 4 dari 124 hal.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2015dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Btm., telahmengajukan gugatansebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham dan pendiri, sekaliguspengurus (direksi) dari PT. Bangun Megah Semesta (PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13Juni 2016, Nomor:195/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang amar selengkapnya berbunyisebagaiberikut :Dalam Provisi :Menolak tuntutan provisi Penggugat ;Dalam eksepsi:Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;Dalam pokok perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp.4.236.000, (empat juta dua ratus tiga puluh enamribu rupiah) ;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri BatamNomor 195 / Pdt.

G/ 2015/ PN Btm untukKuasa Terbanding ; Il; Il; M dan V semula Tergugat ; Il; Ill; M dan V;Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomer W.4U8/ 3400/HT.04.06 / X /2016 tanggal Oktober 2016, Perihal Mohon Bantuan penyerahaninzage Perkara Perdata Nomor : 195/ Pdt. G/ 2015 / PN Btm kepada KuasaHukum Turut Terbanding Il dan IV semula Turut Tergugat Il dan Turut TergugatIV;Tentang Pertimbangan Hukumnya :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 195 /Pdt.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

195/Pdt.P/2021/PA.Btm

danmenerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalampersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasanseperlunya sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, permohonanpenetapan ahli waris harus menempatkan semua ahli waris yang berhaksebagai pihak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakanlan surat permohonan Pemohonbertanggal 02 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Batam, dengan register Nomor 195

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2020/ PA.Pdg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah).

195/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Mengadili :

• Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

/Pdt.G/2016/MSLskHal. 1 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLskBahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 April2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Lhoksukonpada register Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLsk, pada tanggal 15 April2016, dengan dalildalil sebagai berikut:1.

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: Tergugat sering memukul Penggugat;Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLskHal. 2 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLsk Tergugat cepat marah dan suka berkata kasar terhadapPenggugat; Tergugat sering mengatakan Penggugat hanya menjadibeban hidupnya;6.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Hal. 3 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLskHal. 3 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLsk2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) denganTergugat (TERGUGAT);3.

/Pdt.G/2016/MSLskHal. 4 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLskBukti Surat:1.

Redaksi Rp. 3.000,Jumlah Rp. 366.000,(tiga ratus enam puluhenam ribu rupiah)Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLskHal. 13 dari 13 Hal.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/MSLsk

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2022/PA.Grt selesai karena dicabut ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 290000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/PA.Grt

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 2 Maret 2016, Nomor 195/Pid.B/2015/PN Lwk dimintakan banding tersebut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2015;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal19 April 2016 Nomor : 49/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkaraterdakwa tersebut;Halaman dari 10 HalamamPutusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.PaluTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 195

Bahwa daging kambing yang disembelih Terdakwa dibagikan untuk di konsumsimasyarakat Desa Toima dan Terdakwa sendiri tidak mengambil bagian;Halaman7 dari. 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID/2016/PT PALMenimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara danturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.B/2015/PN Lwktanggal 2 Maret 2016 serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memoribanding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggiberpendapat

benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanyadalam dakwaan kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 195

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 2 Maret 2016, Nomor 195/Pid.B/2015/PN Lwk dimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : Selasa tanggal 26 April 2016oleh kami POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

195.000,00( seratus sembilan puluh lima ribu ).

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA.PlkdariPenggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. MemerintahkanPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus duapuluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/PA.Plk

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2021/Ms.Tkn dicabut ;

3. Membebankan biaya perkara sejumjah Rp. 290.000,- ( dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syariyah Takengon tahun 2021 ;

195/Pdt.P/2021/MS.Tkn

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2021/MS.TknZe ,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara IsbatNikah antara:1. Pemohn , NIK 00, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaiPemohon I;2.

Pemohon Il, NIK 00, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaiPemohon II;Mahkamah Syar'iyah tersebut ;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannyatertanggal 2 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telahterdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syariyah Takengon dengan registerNomor 195/Pdt.P/2021/Ms.Tkn.

Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2021/Ms.Tkn dicabut ;3. Membebankan biaya perkara sejumjah Rp. 290.000, ( dua ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syariyah Takengontahun 2021 ;Demikian ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimMahkamah Syariyah Takengon pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2021 M,bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 H, oleh kami M. Syauqi, S.H.I, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Dra.

195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.

Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.

141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.

Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

atas nama ; danHalaman 10 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb Bidang tanah beserta segala sesuatu. yang beradadiatasnya,berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15Desember 2014 Nomor: Seluas 750 m? atas nama;8.

Bahwa Gugatan Penggugat Poin 6 S/D poin 20 tidak mendasardengan dasardasar, azasazas, peraturanperaturan dan alasanalasanyang konkrit dalam membuat gugatan Penggugat dalam perkara No.195/Pdt G/2021PA.Pkb terkesan asalasalan dan berdasarkan asumsiHalaman 12 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkbdan rasarasa Penggugat semata Tanpa disertai Alasanalasan Dandasar Hukum yang jelasBahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas , maka tergugat mohonkepada ketua Pengadilan Agama Melalui

Bahwa Penggugat menolak semua dalil Para Tergugat kecualiHalaman 15 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkbapa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;4.

Binti Anak PenggugatHalaman 19 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb2.

(Tergugat III), dan kemudian berdasarkan akta jual beli No 037/2020 tanggal 13Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.PkbApril 2020 sekarang tanah tersebut dimiliki oleh (Tergugat II).

Menyatakan batal daftar perkara nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk, dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankankepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

195/Pdt.P/2018/PA.Ptk

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon IIHalama 1 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 Nomor 14 RT. 001 RW. 004Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon Il sendiriyang bernama Samaun dan meyerahkan hak walinya kepada ust.

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;Halama 2 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Firmansyah bin Munalam)dengan Pemohon II (Eka Maulina binti Samaun,) pada tanggal 20 Juli2016 di Kota Pontianak;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak;4.

Menyatakan batal daftar perkara Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Ptk, daripendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoretperkara tersebut dari register perkara;3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.391.000, ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Halama 4 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah, oleh Dra. Sri Suwastini, MHsebagai Ketua Majelis, Drs.

Pendaftaran Rp. 30.000,0012 Proses Rp. 50.000,0023 Panggilan Rp.300.000,0034 Redaksi Rp 5.000,0045 Meterai Rp 6.000,00Halama 5 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.5Jumlah Rp.391.000,00tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halama 6 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.