Ditemukan 7506 data
5 — 0
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDAIRAtau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon dan Termohonhadir di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak, temasuk melalui proses Mediasi oleh Hakim Mediator Hj.
23 — 17
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang peradilan agama, maka majelis hakim secara exoficio akan memerintahkan kepadaPanitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepda PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait, selengkapnya perintah tersebut akantercantum dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, temasuk
11 — 5
eo CUS Bb4L, 4 allel galls Lea 7 dbey oe eu Fs wilery cm 3 tall alse amaArtinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalildalil gugatanya dihadapanhakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkanpenderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungankehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapatmendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknyasuami terhadap Istrinya dengan talak bain;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
9 — 6
No 837/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syariyyah yang
13 — 3
Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, makaperkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
12 — 4
luaspemberianNya lagi maha Mengetahul;Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Qoi'dahFighiyah yang berbunyi :dlasll is Je 2588 swlaall 35Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yangamarnya berbunyi seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini temasuk
8 — 0
tanggal 07 Mei 2019, yang dikeluarkan olehKepala Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, (P9);Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal iknwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMN YAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permmohonan pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini temasuk
9 — 0
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang peradilan agama, maka majelis hakim secara exoficio akan memerintahkan kepadaPanitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepda PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait, selengkapnya perintah tersebut akantercantum dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, temasuk
7 — 3
UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlan diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
7 — 4
Panitera agarmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke KantorUrusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ke tempatwilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perludiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkansalinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan ke tempat Kantor UrusanAgama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
7 — 0
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang peradilan agama, maka majelis hakim secara exoficio akan memerintahkan kepadaPanitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepda PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkaait, selengkapnya perintah tersebut akantercantum dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, temasuk
40 — 7
Bahwa setelah almarhum Mantan suami Pemohonmeninggal terdapatDana Pensiun/Taspen kepada anakanak almarhum dan diperlukanpersyaratan berupa data data temasuk data anak almarhum Mantan suamiPemohonyang masih dibawah umur, sehingga tidak dapat melakukanpengurusan administrasi secara langsung;6. Bahwa pada waktu pengurusan administrasi tentang pengurusan DanaPensiun/Taspen tersebut diperlukan surat Pengampuan/Perwalian dariPengadilan untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;7.
Terbanding/Terdakwa : WANDA ASNOVRA Panggilan WANDA
59 — 19
bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumsebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM107/PYKBH/12/2020 tanggal 15 Desember 2020,yang berbunyi sebagai berikut:DAKWAAN :Bahwa terdakwa WANDA ASNOVRA Pgl WANDA pada hari Senintanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2019 bertempat di Jalan Singa HarauKelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuhatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih temasuk
Iis Prima Mayasari
20 — 8
(1)paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanpengadilan;Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 yangtelah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2014 Tentang AdministrasiKependudukan menerangkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang didalam permohonanpemohon beralamat di Dukuh Pananaggungan RT. 002/RW 002 Desa KoripanKecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang temasuk
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1178/ B/PK/Pjk/2018dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum = danmenguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena Meat andBone Meal dengan dengan klasifikasi pos tarif 2309.90.3000 dengan BM0%, PPh 2.5%, PPN 10% adalah tidak temasuk Rincian Bahan PakanTernak yang Dibebaskan atau
6 — 0
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang peradilan agama, maka majelis hakim secara exoficio akan memerintahkan kepadaPanitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait, selengkapnya perintah tersebut akantercantum dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, temasuk
28 — 1
Minggirsarl Kec.Kanigoro Kabupaten Blitar atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blitar ,mengambil sesuatu barang yang sama sekali atausebagimanya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikibarang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedangmelewati Jalan Umum di Ds.Minggirsari Kec.Kanigoro Kabupaten Blitardengan mengendarai
33 — 8
faktafakta yang diperoleh di atas, makaMajelis Hakim menjadikan pertimbangan hukum bahwa para Pemohon tidak adahalangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq (yang berhak) darialmarhum XXXXXXXXXXXXXXX.Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon untuk memperoleh penetapanahli waris dengan maksud pengurusan segala sesuatu yang diperlukan atasmeninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX.Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a)Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa ayah dan ibu adalah temasuk
9 — 2
No 1057/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANtersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan
63 — 39
HGU No. 6. yang telahberakhir tahun 2009 dan masih temasuk didalamnya yaitutanah yang dipergunakan sebagai jalan jalan /saranaumum dan telah nyata tindakan Tergugat dalammenerbitkan Sertifikat obyek sengketa telah melanggarketentuan : e Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, TentangHalaman 9 dariPutusan Perkara No. 43/G/2011/PTUN BDGPokok Pokok Agraria; Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah ;e Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna