bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang (PBB) dengan mengambil langkahlangkah produktifdan mengeluarkan kebijakan yang pro partai guna memajukan danmengembangkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayahKabupaten Padang Pariaman;Bahwa dengan tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 04Desember 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW

berkenan untuk memanggil keduabelan pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, sertamemberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Terguat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu( PAW

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadipermasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1418/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai danPergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat Komi ChaniagoDPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Djunaidi Boer yangdikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan ini adalah masalah yang berawal atau menyangkut atauberhubungan dengan Partai yaitu Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal ; Pengantian Antar Waktu Anggota

Dalil Eksepsi yangdemikian tidak benar, mengadaada, dan tidak berdasar hukum, sebabPenggugat Komi Chaniago diberhentikan sebagai anggota partai dandilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD PropinsiSumatra barat sudah merugikan kepentingan hukumnya, maka penggantianAntar Waktu (PAW) yang demikian dikualifisir sebagai perobuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Kuasa HukumTergugat dan Tergugat II serta memperhatikan pula tanggapan Kuasa HukumPenggugat atas

Sebelumnya DPCPDI Perjuangan Kabupaten Rembang (Tergugat I) mengirimkan surat No.243/ IN/VII/ DPC/ 2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang Permohonan Pengantar/Rekomendasi atas Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atasdasar surat tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan Propinsi JawaTengah (Tergugat II) telah memanggil Penggugat untuk diminta klarifikasi dansekaligus Tergugat II juga melakukan klarifikasi terhadap Tergugat I.

(Pergantian Antar Waktu) kan pada tanggal27 DesemberBahwa setahu saksi dasar PAW adalahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun2010 yang menjadi prinsip PAW ada 3 (tiga)sebab, yaitu 1 Disebabkan karena meninggalBahwa setahu saksi Penggugat diberhentikankarena melanggar kode etik DewanKehormatan Partai dan dikehendaki PartaiPDIP dengan dasar PP Nomor 16 tahunBahwa setahu saksi pengusulan dari DPC keDPD lalu kepada DPP.

Rapat fraksi saat itudipimpin oleh Ridwan ;Bahwa setahu saksi setelah rapat fraksi adaklarifikasi oleh DPC hingga DPP terhadapPenggugat, saat itu Penggugat mengkui akankesalahannya yang tidak membacakansebagian naskahnya ;Bahwa setahu saksi Pengganti Penggugatsetelah di PAW berdasarkan Surat443 H. SARWOKO SE,berikut :Keputusan DPP adalah A.

nyaPenggugat ;Bahwa setahu saksi yang berwenang untukmelakukan PAW adalah DPP ;Bahwa setahu saksi mekanisme PergantianAntar Waktu (PAW) dimulai dengan adanyapermohonan mengenai PAW Penggugattertanggal 14 Juli 2011ke DPD Jateng yangtidak ditanggapi lalu diklarifikasi, tanggal26 Juli 2011 klarifikasi DPC ke DPDJateng yang menghadirkan PenggugatSekretaris.

Yanghadir adalah Penggugat dan TergugatSumadi sebagai ketua DPC dan Ridwansebagai Sekretaris DPC, Jasmani danSuprihadi sebagai Anggota ;Bahwa setahu saksi klarifikasi Penggugatmengenai laporan DPC dalampertanggungjawaban PAW, ada klosulklosul yang tidak dibaca oleh Penggugatkepada eksekutif ;Bahwa setahu saksi klausul klausul yangtidak dibacakan Penggugat adalah penting,karena membela hak orang kecil.

Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan periode20142018;Bahwa berdasarkan usulan DPD PAN Kabupaten Wakatobi (Tergugat III)sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka DPW PAN Provinsi SulawesiTenggara (Tergugat Il) mengeluarkan surat tertanggal 30 Juli 2018 perihalusul persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasionaldalam hal Penggugat!

sampai dengan Penggugat V, sehingga oleh DPP PAN(Tergugat l) melalui suratnya tertanggal 20 September 2018 perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu Para Penggugat;Bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat Il (DPW PAN SULTRA)kepada Tergugat Ill (DPD PAN) tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi tidak sah berdasarkanhukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN khususnya pasal 28 ayat 4;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Ill yang telah

melanggar hukum karenaproses pelaksanaan MUSDALUB tidak berdasarkan AD/ART PAN sehinggabaik langsung maupun tidak langsung apa yang dilakukan juga oleh Tergugat dan Tergugat Il yang menyetujui proses usulan Persetujuan PAW AnggotaHal 3 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw10.DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugatbatal demi hukum;Bahwa tindakan Para Tergugat telah mencederai rasa keadilan paraPenggugat sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah

Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Pergantian AntarWaktu (PAW) para Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Fraksi PAN;2.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas Il WangiWangi untuksegera memberitahukan penetapan penundaan/penangguhan tentangusulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para penggugat darikedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 201 42019;DALAM POKOK PERKARAHal 4 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, artinya perbuatan para Tergugatsebagaimana pada posita 6 dan posita 7, jelas dan nyata pengangkangan terhadapUndangUndang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnyayang telah bermuara kepada perbuatan melawan hukum, karena telah melakukanpenggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (PenggantianAntar Waktu) dimaksud;Bahwa

secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasimaupun Hasil Rakernas "Pergantian Antar Waktu (PAW)" hanya dapat dilakukansebagaimana tersebut dalam Pasal 383 UU Nomor 20 Tahun 2009 jo. 102 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri; atauc Diberhentikan;Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf C, apabila:a Tidak dapat melaksanakan

kepada Penggugat,perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatanmelawan hukum yang berlanjut;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituterbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuandokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap.

Maka secara hukum berupa: Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III(DPP PAN); Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/I1/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanHal. 6 dari 16 hal Put.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TergugatIH (DPP PAN);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanRekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN Aceh);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PANAceh)

Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenKupang (Turut Tergugat); Bukti P06;5. Atas dasar Suratsurat dari Para Tergugat, maka Turut Tergugatmenerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor115/PY.04.1/5301/KPUKab/V1/2018 perihal PemberitahuanPergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKupang, yang ditujukan kepada Bpk.

Kabupaten Kupang;3.4 Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW;4.

Fotokopi Surat tertanggal O7 Juni 2018 Nomor : 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW, yangditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya,selanjutnya diberi tanda P.6;7. Fotokopi Surat tertanggal 08 Juni 2018 Nomor : 11/PY.04.1/5301/KPUKab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk.Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) dan Bpk.

(meninggal), sedangkan urutan ketiga adalah Saudara YusakIbrahim Labati (Penggugat); Bahwa saksi mengetahuinya dari rekapan hasil KPU maupun hasiltekapan KPU yang berasal dari Penggugat dan saya juga mendengarhasil pengumumannya; Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik, yang dilantikadalah PAW yang berasal dari Partai HANURA dan PDIP, karena KPUtahu bahwa sesuai urutan maka seharusnya Saudara Penggugat yangmenjadi PAW; Bahwa ada surat pemberhentian Saudara Penggugat danSaudara Johanes Kedati

Tergugat Dua menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomori.54/DPDNTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURAKabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu);4. Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang(Turut Tergugat);5.

Sebagai Penggugat VIIHal 1 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt8. PENGGUGAT VIII, umur 45 tahun, jenis kelamin laki laki, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamatKota Bukittinggi. Sebagai Penggugat VIII .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/BH/SK/VII/2013 tanggal 25Juli 2013 Penggugat sd Penggugat VIII, memberikan kuasa kepada :1. TELVI ROBBEL, SH Nomor Iduk Anggota PERADI 95.10706 .2. SUDARNO,SH. Nomor Induk Anggota PERADI 93.10263 .Selaku Advokat ,yang berkantor di JI.

Sebelah Timur dengan Hotel sumatera.Hal 3 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi. Sebelah selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi.Untuk selanjutnya disebut objek perkara.5. Bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama perkawinan7.8.antara Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT yangdiperdapat pada tahun 2002.

Nagari Basa( almarhum) dengan PENGGUGAT I, tertanggal 08 April 2013, diketahui olehHal 7 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA.

Nagari Basa dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Barat dengan Hotel Malindo;Sebelah Timur dengan Perumahan Milik Pemerintah PropinsiSumatera Barat.Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi;Sebelah Selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi;Hal 17 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. BktAdalah harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT denganPENGGUGAT (Penggugat );4. Menetapkan bahwa 2 dari harta tersebut diatas adalah hak PENGGUGAT dan % lagi merupakan harta warisan dari SUAMI PENGGUGAT I;5.

Biaya ATK : Rp. 50.000.Hal 19 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bktas SeBiaya Panggilan : Rp. 3.950.000.Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 650.000,Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Ro. 6.000,Jumlah : Rp.4.691.000,(empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Bukittinggi, 23 Juni 2014Salinan sesuai asiliPANITERAttdRiswan, SH

Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor :025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal pencabutan keanggotaan partaidan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH (Penggugat) ;Bahwa terkait dengankeputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut, Penggugatsangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tertsebut tidak melaluiprosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai.

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(Onrehtmatige daad) ;3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ;4 Menyatakan SK DPP PPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentianPenggugat selaku Anggota PPP yang berdasarkan Surat DPC PPP KabupatenRejang Lebong Nomor : 025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihalPencabutan Keanggotaan Partai dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW

Selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan pihakPenggugat menerangkan bahwa tidak ada perubahan atas Surat Gugatannya ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugatmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2012, seperti terlampir dalam BeritaAcara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT :Bahwa, gugatan Penggugat menyatakan bahwa perihal pencabutan keanggotaanpartai dan pengajuan antar waktu (PAW) dari anggota Dwan Perwakilan

)yang diberikan dengan SK DPP PPP kepada Penggugat ;Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan dengan PAW, karenaPenggugat tidak memenuhi kewajibannya ke DPC PPP Kab.

darianggota DPC PPP Rejang Lebong ke DPP PPP Jakarta melalui DPW PPPBengkulu, kemudian paa tanggal Juni 2012, DPP PPP Jakarta mengeluarkan SKpemberhentian Penggugat dengan PAW sebagai anggota DPRD PPP RejangLebong ;Bahwa, apabila Penggugat keberatan terhadap SK pemberhentian tersebut, makaPenggugat dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai di Jakarta, akantetapi dari keterangan ketua (Tergugat), hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa, tentang pelaksanaan PAW tersebut adalah menjadi

surat dari PNBK Kabupaten Lingga sesuai Nomor : 06 /DPCPNBK / KL / 2808 Perihal meminta laporan kinerja legislator PNBKkabupaten Lingga tertanggal 28 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : SK 258/DPPPNBK/KPTSIV/2008 tentang Pemecatan dan Pencabutan kartu tanda anggota PNBKatas nama VONNY ENGELIN LUMEMPOUW tanggal 22 April 2008 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNBK (Partai Nasional BantengKemerdekaan) ;e 2 (dua) lembar surat perihal rekomendasi Penggantian Antar Waktu(PAW

Daerah Kepulauan RiauPNBK ;e 2 (dua) lembar Surat Perihal Laporan Permohonan Penegasan PAWsesuai Nomor : 010 / DPC.PNBK / INT / Il / 2008 tertanggal 27 Maret2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten LinggaPNBK ;e 1 (Satu) surat keterangan nomor : 070 / DPRD 124 yang diterangkanWakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 22 Maret 2008 ;e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW

VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

., kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008;e 1 (satu) eksemplar koran / Surat Kabar Mingguan Radar Kepri edisi 50tahun II minggu IV 2 (dua) lembar surat dari DPD PNBK Kepri perihalRekomendasi PAW Nomor Surat 108 / DPD.PNBK / REC / 08 tertanggal14 April 2008;e Mei 2008 yang dikeluarkan Surat kabar Radar kepri;e 2 (dua) lembar surat dari DPCPNBK Kabupaten Lingga perihal : Laporandan Permohonan Penegasan antar waktu yang dikirim ke DPDPNBKNomor surat 010 / DPC.PNBK/ INT / II

No. 365 K/Pid/2011e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj. VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

- M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

Kemudian pada tanggal29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Penggugat dari T Tt= Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalahsaudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ; ~~Atas keterangan saksi tersebut Tergugat,Turut Tergugat I dan TurutTergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;3. APOLOS WELLBahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggotapartai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugatbelum masuk sebagai anggota partai.

Alor dimana Penggugatmewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan samasamadiangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; ~~~ Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagaiAnggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatanGalant Wr ek, SS SG mm I OTe Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonanpergantian antar waktu (PAW) terhadapPenggugat dimana kapasitas Tergugatdisebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu(PAW

) Tergugat tersebut ada tindak Jlanjut sehingga turun SKGubernur NIT tentang pergantian antar waktu; Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAWsehingga saksi pernah berbicara dengan KetuaDPRD untuk meralat dan mempelajari kembalipermohonan PAW dari Tergugat sebelumditeruskan ke Gubernur NTT;e Bahwa saksi pernah minta AD ART padaPenggugat dan saksi bandingkan denganlampiran surat usulan PAW oleh Tergugat makamenurut saksi ada kerancuan

mengetahui PAW diawali denganpermohonan dari partai politik kepada DPRDuntuk mengganti anggota DPRD dari partaiPemohon (Tergugat) kemudian DPRD mintakepada Bupati untuk mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktuanggota DPRD kepada Gubernur; Bahwa selain merujuk pada U.U.

No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16tahun 2010, kami juga merujuk pada AD ART dari partai PKDI, darisemua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diprosesuntuk diteruskan ke Gubernur NITj on rst seeBahwa dalam proses PAW kami tidakmemperhatikan tentang Daerah Pemilihan dariCalon Pengganti dan anggota yang digantikarena itu kewenangan KPUD;Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa pada saat diajukan

SMD, 5 September 2012, dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011 /PTUN BLtanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAWAnggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan mengadilinya; 5 Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan

67/Pdt,G/2012/PN.TPI sehingga Tergugat harusbersikap hatihati dan harus menunggu perkembangan prosesperkara tersebut; Pada tanggal 26 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjungpinang telah membacakan putusannya, dan amarnyamenyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untukseluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinangbelum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebutmaka demi kepastian hukum atas usulan PAW

Partai Amanat Nasional selaku partaipengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009, maka padatanggal O1 April 2013 barulah tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang; e Apabila dicermati dalam UU No. 27 Tahun 2009 ternyata tidak adasatu pasalpun yang menentukan konsekwensi atas terlampauinyatenggat waktu dalam menerbitkan surat keputusan PAW

terhadapanggota DPRD dan sebaliknya demi memberikan kepastian hukummaka penerbitan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat sangatberalasan dan berdasar untuk dikeluarkan, sehingga alas anPenggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang karenatelah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harusdikesampingkan.; 7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 8,9, 10 dan 11 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian

;Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h Undangundang No. 27Tahun 2009 adalah khusus mengatur tentang Pemberhentiansebagai Anggota Partai Politik sehingga tidak ada relevansinyadengan PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD KotaTanjungpinang yang telah diusulkan jauh hari sebelum Penggugatdiberhentikan sebagai Anggota PAN berdasarkan Surat KeputusanNomor : PAN/A/Kpts/KUSH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddinsebagai Anggota Partai AmanatNasional.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPUProvinsi Papua Nomor 87/BA/ KPUPAPUA/P/2009, yang dibuat olehKPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antarwaktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat keMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melaluimekanisme

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.b.2ssendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat PenjabatGubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat KetuaDewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014;Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012dan Surat Ketua

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode20092014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPR

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.4.Surat dari Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012,tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papuadan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252,tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 20092014,dengan menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian oleh Penggugat dijadikanobjek gugatan;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan SuratNomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua;2.4.b.

Bahe No. 114 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaiPemohon Il.Dalam hal ini telah memilih tempat kKediaman hukum di kantor kuasanya tersebutdi bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Andi BesseSitti Fatimah, S.H. adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: UjungPandang, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, NomorInduk Advokat PERADRI: 19.2019.00518, masa berlaku Kartu Tanda PengenalHal. 1 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgAdvokat s/d 31 Desember

Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe,Hal. 2 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;sesuai Surat Keterangan KematianNo.474.3/45/KT tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempeserta Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.823.0003050 tertanggal 30 April 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PemerintahKabupaten Wajo;Bahwa ketika almarhum Sumardi, S.Pd. wafat, kKedua orang tuanya yakniayahnya bernama Dahlan dan Ibunya bernama Nurung telah

para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, S.Pd. guna menerima tabungantersebut atau merubah nama almarhum di tabungan Bank Sulselbar tersebut.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agarditetapbkan sebagai ahli waris dari AlmarhumSumardi, S.Pd., olehnya itu paraPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:Hal. 3 dari 5 PAW

Pemohon tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.Hal. 4 dari 5 PAW

Nurmaall Panitera Pengganti,Haryadi, S.HPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 9.000,00Jumlah :Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg

Tl Int 4Surat pernyataan tidak sanggup PAW. Dapil II dari masingmasingcalon, ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) Surat Keterangan meninggal Dunia N Suparman, (fotokopi dari fotokopi);Surat DPC PPP Kabupaten Lahat Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD PPP Kab.

Hudson Arpan, MS.i (fotokopi dari potokopi);T.Il Int10 : Berita Acara KPUD lahat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Int11 : Surat KPU Kabupaten Lahat Nomor163/PY.04.1.SD/1604/KPUKab/III/2017 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Lahat (fotokopi dari fotokopi) ;T.ll Int12 : Surat Bupati Lahat Nomor : 100/62/I/2017 Perihal UsulPeresmian PAW dari Anggota DPRD Kab.

Agus Riansyah, Sag.berdasarkan surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera SelatanHalaman 48 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGNomor : 159/IN/DPW/V1I/2017, Perihal : Rekomendasi PAW Anggota DPRDKabupaten Lahat, tertanggal 19 Juni 2017 (vide bukti T5 = T Il Int 7);Bahwa DPC PPP Kabupaten Lahat merekomendasikan PAW anggota DPRDKab.

Lahat terhadap Penggugat dan digantikan dengan Tergugat II Intervensiberdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Lahat Nomor: 23/PEM/DPC/VI/2017,Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD PPP Kab.

Agus Riansyah,Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLG10.11.12.13.14.15.S.Ag dinyatakan telah memenuhi syarat calon PAW dan Penggugat sedangmenempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor10/Pdt.sus.parpol/2017PN.Iht. (vide bukti T.7 = T Il Int 11; T Il Int8; T Il Int 10);Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lahat mengajukan usulan PAW kepadaGubernur Sumatera Selatan cq.

Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan olehTergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor :B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA),Tergugat Ill mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD PartaiGOLKAR Provinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKARkabupaten Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor :B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;6.

Foto copy Surat Tanggapan atau usulan PAW Anggota DPRD KabupatenKupang Nomor : B2077/GOLKAR/X1/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang diajukan tanpa aslinya, diberitanda P7;8.

Foto copy Surat Perihal Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap saudaraAgus Tanau, S.Sos, M.M., (Anggota DPRD Kabupaten Kupang) Nomor :171.3/16/DPRD/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh WakilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukandengan aslinya, diberi tanda P9;10.

Foto copy Surat Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang Nomor : B404/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/X1/2018 tertanggal23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai GOLKARDATI 1 NTT, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda T5;6.

Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

/PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai KebangkitanBangsa yang ditandatangani oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A.1/III/2011, kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor:7193/DPP03/V/A.1/IM/2011 tertanggal 7 Maret 2011 perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Demikian pula SuratNomor: 7193/DPP03/V/A. 1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Penggugat;Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentiantersebut di tingkat internal partai;Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A. 1/III/2011 tentang PenetapanPemberhentian Dr. H. A.

Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo kemudian pada tanggal 7Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor: 7193/DPP03/V/A.1/III/ 2011perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Selain dari pada itu, dasarhukum PAW diatur dalam Pasal 16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 tentang PAWanggota DPR;Dengan demikian Judex Facti hanya mempertimbangkan Pasal 213 ayat 2 huruf eUndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya;Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mempertimbangkan kewenangan partaitentang PAW Pasal 213 ayat 2 huruf c UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 Undangundang

maka berakibat batal demi hukum;Oleh karenanya UndangUndang memberikan ruang untuk mengujinya baik diMahkamah Partai maupun di Pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partaiyang dilanjutkan dengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenangwenang olehpartai politik;Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUUVIII/ 2010berbunyi: 3.17.5 Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagianggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalampelaksanaannya haruslah

Edi Sukamto;Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sadr. A Bastari Ibrahim kepadaSdr.

A Bastari Ibrahim;Menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.

Bahwa pada halaman 7 Dalam Provisi poin 4, Menunda ProsesPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas Utara atas namasdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMG Bahwa prosedur PAW menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010sebagai berikut :Pemberhentian anggota DPRD yang diajukan oleh pimpinan parpolkepada pimpinan Dewan dengan disampaikan nama anggota yangdiberhentikan dan meminta nama calon PAW kepada pimpinan Dewan dalamwaktu 5 hari sejak diterima surat pimpinan Dewan; Dalam waktu 7 hari surat pimpinan Dewan disampaikan kepada Gubernurmelalui Bupati;Dalam waktu 7 hari Bupati mengusulkan PAW kepada Gubernur;Dalam waktu

Sunarwi, SE, MM (vide bukti T.4 danBahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Nomor: 170/018635 tertanggal25 Nopember 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

diatas dan masih menunggupengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yangbersangkutan; (vide bukti P.2 dan keterangan Saksi Tri Haryumi serta Sutrisno, ST);Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 170/020291,perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan SuratNomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Hal ini sebagaimanatermuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PatiNomor: 171.1/1923, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Tergugat melalui suratnya Nomor :171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRDKab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPUKabupaten Gowa /n Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, dimanaisi Surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan Putusan PengadilanNegeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

Karenasejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan proses PAW yangtidak berdasar hukum tersebut, maka Penggugat telah terganggu dalamtugas dan tanggungjawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowasehingga Tergugat berupaya menempuh upaya hukum dengan mengangkatAdvokat untuk mengajukan somasi dan gugatan dalam perkara a quokepada Tergugat ; Bahwa adapun jumlah kerugian materiil yang dialamiPenggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sesuai suratnya Tanggal 22Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal :PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukankepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atas nama ANDI LUKMAN MMDg. NABA /n Casu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untukmembayar kerugian materiill yang dialami Penggugat sebesar Rp.150.000.000.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan proses PAWsesuai surat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atasnama ANDI LUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, tidak berdasarkanhukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali suratTergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;4. Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, sampai putusan dalam perkaraperdata Nomor : 48/Pdt. G/2017/PN.

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/