fotocopy Objek Sengketa tersebut:Bahwa ternyata penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugatdidasarkan atas usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : ST/10127/BDPDGERINDRA SUMUT/ 2015 tanggal 17 Oktober 2015perinal usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama saudara EVEREADYSITORUS, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GerindraNomor : 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015Perihal : PAW

Penggugat:Bahwa selain itu, Penerbitan Surat Keputusan PemberhentianAnggota tersebut adalah tidak sah karena melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW

EVERADY SITORUS:;Bahwa penerbitan Surat Nomor 2422/18/Sekr Tertanggal 27 Oktober2015 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utaraadalah untuk menindak lanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat ( DPP)Partai Gerindra Nomor 080131/A/DPPGERINDRA/2015 Tanggal 31Agustus 2015 Perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 Tanggal 17Oktober 2015 Perihal Usulan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY SITORUSadalah berdasarkan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utarayang ditindak lanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiGerindra Sumatera Utara Nomor ST/ 10 127/B DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara atas namaSdr.

) kepadaPemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannyasebagai anggota Legislatif/ DPRD Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatmenunjukkan Objek Sengketa a quo bukan untuk meminta persetujuanKPU Provinsi Sumatera Utara dalam hal melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Legislatif/ DPRD ProvinsiSumatera Utara.

Malang dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) anggota DDPRD Kab. Malang an. LUKITO EKO PURWANDONO(Penggugat), yang dinyatakan surat sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat dariTergugat I, yakni surat DPP Partai NasDem No.132SI/DPPNasDem/IV/2016;5.

Bahwa ternyata di dalam surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagaimana dimaksud, juga dilampirkan surat keputusan yang memberhentikanPenggugat dari keanggotaan Partai NasDem, yang pemberhentian Penggugat darikeanggotaan partaidilakukan dengan carayang melanggar ketentuan di dalamAD / ART Partai NasDem, sebab mengesampingkan ketentuan Pasal 6 ART tentangHakhak Anggota, khususnya sebagaimana termasuk tapi tidak terbatas Pasal 6 angka(1).

semestinya sangsipemberhentian adalah tidak sah dan atau setidaknya Penggugat diberikan kesempatanmenurut ketentuan hukum yang berlaku, setidaknya diberikan haknya untuk membeladiri dalam hal disangsi oleh partai;Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian dari AnggotaPartai NasDem kepada Penggugat dan atau mengajukannya ke Tergugat I DPP PartaiNasDem dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan PartaiNasDem, dan kemudian Tergugat II menerbitkan surat permohonan PAW

Malang, serta Tergugat I yangmenyetujui hal tersebut, maka dalam hal ini dapat dikonstruksikan bahwasannya SuratHalaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY16.17.Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpamelalui mekanisme yang sah menurut ketentuan Partai NasDem, dan kemudianTergugat II menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua/ Pimpinan DPRDKab.

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian sebagaiAnggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sahmenurut ketentuan AD / ART Partai NasDem, dan kemudian menerbitkan suratpermohonan PAW kepada Ketua/ Pimpinan DPRD Kab. Malang adalah PerbuatanMelawan Hukum;.Menyatakan surat Tergugat II No.0089/S.2/DPDNasDemMalang/III/2016,tertanggal 11 Maret 2016 Batal Demi Hukum;.

Yang Dimohonkan:Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini, berkenaan denganpemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat sebagaimana keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/IV/2010.Dimana hal tersebut berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulawesiSelatan dari Partai Demokrat;3. Kewenangan Pengadilan Negeri:1.

pihak Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatankepada Tergugat dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri KelasIA Makassar, maka secara Mutatis Mutandis pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga pengusulan/proses PAW sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatanharus ditunda sampai adanya putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;5.

Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat prosedural serta pengusulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat II tidak sah dancacat Prosedural;5. Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat Il batal demi hukum atau setidaktidaknya dapatdibatalkan;6. Menyatakan bahwa Penggugat Misriyani Ilyas adalah anggota PartaiDemokrat yang sah;7.

Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena dasar gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam Petitum gugatannyapada Petitum nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pemberhentianyang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan PAW yang dikeluarkan olehTergugat Il batal demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.

Demikian juga Petitum gugatan pada point 4 yang meminta MajelisHakim untuk menyatakan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan olehTergugat tidak sah dan cacat procedural demikian juga pengusulan PAW olehTergugat II tidak sah dan cacat procedural. PetitumPetitum yang demikian itusangat kabur menurut hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.

.//2016 perihal: permohonan (PAW) saudara Samsul M.

/I/2016 perihal Permohonan PAW saudara Samsul M. Nor;Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Nomor 172/125/DPRD/2016, tanggal 19 April 2016 perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu;Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.SusParpol/20166.

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum,karena gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan karena dalilgugatan adalah Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukummengajukan permohonan penggantian antar waktu (PAW) tanpa dasar danalasan secara hukum, dan Termohon Kasasi Il melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu meminta nama calon pengganti antar waktu hal manapermintaan tersebut sebagai langkah proses penggantian antar waktu (PAW) dan tindakan tersebut tanpa dasar dan

demikian sudah tidak berlaku karena Pemohon Kasasi telahdilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sehingga walau putusan itudianggap benar ada maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum;b) Memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokratsedangkan menurut Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga PartaiDemokrat Tahun 2015 pemberhentian karena alasan apapun hanyadapat terjadi dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat;c) Menetapkan penggantian antar waktu (PAW

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Pasal 15 ayat (1) : "menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai,Ayat (2) :""memegang teguh AD/ART Partai Gerindra";Pasal 19 ayat 2 (m): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (m)Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majells Etik danKehormatan"Pasal 19 ayat 2 (w): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (w)Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Anggota DPRdan DPRD sesuai peraturan perundanganundangan

Gerindra apabila ingin menggantikan Penggugat dan kalau tidaksanggup maka disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri,sehingga bapak Bambang Sumadi membuat surat pengunduran diri danperjanjian dengan bapak Antonius Muhamad Ali, S.H.;10.Bahwa dalam memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra11dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Anggaran DasarPartai Gerindra Pasal 20 ayat (2) menyebutkan: "Dewan Pimpinan Daerahmemiliki kKewenangan: mengajukan usul pergantian antara waktu (PAW

(Vide Lampiran 4);14) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon Kasasi mengeluarkansurat Nomor 020060/A/DPPGerindra/2013 perihal PAW Anggota DPRD KotaHal. 24 dari 37 hal Put. Nomor ..... K/Padt.SusParpol/.....Bandar Lampung, yang isinya memerintahkan DPC Partai Gerindra Kota BandarLampung untuk segera memproses administrasi dan mengajukan kepada KetuaDPRD Kota Bandar Lampung PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dariPartai Gerindra atas nama Termohon Kasasi.

DPRDKota Bandar Lampung perihal: Klarifikasi Proses PAW anggota DPRD KotaBandar Lampung dengan menunjuk Sdr.Antonius Muhammad Ali,S.H. menjadicalon pengganti dikarenakan Sdr.Bambang Sumadi telah membuat suratpernyataan tidak bersedia untuk di lantik dalam proses penggantian antar waktuAnggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Gerindra atas namaTermohon Kasasi.

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Lampung dengan Nomor Surat 260.23.03.1.2013 perihal mohon verifikasiusulan PAW;20) Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaBandar Lampung telah melakukan verifikasi pemeriksaan berkas pemenuhanpersyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) diusulkan Partai Gerindra danselanjutnya hasil verifikasi tersebut tertuang dalam berita acara Nomor 340.a/BA/V/2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Bandar

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan UsulanPemberhentian antar Waktu ( PAW ) ke Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Solok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasildari Mahkamah Pernyeiesaian Sengketa ( MPS ) PAN sebagai wadahpenyelesaian persengketaan politik sesuai UU No. 2 thn 2011, perbuatanTergugat tersebut adalah perbuatan yang merugikan penggugat danmerupakan perbuatan hukum.10.Bahwa oleh karena perbuatan

II teian melakukan perbuatansemenamena kepada penggugat , perbuatan tergugat dan tergugat IItersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangatberalasan hukum Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan tergugat II haruslahdibatalkan, dan Surat Tergugat Nomor PAN /0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu(PAW) berdasarkan Surat.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan usulanPerberhentian Antar waktu (PAW) terhadap penggugat dengan suratNomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 tanggal 11 Desember 2012berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/986/X/2012tanggal 19 oktober 2012 adalah perbuatan semenamena danmerupakan perbuatan melawan hukum .6. Menyatakan Surat tergugat Nomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 adalah promatur dan tidak berkekuatanhukum7.

Bahwa sesuai dengan mekanisme Pengusulan pemberhentian sebagaiKader dan Pergantian Antar Waktu (PAW), diurus Anggota DPR RI diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Anggota DPRD Propinsi diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Anggota DPRDKabupaten/ Kota diusulkan oleh dewan Pimpinan Daerah (DPD). dimanaoleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dimana ketentuan usulan tersebutdisampaikan dengan surat tertulis oleh DPP kepada DPD yang disertaidengan Kronologis Bukti Otentik terhadap Pelanggaran

Dimana dalam gugatannya Penggugat menjadikanDewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Solok sebagai Tergugat I.Seharusnya yang menjadi tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)karena DPP lah yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, dan Dewan PimpinanDaerah (DPD) hanyalah menindak lanjuti surat dan perintah dari DPDtersebut.

Yana yang diserahkan oleh Syahril Smenerima sebuah surat dari Dewan Pimpinan PusatPartai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa SuratKeputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem yakni Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Dr.Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;5.

ASNAWI ZAIN, DTMHbukanDr.ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT, karena salah Subjek Hukumnya yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannyasecara Hukum; 11.

Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.

indisipliner atautidak mematuhi keputusan DPW Provinsi Lampung danDPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat;"= Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah memberikanpenjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepadaPENGGUGAT terkait tindakan indisipliner atau tidakmematuhi keputusan Partai dan PENGGUGAT tidakpernah menerima teguran dan sanksi apapun dariPartai, sehingga terbitnya surat usulan DPW PartaiNasdem Provinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

berlaku, termasuk Tata Tertib, Kode Etik,Platform Perjuangan Partai Demokrat (AD/ART PartaiDemokrat), selain itu Penggugat dalam segala aktifitassenantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra dankredibilitas Partai Demokrat maupun DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara, sekalipun demikian namun diluar dugaanpada pertengahan Tahun 2011, Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi TenggaraHalaman 7 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKTmengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

AD/ART Partai Demokrat maupun peraturanperundangundangan yangBahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatanlagi ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi,tanggal 29 Mei 2013, (sedang berproses), karena Gubernur Provinsi SulawesiTenggara telah memproses kembali Usul Pemberhentian Antar Waktu atas diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai suratNomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

Hal ini dapat dilihat dariFundamentum Petendi dimana Penggugat menguraikan mengenai pengajuanusul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan UndangUndang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PartaiDemokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang seolaholah telahdilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan aquo.

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Teng gara;Halaman 43 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT17.b.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor : 160/1013.DPRD,tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD SulawesiTenggara.

Surat 170/39/DPRD/LIg/I/2019 perihal mohon petunjuk tentang PAW anggota DPRD KotaLubuklinggau dari PPP atas nama PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan TERGUGAT tersebut, TURUTTERGUGAT mengeluarkan surat pada tanggal 13 Februari 2019, denganNo. Surat 170/0312/I/2019 perihal Pelantikan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Reg.11/MPDPPPPP;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, bertempat di ruang Badanmusyawarah DPRD Kota Lubuklinggau, TERGUGAT mengadakan RapatBANMUS DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda membahas suratsurat masuk;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, PENGGUGAT mengirimkan suratyang diberikan langsung kepada TERGUGAT dengan perihal PenundaanProses PAW terhadap diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD KotaLubuklinggau dikarenakan masih berjalannya proses hukum diMahkamah Partai, surat tersebut merupakan penegasan

Tetapi Kewenangan KPU atau KPUD dalam hal PAW hanyamemverifikasi data calon pengganti anggota DPR atau DPRD yangparpolnya syah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM sesuaiperundangundangan atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal iniKepengurusan PPP Versi Ir Ir. H. M.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum sesuai saran dari timkemenkumham yang menyatakan proses paw ditunda sampai adanyakeputusan yang inkracht sesuai dengan Laporan Hasil Koordinasi danKonsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuklinggau KeKementerian Hukum dan Ham dan KPU RI di Jakarta tanggal 11 S/D 14Juli 2017;13. Bahwa telah adanya putusan Nomor 182 PK/TUN/2018 tertanggal 8November 2018 mengenai kepengurusan PPP Versi Ir Ir H.

Bahwa adanya pernyataan dari Mimi Haryani, SH ( dahulu wakil ketuaPengadilan Negeri Lubuklinggau sekarang Ketua Pengadilan NegeriLubuklinggau) yang menyatakan Upaya hukum yang dapat dilakukanadalah PK (Peninjauan Kembali), namun tidak berpengaruh terhadapproses PAW Pergantian Antar Waktu.

., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.

atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW

,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.

SUPIANI;

SUPIANI; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker)putin dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motorHonda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 warna Merah Putih An.SUPIANI;Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Srikandi RT. 20 KotaBanjarmasin pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah kontrakannyabersama barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam(les stiker) putih dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka :MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya, danjuga 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan NomorPolisi DA 6976 IW warna ungu; Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telahterbukti, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783,Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya bukan milik para terdakwa melainkanmilik saksi RUSINAH Binti H.

SUPIANI, 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Scopy warna hitam (les stiker) putin dengan Nomor Polisi terpasang DAHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mrh6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kuncikontaknya, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor HondaScoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An.

SUPIANI; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No. 0801194000361tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopydengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An. SUPIANI.Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

Akan tetapi sudahsepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyaikewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) danPeraturan Perundangundangan ;Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab.Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan) tidakpernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr.

;Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T3) yangdiajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidakmemenuhi sifat kolektif kolegial ;Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan faktahukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenanganGubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotabersifat meresmikan, maka dalam memproses usulan PAW

Bojonegoro melalui BupatiBojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilaikesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 ;Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnyakeputusan objek sengketa (Bukti T1) pada tanggal 27 Juli 2012 PemohonKasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/ataupenyangkalan terhadap surat usulan PAW

adalah dalildalil yang tidak terdapat dalamJawaban maupun Duplik karena dalildalil tersebut disampaikan PemohonKasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalildalilPemohon Kasasi tersebut adalah dalildalil yang baru dan kesemuanya belumdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupunTingkat Pertama ;a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalildalil tersebut di atasbahwa surat usulan PAW

3/Pdt.G/2011/PAW

15/Pdt.G/2011/PAW

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah);c.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah)c.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 043 /SK DPP PDS / X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW )Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; dari saudara TONNIES SIANTURI.SP., kepada penggantinya saudara Ir SAHAT HAODJOHAN SITUMORANGutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda: P1 ;2.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 045 / SK DPP PDS / X /2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW),anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari saudara Drs DERMAWANSEMBIRING kepada penggantinya saudara Pdt SADRAH BRAHMANAutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda : P2.3.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

PLATE Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bahwa, sebelumnya Penggugat terlebih dahulu dalam persidangan yangmulia ini perlu memaparkan kronoligi penyampaian kedua Surat Keputusanyaitu tentang pemberhentian bernomor : 184SK/DPPNasDem/X1I/2018tertanggal 15 Nopember 2018 dantentang PAW (Pergantian Antar Waktu)bernomor : 185 SK/DPP NasDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember2018, Secara bersamaan dengan surat usulan PAW dari Tergugatbernomor : No.219SE/DPPNasDem/X//2018 tanggal 19 Novbember 2018yang ditujukan kepada

kami ulangi lagi,Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Randan mohon dianggap telah diulangi dalam alasan hukum tentang PAW(Pergantian Antar Waktu) ini;Bahwa, tentang alasan PAW lembar kedua SK nomor 185SK/DPPNaDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember 2018 baris ke 4 (keempat)Pertama: ...........tidak mematuhi Keputusan DPW Partai NasDem ProvinsiKepulauan Riau dan DPD Partai NasDem Kabupaten Natuna serta TataTertio DPRD Kabupaten Natuna (Peraturan DPRD No.1 Tahun 2017), perluPenggugat

Digantikan oleh suara terbanyak kedaua atas nama Atriadi sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b jo Pasal 194 ayat (1) UU Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa, Tergugat sungguh teledor didalam melakukan tindakantindakannyayang sematamata hanya untuk bertujuan mem PAW kan Penggugat,sehingga banyak melakukan kesalahankesalahan daalam pengajuan setiapsuratnya seperti termasuk dalam surat usulan PAW yang ditujukan

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/X1/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/XI/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

Takalar menghalaunya namun tidakkemudian pada saat itu Para melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu tidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangantersebut melakukan pengrusakan dengan merusak papanmemecahkan beberapa gelas kaca yang tidak lamadiamankan oleh pihak kepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar rkerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusberupa papan nama dan gelas kaca dengan kerugian sekilebih sebesar Rp2.000.000

Takalar namun tidak berhasipada saat itu Para Terdakwa menjadi emosi, kemudian pada sazmelakukan aksinya dengan menyuarakan aksinya untuk segera rmpelantikan PAW Pergantian antar waktu tidak lama kemudian Paradidalam ruangan paripurna tersebut melakukan pengrusakan dengapapan nama dan memecahkan beberapa gelas kaca yang tikemudian diamankan oleh pihak kepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, Kemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinva untuk seaera memproses pvelantikan PAW Peragantian anbeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas kaca dengan kerugian sekitar kurang lebilRp1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Terdakwa II sangat

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersawalnya Terdakwa Zainuddin menendang beberapa papan nanggota

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000,40.000.000.40.000.000, Hal. 9 dari 48 hal.

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Hal. 17 dari 48 hal.

MASFARHISYAM YUSUFSUSANTI, A.MdMISRAJISALEHMARTIN RANTANESTO MULELONOMARSELINUS MARENTERIS YOHANESANTONIUS Anggota Komisi A.Anggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi BAnggota Komisi BAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi EAnggota Komisi EPergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian

Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan didepanHal. 40 dari 48 hal.

Ketapang yang ditelah PAW (Pergantian AntarWaktu).