bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dailildalilpermohonan untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:195

Hakim tetap mengupayakanperdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumahtangga dengan tergugat secara muasyarah bil maruf namun tidak berhasilkarena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanterlebin dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legalstanding) dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telahmengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:195

Terbanding semula Turut Terlawan, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagaimana terurai tersebut di bawah ini :Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangberkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalahPengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sesuai dengan Pasal 195

Pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapatan bahwa putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 314/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2016dapat dipertahankan dan dikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawanberada di pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar perkara padadua Tingkat Peradilan.Mengingat, Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PeradilanUlangan Jawa dan Madura Undangundang Nomor 29 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum Pasal 195

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUAKecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan memenuhi syaratrukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195/55/III/2014 pada tanggal 26 Maret 2014.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhirHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0213/Padt.G/2018/PA.Sortinggal bersama di rumah kediaman bersama di I bupaten Bandung.3.

Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkanHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0213/Padt.G/2018/PA.Sordengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/55/III/2014 tanggal 26 Maret 2014yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

PA.SjPdt.G/2012/PA.Sj, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat denganuraian/alasan sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. dan seusaipernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkansighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomorsebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Nomor 195/15/VII/2011;Tanggal 05 Juli 2011 ( Bukti P.1);Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang yaitu sebagaiberikut :Hal 5 dari 14 hal. Put. No. Pdt.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringinsebagaimana ternyata dari Kutipan Akta nikah nomor 195/16/V1/2014,tertanggal 09 Juni 2014;Bahwa setelat menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempatkediaman di Kampung Kedung Gede RT.015 RW.005 DesaKedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kab.

Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKedungwaringin Kabupaten Bekasi Nomor : 195/16/V1I/2014 tanggal09 Juni 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( BuktiP.2);Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPemohon juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang sebagaiberikut :he Ai Suwarsih binti Mohammad Unata, umur 48 tahun, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp.

Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxx,Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 195/36/V1/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Juni 2009.Hal. 1 dari 12 Put.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agarpenggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnyadibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat denganbeberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan buktibukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan xxx,Kabupaten Pinrang Nomor 195

PenuntutUmum, tanggal 28 Agustus 2014 No: Print.195/0.6.14/EP.2/02/201 4; Sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014; 5. Hakim PN Srg tanggal 9 September 2014 No. /Pen.pid/2014/PN.Srqg; sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014; 6.

DUA PUTRApada hari Selasatanggal 08 Maret 2016sekira pukul 01.00WIB, atausetidaktidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2016 atau masih diHalaman 3 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Tbkdalam tahun 2016, bertempat di perairan Tanjung Parit KabupatenBengkalisProvinsi Riau (Indonesia),ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat(Malaysia)tujuaan Bengkalis Provinsi Riau (lIndonesia)pada posisi titikkoordinat01 39 195 U / 102 26 658 T yang merupakan WilayahPerairan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya

DUA PUTRA yang di nakhodai terdakwa masih dalampelayaran menuju Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) di Perairan TanjungHalaman 4 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkParit KabupatenBengalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat 01 39 195 U / 102 26 658 T bertemu dengan kapal Patroli Bea CukaiBC. 20008 yang sedang melakukan patroli. Kemudian Komandan kapalPatroli Bea Cukai BC. 20008 memerintahkan nakhoda kapal KM. DUAPUTRA untuk berhenti. Setelah kapal KM.

DUA PUTRA yang dihentikan danditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di Perairan Tanjung ParitKabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisi titik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairan RepublikIndonesia.Perbuatan terdakwa Zulkarnain Bin Samsudinsebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undangundang RI Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabenan.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan

DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairanRepublik Indonesia.Menimbang,bahwa Kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untukmempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 102 huruf (a) UU No 17Tahun

DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanHalaman 23 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 Tyaitu berada didaerahperairan Republik Indonesia.Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaterdakwa terdakwa selaku nahkoda KM.

Yang dikaitkanpula dengan ketentuan Pasal 195 HIR Jo pasal 207 HIR Jo Pasal 208HIR dan berdasarkan Buku II MA RI pada halaman 145 disebutkanbahwa "perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR jo Pasal206 RBg";Bahwa berdasarkan jurisprudent dan ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal206 HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR tersebut, maka kami menilaibahwa pihak pelawan bukanlah pihak ketiga yang dimaksud oleh pasaltersebut.

Artinyabahwa oleh karena tanah sengketa sudah dialihkan oleh ibu dari pelawankepada turut terlawan II maka secara hukum tidak ada hubungan hukumapapun lagi antara pelawan dengan tanah sengketa dan kedudukanhukum pihak pelawan dalam perkara a quo secara hukum tidak dapatdinilai sebagai pinak ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuanpasal HIR tersebut;Bahwa demikian pula apabila ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal 206 HIRdikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv mengaturhal untuk

Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ;Dan untuk lebih jelasnya kita dapat mempelajari dan menela'ah bunyiPasal 195 ayat (6) HIR jika hal menjalankan putusan itu dibantah, danjuga jika yang membantah itu adalah orang lain, oleh karena barang yangHalaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpudisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentangupaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilannegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan

persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 April 2015 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 29 April 2015dengan register perkara nomor 0852/Pdt.G/2015/PA.Ngj mengajukan halhal sebagaiberikut:1 Bahwa pada tanggal 02 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 195/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, KabupatenNganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya yangternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3518192903870002tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 852/Pdt.G/2015/PA.Ngj.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo,Kabupaten Nganjuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/01/VI/2012, tanggal 04Juni 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan darisebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Jenis kelamin Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam.Alamat tempat tinggal =: Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Ujung Berung Bandung.Terdakwa tidak ditahan.PENGADILAN MILITER I09 BANDUNG tersebut di atas :Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP44/A41/IX/2014tanggal 15 September 2014.Memperhatikan: 1.DeMendengarSurat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif I Kostrad selakuPapera Nomor : Kep/97/X1/2014 tanggal 10 Nopember 2014.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195/K/AD/H09/11/2015 tanggal 20 Februari 2015 didepan sidang yangdijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keteranganketerangan para saksi di bawah sumpah.Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yangpada pokoknyaa.

Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara iniTerdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD denganpangkat Prada NRP. 31110372830790 Prajurit aktif TNI AD saatterjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagaianggota Yonzipur 9/1 Kostrad dan belum diberhentikan dari dinasmiliter atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa9melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatusmiliter.3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/195

Tanah kebunseluas +1,76 Ha (417600 M2) tercatat a.nAmaq Ritawang No.pipil 1504 No.persil 195, klas Ill,terletakdiorongPekendangan,Ds Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgsela,Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut; sebelah Utara : Jalan sebelah Selatan : pasar; sebelah Timur : jalan;e sebelah Barat : lapangan/tanah H.H4asan/tanah4 Pp.Mijok;5.3. Tanah sawah seluas + 20 are (2000M2), tercatat a.n.

Tanah kebunseluas +1,76 Ha (417600 M2) tercatat a.nAmaq Ritawang No.pipil 1504 No.persil 195, klas Ill,terletakdiorongPekendangan,Ds Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgsela,Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut; sebelah Utara : Jalane sebelah Selatan : pasar; sebelah Timur : jalan; sebelah Barat ; /tanah H.H4asan/tanah4Pp.Mijok;Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1296/Pdt.G/2019/PA.Sel5.3. Tanah sawah seluas +20 are (2000M2), tercatat a.n.

Tanah kebunseluas +1,76 Ha (417600 M2) tercatat a.nAmaq Ritawang No.pipil 1504 No.persil 195, klas Ill,terletakdiorongPekendangan,Ds Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgsela,Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut; sebelah Utara : Jalane sebelah Selatan : pasar; sebelah Timur : jalan; sebelah Barat : /tanah H.H4asan/tanah4Pp.Mijok;5.3. Tanah sawah seluas +20 are (2000M2), tercatat a.n.

Bahwa dalil Penggugat pada point 14 adalah adil yang tidak benar danmerupakan bentuk pengingkaran terhadap fakta yang terjadi sebab ketikaTergugat mengajak Penggugat untuk musyawarah Penggugat selalumenghindar dan selalu beralasan sibuk;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg., tanggal 10Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 120/PDT/2013/PT K, tanggal13 Desember 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2014 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 07 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasiNomor 195

No.1204 K/Pdt/2014Keberatan Kedua: Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telahmemberikan pertimbangan hukum (mengadopsi kembali putusanPengadilan Negeri Kelas .A Kupang Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg): Bahwa dalam putusan Nomor 120/PDT/2013/PT K, Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang yang dalam amar putusannya menguatkanputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang adalah pertimbanganyang keliru, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi memeriksakembali berkas perkara secara keseluruhan

PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

PadaRatu IT TanjungkarangBarat Bandar Lampung berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 20September 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan AgamaHal. ldari4PutusanN omor: 1027/Pdt.G/2013/PA.TnkTanjungkarangdengan Register Nomor : 195/Kuasa/2013/PA.Tnktanggal 25 Nopember 2013, disebut "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telahmembacadanmempelajariberkasperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwaPenggugatberdasarkansuratgugatannyatertanggal4 November2013 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno

bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan

Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan

Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.

Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.

;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.

. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.

dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.

(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.

195/Pid.C/2020/PN Cbi

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP) Nomor 195/Pid.C/2020/PN ChiCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriCibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : ANDRIANSYAH;Tempat lahir : Bogor;Umur/Tgl. Lahir : 08 Juni 1999;Jenis Kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kp. Babakan Cikeas RT. 02 RW. 07 DesaSentul Kec. Babakan madang Kab.