Ditemukan 51511 data
10 — 14
1987, umur 33 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat kediaman di Kecamatan Sawangan, Kota Depok,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 September2020, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
11 — 0
Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tanggal 21Juni 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/25/V1/2000 tanggal 21 Juni2000 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
No. 0487/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri
24 — 21
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/4/
9 — 0
denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAK yang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI PENGGUGAT, kakak ipar Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, ayah Tergugatuntuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
29 — 12
ini yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telahmempunyai alas an hukum, karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatuntuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan oleh karena Tergugat belummengajukan Jawaban maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa yang mendasari
17 — 0
Banjarnegara.Dengan calon isteri:Calon Isteri Nama Anak Pemohon, Umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP,pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuanhukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhikecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun.2 Bahwa pernikahan tersebut sangat
7 — 0
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan ........... tahunkeharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak,karena antara Pemohon dengan Termohon terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Adapun alasan/dalildalilyang mendasari permohonan pemohon sebagai berikut :. 1.
48 — 41
Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal13 Februari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUNJKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal5 Maret 2013, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Adapun alasanalasan dan faktafakta yang mendasari
63 — 5
Masih di bawah umur maka sebagai bibi kandung ,pemohon mohon untuk dapat ditetapkan wali untuk pengasuhan bagikeponakan pemohon :Bahwa berdasarkan alasan alasan yang telah pemohon kemukakan diatas dan dengan mendasari pada ketentuan perundangundangan yang berlakutentang perwalian maka pemohon berhak mengajukan permohonan hakperwalian dan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Boyolali untukselanjutnya kepada majelis hakim yang terhormat berkenan untuk memanggil ,menerima , memeriksa dan mengabulkan
29 — 16
bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surahalBagqarah ayat 227 yang berbunyi:eale arow alll yls GMI loo5e wl 5Artinya:"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul". 1011Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; Mb II aU GJ J We polArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari
208 — 27
material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari
65 — 16
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari
HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari
20 — 2
Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Balige Pane
54 — 29
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama TerdakwaHal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut
mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang menjadi dasar keberatanPemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor65K/PMT.II/AU/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari
Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama Terdakwayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelahdilakukan pemeriksaan dinyatakan
shabu yang telah digunakan oleh Terdakwabersama Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 yang telah disitaoleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai LaboratoriumKesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamineyang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Nomor 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/20168.Bahwa benar mendasari
10 — 1
URIP akan tetapi ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknyamerujuk pada ketentuan pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975, jo.
24 — 11
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/139
13 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
uals Glo p rH. .w LelioArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan
28 — 24
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/KA02