Ditemukan 17962 data
12 — 6
Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Tergugat
40 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
18 — 6
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (........... ee eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
42 — 9
Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
353 — 125
Fotokopi Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 390.000.000, (tiga ratussembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah wakaf kepada Mahad AlyMuhamadiyah Metro tanggal 16 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh HakimKetua diberi tanda T.2;Hal. 26 dari 53 halaman Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt3.
Furgqoni ke rumah Penggugat, yang hadir 6 orang, yakniPenggugat, Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Refiyanti dan saksi sendiri;Bahwa ketika itu Surat wasiat dibacakan, dalam wasiat disebutkan seluruh uangtabungan dan deposito milik almarhum Yusfid diberikan kepada Penggugat, 17orang keponakan dan wakaf keagamaan, masingmasing mendapat 1/3 bagian,malam itu juga diserahkan 1/3 bagian untuk Penggugat namun Penggugat tidakmau tanda tangan dan tidak mau menerima, uang tersebut dibiarkan saja di atasmeja
Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat dan Tergugat II sebagai ahli warisyang merupakan keponakan dari almarhum Yusfid bin Taher, padahal faktanyakeponakan almarhum Yusfid bin Taher seluruhnya ada 17 belas yang merupakananakanak dari 4 (empat) saudara kandung almarhum Yusfid bin Taher yangsemuanya telah menerima pembagian uang dari pelaksanaan wasiat, juga organisasiMuhammadiyah yang telah menerima penyaluran wakaf dari 1/3 tabungan dandeposito sebagaimana tercantum dalam akta wasiat No. 32 untuk
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai wasiat yang telah dibuat oleh almarhum Yusfid di depan Notaris YeremiaEdwin Laksmana, SH., M.Kn., bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta dibawahtangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai tanda terima uang untuk wakaf
;Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat dan Tergugat II mengenaipenyerahan uang untuk wakaf pembangunan agama Islam kepada Mahad AlliMuhamadiyah, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan Tergugat II, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0548/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
25 — 6
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebutUUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 2
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
15 — 8
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shodagoh, dan ekonomi syari ah;3.
68 — 5
Wakaf, f. Zakat, g.
85 — 13
aigasilgig CIWlp Jislle adglly aVollyArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
19 — 15
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
12 — 1
dalammasalah pernikahan dan kematian yang oleh majelis Hakim diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagaimana berikut ;Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0278/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally ctsal) ple Aol Salgcll S525 ag lbly Gag ALLind) aedAN ally Yost Gaal g Crgally 4d yucany Cid gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
17 — 0
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
16 — 1
diterima dalammasalah pernikahan dan kematian yang oleh majelis Hakim diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagaimana berikut ;1.Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhati al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) dbally cls) ple Aol Salgcll S525 ag ldlg Gag ALL) aidALN sll y Vsll Find y Spall y Ad can y Lid llHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0350/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf
17 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
13 — 5
No. 2502/Pdt.P/2018/PA.Wtp.Asma binti Mappasulle, tempat tanggal lahir Bone, 19 Juli 1967, umur 51tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, tempat kediaman di Jalan Dermaga GG Wakaf, KelurahanKarang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV;Zainuddin bin Mappasulle, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1966, umur 52tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ABK,tempat kediaman di Dusun Lamputoae, Desa Angkue,Kecamatan
15 — 4
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dba els ple AaliiuYL Salgl S985 aptly Cay Ab Liss) sindALY ally sll Giallg Cogally 4d jacana y Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0546/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
54 — 50
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf