Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MAJENE Perdata Khusus Parpol
Register : 23-12-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 17/Pdt.Sus/2013/PN.Mjn
Tanggal 3 Maret 2014 — DPP Partai PPNUI 2. DPC Partai PPNUI
206 — 110
  • DPP Partai PPNUI2. DPC Partai PPNUI
    Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Jo. perubahan UU No.2Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 32menjelaskan bahwa penyelesaian partai politik di selesaikan melaluiinternal partai politik yang di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga dan penyelesaian sengketa partai Politik melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain wajib di selesaikan selama 60hari..
    adalah abash dan benar sesuai dengan AD/ART Partai.16.Bahwa alasan PENGGUGAT diberhentikan karena diduga melanggarpasal 9 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga yang bunyinya anggota partaidilarang merangkap sebagai anggota partai adalah tidak konsisten dantaat mengingat surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh TERGUGAT1 juga dibuat oleh salah seorang yang juga pindah partai dan menjadicaleg di partai lain yakni Ir.
    Majene maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PNUIdan selalu mengambil tindakan tanpa koordinasi dengan pimpinan partai,mengenai atas kepindahannya menjadi Caleg DPRD kepada partai lainsama sekali yang bersangkutan tidak pernah melaporkan ataumengkonsultasikan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai PNUI Kab.Majene ataupun Kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI.Bahwa Penggugat tidak perlu kaget dengan terbitnya SKpemberhentian dari anggota partai politik/DPRD dan PAW sebab haltersebut merupakan hak
    prerogative Tergugat 1 sebagai hak konstitusipartai atas adanya pelanggaran yang dilakukan anggota partai maupunDPRD dari Partai PNUI.
    partai yang lebih tinggi.Dimana M.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
DEDY YULIANTO
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, GERINDRA
95 — 13
  • Penggugat:
    DEDY YULIANTO
    Tergugat:
    KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, GERINDRA
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus Parpol
Register : 22-12-2022 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk
Tanggal 17 Mei 2023 — BAJAU
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH c.q. DR. H.M. THAMRIN NOOR, MM dan RIO FERRY ADVENDO, SIP.,M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KABUPATEN GUNUNG MAS c.q. JHON HAPPY, SPd dan MAMBANG A.
198 — 50
  • BAJAU
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH c.q. DR. H.M. THAMRIN NOOR, MM dan RIO FERRY ADVENDO, SIP.,M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KABUPATEN GUNUNG MAS c.q. JHON HAPPY, SPd dan MAMBANG A.
    SINGAM Selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KABUPATEN GUNUNG MAS
    3.MAHKAMAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) Cq. TONY AKBAR HASIBUAN, SH.,MH dan DEDI SUBROTO, ST.,MM Selaku Ketua dan Sekretaris MAHKAMAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA)
    4.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) Cq.
    Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) MUCHDI PURWOPRANJONO dan FAUZAN RACHMANSYAH, SH Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA)
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 25-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 200/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 9 Oktober 2014 — ISNAAD IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat : Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Sul-Sel Cq. Dewan Pemgurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Jeneponto, Dk
315 — 73
  • ISNAAD IBRAHIM, SH
    Terbanding/Tergugat : Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Sul-Sel Cq. Dewan Pemgurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Jeneponto, Dk
    ISNAAD IBRAHIM, SH: Tempat/tanggal lahirJeneponto, 17 September 1969, pekerjaan Anggota DPRD,Kabupaten Jeneponto (Partai Keadilan Sejahtera), Jeniskelamin Pria, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamatSapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten,selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING~ semulasebagai: PENGGUGAT; MEALAWAN:1. DEWAN PENGURUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SULAWESISELATAN .Cq.
    DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERAKABUPATEN JENEPONTO : Berkantor di jalan Lingkar Bontosunggu,Kelurahan Empang, Kecamatan Binamu, KabupatenJeneponto, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula sebagai: TERGUGAT I ; 2.DEWAN.........2.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SERANG Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 14 Desember 2023 — Rahmatulloh
Tergugat:
DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
70 — 38
  • Rahmatulloh
    Tergugat:
    DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wno
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
SARMIDI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
187 — 47
  • Penggugat:
    SARMIDI
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 12 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
173 — 61
  • Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh KabupatenPidie Jaya (Tergugatll) sangat menyayangkan tindakan inklusifPenggugat sebagai utusan partai di lembaga DPRK Pidie Jayakarena dengan sengaja menyembunyikan program reses bulanMaret dan Juni 2015 tersebut dari jajaran pengurus partai.
    Satu) yang dikeluarkanTergugat I, surat tersebut ditujukan kepada Penggugat dalamkapasitas sebagai anggota DPRK PDA, bukan dalam kapasitasnyasebagai anggota Partai PDA/pengurus Partai PDA Kab.
    Rumah Tangga Partai Damai Aceh,Tergugat hanya berwenang melakukan Teguran atau Peringatandan memberhentikan Penggugat dari Pengurus partai di JajaranPengurus Wilayah PDA Kab.
    Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Damai Aceh adalah sebagai berikut :a.
    , sebelum adanya PutusanMahkamah Partai PDA yang menyatakan Penggugat telahmelanggar AD/ART.
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Khusus
Register : 04-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN KOTABUMI Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Gundala Putra
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
91 — 55
  • Penggugat:
    Gundala Putra
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 20-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
RICO RIVAI SIREGAR
Tergugat:
1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
56 — 25
  • Penggugat:
    RICO RIVAI SIREGAR
    Tergugat:
    1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
    2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
    3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 28-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 28 Desember 2023 — Penggugat:
1.LALU ZULFIKAR ALI
2.SUHERMAN
Tergugat:
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
97 — 50
  • Penggugat:
    1.LALU ZULFIKAR ALI
    2.SUHERMAN
    Tergugat:
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
    4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
HIBOR MAABUAT
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sulawesi Utara
2.Bupati Kepulauan Talaud
64 — 55
  • Penggugat:
    HIBOR MAABUAT
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
    2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
    3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
    4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
    Turut Tergugat:
    1.Gubernur Sulawesi Utara
    2.Bupati Kepulauan Talaud
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 22 April 2024 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
53 — 28
  • Penggugat:
    SOPIAN HARAHAP
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
    4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 17-10-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
148 — 50
  • Penggugat:
    NURJANAH
    Tergugat:
    1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
    2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
    3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 723/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
355 — 34
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 270/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mks
Tanggal 22 Nopember 2018 — - IR ARWAN TJAHJADI Lawan - Dewan Pimpinan Pusat Partai DPP Nasional Demokrat NASDEM - Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan
219 — 66
  • - IR ARWAN TJAHJADI Lawan- Dewan Pimpinan Pusat Partai DPP Nasional Demokrat NASDEM- Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan
    ;e Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.
    Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 071 Tahun2018 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem.
    ;e Penyelesaian perselisihan intemal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    :Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Intemal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.
    ;Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
68 — 16
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
196 — 49
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Nama : ZAINAL KARIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Morotai; Tempat Tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 memberikan kuasa kepada: 1) CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; 2) AHMAD AJLAN ALWI, S.H.; 3) YENI LITAAY, S.H.; 4) ERIK RIDWAN S., S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Charles Litaay dan Rekan, di Jalan Karang Panjang, RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat kedudukan : Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/121/G, tertanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2) BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3) MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4) SOFYAN HADI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5) MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6) SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : AJUDIN TANIMBAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-TUN/II/FES/2018, tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 3) BENNY ADAM, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Dana Kopra No.1/29 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
324 — 168
  • keanggotaan, sebagaimana dikutip pada angka (4)amar Putusan Mahkamah Partai, tertanggal 11 Oktober 2014,sebagai berikut:Angka 4 (empat) amar Putusan Mahkamah Partai: Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/ataupengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, danPemberhentian Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, yangtidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.
    manaMahkamah Partai menjatuhkan putusan.
    Oleh karena itu makaKeputusan Partai dalam hal ini PPP yang dikeluarkan setelah tanggal11. Oktober 2014 sudah tidak termasuk dalam pengertian dalampengertian amar putusan Mahkamah Partai angka 4 tersebut;Dikaitkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor: 156/SK/DPP/C/IlV2017 tentang PemberhentianSdr. Hi. Zainal Karim, BA Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan tanggal 30 Maret 2017, maka sudah lewat waktu kuranglebih 3 tahun.
    /Anggota Partai PersatuanPembangunan berkevajiban menaati keputusan/kebijakan Partai, serta menunjunjung tinggikonstitusi, kehormatan dan nama baik PartaiPersatuan Pembangunan;b. bahvwa Sdr.
    kewenanganMahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
73 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
131 — 30
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..