permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah:Keberatan KeSatu Bahwa Judex Facti baik Pengadilan Negeri Ternate maupun PengadilanTinggi Maluku Utara dalam pertimbangannya melandasi

Lantje AR.Nachrawy Djafar dalam Perkara Nomor14/Pdt.G/2011/PN TTe, dan putusan perkara tersebut menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima dan putusan perkara tersebut kini telahmemiliki kekuatan hukum tetap;Keberatan Ke Kedua:Bahwa pertimbangan Judex Facti yang melandasi putusan perkara padahalaman 15 alinea ke2 yang dikutip, Maka berdasarkan uraianpertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwaprosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 Kelurahan MakasarTimur

adalah cacathukum;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya melandasi putusan perkara aquo seperti dikutip diatas melampaui batas kewenangannya dan atau JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menuruthukum penerbitan suatu sertifikat hak milik adalah merupakan KeputusanTata Usaha Negara menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, karena itu yang berwewenang untukmenyatakan sah atau tidaknya

hal ini Sertifikat Hak Milik nomor:531 (objek sengketa) berdasarkan wewenang yang ada padanya karenanyayang berwewenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan TataUsaha Negara dan atau dengan lain perkataan Peradilan Umum dalam halini Pengadilan Negeri Ternate tidak berwewenang mengadili Perkara a quoterkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 (objek sengketa);Keberatan Ke Tiga:Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Ternate maupunPengadilan Tinggi Maluku Utara yang melandasi

pembanding/Pemohon Kasasi, hal mana Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah menyangkut Pengosongan objeksengketa karena penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat/ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi adalah tanpa hak yang sah danmerupakan perbuatan melawan hukum tetapi ternyata dalam pertimbanganMajelis Hakim seolaholah gugatan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi dalam perkara ini adalah gugatan dalam lingkungan para ahli warisatas harta warisan;Bahwa pertimbangan yang melandasi

atas tanah dan rumah PondokPesantren Jawaahirul Hikmah Dusun Tumpuk RTI 006 RW 001Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung (vide gugatan angka : 2; 3;4; 5; 6; 8, 9; 10; 11; 12; 13; 15);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa uraian dalil yang dikemukakan dalam konpensi diangggapdipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonvesi;Bahwa melandasi

uraian gugatan diatas estimasi nilai Outbound FlyingFox terpasang dipondok pesantren Jawarihul Hikmah Tulungagungsebesar Rp.140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) merupakanpenilaian ataupun harga sepihak dan perlu diperhitungkan ulang karenatidak logis dan tidak riel bahkan ada dugaan mark up dan karenanyapenilaiannya nilai Outbound Flying Fox yang logis, riel dan tidak mark updan bila perlu meminta jasa penilaian Apprasial Independen atau dengankata lain harga yang ditentukan tidak melandasi

Kalau hanya melandasi presentasi saja tentunya hanya memuatapa dan bagaimana Outbound yang akan dipasang dalam rangkadilakukannya acara Raimuna Kwartir Daerah Gerakan PramukaJawa Timur yang ditempatkan dipondok Pesantren JawahirulHikmah tanpa adanya uraian tentang biaya pembangunan fasilitasoutbound yang pasti berdasarkan adanya kesaksian dari Tergugatasal yaitu saksi Agus Wiyoto dan saksi Il Mujio Slamet, S.Pd.dalam presentase tidak dibicarakan beaya pembangunan fasilitasoutbound;.

Dokumendokumen hukum tersebutmerupakan dokumen proses yang melandasi Bill of Sale antara PT MasaBatam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal25 Agustus 2009. Pada akhirnya, setelah melewati segala proses hukumtersebut di atas, Pelawan melakukan pembelian kapal MV. Engedi exEagle Prestice, sehingga telah sah dilakukan pembelian tersebut denganmenggunakan hukum Singapura, segala proses mana telah dihadiri dandiketahui oleh T.S.

Hal yangpaling penting melandasi perkara ini adalah adanya penjelasan dalamsetiap pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai apa dan bagaimanasebuah sita dapat dilakukan sampai dengan sita telah diangkat.Sedangkan Judex Facti Tingkat Banding hanya melihat akibat dari sebuahperistiwa hukum.

Hal yang paling penting melandasi perkara ini adalahadanya penjelasan dalam setiap pertimbangan hukum Majelis Hakimmengenai apa dan bagaimana sebuah sita dapat dilakukan sampaidengan sita telah diangkat. Sedangkan Judex Facti Tingkat Banding hanyamelihat akibat dari sebuah peristiwa hukum.

Hal yang paling penting melandasi perkara ini adalahadanya penjelasan dalam setiap pertimbangan hukum Majelis HakimHalaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2991 K/Pdt/2016mengenai apa dan bagaimana sebuah sita dapat dilakukan sampaidengan sita telah diangkat. Sedangkan Judex Facti Tingkat Banding hanyamelihat akibat dari sebuah peristiwa hukum.

Kadr.Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa, suatu gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan,yaitu:1. menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat;2. merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan rekonpensi berupapenegasan dasar hukum (recht grond) dan dasar peristiwa (fijtelijke grond)yang melandasi gugatan;3. menyebut dengan rinci petitum gugatan;Menimbang, bahwa apabila unsurunsur di atas tidak dipenuhi, gugatandianggap tidak memenuhi syarat

dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,dalam perkara a quo karena Penggugat dalam gugatannya tersebut tidakmerumuskan/menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai posita/dalilgugatan rekonpensi berupa penegasan dasar hukum (recht grond) dan dasarperistiwa (fijteliike grond) yang melandasi gugatan, maka gugatan Penggugatdianggap tidak sah;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat yangtidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai posita/dalil gugatan berupapenegasan dasar hukum

(recht grond) dan dasar peristiwa (fijtelijke grond)yang melandasi gugatan, gugatan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabursehingga menjadikannya cacat formil/obscuur libel;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anakdan biaya hidup serta biaya pendidikan anak tidak jelas dan kabur/Obsccurlibel

Pertimbangan Majelis Hakim seperti dikutip di atas hanyalahmerupakan upaya Majelis Hakim dengan tujuan agar Majelis Hakim dapatmenolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi walaupun dengan pertimbanganyang tidak memiliki alasan hukum untuk seterusnya Eksepsi Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para PemohonKasasi tidak pernah dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam perkaraini karena pertimbangan yang melandasi

Pertimbangan mana sangat bertentangan dengankenyataan baik nampak dalam surat gugatan maupun terungkap di depanpersidangan sepanjang perkara ini di periksa oleh Pengadilan Negeri Tobeloperkara a quo;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyangkut Eksepsi Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para PemohonKasasi seolaholah pertimbangan Majelis Hakim yang melandasi putusanperkara ini diambil pada awal persidangan atau sebelum perkara diperiksalebih lanjut, hal ini sebagaimana nampak

Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang pentingdiikutsertakan pihakpihak termasuk dalam upaya mempertahankanhaknya, maka hal itu merupakan kewenangannya, serta kenyataan itutidak dijadikan gugatan kurang pihak;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang melandasi putusan perkara inisebagaimana dikutip di atas adalah merupakan suatu kekeliruan nyata, halmana Majelis Hakim dengan sengaja telah mengesampingkan ataumeniadakan sengketa atau perselisihan yang menentukan siapa yangmasuk mejadi

Putusan Nomor 3065 K/Padt/2014objek sengketa adalah milik Jansen Pallar sebagaimana pendapat MajelisHakim dalam pertimbangannya melandasi putusan perkara a quo (halaman53 alinea ke2 putusan), yang dikutip;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwabuktibukti yang diajukan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalilbantahannya mengenai kepemilikan rumah dan tanah objek sengketa olehTan Hong Sen maupun dalil pemberian rumah ganti rumah, sementara ParaPenggugat berdasarkan bukti

Putusan Nomor 3065 K/Padt/2014dimuka telah meliputi/mencakup keberatan atas pertimbangan Majelis Hakimyang melandasi putusan perkara a quo, baik dalam Konvensi maupun dalamRekonvensi; Bahwa sehubungan dengan alasanalasan hukum sebagaimana terurai dimuka, telah sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Putusannya tertanggal 1 September 1971, Nomor 372 K/ Sip/1970.

Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP23/KPU.01/2012 tanggal 23 Mei 2012, karena terdapat selisih kurang antara saldo fisikdengan saldo material pada Divisi Display sehingga mewajibkan Pemohon Bandingmembayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksiadministrasi berupa denda sebesar total Rp.6.418.435.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding nomor KEP30/ BC.8/2012 tanggall0 September 2012 karena terdapat kesalahan dalam penerapan aspekmaterial yang melandasi

Menimbange = selisih kurang sebanyak 36.297 Unit dikarenakan adanya perbedaan stock awalyang digunakan oleh Auditor sebagai dasar dilakukannya koreksi tersebut.e Jika menggunakan stock awal dari sistem data LGEIN maka selisih bisadikatakan nol atau tidak ada;e Tidak setuju atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP30/BC.8/ 2012 tanggall0 September 2012 karena terdapat kesalahan dalampenerapan aspek material yang melandasi terbitnya KEP30/ BC.8/ 2012tanggall0 September 2012 dan SPP23

Nomor 851 K/Pdt/SUS/20102.Bahwa Penggugat selaku anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama telahmengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan Nomor SK01/DPC01/III/2010 sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (7) AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama namun tidak mendapattanggapan sama sekali sehingga Penggugat memandang perlu mengajukanpenyelesaian perselisihan Partai Politik ini kKedepan Pengadilan NegeriTulungagung melandasi pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai

sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 32 UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, dalam penjelasan Pasal 32 UndangUndang RI Nomor 2Tahun 2008 disebutkan yang dimaksud "perselisihan Partai Politik" meliputiantara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpaalasan yang jelas, (4) penyalah gunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan PartaiPolitik ;Melandasi

SuratKuasa tertanggal 25 Mei 2010 dimaksud tidak mempunyai kekuatanmengikat sejak diterbitkan dan praktis segala jawaban ataupun lainlaindalam proses perkara haruslah dinyatakan batal pula ;Bahwa sejalan dengan hal tersebut dikaitkan pula dengan penolakan saksiNur Qomarudin, S.Pd.l. yang diajukan saksi oleh Penggugat/PemohonKasasi sehingga saksi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan, maka secaranyata Pengadilan Negeri Tulungagung telah salah dalam melaksanakanhukum karena penolakan kesaksian yang melandasi

terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalamperkara a quo oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalamputusannya perkara a quo telah salah menerapkan hukum, tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utaratidak melaksanakan aturan hukum yang harus diturut, setidaktidaknya PutusanPengadilan Tinggi yang dimohon Kasasi ini tidak dilandasi pertimbangan yangcukup, terlalu sumir (onvoldunde gemativeerd);Bahwa pertimbangan yang melandasi

MALUTsehingga telah cukup jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utaratidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;Bahwa dalil Pembanding/Tergugat VI/Termohon Kasasi yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk melandasi putusanperkara a quo adalah tidak benar, Majelis Hakim hanya sekedar mengikuti dalilPembanding/Tergugat VI/Termohon Kasasi dan Bukti Surat (BuktiPembanding s/d 23) yang disebut dalam Memori Banding yang tidak pernahdiperlihatkan dan atau tidak

Bahwa pertimbangan yang melandasi Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Maluku Utara perkara a quo pada halaman 11 menyangkutpendapat Pengadilan Negeri Ternate terhadap Gugatan yang mendasarkanpada tuntutan karena Perbuatan Melawan Hukum dan diputus PengadilanNegeri Ternate dengan Wanprestasi.

Tepatnya pertimbangan yangmelandasi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara a quobertentangan dengan penegasan Mahkamah Agung RI Nomor: 194 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K/ Sip/1969.Hal mana pertimbangan yang melandasi Putusan Pengadilan TinggiMaluku Utara dalam perkara a quo sebagai akibat dan tidak melakukan37pemeriksaan ulang secara keseluruhan karena menurut kewajiban hukumbagi Hakim pada Tingkat Banding tidak dibenarkan hanya sebatasmempertimbangkan Memori

Bahwa tepatnya Pertimbangan yang melandasi Putusan Pengadilan NegeriTernate dalam perkara a quo telah sejalan dengan Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 140 K/Sip/1971 yakni Putusan Judex Facti yangdidasarkan pada Petitum Subsidair yaitu Permohonan mengadili menurutkebijaksanaan Pengadilan karenanya merasa tidak terikat kepada rumusanPutusan Primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian Iebih diperolehsuatu putusan yang Iebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalamkerangka yang serasi dengan inti

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahanyang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinya timbul pada tanggal 11Maret 2013. Dan untuk menghitung masa daluwarsanya, maka Penggugat Isemestinya dapat menggugat sampai dengan batas tanggal 10 Maret 2014.Untuk Penggugat IIPenggugat II telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret2013, dan pada saat tersebut Penggugat II mempermasalahkan penerapanPKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahanyang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinya timbul pada tanggal 4Maret 2013. Dan untuk menghitung masa daluwarsanya, maka Penggugat IIsemestinya dapat menggugat sampai dengan batas tanggal 3 Maret 2014.Untuk Penggugat IIIPenggugat III telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal 11Maret 2013, dan pada saat tersebut Penggugat III mempermasalah kanpenerapan PKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahanyang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinya timbul pada tanggal 11Maret 2013. Dan untuk menghitung masa daluwarsanya, maka Penggugat Isemestinya dapat menggugat sampai dengan batas tanggal 10 Maret 2014.Untuk Penggugat IIPenggugat II telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret2013, dan pada saat tersebut Penggugat II memper masalahkan penerapanPKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahanyang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinya timbul pada tanggal 4Maret 2013. Dan untuk menghitung masa daluwarsanya, maka Penggugat IIsemestinya dapat menggugat sampai dengan batas tanggal 3 Maret 2014.Untuk Penggugat IIIPenggugat III telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal 11Maret 2013, dan pada saat tersebut Penggugat III memper masalahkanpenerapan PKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwapermasalahan yang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinya timbulpada tanggal 11 Maret 2013. Dan untuk menghitung masa daluwarsanya, makaPenggugat HI semestinya dapat menggugat sampai dengan batas tanggal 10Maret 2014.Untuk Penggugat IVPenggugat IV telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal 15Maret 2013, dan pada saat tersebut Penggugat IV memper masalahkanpenerapan PKWT yang tidak tepat.

Adapun dasar hukum yang melandasi pengajuan gugatanWanprestasi / Ciderajanji ini adalah:1.

Adapun kronologis yang melandasi pengajuan gugatanWanprestasi/Ciderajanji ini adalah :1. Bahwa Dahulu Para Tergugat merupakan Pengurus dalam sebuahPerusahaan yang bernama PT INDO VESTAMA SYARIAH,perusahaan tersebut bergerak dibidang penanaman modalsaham dengan cara merekrut beberapa orang orang (investor)yang mau menanamkan uangnya untuk berinvestasi saham.2.

Menyatakan sebagai hokum bahwa tanah sengketa adalah harta gonogini yang diperolehPenggugat dalam perkawinannya dengan almarhumah.8.9.Menyatakan sebagai hokum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hokum dengan menguasai dan menggarap tanah sengketa.Menyatakan sebagai hokum bahwa Para tergugat tidak berhak atas tanah sengketa tersebutdiatas.Menyatakan sebagai hokum bahwa segala macam surat yang dimiliki oleh Tergugat I danTergugat IT yang melandasi penguasaan atas tanah

Bahwa sebagaimana uraian dalam gugatan hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat melandasi pada adanya Perjanjian Kredit Nomor039/48/KRED/TLA/2005 tanggal 13 Juli 2005 dengan mengalami beberapakali perubahan, berdasarkan perjanjian kredit tersebut disepakati "mengenalperjanjian kredit dan segala akibot serta peloksanaon BCA dan Debitormemilih tempat kediamon hukum yang tetap tidak berubah di KantorPanitero Pengadilan Negeri Trenggalek" oleh sebab itu maka karena adanyadomisili pilihan sebagai dasar

Bahwa perihal gugatan Penggugat melandasi pada adanya perbuatanmelawan hukum dengan melandasi adanya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia selanjutnya dalam petitum mengajukan agar supaya ParaTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, atasadanya hal tersebut tergugat perlu mengajukan tanggapan berdasaradanya penerapan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia persyaratan utamaadalah tidak melandasi pada adanya suatu perjanjian dan bahkanmenggunakan terjadinya pelanggaran perjanjian sebagai

dasar gugatan danoleh sebab itu alasan dalildalil Penggugat ini berdasarkan ketentuan HoogeRaad (Mahkamah Agung) dinyatakan "apabila suatu kewajiban yang hanyamempunyai dasar berdasarkan perjanjian dilanggar maka pelanggaran inibukan merupakan sebab untuk dapatnya gugatan dikabulkan oleh Hakimberdasarkan perbuatan melawan hukum (Putusan 13 Juni 1913 N.J. 1913.78/7, Pitlo, Hk Perikatan menurut BW hal 220):Bahwa melandasi adanya ketentuan dari Hooge Raad (Mahkamah Agung)tersebut maka gugatan Penggugat

Nomor 440 K/Pdt/2016ketentuan dalam perjanjian itu tidak dibenarkan mengajukan gugatanberdasarkan perbuatan melawan hukum, lebih jauh penerapan pasal 1365KUH Pdt Indonesia haruslah melandasi adanya kesalahan tercantum dalamputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanTergugat dinyatakan bersalah dalam suatu putusan yang ada sebelumnya,oleh sebab itu maka tuntutan melandasai adanya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia sebagai diajukan Penggugat haruslah ditolak untukseluruhnya

ditolak adalah pertimbangan yang direkayasa, karena faktayang terungkap/dalam ...dalam halaman 4 surat gugatan Penggugat/Terbanding perkara a quobertanggal 30 Januari 2013 kemudian didaftarkan ke PaniteraanPengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Januari 2013 (mohonperiksa lampiran 1 : surat gugatan penggugat ) atau dengan lainperkataan pendaftaran perkara terjadi sebelum surat gugatan dibuatoleh Penggugat/Terbanding, karenanya alasan yang direkayasa olehMajelis Hakim seperti dikutip dimuka yang melandasi

karena itu beralasan menuruthukum untuk dikatakan dasar gugatan maupun pertimbangan MajelisHakim yang melandasi putusan perkara a quo tidak jelas dan haruslahdibatalkan ;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat didalamkontra bandingnya bertanggal 02 Desember 2013 pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :e Bahwa dalam pertimbanganhukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Labuha telah tepat danbenar dalam mengambil suatukeputusan denganmempertimbangkan faktafaktapersidangan seperti surat gugat

maupun Kuasanya tidak pernah hadir lagi dantidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa substitusi kepada oranglain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggilsecara benar dan patut sehingga sampai saat yang ditentukan tidak memberikan jawaban ;Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Perlawanan tersebut, Terlawan III telahmengajukan Jawaban tanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1 Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan (Verzet) melandasi

pada adanyaPeraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK/07/2006 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang padahal diketahui Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2006 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanyaPeraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang diundangkan tanggal 23 April 2010 dan berlaku 2 (dua) bulansejak tanggal pengundangan, dengan demikian dasar hukum sebagai dikemukakanoleh Pelawan yang melandasi aturan yang telah dicabut dan

yang dikemukakan Pelawanadalah suatu hal yang dibuatbuat setinggi mungkin ;5 Bahwa sebagaimana terurai pada eksepsi diatas dasar gugat perlawanan melandasipada adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku olehadanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang karenanya dengan diundangkan Peraturan MenteriKeuangan yang baru sudah semestinya dalildalil pelawan yang melandasi

perundangundangan yang berlaku MajelisHakim menyatakan gugatan Provisi dari Para Pelawan (Pelawan I dan Pelawan I) TidakDapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Menyatakan Gugatan Provisi Dari ParaPelawan (Pelawan I dan Pelawan I) Tidak Dapat Diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ;DALAM EKSEPSI ;e Eksepsi Terlawan III ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terlawan III dalam jawabannyamengajukan eksepsi yang meliputi :21Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan (Verzet) melandasi

pada adanya PeraturanMenteri Keuangan nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangpadahal diketahui Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2006 tersebut telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Peraturan Menteri Keuangannomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diundangkan tanggal23 April 2010 dan berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal pengundangan, dengan demikiandasar hukum sebagai dikemukakan oleh Pelawan yang melandasi aturan yang telahdicabut dan atau

Sehingga dapat disimpulkan bahwapermasalahan yang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinyatimbul pada tanggal 11 Maret 2013. Dan untuk menghitung masadaluwarsanya, maka Penggugat semestinya dapat menggugat sampaidengan batas tanggal 10 Maret 2014;Untuk Penggugat II:Penggugat II telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal 4Maret 2013, dan pada saat tersebut Penggugat II mempermasalahkanHalaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt.SusPHI/2017penerapan PKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwapermasalahan yang melandasi perkara a quo untuk pertama kalinyatimbul pada tanggal 4 Maret 2013. Dan untuk menghitung masadaluwarsanya, maka Penggugat II semestinya dapat menggugat sampaidengan batas tanggal 3 Maret 2014;Untuk Penggugat III:Penggugat Ill telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal11. Maret 2013, dan pada saat tersebut Penggugat iilmempermasalahkan penerapan PKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapatdisimpulkan bahwa permasalahan yang melandasi perkara a quo untukpertama kalinya timbul pada tanggal 11 Maret 2013. Dan untukmenghitung masa daluwarsanya, maka Penggugat III semestinya dapatmenggugat sampai dengan batas tanggal 10 Maret 2014;Untuk Penggugat IV:Penggugat IV telah berakhir PKWTnya dengan Tergugat pada tanggal15 Maret 2013, dan pada saat tersebut Penggugat IVmempermasalahkan penerapan PKWT yang tidak tepat.

Sehingga dapatdisimpulkan bahwa permasalahan yang melandasi perkara a quo untukpertama kalinya timbul pada tanggal 15 Maret 2013. Dan untukmenghitung masa daluwarsanya, maka Penggugat IV semestinya dapatmenggugat sampai dengan batas tanggal 14 Maret 2014;Jika melihat pada tanggal gugatan perkara a quo didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang, maka tanggal pendaftaran adalah tanggal 13 Agustus 2014.

dan lainlain yang menjadikan keadaan ekonomi Penggugat sangatterbatas;Bahwa dikarenakan kemampuan finansial Penggugat yang sangat terbatas,Penggugat mohon untuk diberikan kebijakan membayar pelunasan Hutangsebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan meminta waktupenyelesaian sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebagaipelunasan segala kewajiban hutangnya kepada Tergugat, dan menghapusbiaya lainlain yang terdiri dari bunga, tunggakan bunga, dan dendatunggakan;Adapun dasar hukum yang melandasi

Menimbang, bahwa dikarenakan wujud perjanjian antara Penggugat danTergugat tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat dibuktkan pula tentangpihak yang menjadi kreditur atau debitur sehingga petitum 2 tentangpermohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai debitur beritkad baikjuga ditolak;Menimbang, bahwa terkait petitum 3 dan 4 tentang sah dan berlakunyacicilan sejumlah uang serta penawaran pelunasan kewajiban hutangPenggugat dengan Tergugat juga dinilai Majlis Hakim tidak terbuktikarena perjanjian yang melandasi

pihak yangmenjadi Kreditur atau Debitur sehingga petitum 2 tentang permohonanPembanding/Penggugat untuk dinyatakan sebagai Debitur beritikat baikjuga ditolak;Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa terkaitpetitum 3 dan 4 tentang sah berlakunya cicilan sejumlah uang sertapenawaran pelunasan kewajiban hutang Pembanding/Penggugat denganTerbanding/Tergugat juga dinilai Majelis Hakim tidak terbukti karenaperjanjian yang melandasi

dan lainlain yang menjadikan keadaan ekonomi Penggugat sangatterbatas;Bahwa dikarenakan kemampuan finansial Penggugat yang sangat terbatas,Penggugat mohon untuk diberikan kebijakan membayar pelunasan Hutangsebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan meminta waktupenyelesaian sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebagaipelunasan segala kewajiban hutangnya kepada Tergugat, dan menghapusbiaya lainlain yang terdiri dari bunga, tunggakan bunga, dan dendatunggakan;Adapun dasar hukum yang melandasi

Menimbang, bahwa dikarenakan wujud perjanjian antara Penggugat danTergugat tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat dibuktkan pula tentangpihak yang menjadi kreditur atau debitur sehingga petitum 2 tentangpermohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai debitur beritkad baikjuga ditolak;Menimbang, bahwa terkait petitum 3 dan 4 tentang sah dan berlakunyacicilan sejumlah uang serta penawaran pelunasan kewajiban hutangPenggugat dengan Tergugat juga dinilai Majlis Hakim tidak terbuktikarena perjanjian yang melandasi

pihak yangmenjadi Kreditur atau Debitur sehingga petitum 2 tentang permohonanPembanding/Penggugat untuk dinyatakan sebagai Debitur beritikat baikjuga ditolak;Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa terkaitpetitum 3 dan 4 tentang sah berlakunya cicilan sejumlah uang sertapenawaran pelunasan kewajiban hutang Pembanding/Penggugat denganTerbanding/Tergugat juga dinilai Majelis Hakim tidak terbukti karenaperjanjian yang melandasi

dan lainlain yang menjadikan keadaan ekonomi Penggugat sangatterbatas;Bahwa dikarenakan kemampuan finansial Penggugat yang sangat terbatas,Penggugat mohon untuk diberikan kebijakan membayar pelunasan Hutangsebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan meminta waktupenyelesaian sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebagaipelunasan segala kewajiban hutangnya kepada Tergugat, dan menghapusbiaya lainlain yang terdiri dari bunga, tunggakan bunga, dan dendatunggakan;Adapun dasar hukum yang melandasi

Menimbang, bahwa dikarenakan wujud perjanjian antara Penggugat danTergugat tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat dibuktkan pula tentangpihak yang menjadi kreditur atau debitur sehingga petitum 2 tentangpermohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai debitur beritkad baikjuga ditolak;Menimbang, bahwa terkait petitum 3 dan 4 tentang sah dan berlakunyacicilan sejumlah uang serta penawaran pelunasan kewajiban hutangPenggugat dengan Tergugat juga dinilai Majlis Hakim tidak terbuktikarena perjanjian yang melandasi

pihak yangmenjadi Kreditur atau Debitur sehingga petitum 2 tentang permohonanPembanding/Penggugat untuk dinyatakan sebagai Debitur beritikat baikjuga ditolak;Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa terkaitpetitum 3 dan 4 tentang sah berlakunya cicilan sejumlah uang sertapenawaran pelunasan kewajiban hutang Pembanding/Penggugat denganTerbanding/Tergugat juga dinilai Majelis Hakim tidak terbukti karenaperjanjian yang melandasi

Putusan Nomor 135K/PM.III12/AD/X/2020Menimbang:MengingatMenyatakan: 1.Oditur memperhatikan keamanan dari Terdakwa dibawahmengingat jarak keberadaan sangat Terdakwa sangat jauh.Bahwa dengan memperhatikan dipersidangan keterangandari Oditur Militer dan relaas jawaban dari Dandim1423/Soppeng dengan melandasi asas Peradilan cepatsederhana dan biaya ringan maka menurut Majelis Hakimakan lebih efisien apabila terhadap berkas perkaraTerdakwa ini untuk disidangkan dipersidangan dengantempat kedudukan Terdakwa

3 Tahun 2006 menjelaskan pengertian dari asas personalitaskeIslaman dan salah satu penjelasannya menyebutkan bahwa asaspersonalitas keIslaman adalah hubungan hukum yang melandasiberdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannyaberdasarkan hukum Islam;Bahwa mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasarkan saatterjadinya hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat:Pertama : Pada saat terjadinya hubungan hukum kedua belah pihak samasamaberagama Islam;Kedua : Hubungan hukum yang melandasi

UndangUndang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan pengertian dari asas personalitas KeIslamandan salah satu penjelasannya menyebutkan bahwa asas personalitas KeIslaman adalahhubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acarapenyelesaiannya berdasarkan hukum Islam dengan berdasarkan dua syarat :Pertama : Pada saat terjadinya hubungan hukum kedua belah pihak samasamaberagama Islam;Kedua : Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkanhukum Islam, oleh karena