Narkotika Gol. jenis Ganja;3 (tiga) paket plastic transparan berisikan Narkotika Gol. jenis Shabu;1 (satu) buah katembat;((1 (Satu) buah bong (alat untuk mengkonsumsi narkotika Shabu);((1 (satu) buah mancis/korek api;Uang senilai Rp.16.490.000,(Enam Belas Juta Empat Ratus SembilanPuluh Ribu Rupiah);Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan,terdakwa sedang tertidur di dalam kamar;Bahwa terdakwa dalam hal mengggunakan NarkotikaGol jenis Shabu tidak ada memiliki Izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat

Negara yangberwenang;e Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan dantidak menggunakan shabushabu tetapi hanya tidur saja di tempattersebut;2.

Narkotika Gol. jenis Ganja;3 (tiga) paket plastic transparan berisikan Narkotika Gol. jenis Shabu;1 (satu) buah katembat;((1 (satu) buah bong (alat untuk mengkonsumsi narkotika Shabu);((1 (satu) buah mancis/korek api;Uang senilai Rp.16.490.000,(Enam Belas Juta Empat Ratus SembilanPuluh Ribu Rupiah);Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan,terdakwa sedang tertidur di dalam kamar;Bahwa terdakwa dalam hal mengggunakan NarkotikaGol jenis Shabu tidak ada memiliki Izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat

Negara yangberwenang;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042005 bersamasama dengan YAYUK SEHATI, H.

, penerimaan dana tersebut tidak diperbolehkan, sebagaimna diaturPasal 9 yang menyatakan : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkapHal. 70 dari 82 hal.

No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang berdasarkan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan BPK R.Perwakilan Provinsi Kaltim No.02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tangga 14 Januari2010 bahwa pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan danAnggota DPRD tahun 2005, merugikan kKeuangan Negara/Daerah sebesarHal. 73 dari 82 hal. Put.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU KKN), yang termasukpenyelenggara negara adalah (1) pejabat negara pada LembagaTertinggi Negara, (2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3)Menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan(7) pejabat lain yang memiliki fungsi setrategis dalam kaitannya denganpenyelenggara

negara bertanggung jawab kepada yangmengangkat, pengunduran diri pejabat negara juga ditujukan kepada yangmengangkat ;Bahwa ada ketentuan dalam suatu UndangUndang yang mengatur secaranormatif mengenai apa itu pejabat negara, dengan jabatan misalnya eselon1 s/d 5, atau pejabat negara hanya eselon 1 atau 2 atau sampai denganeselon 5, secara normatif ada UndangUndang yang mengaturnya tapi ahlilupa, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara kalau kitamengacu UndangUndang No. 28 tahun 1999 disebutkan

disitu diantaranyaadalah, pejabat negara yang ada di lembaga tinggi negara disebutkan,walaupun sekarang tidak ada istilah lembaga tinggi negara, pejabat yangduduk di lembaga tinggi negara, termasuk eselon 1 ;Bahwa yang disebut pejabat negara limitatif, karena membawa konsekwensihakhak protokoler dan hak keuangan, jadi tidak bisa sembarangan ;Bahwa kalau di lingkungan eksekutif jabatanjabatan itu berjenjang, adaeselonisasi itu tergantung masa kerja, disamping juga kompetensi disituberbicara, jadi

kalau tidak demikian akan menumpuk pada satu tangan,itulah sebabnya dalam hukum administrasi itu ada jenjang kepegawaian,sama dengan eselonering, yang mana disebut eselon 3 ada sesuai denganmasa kerja dan kepangkatannya, dan seterusnya, pejabat negara adalaheselon 1, hal itu diatur dalam penjelasan UndangUndang 28 tahun 1999 ;Bahwa dalam UndangUndang itu bagian penyelenggara negara, untukpejabat negara ada UndangUndang yang secara limitatif dan normatifmengatur bahwa pejabat negara hanya bisa eselon

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3. Menteri ;4. Gubernur ;5. Hakim ;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; dan7.

43 tahun 1999 tentangPerubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalahsetiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana yangdimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara adalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penyelenggara Negara itu meliputi Pejabat Negara pada LembagaTertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara dan atau Pejabat lainyang memiliki tugas strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negeri sesuai ketentuan Peraturan

Bahwa Dinas Perhubungan tidak pernah membuat surat penunjukanrumah kepada Terdakwa/ Nicolas Salhuteru untuk tinggal di rumahJalan Tanjung Pandang No. 12 Surabaya;Bahwa benar karena dinas perhubungan merupakan bagian dariOtonomi Daerah, O.Lumihi berhak untuk menempati rumah dinastersebut karena berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.24Tahun 2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata CaraPenggunaan Rumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1No. 11 yang dimaksud Penghuni adalah Pejabat

Negara, PejabatPemerintahan, Pimpinan DPRD dan/ atau PNS, Pensiunan PNS,Janda/ Duda Pensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerahdan memiliki SIP, karena rumah dinas milik perhubungan telahdialihnkan kepada Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh DinasPerhubungan sebagaimana serah terima satuan kerja, personil,peralatan dan dokumen/arsip instansi vertical Nomor: 10/3/TIM.KEPRES/ 157/2001 tanggal 21 Maret 2001;Saksi Sugiharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar

No. 2192 K/Pid.Sus/2010saksi Onesius Lumihi walaupun pensiun sebagai PNS tetap berhakmenempati rumah dinas Jalan Tanjung Pandan 12 Surabayasebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 24 Tahun 2005tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara PenggunaanRumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1 No.11 yangdimaksud Penghuni adalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/DudaPensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memilikiSIP

Perak Surabaya dan laporan Inventarisasi Rumahrumah Dinas Buku Daftar Inventaris rumah dinas status milik dandaftar rumah dinas dalam penguasaan Kanwilhubla NV, sedangkansaksi Onesius Lumihi walaupun pensiun sebagai PNS tetap berhakmenempati rumah dinas Jalan Tanjung Pandan 12 Surabayasebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No.24 Tahun 2005tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara PenggunaanRumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1 No. 11 yangdimaksud Penghuni adalah Pejabat

Negara, Pejabat Pemerintahan,Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/DudaPensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memilikiSIP;e Bahwa saksi Sugiharto selaku PNS pada Kantor Badan PertanahanNasional dikeluarkannya persetujuan penertiban SIP di Jalan TanjungPandan No. 12 Surabaya atas nama Nicolas Salhuteru dari BadanPertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Timur Nomor : 500.359295 tanggal 24 Juli 1999 sebelumnya tidak mengetahui status rumahdi Jalan Tanjung Pandan No. 12 Surabaya

sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan JalanPalembangJambi dan sebelah Timur dengan tanah Langgeng Widodoseluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utaraberbatasan dengan tanah milik Rumah Makan Permata Jaya, sebelahSelatan dengan tanah Fikri, sebelah Barat dengan tanah Camat PangkalanBalai dan sebelah Timur dengan Jalan PalembangJambi seluas = 4.000M2 dan Tergugat II hanyalah pembeli yang beretikat baik melalui prosespengoperan Hak yang dibuat dihadapan pejabat

negara yang sah dan telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, Olehkarena itu. gugatan Error in Subjek , sehingga gugatan penggugatseharusnya ditolak.Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelishakim memutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat I danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 dan 5 tentang Tergugat II telahmenguasai tanah milik Penggugat pada bulan Januari 2010 adalah ngawurkarena pengoperan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II baru terjadipada tanggal 09 Desember 2010 dan tentang isi akta pengoperan Hakadalah juga tidak benar, karena Tergugat I adalah pemegang Hak penuhsesuai Akta Pengoperan Hak Nomor:0818/PHSLL/XI/2010 tertanggal,09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Negara yang ditunjukyaitu Camat Sungai Lilin secara

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 dan 5 tentang Tergugat II telahmenguasai tanah Penggugat pada bulan Januari 2010 adalah ngawur,karena pengoperan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II baru terjadipada tanggal 09 Desember 2010 dan tentang isi akta pengoperan Hak jugaadalah tidak benar, karena TERGUGAT I adalah pemegang Hak penuhsesuai Akta Pengoperan Hak Nomor:0818/PHSLL/XI//2010 tertanggal,09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Negara yang ditunjukyaitu Camat Sungai Lilin secara prosedural

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal14 Maret 2011tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai TidakTetap. Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapyang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas PeraturanBupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal14 Maret 2011 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinasluar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinasdilampirkan dokumen

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal14 Maret 2011tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap. Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapyang telah melakukan perjalanan dinas wajiob menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .

Tarmizi Usuluddin, MM makaselanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui DirekturPensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mengirimkan suratyang ditujukan kepada Presiden RI melalui surat Nomor : D III 2612/U206/18 tanggal 1 Nopember 2013 perihal Usul kenaikan pangkatpengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hakpensiun a.n. Drs. H.

Deputi Bidang4)5)6)Administrasi dengan surat Nomor : 800/132/Bid.1IBKD/2014 tanggal08 Maret 2014;Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui DirekturPensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mengirimkan suratyang ditujukan kepada Presiden RI melalui surat Nomor : D III 2612/U206/18 tanggal 1 Nopember 2013 perihal Usul kenaikan pangkatpengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hakpensiun a.n. Drs. H.

DirekturPensiun PNS dan Pejabat Negara Nomor : 800/934/Bid.IIIBKD/2013, tanggal 23 Agustus 2013, Hal : Tindak lanjut usulkenaikan pangkat dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun PNS An. Sdr. H. Tarmizi Usuludin, M.M.,NIP. 195302031980111002. (Fotokopi sesuai dengan asl);Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 13Januari 2011, Tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun kepadaSdr. Drs. H. Tarmizi Usuludin, M.M.

Direktur Pensiun PNSdan Pejabat Negara kepada Bupati Rejang Lebong Nomor : D.III2622/U.213/45, tanggal 8 September 2011, Perihal : Usul kenaikanpangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNSdengan hak pensiun a.n. Drs. H. Tarmizi Usuludin, M.M., NIP.19530302 198011 1 002. (Fotokopi dari fotokopi);Surat AN. Bupati Rejang Lebong, Sekretaris Daerah kepada KepalaBadan Kepegawaian Negara Republik Indonesia UB.

Tarmizi Usuludin,M.M., NIP.19530203 198011 1 002;Bukti T4 berupa Surat dari Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara atas namaKepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden Republik Indonesia, Nomor : DIll 2612/U 206/18, tanggal 1 Nopember 2013, Perihal : Usul kenaikan pangkatpengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun a.n.H.

Dengan ini menjadi jelas ObjekSengketa dalam Gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negaraakan tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari1998 disebutkan bahwa : Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang,sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat Lelang

Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yaitu bertindak/melakukanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan wewenang dankewajibannya selaku pejabat negara ;4. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali surat pencabutannyaterhadap 3 (tiga) surat yaitu 1.Surat Permohonan Hak yang telahdiketahui oleh Sekretaris Kelurahan Pisang Candi; 2.Surat KeteranganPenguasaan tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon dan 3.

Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006menyatakan:Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran,kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasimengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yangdilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkanStandar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaansebagai keputusan BPK;Sebagai suatu keputusan/beschikking yang diterbitkan oleh suatulembaga negara atau oleh Pejabat

Negara, maka yang berwenang untukmenilai dan menguji apakah suatu tindakan Badan/Pejabat Negara dalammengeluarkan suatu keputusan telah sesuai dengan normanormahukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) adalah PeradilanTata Usaha Negara, bukan pada peradilan umum;Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatanyang diajukan oleh Penggugat.

Nomor 1502 K/Pdt/2016negara atau oleh Pejabat Negara, maka yang berwenang untuk menilai danmenguji apakan suatu tindakan Badan/Pejabat Negara dalammengeluarkan suatu keputusan telah sesuai dengan normanorma hukum(baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) adalah Peradilan Tata UsahaNegara, bukan pada peradilan umum;Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Facti menyatakan bahwa:Pengadilan Tinggi berpendapat untuk mendukung tuntutan dalamgugatannya tersebut adalah wajar dan merupakan hak Penggugat

Bahwa tanah tersebut pada poin 16 di atas telah dijual kembali olehTergugat Il kepada Tergugat III dengan Perjanjian Pelepasan danPenyerahan Hak tertanggal 4 Oktober 1980 antara Tergugat II denganTergugat Ill disaksikan para Pejabat Negara tanpa sepengetahuan danpersetujuan Para Penggugat (Bukti P 5):3. Bahwa bukan baru sekarang Para Penggugat mengajukan tuntutankepada Tergugat maupun ke Tergugat Il dan Ill. Sejak tahun 1980ketika Sdr.

Bahwa selanjutnya Tergugat Il membuat Perjanjian Penyerahan danPelepasan Hak kepada Tergugat Ill, tanggal 4 Oktober 1980 disaksikanPara Pejabat Negara (Kantor Agraria Jakarta Selatan, Camat MampangPrapatan, Lurah Pancoran, Opstibpus):4. Bahwa dengan leluasa Tergugat III membangun Gedung 8 lantai di atastanah Para Penggugat pada tahun 1980, karena ada campur tanganOpstibpus dan suami/orang tua Para Penggugat yaitu Mulja Djaja TanLiang Hin tidak berdaya, hanya bisa mengikuti saran dari Dr.

Begitu juga dengan PerjanjianPenyerahan dan Pelepasan Hak tertanggal 4 Oktober 1980 yangdisaksikan Para Pejabat Negara (Kantor Agraria Jakarta Selatan, KantorKecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Kantor KelurahanPancoran Jakarta Selatan) antara Tergugat Il dengan Tergugat III adalahtidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;6. Bahwa penguasaan Tergugat IV sebagai penyewa dari Tergugat untuk3 gudang seluas seluruhnya 9.000 m?

dan selanjutnya Tergugat IImenjualnya lagi kepada Tergugat III melalui Perjanjian Pelepasan danPenyerahan Hak tertanggal 4 Oktober 1980 antara Tergugat II denganTergugat III disaksikan para pejabat negara, maka kerugian materiil ParaPenggugat akibat perbuatan Tergugat yang menjual sebagian tanahseluas 12.640 m?, jika dihitung dengan harga NJOP, maka kerugianmateriil tersebut sebesar harga NJOP Tahun 2009 adalahRp6.800.000,00 X 12.640 m?

Bahwa begitu juga dengan Perjanjian Pelepasan dan Penyerahan Hak,tertanggal 4 Oktober 1980 disaksikan para pejabat negara dari TergugatIl ke Tergugat Ill atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanPancoran Timur 11/4 Jakarta Selatan adalah tidak mempunyai kekuatanhukum berlaku;3.

BankNegara Indonesia (Persero) Tbk cabang Biak mengenai apasebab sehingga uang milik Penggugat tersebut cair tanpasepengetahuan/ persetujuan Penggugat, sedangkan berasyang diperjanjikan oleh Tergugat selaku penjual belumada di Biak ;Atas pernyataan Penggugat tersebut di atas, Tergugat Ilmenjawab masalahnya akan diselesaikan, gampang itu,nanti kita ngomong dengan Yansen (Tergugat ) ;Bahwa Tergugat IV sebagai Pejabat Negara telahmengabaikan ketentuan perundangundangan dimana suatuAkta Notaris seharusnya

Karena Tergugat IV dalam kedudukannya sebagaiNotaris (Pejabat Negara) poin nomor 12 dani3 suratgugatanittelah mengabaikan ketentuan perundangundangan yaitu. tidak pernah member ijin (suratkuasa) kepada Tergugat untuk membuat AktaPerjanjian Jual Beli Beras, dan lagi pula aktatersebut tidak dibacakan dan dijelaskan kepada parapihak, bahwa selanjutnya Penggugat meminta padapetitum 4 surat gugatannya agar Pengadilan NegeriBiak memutuskan Menyatakan batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum atas Akta Notaris

Poin nomor 12 dan 13 surat gugatanBahwa dalil gugatan Penggugat sebagai tersebut padanomor 12 dan 13 menyatakan Tergugat IV sebagaipejabat negara telah mengabaikan ketentuanperundang undangan dimana suatu Akta Notarisseharusnya dibacakan dan dijelaskan isi dan akibathukum suatu) akta, dalam kenyataannya akta tersebuttidak pernah dibacakan dihadapan para pihak ;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan Tergugat IVyang kedudukannya sebagai Notaris (pejabat Negara)di Biak atas penerbitan akta akta tersebut

No. 75PK/Pdt/201018yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dan harus dibatalkan ;Bahwa sebagaimana pula diakui Penggugat sendiridalam gugatannya Tergugat III dan Tergugat IV adalahsebagai Pejabat Negara terlepas benar tidaknyaperbuatan yang dilakukan Para Tergugat, maka yangberhak menilainya adalah Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara dan apabila Penggugat memperkarakan perbuatanTergugat Ill dan Tergugat IV haruslah melaluiPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura ;Bahwa berdasarkan

No. 152 K/Pid/2015oleh NAFTALI GUTANDJALA yang menendang korban MOHAMAD KASAD, SHalias KASAD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rusuk dan dada depankemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACEmengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASADnamun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukulkorban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETERLOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan stop secara berulangulangdan mengatakan ini pejabat negara

No. 152 K/Pid/2015kemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACEmengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASADnamun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukulkorban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETERLOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan stop secara berulangulangdan mengatakan ini pejabat negara sementara melaksanakan tugas sehinggaNAFTALI GUTANDJALA mundur tidak maju lagi setelah itu datang saksi RASIDRIDO alias RASID

., dimana iniadalah sebagai alat Bukti Haki Milik yang Sah dan Sangat kuat yangdikeluarkan oleh Pejabat Negara, berupa Keputusan Pejabat Negara,sebagiamana yang dikemukakan oleh saksi ahli dari BPN (Badan PertanahanNasional) Kabupaten Lamongan, yang diajukan oleh Para Pembanding/ParaPenggugat yaitu : GANEF SULISTYAWATI, SH., Bahwa SK Gubernur KepalaDaerah Propinsi Djawa Timur Nomor VAGR/99/HM/II/1964, tertanggal 2061963. Atas Hak Milik : Tarwijah b. P.Tarwiti.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor: 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2001 tanggal 05 Juni 2001 tentangPenghentian TPP bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara, dan berdasarkanSurat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu R.I No. SE 66 / A / 2001 tanggalHal. 25 dari 55 hal. Put. No. 362 K/Pid.Sus/200905 Juni 2001 perihal Pembayaran gaji pokok baru bagi pegawai negeri sipil,Hakim, TNI dan Polri terhitung mulai bulan Januari 2001maka pemberianTPP pimpinan dan anggota DPRD dihentikan..

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 107 paragraf 5Majelis Hakim berpendapat bahwa : ..... penggolongan AnggotaDPRD TK dan TK II ke dalam Pejabat Negara dalam SuratEdaran Menteri Keuangan tersebut hanyalah menunjukkanpenggolongan pajakpajak yang di tanggung oleh Negara danSurat Edaran Menteri Keuangan tidak relevan menjelaskan danmengkualifisir pengertian tentang Pejabat Negara .....

Hal ini sangatlah keliru padahal dalam persidangan telahditerangkan oleh saksi Ahli Djumarsah, SE, M.si dari BPKPerwakilan Propinsi Jambi yang menyatakan : bahwa SuratEdaran Menteri Keuangan No.SE06/PJ.43/1996 tanggal 24Januari 1996 tentang PPH Pasal 21 yang ditanggung Pemerintahbagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan para Pensiun ataspenghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atauHal. 46 dari 55 hal. Put.

No. 362 K/Pid.Sus/2009Keuangan Daerah antara lain menyatakan : bahwa yang dimaksuddengan Pejabat Negara adalah : Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPR, termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD TK. danTK. Il. Di sini Hakim menyimpulkan sendiri dengan tidak menggunakan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan..

SE06/PJ.43/96 tanggal 24 Januari 1996 dan Pasal1 angka 2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut sebagai dasarputusan tentu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, karena Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dapatdikategorikan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negerisehingga termasuk dalam ketentuan PP No. 37 Tahun 2001..

Masin menurut Mahkamah Konstitusi kualifikasi Hakim Ad Hocapakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakanhukum terbuka (open legal policy) yang sewaktuwaktu dapatdiubah pembentuk undangundang sesuai dengan tuntutankebutuhan dan perkembangan.

Dengan demikian, penentuankualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk Hakim Ad Hocsepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undangundang.Adanya perbedaan antara Hakim Ad Hoc dan hakim karir, tidakserta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimanadimaksud Pasal 281 Ayat (2) UUD1945.

isteri pemohon adalahHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal