Terdakwa peroleh dari Saksi Asryadi Als Yadi selanjutnyaTerdakwa dan Saksi Asryadi Als Yadi beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual belliNarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) milik Saksi Asryadi Als Yadi adalahuntuk memperoleh keuntungan uang dan mengkonsumsi Narkotika jenisshabu secara gratis dan Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis shabukepada orang yang Terdakwa kenal saja.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual,menjual,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 1 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi Narkotikajenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt.

1 (Satu) set alat hisapshabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan dilantaldua rumah Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, kecuali 1 (Satu) paket yang berisi Narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut Terdakwaperoleh dari Saksi Asryadi Als Yadi selanjutnya Terdakwa dan Saksi AsryadiAls Yadi beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt.

Dan Peradilan Militer untuk Hakim TingkatBanding sebagai berikut: No JABATAN Pengadilan Tinggi,Dilmiltama, DilmiltiA HAKIM TINGKATBANDING1 Ketua/Kepala 40.200.0002 Wakil Ketua/Wakil Kepala 36.500.000 Bahwa ketentuan di atas, telah mengesampingkan hakhak pemohonsebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakimanpada Mahkamah Agung (Vide Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1985 junctoUU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 TentangHalaman 6 dari 28 halaman.

Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017langsung Para Pemohon sebagai seorang Hakim pada KepaniteraanMahkamah Agung terhadap hakhak pejabat negara dalam hubungandengan bekerjanya sistem Kekuasaan Kehakiman sebagaimanadimaksud oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyiKekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan.

Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017kemandirian peradilan yang menentukan indepedensi hakim telahdirugikan dengan berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012;Bahwa ketentuan tersebut telah mengesampingkan hakhakpemohon sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaankehakiman pada Mahkamah Agung (Vide Pasal 20 UU No. 14Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun2009 Tentang Mahkamah Agung).

41.086.638.197,00 33.402.886.675Jumlah 14.929.698.558,00 106.801.043.778,00 91.871.345.220Penghasilan Pegawai TidakTetap: Pegawai harian lepas Pegawai tidak tetap, 1.160.125.000,00 1.160.125.000,00 pemagang Penerima honorarium 359.145.000,00 359.145.000,00 Komisaris/anggota dewan : Distributor MLM/direct selling Mantan pegawai Peserta program pensiun Tenaga ahli Lainlain Jumlah1.519.270.000,001.519.270.000,00 PPh Pasal 21 bersifat final: Penerima uang pesangon,uang tebusan7.972.082.144,007.972.082.144,00 Pejabat

negara, PNS, TNI/Polri Jumlah7.972.082.144,007.972.082.144,00 Jumlah penghasilantidak tetappegawai9.491.352.144,009.491.352.144,00 Jumlah objek PPh Pasal 21 24.421 .050.702,00 116.292.395.922 ,00 91.871.345.220,00 Bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah: Uraian Jumlah menurut Koreksi (Rp)Wajib Pajak PemeriksaPenghasilan Pegawai Tetap:Di atas PTKP 390.374.950,00 3.313.797.877,00 2.923.422.927,00Di bawah PTKP Jumlah 390.374.950,00 3.313.797.877,00 2.923.422.927,00Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/2016 Pegawai harian lepas Pegawai tidak tetap, pemagang Penerima honorarium 17.957.250,00 17.957.250,00 Komisaris/anggota dewan pengawas Distributor MLM/direct selling Mantan pegawai Peserta program pensiun Tenaga abhli Lainlain Jumlah 17.957.250,00 17.957.250,00 PPh Pasal 21 bersifat final: Penerima uang pesangon, uang 219.030.239,00 219.030.239,00tebusan Pejabat negara, PNS, TNI/Polri Jumlah 219.030.239,00 219.030.239,00Jumlah penghasilan pegawai tidak 236.987.489,00

Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangantunjangan lain yang terkait dengangaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uangpensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait denganuang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau dudadan atau anakanaknya;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) melakukankoreksi positif terhadap DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp91.871.345.220,00berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 21 pada SPT Tahunan PPh Pasal21 dengan

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor: 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2001 tanggal 05 Juni 2001 tentangPenghentian TPP bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara, dan berdasarkanSurat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu R.I No. SE 66 / A / 2001 tanggalHal. 25 dari 55 hal. Put. No. 362 K/Pid.Sus/200905 Juni 2001 perihal Pembayaran gaji pokok baru bagi pegawai negeri sipil,Hakim, TNI dan Polri terhitung mulai bulan Januari 2001maka pemberianTPP pimpinan dan anggota DPRD dihentikan..

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 107 paragraf 5Majelis Hakim berpendapat bahwa : ..... penggolongan AnggotaDPRD TK dan TK II ke dalam Pejabat Negara dalam SuratEdaran Menteri Keuangan tersebut hanyalah menunjukkanpenggolongan pajakpajak yang di tanggung oleh Negara danSurat Edaran Menteri Keuangan tidak relevan menjelaskan danmengkualifisir pengertian tentang Pejabat Negara .....

Hal ini sangatlah keliru padahal dalam persidangan telahditerangkan oleh saksi Ahli Djumarsah, SE, M.si dari BPKPerwakilan Propinsi Jambi yang menyatakan : bahwa SuratEdaran Menteri Keuangan No.SE06/PJ.43/1996 tanggal 24Januari 1996 tentang PPH Pasal 21 yang ditanggung Pemerintahbagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan para Pensiun ataspenghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atauHal. 46 dari 55 hal. Put.

No. 362 K/Pid.Sus/2009Keuangan Daerah antara lain menyatakan : bahwa yang dimaksuddengan Pejabat Negara adalah : Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPR, termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD TK. danTK. Il. Di sini Hakim menyimpulkan sendiri dengan tidak menggunakan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan..

SE06/PJ.43/96 tanggal 24 Januari 1996 dan Pasal1 angka 2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut sebagai dasarputusan tentu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, karena Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dapatdikategorikan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negerisehingga termasuk dalam ketentuan PP No. 37 Tahun 2001..

Masin menurut Mahkamah Konstitusi kualifikasi Hakim Ad Hocapakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakanhukum terbuka (open legal policy) yang sewaktuwaktu dapatdiubah pembentuk undangundang sesuai dengan tuntutankebutuhan dan perkembangan.

Dengan demikian, penentuankualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk Hakim Ad Hocsepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undangundang.Adanya perbedaan antara Hakim Ad Hoc dan hakim karir, tidakserta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimanadimaksud Pasal 281 Ayat (2) UUD1945.

,Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama, tidak beralasan dantidak berdasar hukum mengenyampingkan alat bukti Penggugat : P8, P9dan P11 ( Vide Pasal 164 Rbg), alat bukti mana merupakan akta partiyang merupakan akta otentik, yaitu surat pemyataan mana dibuat secarakhusus untuk pembuktian yang dilakukan di hadapan Pejabat Negara yang di tunjuk untuk itu. aneBahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama tidak beralasan dantidak berdasar hukum, menyatakan pengetahuan yang dimiliki oleh saksiLA

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaranegara berdasarkan Pasal 1 Bab UU No. 28 Tahun 1999 tentangpenyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme "Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme menyebutkan: 222 nce nne nen nne enePenyelenggara negara meliputi:1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;3) Menteri;~ ~~ 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nminA) SAUD C RI ~ am ann nn nn crn5B) HII ese neers ere sree nen eee RHEE6

) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan 02 0 ne nen nae ne7) Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama dirumuskan puladalam penjelasan Pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni yang dimaksuddengan penyelenggara negara adalah sebagaimana

No. 152 K/Pid/2015oleh NAFTALI GUTANDJALA yang menendang korban MOHAMAD KASAD, SHalias KASAD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rusuk dan dada depankemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACEmengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASADnamun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukulkorban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETERLOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan stop secara berulangulangdan mengatakan ini pejabat negara

No. 152 K/Pid/2015kemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACEmengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASADnamun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukulkorban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETERLOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan stop secara berulangulangdan mengatakan ini pejabat negara sementara melaksanakan tugas sehinggaNAFTALI GUTANDJALA mundur tidak maju lagi setelah itu datang saksi RASIDRIDO alias RASID

diterima;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama mempelajari berkas perkara a quo, makaselanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikutDalam EksepsiMenimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan olehhakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namundemikian Pengadilan Tinggi Agama perlu = menambahkan bahwasehubungan dengan pekerjaan Pemohon pada saat perkara inidiperiksa di Pengadilan Agama berstatus sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat, maka baginya berkedudukansebagai Pejabat

Negara (Pasal 11 ayat (1) huruf = (c)Undang undang Nomor 43 Tahun 1999).

Bahwa seluruh barangbarang yangditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabushabu tersebutadalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sahbushabu yang ditemukandalam penggeledahan tersebut merupakan sisa dari shabu yang terdakwagunakan pada sore hari sebelum penangkapan dan penggeledahan olehpetugas kepolisian.Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotikajenis shabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat negara

penggeledahan adalah milik Terdakwa.Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tat.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabushabu tersebutadalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sahbushabu yang ditemukandalam penggeledahan tersebut merupakan sisa dari shabu yang terdakwagunakan pada sore hari sebelum penangkapan dan penggeledahan olehpetugas kepolisian.Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotikajenis shabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat

negara yangberwenang.Saksi ke3 (dua) SANIB Bin AHMAD :Bahwa Saksi menerangkan diminta menyaksikan penggeledahan terhadaprumah terdakwa KAHARUDDIN pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018sekira pukul 22.30 Wita di Gang Keluarga RT.03 Desa Pondong Kec.

yang telah ada shabushabunya tersebut sambil menghisapmelalui sedotan plastik yang tersambung dengan bong seperti orangmerokok sebanyak sekitar 4 (empat) hisapan sampai shabudalam pipetkaca habis, selanjutnya bong terdakwa simpan didapur rumah terdakwadan sisa shabu yang hanya tinggal sedikit terdakwa buang melaui jendelasebelah kamar terdakwa yang tertutup oleh seng yang bergelombang.Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal menggunakan narkotika jenisshabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa sebuk kristalwarna putih bening narkotika jenis shabushabu dengan berat netto + 0,002gram dikirimkan untuk uji labfor kKemudian dikembalikan tanpa isi, 1 (Satu) buahHalaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tot.HP merk OPPO A37 warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip Kosong, 2 (dua)buah bong lengkap dengan alat hisap yang terbuat

Perbendaharaan No.S1867/MK.6/2006tanggal 15 Maret 2006 tentang Persetujuan pelaksanaan tukar menukar danbangunan Rumah Dinas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia (Tergugat III)b Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor :A.59.PL.07.01 Tahun2007, tanggal 25 September 2007 ;Bahwa memperhatikan suratsurat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut di atasternyata semuanya dikeluarkan oleh Pejabat

Negara dan hal tersebut menurut hukumtermasuk dalam ruang lingkup/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena itugugatan Penggugat harusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanmelalui Pengadilan Negeri ;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang bagianatas bidang tanah yaitu : 401 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I ;Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada menyebutkan

No.1629 K/Pdt/2010Kalimantan Selatan, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RINomor :A.59.PL.07.01 Tahun 2007, tanggal 25 September 2007 tentangPenghapusan tanah dan bangunan milik Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Kalimatan selatan ;Bilamana dicermati dalam posisi gugatan Penggugat maka sudah seharusnyaPenggugat melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri tentang perbuatan melawan hukum karena suratsurat tersebutdikeluarkan oleh Pejabat Negara yang ruang lingkup

Asasi Manusia Kalimantan Selatan ;2 Surat No.S2181/MK.6/2005 tanggal 28 April 2005 tentang persetujuanijin prinsip tukar menukar dan rumah bangunan dinas Kantor WilayahDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan ;Yang menurut Penggugat penerbitannya telah merugikan Penggugat danharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;N DO UW BW NY FPb Bahwa perlu Tergugat III tegaskan bahwa dalam menerbitkan Surattersebut di atas, Tergugat III sematamata menjalankan fungsi dantugasnya selaku Pejabat

Negara yang diberikan wewenang untukmengatur segala hal yang berhubungan dengan bidang pengelolaanaset Negara.

Subsidair:Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batamberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukumyang berlaku (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat terlihat kabur dan tidak jelas, karena Penggugattelah melakukan penyitaan terhadap barang jaminan berdasarkanperjanjian kredit yang tidak dibuat di hadapan Pejabat

Negara;1.

fiduciatersebut, hal ini terlinat di dalam surat perihal pemberitahuanPenarikan Jaminan Nomor 0026/BPRPM/SUL/ IV/IV/2008 tanggal7 Mei 2008;Bahwa seharusnya sebagai lembaga keuangan masyarakatPenggugat dapat mengetahui kalau perjanjian kredit yang dibuatdiantara Penggugat dan Tergugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor0122/KMK/PK/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 danPerpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0074/KMK/PK/V1I/2007tanggal 23 Juni 2007 tidak dibuat di dalam suatu akte otentik yangdibuat di hadapan Pejabat

Negara yang berwenang untuk hal itu,sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yaituPembebanan benda dengan jaminan fiducia dibuat dengan AktaNotaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Aka JaminanFiducia;Bahwa perlu disadari oleh Penggugat, ketika Penggugatmendapatkan Surat Penyerahan Fiducia dari Tergugat, boleh jadiPenggugat beranggapan kalau Penggugat mempunyai hak untukmelaksanakan penyitaan, akan tetapi bukan secara otomatisPenggugat

Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945. serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a,pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraannegara, praktikpraktik usaha yang lebin menguntungkansekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dannepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehinggamerusak sendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat

Putusan Nomor 55 P/HUM/2018a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri;d) Gubernur:e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku:Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 7, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara

termasuk di dalamnya pejabat negara padalembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dariPresiden dan Wakil Presiden serta DPR.

. $9292 nnn nn nnn nnn nnn nnnPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangDETAR ~= nnn nnn nnn nnn IBP a@Gal 2 scsscssssensnnemessmennrnnssasmmnncnn ns seeRRRn Tae RESET SERREPenyelenggara NEGAla IMENDULL, ~ =n mmm nmr nnn nnn ncn1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; .. MITA) seer meessennnccemseenenrneremsneneennnrmseeneenanenesemmmarrnnsesemcnre4. GuD@InuTl, 22 nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnnPUTUSAN No. 02/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 21 dari 82 halaman6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

sehinggaini adalah suatu hal yang cacat logika dan tidak dapat diterima kalauPemohon dapat melakukan hal tersebut seperti yang dituduhkan selamaini, Karena beliau bukan dan tidak lagi menjabat sebagai penyelenggaranegara;Bahwa melihat dari Pengertian Penyelenggara Negara dapat ditemukandalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (UU 28/1999), yang menyatakan sebagai berikut:Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian, didalam Pasal 2 UndangUndang 28/1999 dijelaskan siapa saja yangtermasuk penyelenggara negara, yaitu:1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tas6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Provinsi Jambi;Surat Keputusan Gubernur Tergugat Nomor : 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal, 14 Februari 2012 yang menjadi obyeksengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan dan perundangundangan yang berlaku. dan Tergugat telah berbuat sewenangwenang yang berakibat hakhak Penggugat sebagai Warga Negaradan sebagai PNS serta peluang Penggugat untuk berkarir danmengabdi kepada negara sampai batas usia pensiun, telahdirampas, secara moril dan materil Penggugat merasa dirugikan.Tindakan Tergugat selaku Pejabat

Negara dan selaku Pejabat1213Pembina Kepegawaian Daerah yang berakibat kerugian padaPenggugat selaku PNS yang harus dibinanya telah melanggar danbertentangan dengan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negarayakni Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas danPropfesionalitas.

Negara Yang Bersih dari KKN;Berdasarkan teori hukum administrasi Negara, untuk mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih seorang Pejabat Negara dalam membuat keputusan harusmemperhatikan Syarat sah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum, yaitumemenuhi syarat formal dan syarat materil.

atau tidak disadari telah melanggar etika administrasi dan membuatkeputusan tidak melalui prosedur yang benar dan berdasarkan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah melanggar AsasProfesionalitas, Asas Keterbukaan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.1213Sebagaimana dinyatakan pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;3 Pelanggaran persayaratan materil atau substansi;Berdasarkan teori hukum Administrasi Negara, seorang Pejabat

Negara dalammembuat sebuah keputusan harus tahu dan mempedomani persyaratan materil atausubstansi dari keputusan yang akan dibuat;Pada Surat Keputusan Tergugat No. 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal 14Februari 2012 terdapat beberapa kesalahan yang berhubungan dengan materi atausubstansi peraturan yang ingin dilahirkan;Kesalahan dimaksud terlihat antara lain pada :a Masa berlaku yang ditetapkan berlaku surut, sedangkankeputusan Tergugat merupakan keputusan yang mempunyaitindak hukum yang pasti;Sesuai

No. 1797 K/Pid.Sus/2012Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama ;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUSMULYADI Bin H.

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 /2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (duakali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama ;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan danAnggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakanyang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuanlain di luar ketentuan yang ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintahini, dinyatakan melanggar hukum dan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Hal. 72 dari 98 hal. Put.

No. 1797 K/Pid.Sus/2012Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinasyang dilakukan dalam waktu yang sama, atau dengan kata lainJudex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadidasar bahwa penerimaan ganda tersebut

., saksi Ewin Cameron Warbal, S.Sos, saksi Yacobus Abner Alfons,saksi Tony Kusdianto, saksi Lucia Souhoka, Paulus Jambormias, Oldrin Parinussa,saksi a de charge Stenly Tuhumury, Andreas Rahayaan, dan Terdakwa tersebutsebagai berikut :Bahwa korban memiliki surat dokumen yang sah yaitu surat Akta Jual Beliyang dibuat oleh Pejabat Notaris dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 354sisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yakni dari Badan Pertanahan Nasionalyang dipergunakan dan diajukan oleh saksi

Dan Terdakwa telah menjual tanah tersebutkepada orang lain tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik.e Terdakwa dalam persidangan tidak bisa memberikan bukti kepemilikan tanahDati KateKate dan Terdakwa mencabut 3 (tiga) patok besi yang ditanamoleh Pejabat Negara dari Badan Pertanahan Nasional yang merupakan batastanah.Bahwa faktafakta tersebut apabila dipertimbangkan oleh Judex Facti danmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bukannya mengakibatkanputusan beramar melepaskan Terdakwa oleh

tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3angka 1, 2 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme sehingga tindakan Tergugat tersebut menimbulkan adanyaketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik dan pemegang yang sahSertipikat Hak Milik No. 161 seluas 36.100 M2 tersebut dan tindakan Tergugattersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai pejabat

negara yang tidak tertibdalam penyelenggaraan negara serta tidak profesional dalam melakukan tugassebagai pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;14 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikatbaru/ganda terhadap bidang tanah hak milik Penggugat yaitu menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 932 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2011dengan Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 00047/ Tigawasa/2011,seluas 41.800 M2 atas nama I Made Guntur Gunawan