perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonanperubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana

termasuk dalam perkara permohonanperubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Halaman 3 dari 7Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana

dalam akta nikah yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapansebagaimana maksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana

Mengabulkan permohonana penggugat seluruh2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT)Terhadap penggugat (PENGGUGAT)3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Mohon putusan seadiladilnyaBahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan untuk memeriksaperkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Permohonana penetapanAhli waris dari Almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH untukpengurusan Penjualan/Pengalihan Hak yaitu berupa Tanah Kosongyang terletak di Jalan Gatot Subroto Keluruhan Ujung Pandang BaruKecamatan Tallo Kota Makassar Luas 334 m2 (Tiga ratus tiga puluhempat meter) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20401 atas namaHAMIDAH.Hal 4 dari 8 hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2020/PA Mks.13.

Bahwa Termohon menyerahkan Jawaban terhadap Permohonana quo kepada Kepaniteraan MARI pada tanggal 26 Juni 2019, yaitu14 hari setelah Termohon menerima Permohonan Uji Materiil.Dengan demikian, Jawaban yang diajukan oleh Termohon masihberada dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4)Perma Nomor 1/2011, dan oleh karenanya layak untuk diperiksaoleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat;ll. OBJEK PERMOHONAN DAN BATU UJI1.

KUASA HUKUM TIDAK BERWENANG MEWAKILI PEMOHON DAN III KARENA BUKAN ADVOKAT1.Bahwa pada halaman 1 Permohonan, Para Pemohonmendalilkan kedudukan Arvel Mulia Pratama dalam Permohonana quo adalah sebagai Pemohon II dan sekaligus bertindaksebagai kuasa hukum bagi Pemohon dan Pemohon Illberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2018.Namun demikian, dalam Permohonan juga dijelaskan bahwapekerjaan Pemohon II adalah mahasiswa, dan bukan advokat;Bahwa pada halaman 1 Permohonan, Arvel Mulia Pratama

khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf dj, adalah peraturanperundangundangan di bawah undangundang sebagaimana dimaksudPasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, sehinggaMahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon:Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana

putusanputusanMahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (legalstanding), serta dalildalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohonmemenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kKedudukanhukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonan a quo;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengujipermohonan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonana

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonana Pemohon
2. Menyatakan bahwa Roni Muchtar tempat tanggal lahir Dumai, 19 Oktober 1974, alamat Komp Delima Puri Blok O No.05 RT.006 RW.006 Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Yossy Darwin tempat tanggal lahir Bukit tinggi, 09 Januari 1977, Pekerjaan

Karena adanya kepentingan pihak lain yaitu pihakPT Bara Mega Quantum versi Nurul Awaliyah selain dari kepentinganPemohon dalam perkara permohonan a quo maka berpedoman kepadaketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, tentangPedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas PenerimaanPermohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atauPejabat Pemerintahan khususnya Pasal 11 ayat (4), maka Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili permohonana quo, dan

HAKIM;HART ON O, SH. weeececccccceseceseceseeeeseeeeeecnteeeeeeenaeees PANITERA PENGGANTI ;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, makadipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon datang menghadap sendiri ;Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut tertanggal 6Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun padatanggal.06 Pebruari 2012 dibawah register perkara Nomor : 14 /Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn ;Atas pembacaan surat permohonana

HAKIM;HART ON O, SH. wee cee eeecessssssscceceeecsssssssteeeeeeese PANITERA PENGGANTI ;12Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, makadipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon datang menghadap sendiri ;Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut tertanggal 6Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kabupaten Madiun padatanggal. 06 Pebruari 2012 dibawah register perkara Nomor : 15 /Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn ;Atas pembacaan surat permohonana

HAKIM;HART ON O, SH. woeeeeee cee eecceessssctcceccecessssssnseeeeeeeee PANITERA PENGGANTI ;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, makadipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon datang menghadap sendiri ;Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut tertanggal 7Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kabupaten Madiun padatanggal.07 Pebruari 2012 dibawah register perkara Nomor : 18 /Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn ;Atas pembacaan surat permohonana

HAKIM;HART ON O, SH. coeeeeeec ccc eeecesssssstcceceeceesessssteeeeeees PANITERA PENGGANTI ;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, makadipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon datang menghadap sendiri ;Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut tertanggal 7Pebruari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kabupaten Madiun padatanggal 07 Pebruari 2012 dibawah register perkara Nomor : 19 /Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn ;Atas pembacaan surat permohonana

atas,Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan mengenai limitasiwaktu bagi Termohon untuk menanggapi permohonan dari Pemohon,oleh karenanya sejak diterimanya surat permohonan Pemohon tersebutoleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai denganpermohonan a guo didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2020, telah melewati batas waktu10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon,maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan sengketa permohonana

Andika Utamasecara mutatis mutandis dapat didudukkan sebagai subjek hukumPemohon dalam sengketa permohonan a quo (persona standi in judicio),hal mana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMANomor 8 Tahun 2017 tersebut maka Pemohon a quo memiliki kedudukanhukum (legal standing) secara formil maupun materiil ;3) Pokok permohonan ; 22 nnn none non nn nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn ncnnnsMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok permohonana quo dengan mengacu pada Peraturan Perudanganundangan

Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akan melakukanpengujian dari aspek kewenangan Termohon terkait objek permohonana quo, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa merujuk objek permohonan Pemohon a quoyang perlu diuji adalah apakah Termohon berwenang untuk menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) 5 222 2222 nn none nnn nnn nnn nnn n n=Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara

diuraikan di atas.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan paraPemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan paraPemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Kuasa Hukumnyauntuk mencabut permohonannya.Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yangmengajukan permohonan, in casu pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rvpencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonana

No.24/Pat.P/2021/PA.AGMMenimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapatdisimpulkan bahwa isi pokok permohonana para Pemohon adalah permohonanitbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili paraPemohon berada pada wilayah yurisdiksi

Tahun 1974,dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasalpasal tersebut adalahbahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pulamenurut undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonana

Mengabulkan permohonana Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HUSAIN MUSTAFA lahirtanggal 10 Oktober 1937 di LAPE yang lahir dari pasangan suami isteriMUSTAFA BIN BASAR dan INJANG BINTI MUNDING;3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untukmendaftarkan kelahiran Pemohon didalam tahun buku berjalan;4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 47/Pdt.P/2013/PA.DBS.Atau,Menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadirmenghadap sendiri (in person) di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan padapokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan pembacaan surat permohonana quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara permohonana ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohondatang menghadap sendiri. Setelah dibacakan permohonannya Pemohonmenyatakan tetap dengan permohonannya;Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonanya Pemohonmengajukan bukti suratsurat, fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya,diberi tanda bukti P.1 sd P.6 sebagai berikut :1. Bukti P.1: KTP, an Pemohon;2.

tanoa alasan yang sah;Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidakakan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada segala hal inwal sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkankarena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonaan pemohon adalahtentang permohonana

Tahun 2009 tentang Narkotika, SubsidairPasal 112 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakkeberatan dan mohon agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksisaksi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmemanggil Saksisaksi untuk didengar keteragannya dimuka persidangan, akantetapi tidak hadir, dan Penuntut Umum mohon agar keterangan sakssaksidibacakan karena saksi sudah disumpah, atas permohonana

Ayu Kumala Lestari yang keIIIdimaksud akan dilaksanakan segera setelah penetapan kuorum yang dimohonkanoleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Berdasarkan pada dalildalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan kiranya berkenan untuk memberikan putusan dalam permohonana quo sebagai berikut :1 Menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2 Menetapkan kuorum dalam Rapat

No. 1617 K/Pdt/2012dan atau 48 (empat puluh delapan) lembar saham dari jumlah keseluruhan sahamyang dikeluarkan oleh perseroan sebesar 100 % (seratus) persen dan atau 100(seratus) lembar saham;3 Membebankan biaya perkara yang muncul dalam pemeriksaan permohonan aquo kepada Pemohon;Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonana quo berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahmenjatuhkan penetapan

suami istri : Vasco da Costa (alm) danFelisminaOliveira (almh); Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota/Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register AktaPencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pengganti namatersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; Membebankan biaya dalam permohonana