Ditemukan 2491 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 174/pdt/2018/pt kpg Flora odja ndun Yacoba magdalena poa 90/pdt.g/2018/pn.kpg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KITADIN
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 2886/POA/KTD/FIN/9 2018, tanggal 15 September2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Perceraian
Register : 20-11-2009 — Putus : 08-12-2009 — Upload : 20-07-2014
Putusan PA BOGOR Nomor 692/Pdt.G/2009/PA.Bgr
Tanggal 8 Desember 2009 — Pemohon Termohon
33 — 10
  • Mengabulkan permohonan Pemohon ;untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( poa dihadapan siding Pengadilan Agama Bogor ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2499 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT. KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: BambangSuprianto dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4330/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2753 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.Bramantya Putra, dan Stephanus Demo W, masingmasingjabatan Direktur Utama dan Direktur pada PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4334/POA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TRUBAINDO COAL MINING
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kuasa Khusus NomorSKU4103/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,diwakili oleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utamadan AH Bramantya Putra jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan, para Kuasa Hukum, beralamat di Jakartaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3822/POA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TRUBAINDO COAL MINING
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa Khusus NomorSKU4107/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,diwakili oleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utamadan AH Bramantya Putra jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan, para Kuasa Hukum, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3826/POA
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 222/Pdt.G/2012/PA.Kra
Tanggal 11 Juli 2012 — Penggugat (hadir) dan Tergugat (tidak hadir)
11 — 0
  • Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: xx.xXxx.XXXXXX.XXxx tanggal11 Nel POA, (UKE Pi), jee een nn ae cane eee cee etree nee eeee nee ceeeeeeeceeesFoto copy Kutipan Akta Nikah nomor : xx/xx/x/1991 tanggal 13 Mei 1991 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar (bukti P.2).;Surat Keterangan dari Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyarnomor : xxx/xxx/xx/2012 Tanggal 20 Februari 2012 (bukti P.3).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 2 Maret 2015 — ABDUL ROZIG CS >< MELLY SALIMAN CS
47 — 18
  • ,para Advokat, yang beralamat kantor di Wisma Axcelor,Jalan Pos Pengumben Lama Nomor 24 RT 009/RW 03,Halaman dari 6 halaman Putusan Nomor 07/PDT/2015/PT.DKI.Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, JakartaBarat 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor030/POA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, selanjutnyadisebut Para Terbanding semula Para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara tersebut dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK;
127 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Ary Untung Sutoto,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak padaPersek Purwantono, Suherman, Surja Consult, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorJKTDZ/POA/00053/2019, tanggal 13 Agustus 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepadaPrinciple of Agreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepadaPertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.
    Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.
    Putusan Nomor 1022/B/PK/PJK/2016Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGLCo. dan PT Badak NGLCo. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek
    Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaNovember2011 sebesar Rp15.462.753.759,;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA
    Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal 20April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNGmelalui its own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secarabersamasama akan membentuk business entity;b.
Pengadilan PA SAMPANG Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 14-06-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 02-12-2011
Putusan PA SAMPANG Nomor 300/Pdt.P/2011/PA.Spg
Tanggal 12 Juli 2011 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
14 — 0
  • Halaman 2 dari 11 halaman dengan mas (sepuluhribu rup jf nikahnyadilangsungkd S77 Opiate wa hifah tersebutyang pe i Rag sISMAAIL setelahwali (pasrahwali); B hh See ABahwa, berstatusjejaka, berstatusperawan; Poa ir Pe 228. Bahwa, antara@ Il tidak adahubungan~ darah memenuhi syaratdan/atau tidak ada Sar dte2 Ing@ingsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan Islam maupun peraturanperundang undangan yangberlaku; eee ee rr ee eee.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 18-10-2012 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 18-10-2012
Putusan PN BANGIL Nomor 05/Pdt.P/2012/PN
Tanggal 13 Februari 2012 — HADI SUNARKO
19 — 1
  • Perincian biayabiaya : e Materal...........ccesseeees Rp. 6.000, R@H ASL sccmmccmmnene Rp. 5.000, Pati POA ccmcscccsmnene Rp. 75.000,e Pendaftaran ............... Rp. 30.000, Adminitrasi ............... Rp. 50.000,DNTP secronncos = = sormenennenana 2 Rp.166.000,(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN WONOGIRI Nomor 158/Pdt.P/2018/PN Wng
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
ISWARDI
18 — 4
  • Foto Copy ljazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama RIKI ROMIWARDI FIRNANDO yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberitanda DUKti...... 0. ccc cee cece eect eee eee ee teste eee ete eet eeeeeeae sense ees POA!
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 23-07-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 83/PID/2014/PT MTR
Tanggal 11 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I A M YUNI ROSTIAWATY Diwakili Oleh : I A M YUNI ROSTIAWATY
Pembanding/Jaksa Penuntut : I A P CAMUNDI .D, SH. Diwakili Oleh : I A M YUNI ROSTIAWATY
Terbanding/Terdakwa : MUSTAMIUDIN
61 — 20
  • duminPaka SERRA a THER Ga Giaitthi da mevipltahi pldanm peviaim ager Terikkkewa jeradan taad padnasesshhnkkum;Menimibengs, bahwa setehih Pengadiilin Tinggi mempelipnti dengam seksanmBerkass petkata, dah (RUT Fes putea Pengadiitan Negeri Matarum NomorESS/BiG iE POA TED RA PRAM eal 3 Juni 20H sateen rbandidnReemuntut Umun,Bengaditan Tegeh FRR DEM RABRKPR AnbassiBanAdiurdikenitibadabaigh ini;Menimlinnis, batman Terikikin didhilwon dengan dakwetth tunggal yaituPee Aserb aan SERIA dia andianawamidedardeldnlapasphsal
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-04-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan MS LANGSA Nomor 13/Pdt.P/2013
Tanggal 16 April 2013 — NURAISYAH BINTI JOMBENG RAJA, Dkk.
51 — 7
  • Menetapkan dan menghunjuk Pemohon poa untuk mengurus pengembalian dana Haji di Bank BNI KotaLangsa atas nama ;IV.
Pengadilan PA BALIKPAPAN Perdata Agama
Register : 23-02-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Bpp
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 11
  • Bahwa atas Permasalahan Termohon tersebut, sulit rasanya bagiPemohon untuk dapat POA gerqipan rumah tangga yangrukun, damai dan bahagia brsama Ttyotten lagi, oleh karena ituPemohon mengadukaiy masalah ini ke Pertagulidn Agama Balikpapan;Berdasarkan dalifdali fersbutdi atas, ~Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Acaiia BalikpapanCq Majelis Rakim yang memeriksadan mengadili perthren ini, menjatuhkan,,putusan Zang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum Penipuan
Register : 19-02-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JANTHO Nomor NOMOR 40/Pid.B/2014/PN Jth
Tanggal 20 Mei 2014 — dr. Safrida Hanum Binti (Alm) Abdullah Hasan, Cs
117 — 22
  • Marzuki selaku Kepala Puskesmas le AlangKecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang lama telahmelakukan mekanisme untuk dapat melakukan pengamprahan terhadappencairan dana BOK pada Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieHalaman 6 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHKabupaten Aceh Besar dengan membuat berbagai kegiatan Plan Of Action(POA) / Perencanaan Kegiatan sehingga atas dasar adanya kegiatankegiatan tersebut selajutnya diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten AcehBesar guna dapat melakukan
    pencairan dana BOK pada Puskesmas leAlang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, sehingga atasdasar hal tersebut Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besarmelakukan pentransferan dana BOK untuk periode bulan Januari 2012 s/dMei 2012 ke rekening Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieKabupaten Aceh Besar dengan nomor 391301014046539 sebesar Rp.17.083.000, (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengankegiatan Plan Of Action (POA) / Perencanaan Kegiatan yang telahdilaksanakan
    Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHBahwa buku rekening tersebut bukan hilang, tetapi ada pada saksiyang saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas le Alang;Bahwa karena mekanisme pencairan serta pertanggung jawaban danaBOK tersebut masih taggung jawab saksi sebagai kepala Puskesmaslama dan masih ada beberapa kegiatan yang belum saksi lakukansaat saksi menjabat sebagai kepala Puskesmas le Alang, namunpencairan dana BOK tersebut harus sesuai dengan laporan pertangungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan POA
    (Plant Of Action) di lapangan,sedangkan secara Administrasi dengan laporan pertangung jawabanhasil pelaksanaan kegiatan POA (Plant Of Action) di lapangan saksiyang membuatnya sehingga dana BOK tersebut tidak dapat di cairkanserta tidak dapat di gunakan oleh terdakwa dr.
    yaitu pemalsuan buku hilang; Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebutdiperuntukkan sebagai biaya transportasi petugas di lapangan; Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten AcehBesar; Bahwa sistem/mekanisme penerimaan serta penggunaan dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) tahun 2012 dilakukan dengan carasebagai berikut:Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTH Kepala Puskesmas menyampaikan POA
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 96/Pid.B/2021/PN Sgi
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD RIKO ARI PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
1.YUSRIADI BIN HUSEN
2.RAHMIWATI BINTI M. NUR
20 — 0
  • BL 4368 POA, No Mesin JBN1E1152876, No, Rangka MH1JBN119JK152894;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Yusriadi Bin M. Husen.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
    Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.
    Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanHalaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina
    Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Maret2011 sebesar Rp54.794.536.525.,.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)Principle of Agreement (PoA
    Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilangLNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentuk businessentity.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1035 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
    Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
    Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada
    Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement
    Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.