Ditemukan 5199 data
ETI
Tergugat:
Bupati Cirebon
167 — 94
Pengadilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat(1) dan (2), Pasal 76 dan pasal 77 mengatur:Pasal 751) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; danb. banding;Pasal 761
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
214 — 115
Administratif secaraumum diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan (Selanjutnya disebut dengan UU AP), sebagai berikut:Pasal 751) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; danb. banding.3) ....dst, dst.Pasal 761
32 — 2
diminta oleh KSUYasa Artha Mandiri tersebut untuk mengaudit, dan kemudian atasperintah atasan ahli, ahli kemudian mengaudit Koperasi tersebut per 26Juni 2012;Bahwa data peminjam dengan marketing Hanung (terdakwa) sejumlah896 peminjam dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 3.812.912.221, (tigamilyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratusdua puluh satu rupiah);Bahwa berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa di KSU YasaArtha Mandiri terdapat pinjaman bermasalah sebanyak 761
H. MALIK MULIAWAN, SH
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
234 — 111
Banding; 7 72 22 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPasal 761) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikankeberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/ataudilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaiankeberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan bandingkepada atasan pejabat; 95 === ==3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima
DPW BADAN PENELITI INDEPENDEN KPNPA RI SUMATERA UTARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
Intervensi:
DR. TA KING HO
191 — 76
sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkanoleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quoHalaman 53Perkara No.60/G/2021/PTUNMDNberupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 53 Desa Dokan, diterbitkan tanggal 16 Mei1988, Surat Ukur Sementara tanggal 16 Mei 1988, No. 761
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
206 — 120
Sinergi Bersama Papua;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 761 tanggal 21 Nopember 2017 untuk pembangunan Infrastruktur jalan lingkar dan jalan lingkungan Ibu Kota Distrik Hingk (Segmen II) Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrak Rp3.205.850.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayar dilaksanakan oleh PT.
Sinergi Bersama Papua;1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 761 tanggal 21Nopember 2017 untuk pembangunan Infrastruktur jalan lingkardan jalan lingkungan lbu Kota Distrik Hingk (Segmen Il)Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrakRp3.205.850.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayardilaksanakan oleh PT.
Sinergi Bersama Papua;1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050 / 761 tanggal 21Nopember 2017 untuk pembangunan Infrastruktur jalan lingkardan jalan lingkungan lbu Kota Distrik Hingk (Segmen Il)Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai kontrakRp3.205.850.000,00 bersumber dari dana DAK Kurang Bayardilaksanakan oleh PT. Sinergi Bersama Papua;Hal. 105 dari 194 hal.
Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Roby Syahputra, SH
85 — 84
Helmi Ridha (SupirPool).6) SPPD No. 761/090/2011, TMT 25 26 Maret 2011, an. Zulfikar (Supir WabupAceh Timur)7) SPPD No. 1173/090/2011, TMT 16 17 April 2011, an. Deny Albar, SH (ADCPamTup Wabup Aceh Timur)8) SPPD No. 1172/090/2011, TMT 16 17 April 2011, an. Zulfikar (Supir WabupAceh Timur)9) SPPD No. 2278/090/2011, TMT 28 29 Juni 2011, an. Zulfikar (Supir WabupAceh Timur)10) SPPD No. 2279/090/2011, TMT 28 29 April 2011, an.
176 — 88
Foto copy sesuai aslnya PKMARI No. 761 PK/Pdt. /2009 Tanggal 18 Maret2010, yang diberi tanda bukti P.Int8;Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat Intervensi telahpula mengajukan saksisaksi dan telah didengar keterangannya di Persidangan yang padapokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :1. SaksiPenggugat Intervensi : MUH. NUR SAPSUHA (dibawah sumpah) :Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Ketel Pohon Manggadi Desa Namlea seluas + 220 ha.
67 — 36
Haryono Nomor 3 Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 761/SK52.02.600.14/X1V2015, tertanggal 28 Desember 2015;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. YAN SOFYAN, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Sudirman Praya, Kabupaten LombokTengah;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1. AINUDDIN, SH., MH.;2. KURNIADI, SH., MH.;3. KHAIRUL ASWADI, SH., MH.;4. RUSDI, SH.
190 — 95
(Fotokopi dari Legalisir ); Pembatalan Surat Keterangan dan Akta Jual Beli Tanah anM.lsrun dkk di wilayah kelurahan Bonggoeya tanggal 1 Mei1999 (Fotokopi dari Legalisir ); Surat Keterangan Nomor: 140/59/2018, tanggal 17 April2018 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli); Foto Banjir Dikantor Pertanahan Kota Kendari yang di TandaTangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, tanggal 23Juli 2018 ( Asli); Buku Tanah Hak Milik Nomor 7365, Kel WuaWua, tanggal 26April 1996, Gambar Situasi No.761/1996, tanggal 15
144 — 73
SK.434/Menhutll/2013 tanggal17 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanMenjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 6.334 Ha, PerubahanFungsi Kawasan Hutan Seluas + 761 Ha dan Penunjukan BukanKawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas + 290 Ha diProvinsi Sulawesi Utara.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
73 — 30
Page 57 of 151271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanjaperjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi(Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfindasejumlah Rp. 1.690.000, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunasbayar tanggal 06 November 2014.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal danbulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000, yang menerima
Apriadi, cek in : 2110214, cek out : 22102014 sebesar Rp.550.000,1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanjaperjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah ragaprovinsi (Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yangmenerima Joni Arfinda sejumlah Rp. 1.690.000, tanoa tanggal danbulan Tahun 2014 Lunas bayar tanggal 06 November 2014.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggaldan bulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000, yang menerimaJoni Arfinda.1 (
Apriadi, cek in : 2110214,cek out : 22102014 sebesar Rp.550.000,1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanjaperjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi(Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfindasejumlah Rp. 1.690.000, tanoa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunasbayar tanggal 06 November 2014.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanpa tanggal danbulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000, yang menerima Joni Arfinda.1 (
Apriadi, cek in : 2110214,cek out : 22102014 sebesar Rp.550.000,1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 761 untuk pembayaran belanjaperjalanan dinas luar daerah ke Bkl kegiatan pekan olah raga provinsi(Porprov) Kabupaten Mukomuko, TA. 2014. yang menerima Joni Arfindasejumlah Rp. 1.690.000, tanoa tanggal dan bulan Tahun 2014 Lunasbayar tanggal 06 November 2014.1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas, tanoa tanggal danbulan Tahun 2014, sejumlah Rp.1.690.000, yang menerima Joni Arfinda.1 (
35 — 27
Abubakar Mansur, SHHlm 225 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.BmPUTUSANNomor:761/Pdt.G/2012/PA.BMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara :QOMARIAH binti ISMAIL, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,tempat kediaman di RT.005 RW. 002Desa Parado Wane Kecamatan ParadoKabupaten Bima, selanjutnya disebutsebagai
(Ghaib) ;, selanjutnyadisebut sebagai "Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 26 Juni2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor:761/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadapTergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :1.
SubsidairDAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadiladilnya berdasarkanpertimbangan Majelis Hakim.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurutberita acara pemanggilan Nomor: 761/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 28Juni 2013 dan 16 Juli 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patutternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya
tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan inimerupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAHlm 231 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.BmMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugathadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangandan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipunberdasarkan Relas Panggilan Nomor: 761
54 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pengikatan Jual Beli No. 092/VIIVPJB/2004 tanggal 28 September2004 dibawah tangan (DUPLO) yang dilegalisasi oleh Haryanto, SHNotaris di Jakarta dengan Nomor legalisasi 761/L/2004 tanggal 28September 2004;Surat Pengikatan Jual Beli No. 003/VVPJB/2004 tanggal 26 Juni 2004dibawah tangan (DUPLO) yang dilegalisasi oleh Haryanto, SH Notaris diJakarta dengan Nomor legalisasi 664/L/2004 tanggal 26 Juni 2004;Surat Pengikatan Jual Beli No. 09/XV/PJB/2005 tanggal 27 Desember2005 dibawah tangan (DUPLO)
118 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Kabupaten Asahan" sedangkan bukti yang Penggugatkonvensi ajukan berupa (SGPHGR) Surat Pelepasan Tanah/Hak dan GantiRugi dan Surat Keterangan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Badan KantorPertanahan Kabupaten Asahan serta Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugiyang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H, Notaris di Kabupaten Asahanmasingmasing hanya berjumlah 761 (tujuh ratus enam puluh satu) buahatau eksemplar;Hal. 40 dari 47 hal.
74 — 2
) 1(23) 1(20) 1(23) 1QQLLYL7) L(1) 1(6) 1(7) 109(31) 2(30) 2(26) 2(7) 109(17) 1(415) 1(23) 1(20) 1(23) 1(1117) 1(1) 1(6) 1(6) 1(7) 109(3525) 2(6230) 2(3430) 2(7) 109(NS525) 2(3444) 1(30) 2(7) 109(4025) 2(3444) 1(30) 2(7) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 195.00 817.00 Tm/F12 1 TE(4025) 226) 24225)3 430)36) 24330) 226) 27) 144) 130)26)))2230367) 14230) 2222227) 225) 2344330) 23430) 27) 17) 124413) 123) 123) 1QqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 794.00 Tm/E1lZ 2 DE(761
12.00 522.00 260.00 Tm/F12 1 TE(7) TgETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 527.00 260.00 Tm/E1lZ 2 DE(3)(25)(2 6)(27)(30)( )( HMM NNN #7)QqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 183.00 238.00 Tm/F12 1T(31) 2(25) 2(4032) 1(4332) 1(30) 2(26) 2(7) 1(44) 1(25) 2(3441) 2(37) 2(4344) 1(32) 1(7) 1(31)(30)(33)(32)(33)PENN41) 225) 23530) 20.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 522.00 238.00 Tm/F12 1 TE(7) 1(71) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 165.00 206.00 Tm/F12 1 TF(761
2(33) 1(7) 48444) 125) 2343525) 241) 237) 244) 17) 48430) 24330) 226) 27) 4844330) 24032) 17) 48441) 237) 24344) 132) 14330) 226) 27) 48445) 230)32)30)7) 4843530) 230) 244) 17) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 750.00 Tm/F12 1 TE(45) 2(25) 2(4041) 2(37) 2(4344) 1(((((((((((((((((((((((((( 2( 2( 2(((((32) 130) 226) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 239.00 750.00 Tm/F12 1 TE(7) 1(71) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 159.00 727.00 Tm/F12 1 TE(761
576164.00 Tm164.00 Tm164.00 Tm164.00 TmN MN N NH(((((( 2(7) 576(6630) 2(33) 1(((BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 285.00 141.00 Tm/F12 1 TE(6625) 2(45) 2(30) 2(26) 2(27) 2(7) 1(SE25) 2(4330) 2(3430) 2(26) 2(27) 2(7) 1(31) 2(25) 2(26) 2(27) 2(30) 2(26) 2(7) 1(47) 1(30) 2(33) 1(30) 2(26) 2(7) 1(2525) 2(44) 1(30) 2(45) 2(30) 2(43) TJETQqB0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 494.00 141.00 Tm/F12 1 TEQF =(71) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 240.00 119.00 Tm/F12 1 TE(761
487.00 504.00 Tm/F12 1 TE(47) 1(30) 2(31) 2(32) 1(7) 218(31) 2(32) 1(3532) 1(26) 2(32) 1(7) 218(47((((RTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 481.00 Tm/F12 1 TE(2425) 226) 227)27)37)27)30)44)33)30)3 6)7) 14230) 226) 227) 27) 136) 230) 226) 24230) 27) 130) 23530) 233) 17) 141) 232) 16230) 23430) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 378.00 481.00 Tm/F12 1 TE(((((((((((((((((((((((((((((7) 1(71) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 159.00 459.00 Tm/F12 1 TF(761
78 — 36
SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar SPP No : 761/1X/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotocopynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar SPP No : 761/1X/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotocopynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan ByPeresmian &Pelantikan Kades Segara Kembang Kec.
SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar SPP No : 761/TX/SPP. 1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynyayang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar SPP No : 761/TX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynyayang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan ByPeresmian & Pelantikan Kades Segara Kembang Kec.
SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar SPP No: 761/IX/SPP. 1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynyayang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar SPP No: 761/TX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynyayang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan ByPeresmian &Pelantikan Kades Segara Kembang Kec.
143 — 182
Nomor 81 335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47s/d 9010 Nomor 91 335.859.011,43 e 335.859.001,43s/d 100Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26 Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikantanggapan ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidanganmemberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pltmud Kadisnakertranssosterhitung bulan Juli 2012 s/d 31 Desember 2014 berdasarkan SuratPerintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor 800 / 761
Jefry Prang, M.Si adalah seorang PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan padatahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali dengan terlebihdahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos terhitung bulanJuli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan SuratPerintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor : 800/761 / BKDD / VI/ 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa menjabat sebagai KepalaDinas
Jefry Prang, M.Si adalahseorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten MinahasaSelatan dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawalidengan terlebin dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssosterhitung bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor800/761 / BKDD / VI / 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwamenjabat sebagai Kepala Dinas
Jefry Prang, M.Si adalahseorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten MinahasaSelatan dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawalidengan terlebin dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssosterhitung bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor800/761 / BKDD / VIl / 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwamenjabat sebagai Kepala Dinas
109 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.24 Tahun1997.Pasal 761. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf charus disertai dertgan dokumen ash i yang membuktikan adanva HAKyang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP. No.24Tahtm 1997, yaitu (antara lain):g. Akta pemindahan hak yang clibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/KevalaDesa/Kelurahan yang dibuatsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hakyang dialihkan;2.
1.OLIVIA BR. SEMBIRING, SH.
2.ULI SONDANG, SH.
3.TUMPAL EBEN,SH
4.DIANA WAHYU W., SH.
5.PRIYO W., SH.
6.M. JANUAR, SH.
7.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
Drs. Eric Taufik Adenil
826 — 984
tanggal 19 Desember 2016 perihalpencatatan produk polis standar asuransi gempa bumiindonesia (PSAGBI) 741 (satu) lembar Legalisir Fotocopy Surat dari OJK Nomor : S2888A/NB.111/ 2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal pencatatanproduk standar polis standar asuransi pengiriman uangindonesia 15 1 (satu) lembar Legalisir Fotocopy Surat dari OJK Nomor : S2889/NB.111/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Pencatatanproduk polis standar asuransi penyimpanan uang Indonseia Hal6 Putusan No. 310//Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. 761
Surat dari OJK Nomor : S5220/NB.111/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihalpencatatan produk polis standar asuransi gempa bumi indonesia(PSAGBI) 741 (satu) lembar Legalisir Fotocopy Surat dari OJK Nomor : S2888A/NB.111/ 2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal pencatatanproduk standar polis standar asuransi pengiriman uangindonesia 751 (satu) lembar Legalisir Fotocopy Surat dari OJK Nomor : S2889/NB.111/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Pencatatanproduk polis standar asuransi penyimpanan uang Indonseia 761