secara komparatifdengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain olehPernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatifdengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain olehPernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatifyang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuanganperiode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untukpemahaman laporan keuangan periode berjalan;Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga menyatakan alasan sebagai berikut:a.

Pada Huruf B angka 2 Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) menjelaskan Pemeriksa tidakdapat menilai sistem akuntansi Wajib Pajak karena kurangmendapatkan datadata pendukung untuk melakukan penilaiantersebut;Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Michell Suharli(2006:49) bahwa pengertian Siklus akuntansi adalah urutantransaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhirdimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernahputus;Sedangkan pengertian siklus akuntansi menurut

Sofyan SyafriHarahap (2003:16) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwaProses akuntansi adalah proses pengolahan data sejakterjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yangsah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkandata atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan datasehingga menghasilkan output berupa informasi laporankeuangan;Dengan demikian tidak logis apabila terdapat saldo piutangusaha namun transaksi atas pembentukan akun piutangtersebut tidak terdokumentasikan

No.34 paragraft 23tentang akuntansi kontrak konstruksi yang menyatakan bahwa:23.

Surat-surat: 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letkol laut (S) Luky Soebiantoro.2) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Kasal nomor: ST/924/2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Mutasi.3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Serah terima Jabatan Kepala Akuntansi (Ka.Akun) Lantamal XI.4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang menempati jabatan sebagai

kepada Kepala Akuntansi (Ka.

tembusan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

l Merauke dengan tembusan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

Merauke dengan tembusan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

Kasir kemudian menyerahkanbukti pengeluaran keBagian Akuntansi.8. Bagian Akuntansi memeriksa kebenaran bukti pengeluaran danmembuat Bukti Pembukuan (BP) rangkap 2 serta membubuhkantanda tangan pada kolom dibuat di formulir bukti pembukuankemudian BP diserahkan kepada Kabag Keuangan&Perencanaan/Direktur Keuangan.9.

Jamkrida yaitu Input pengeluaran kas ke system akuntansi adalahtugas dari bagian akuntansi, oleh karena keterbatasan staf akuntansi,maka saksi yang mengerjakan pada pada system tersebut.Bahwa proses pengeluaran uangnya yaitu setelah saksi menerimabuktibukti pengeluaran kas seperti kwitansi atau nota, saksi mencatat dibuku manual, setelah itu. baru mencatatnya di system akuntansi,sedangkan untuk pemasukan kas : setelah mencairkan cek (uang tunai) diBank, saksi catat di Buku Manual, untuk pencatatan

di system akuntansiyang mencatat adalah bagian akuntansi (Sdr.

Jamkrida yaitu Inputpengeluaran kas ke system akuntansi adalah tugas dari bagianakuntansi (Sdr. Arga), namun dalam faktanya oleh karenaketerbatasan staf akuntansi maka yang mengerjakan pada systemtersebut adalah Sdri.

Akuntansi. SDM. Umum dan Teknologi Informasi(TI);.

Askrindo (persero) dari Kepala DivisiKeuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27 Januari2006.1 (satu) Jembar Memo Intern PT.

Askrindo (persero) dari KepaiaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27Januari 2006." 1 (satu) lembar Memo Intern PT.

Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 27April 2006. 1 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal Perpanjangan KontrakPengelolaan Portfolio investasi Nomor : 060/RAMDIR/04.06 tanggal. .., 26 April 2006.Gorus= 1 (satu) lembar Memo Intern PT. Askrindo (persero) dari Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 28i> April 2006.2 (dua) lembar Memorandum PT.

Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepaia Bagian Investasi tanggal 16Oktober 2006.= 1 (satu) lembar Pengajuan Proposal Perpanjangan KontrakPengelolaan Portfolio investasi Nomor : O88/RAMDiR/10.06 tanggal11 Oktober 2006. 1 (satu) lembar Memo Intern PT. Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 12Oktober 2006.7 2 (dua) lembar Memorandum PT.

Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kabag Investasi tanggal 28Desember 2007.= 4 (Satu) lembar Disposisi Dir Keuangan & TI tanggal 28 Desember2007.= 6 (enam) lembar Memorandum PT. Askrindo (persero) Nomor :920/MEMO/KA tanggal 27 Desember 2007." 1 (satu) lembar Memorandum PT. Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi kepada Dir.

Secara akuntansi, terhitung sejaktahun 2000 Pemohon Banding telah merubah metodeakuntansi atas pengakuan pendapatan, yaitu dari semulaberdasarkan metode produksi (production basis) yangmana pengakuan atas penjualannya dilakukan pada saatbarang selesai diproduksi, berubah menjadi berdasarkanmetode pengapalan (shipment basis), yang manapendapatan baru diakui pada saat barang jadidikapalkan dan dikirim kepada pihak pembeli;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penafsiranTim

Namun demikian di dalam Pasal 28 UUKUP Tahun 1983 tersebut, tidak disyaratkan adanya ijindari Direktorat Jenderal Pajak apabila Pemohon Bandingmelakukan perubahan metode akuntansi, yang dalam halini perubahan metode pengakuan pendapatan berdasarkanmetode produksi menjadi metode pengapalan.

Sedangkan dalam kasus Pemohon Banding,perubahan metode pengakuan penghasilan dari metodeproduksi (Production Basis) ke metode pengapalan(Shipment Basis) merupakan suatu keharusan (bukanmerupakan pilihan), mengingat bahwa metode pengakuanpendapatan berdasarkan produksi, tidak dapat lagiditerapkan untuk keperluan akuntansi, sehingga PemohonBanding harus' beralih kepada metode pengapalan.

kepada Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UndangUndang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP), dimana karenasecara akuntansi Pemohon Banding harus mengakuipenghasilannya berdasarkan metode pengapalan, makauntuk keperluan perpajakan metode yang samaharusditerapkan;.

Oleh karena itu,untuk keperluan akuntansi dan perpajakan, kerugiantersebut harus dibebankan sebagai biaya di tahuntimbulnya kepastian akan kerugian tersebut (yaitutahun 2001), meskipun kerugian tersebut berkaitandengan PPN Masukan tahun 1999 dan 2000. Dalam halini karena peraturan perpajakan tidak mengatursecara terinci mengenai saat pembebanan = harusdilakukan, maka mengacu pada Penjelasan Pasal 28ayat 7 UU KUP, saat pembebanannya seharusnyamengikuti ketentuan akuntansi.

masuk ke dalamRuangan' tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMADDIANSYAH ALS IYAN Yang pada saat itu) sedang menonton TVlangsung Terdakwa menegurnya dengan kata kata ASIK NI YANNONTON KAH dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYANsambil menoleh ke Terdakwa AUK setelah itu Terdakwamemberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN SAYA MAUBARING DIDALAM RUANGAN namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYANtidak menjawab cuma senyum saja setelah itu) Terdakwa langsungduduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi

Setelah makan Terdakwa masukke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring baring dan10koroban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring.Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009)datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasiKantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu) Terdakwa membangunkankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalukorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantumemuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30menit, setelah selesai

, setelah di dalamRuangan = akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya inginmemastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawalagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadikorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyatadenyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidakberdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dariKantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwamasuk selanjutnya

DIANSYAH ALS IYAN Yanglpada saat itu sedang menonton TVLo langsung Terdakwa menegurnya dengan kata kata ASIK NI YANNONTON KAH dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN1718sambi menoleh ke Terdakwa AUK setelah itu Terdakwamemberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN SAYA MAUBARING DIDALAM RUANGAN namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYANtidak menjawab cuma senyum saja setelah itu) Terdakwa langsungduduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekirajam 21.30 Wib, Terdakwa keluar

Setelah makan Terdakwa masukke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring baring dankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring.Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009)datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasiKantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu) Terdakwa membangunkankorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalukorban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantumemuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30menit, setelah selesai

Pertanggungjawaban penggunaan ini tetap dilaksanakan dalam kerangkapenerapan sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

Akuntansi Berbasis Akrual (sesuai UU No.1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).

2)3)4)Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul mata kuliahPengantar sistim Komputer Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpattisebesar Rp. 995.500,Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul mata kuliahStatistik I Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti sebesar Rp.995.500,Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktikummata kuliah analisis Laporan keuangan Jurusan Akuntansi FakultasEkonomi Unpatti sebesar Rp. 995.500,Biaya penggandaan Modul Jurusan akuntansi Fakultas

Ekonomi Unpattisebesar Rp. 950.000,Halaman 299 dari 433 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2014/PN.AB.5)6)7)8)9)10)11)12)Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktikummata kuliah Akuntansi biaya II Jurusan Manajemen Fakultas EkonomiUnpatti sebesar Rp. 995.500,Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktikummahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti sebesar Rp.9.880.000,Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Penyusunan Modul Praktikummata kuliah Akuntansi Manajemen Fakultas

Biaya pembelian ATK dan BHP untuk Ujian Sarjana Program Reguler IIJurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Unpatti sebesar Rp. 6.381.250,2.

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasiprofesi akuntansi Indonesia;3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industriyang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenislayanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga

dan laporan keuangan BLU diselenggarakansesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yangditerbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansisebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapatmenerapkan standar akuntansi industri yang spesifiksetelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistemakuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yangberlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkanoleh menteri/pimpinan lembaga

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan olehasosiasi profesi akuntansi Indonesia;Hal 12 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.133Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standarakuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuanMenteri Keuangan;4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansidengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuaidengan jenis layanannya

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan olehasosiasi profesi akuntansi Indonesia;3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standarakuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuanMenteri Keuangan;4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansidengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuaidengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinanlembaga

pembelian baru dilakukanpada tanggal 8 September 2012 (tanggal bayar pemasukan barang), sehingga secara keseluruhantidak menggambarkan sebuah pembukuan yang valid dengan demikian pembukuan tersebuttidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran nilai transaksi,Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesi Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan PenyajianLaporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangandisusun atas dasar akrual.

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui padasaat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalamcatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidakhanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi jugakewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan "PerseroanTerbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan".bahwa katakata "yang dimaksud dengan standard akuntansi keuangan"adalah standar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia" adalahhanya terdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal66.bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah StandardAkuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH

Dan CASH BASIS adalahdiperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan padaformal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

tanggal 11 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 11 Januari 2008 ;3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Dirkeu & Tl nomor 17/MEMO/KA tanggal 11Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 11 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada

tanggal 17 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008 ;3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Dirkeu & Tl nomor 31A/MEMO/KA tanggal 17Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada

No. 812 K/Pid.Sus/2013akan ditandatangani oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi.

asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008 ;3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Dirkeu & Tl nomor 31A/MEMO/KA tanggal 17Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT Jl ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008 ;

pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.3.000.000.000,00;Menurut bahwa Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon BandingTerbanding dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1671/WPJ.09/2011Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00201/203/08/441/10 Tanggal 21 Juni 2010 MasaPajak Desember 2008; Menurut Pemohon :Bandingbahwa berdasarkan prinsip akuntansi

sebesar Rp.3.000.000.000,00bukan merupakan dividen dengan alasan:e berdasarkan ISAK Nomor 2 butir 1 dan 3, Pemohon Banding harus mencatat modalsebesar Rp.7.000.000.000,00 sebagai akibat dari adanya pengurangan modal dari kompensasi piutang pemegang saham yang tidak disetor sebesarRp3.000.000.000,00 yang telah disetujui dengan keputusan RUPS Luar Biasatanggal 21 Juli 2008 sehingga sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;e berdasarkan prinsip akuntansi

.34.399.500,00;e Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undangundang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008tidak menjelaskan lebih rinci mengenai apakah pencatatan tambahan modaldimaksud adalah termasuk pencatatan pada akta;e berdasarkan Pasal 28 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pencatatan adalah pencatatanberdasarkan Standar Akuntansi

persidangan terdapat perbedaan antara jumlah modal disetormenurut Akte dengan Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp.3.000.000.000,00;bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dalam persidangan Majelis berpendapatperbedaan tersebut merupakan kelalaian Pemohon Banding yang belum melakukan penyesuaian akta atas modal disetor sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan merupakan pencatatan tambahan modalyang dilakukan tanpa penyetoran karena:e berdasarkan prinsip akuntansi

wilayah hukum PengadilanNegeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagibarang, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitarpukul 07.45 WIT, Terdakwa yang merupakan Cleaning Service tibadi Kantor BPKAD kemudian menuju ke Gedung Bagian Belakangkantor dimana dalam Gedung tersebut terdapat ruangan BidangPendapatan dan Ruangan Bidang Aset dan Akuntansi

terbuat dari Serbuk Kayu merkOlimpic milik Saksi Marbaya Mandar dengan posisi filter rokokberada di atas meja sementara batang rokok yang terbakarmenggantung diluar meja, padahal dibawah meja milik SaksiMarbaya Mandar terdapat tumpukan kertas Blanko SPPT yangdisimpan dalam kardus dan tumpukan kertas NCR, dan setelahselesai menyapu ruangan Bidang Pendapatan sekitar pukul 08.13WIT, Terdakwa keluar tanpa membawa rokok miliknya yangsementara terbakar sambil menuju ruangan Bidang Aset danruangan Bidang Akuntansi

untuk di bersihkan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar pukul 08.24 WIT terjadikebakaran di Kantor BPKAD Pemda Halmahera Timur yang berasaldari ruangan Bidang Pendapatan sebagaimana Berita AcaraPemeriksaan teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Gedung ruangasset, Pendapatan dan Akuntansi Kantor BPKAD PemdaHalmahera Timur Nomor LAB: 4780/FBF/XI/2018 dari PuslabforCabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagaiberikut :1.

untuk di bersinkan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar pukul 08.24 WIT terjadikebakaran di Kantor BPKAD Pemda Halmahera Timur yangberasal dari ruangan Bidang Pendapatan sebagaimana BeritaHalaman 4 dari 9 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2020/PT.TTE.Acara Pemeriksaan teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Gedungruang asset, pendapatan dan Akuntansi Kantor BPKAD PemdaHalmahera Timur Nomor LAB : 4780/FBF/XI/2018 dari puslabforCabang makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagaiberikut :1.

Di dalampenjelasan Pasal 28 ayat 7 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007: "pembukuanharus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecualiperaturan perundangundangan perpajakan menentukan lain";Bahwa transaksi forward merupakan instrumen transaksi derivatif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55Bahwa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55:"Nilai wajar merupakan dasar pengukuran yang paling relevan bagi instrumenkKeuangan dan karenanya merupakan satusatunya dasar pengukuraninstrumen derivatif yang relevan";Bahwa dasar yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dari aktiva dankewajiban yang terkait atau timbul atas transaksi derivatif adalah sesuaidengan PSAK Nomor 55.

Paragraph 25 PSAK Nomor 55Bahwa dalam paragraph 25 PSAK Nomor 55 diatur bahwa: laba atau rugidari suatu instrumen derivatif yang diperlakukan sebagai dan memenuhipersyaratan sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan saling hapusrugi atau laba akibat risiko terhadap aktiva/kewajiban yang dilindungi harusdiakui sebagai laba/rugi dalam periode akuntansi yang sama;Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding laba (rugi) perubahannilai aktiva/kewajiban derivatif merupakan penghasilan kena

pajak ataubeban yang dapat dikurangkan dari penghasilan;Bahwa lebih lanjut, laporan kKeuangan Pemohon Banding Tahun 2008 telahdiaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaya dimana pendapat dariAkuntan Publik adalah wajar tanpa syarat dan Akuntan Publik menyatakanbahwa pembukuan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku di Indonesia;.

komersial adalah terhadap pengakuan penghasilandan beban, dimana akuntansi pajak mengacu kepada ketentuanperpajakan, sedangkan akuntansi komersial mendasarkan kepadaPernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAk);Bahwa Jika keduanya mengatur, maka preferensi harus diberikan kepadaperpajakan dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan,namun demikian jika ketentuan perpajakan tidak mengaturnya makaketentuan PSAK harus patuhi, sesuai pasal 28 ayat 7 Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;bahwa

Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Mei 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Juni 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Juli 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Agustus 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d September 2006 ;11

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Oktober 2006 ;12 Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d November 2006 ;13 Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Desember 2006 ;Disita dari Ricky H.

Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Mei 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Juni 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Juli 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Agustus 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d September 2006 ;12131415161718192021zu23Laporan

Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Mei 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Juni 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Juli 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Agustus 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d September 2006 ;Laporan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d Oktober 2006 ;Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Januari s/d November 2006 ;Hal. 49 dari 45 hal.

Kemudian setelahPJK/Wabku ditandatangani oleh lKuasa PenggunaAnggaran (KPA) dan dibuatkan SPP lalu PJK/Wabkudiserahkan kepada Kepala Akuntansi (Ka.

Akun) untukdibuatkan Cek Giro, setelah Cek Giro diterbitkan olehKepala AKuntansi dan ditandatangani lalu cek tersebutdapat dicairkan di Bank Mandiri, setelah dana Dipa Pusatdicairkan lalu. diserahkan kepada Kepala AkutansiLantamal Xl Merauke untuk dilaporkan kepadaDanlantamal XI Merauke, sedangkan untuk mekanismepengajuan dana Dipa Daerah prosesnya sama denganmekanisme pengajuan dana Dipa Pusat namun setelahdibuatkan SPP kemudian PJK/Wabku diserahkan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

Setelah danapencairan masuk ke Rekening Primkopal lalu Kaprimkopalmelaporkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) bahwadana sudah masuk dan menyerahkan dana tersebutkepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) secara tunai,kemudian Kepala Akuntansi (Ka. Akun) melaporkankepada Danlantamal XI Merauke bahwa dana tersebutsudah cair.5. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabatsebagai Ka.

Setelah danapencairan masuk ke Rekening Primkopal lalu Kaprimkopalmelaporkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) bahwadana sudah masuk dan menyerahkan dana tersebutkepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) secara tunai,kemudian Kepala Akuntansi (Ka. Akun) melaporkankepada Danlantamal XI Merauke bahwa dana tersebutsudah cair.Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5K/PMU/BDG/AL/III/20205. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabatsebagai Ka.

PertambahanNilai atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00 berdasarkan penelitianBuku Besar terdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting)yang merupakan akun untuk pencatatan net income.bahwa berdasarkan copy general ledger net result (Acc 55099000) bahwa atas nilaisebesar Rp.368.018.053,00 telah diposting pada tanggal 31 Maret 2009, namun atasnilai tersebut tidak dilakukan penjurnalanbalik.bahwa menurut Pemohon Banding, saldo akhir atas akun tersebut merupakan hasildari sistem akuntansi

(SAP) yang dipergunakan oleh perusahaan Pemohon Banding,alur pencatatan pembukuan yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakanSistem Akuntansi (SAP) telah sesuai dengan prinsip taat asas dan menggunakanmetode akuntansi yang berlaku pada umumnya, Jurnal Umum, Jurnal PenerimaanKas, Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian diinput ke dalam sistem berdasarkandokumen sumber/bukti transaksi, proses posting ke Buku Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan

Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa

Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak,diketahui Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp

No. 936 K /Pid.Sus/2015berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yangberbunyi:(1) Setiap transaksi Keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumenpendukungnya dikelola secara tertib;(2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesiakuntansi Indonesia;(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksudpada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yangspesifik setelah

akuntansi industri yangspesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;(4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai denganjenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;c.

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesiakuntansi Indonesia;(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksudpada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yangspesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;(4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenislayanannya dan ditetapbkan oleh Menteri / Pimpinan

No. 936 K /Pid.Sus/2015(2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesiakuntansi Indonesia;(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksudpada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yangspesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;(4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenislayanannya dan

dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesiakuntansi Indonesia;(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksudpada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yangspesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;(4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenislayanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

LindungNilai yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi syarat sebagaimanayang disebutkan dalarn Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55paragraf 27 yaitu :"Instrumen lindung nilai yang ditentukan dan aktiva/kewajiban yang dilindungi nilaimemenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar apabila seluruh dartkriteria berikut dan kriteria sebagaimana dijelaskan pada paragraf 28 terpenuhi : (a)pada awal timbulnya lindung nilai, terdapat kebijakankebijakan tertulis mengenailindung

Accordingly the changes in fair value of the saidderivative instruments are recorded directly in earnings as "Gain or loss onderivative"Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa lindung nilai yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak efektif,namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak menghentikan pencatatan akuntansi atas lindung nilai sebagaimanadimaksud pada Paragraf 33 PSAK Nomor 55.

Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tetap melanjutkan akuntansi lindung nilai untuktahuntahun berikutnya, meskipun tidak sesuai dengan Paragraf 33 PSAKNomor 55 ;Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyatanyatatidak dapat menunjukkan atau menyampaikan adanya kebijakan tertulisperusahaan sehubungan dengan akuntansi lindung nilai sebagaimana dimaksuddalam Paragraf 27 PSAK Nomor 55, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya dapat memberikan dokumen

PSAK Nomor 55 mengatur mengenai akuntansi Instrumen Derivatif,termasuk Instrumen Derivatif tertentu yang melekat pada perjanjianlainnya dan aktifitas Hedging (Lindung Nilai).

Pembebanan atas rugi akibat Instrumen Derivatif sebagai PengurangPenghasilan Bruto dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2001selain tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sebagaimanadimaksud dalam Paragraf 27 PSAKNomor 55, juga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000 ;10.5.

MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding /semula Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Pembanding /semula Penggugat sebagian ;- Menyatakan Terbanding /semula Tergugat telah wanprestasi ;- Membatalkan perjanjian Pengadaan dan Pengimplementasian Program Aplikasi Property dan Akuntansi tertanggal 5 Oktober 2012 Nomor 002/ AGR /HO-IT/JSI/X/2012 ;- Menghukum Terbanding /semula Tergugat untuk membayar kerugian kepada Pembanding /semula Penggugat

Bahwa adapun besarnya biaya atas pekerjaan pengadaan danimplementasi program aplikasi property dan akuntansi/ keuangan denganharga yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 2.350.000.000 (dua milyartiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menyatakan membatalkan kontrak perjanjian pengadaan danimplementasi program aplikasi property dan akuntansi/keuangan No.002/AGR/HOIT/JS I/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012.4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugatatas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian sebagaiberikut:Kerugian MateriilHal 9 Put.

Setelah Proposal AST Advancedproperty+ disetujui makadibuatlah suatu perjanian "Pengadaan dan Implementasi ProgramAplikasi Sistem Property dan Akuntansi/Keuangan No. 002/AGR/HOT/JSVX/2012 ditandatangani olen Penggugat dengan Tergugat.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena ada halyang berbeda/ terpisahkan antara Proposal dan Perjanjian . Yang diHal 11 Put.

bersepakatkembali.Bahwa nilai total pekerjaan pengadaan dan implementasi program AplikasiProperty dan Akuntansi/keuangan dengan perjanjian kerja sama (PKS)No.002/AGR/HOIT/JSVX/2012 dalam pasal 2 (dua) nilai perjanjian denganHal 14 Put.

No. 309/ Pdt/2018/PT.DKIsebagai bukti bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban prestasinyasesuai dengan isi Perjanjian Kerja Sama No. 002/AGR/HOIT/JSVX/2012tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pengadaan dan Implementasi ProgramAplikasi Properti dan Akuntansi/Keuangan;.

& Akuntansi kepadaKabag Investasi tertanggal 2 Juli 2007.2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 247/MEMO/KA tanggal 2 Juli 2007 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT JI.1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaKabag Investasi tanggal 2 Juli 2007.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo nomorJI050107KPDRO tanggal 5 Juli 2007 yang disetujui RENE SETYAWANselaku Direktur PT Askrindo.14 (empat

Artinya secara akuntansi PTAskrindo sudah mengakui sebagai kerugian.

ASKRINDO sejak tahun 1987, tahun 1991 menjadiKepala Seksi Akuntansi, tahun 1995 menjadi Kepala Bagian Akuntansi, tahun 2000menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian diangkat sebagai DirekturKeuangan dan Technologi Informasi (TI) dari 20 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni2011;Bahwa, saat saksi menjadi Kadiv. Keuangan dan Akuntansi, saksi dibawah DirekturKeuangan dan TI RENE SETYAWAN;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kadiv.

ASKRINDO sejak tahun 1987, tahun 1991 menjadiKepala Seksi Akuntansi, tahun 1995 menjadi Kepala Bagian Akuntansi, tahun 2000menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian diangkat sebagai DirekturKeuangan dan Technologi Informasi (TI) dari 20 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni2011;Bahwa, saat saksi menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, secara strukturalaksi dibawah Direktur Keuangan dan TI Terdakwa DR. RENE SETYAWAN;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kadiv.

Keuangan dan Akuntansimelakukan koordinasi di bidang anggaran, investasi, akuntansi dan fungsi keuangan;Bahwa, saksi selaku Direktur Keuangan dan Akuntansi, tugas dan kewenangan adalahmengarahkan dan memberikan direction untuk tugas tugas keuangan meliputiinvestasi, akuntansi dan anggaran dan teknologi informasi;Bahwa, mekanisme kerja PT.