Muksana Zulfia Binti Mukhlis, Tempat/Tanggal lahirMeureudu / 02021986, agama :Islampekerjaan Bidan,Pendidikan :DIII,Alamat :JlJeurat Timoh Dusun DamaiGampong Pango Deah, Kecamatan UleeKareng,Kota Banda Aceh, sebagai PemohonIl;Hal 1 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis, Tempat/Tanggallahir :Suka Jaya / 16011991,agama:Islam,Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan :DIII,Alamat :Gampong Suka Jaya, KecamatanMuara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagaiPemohon III;4.

Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis;Hal 2 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi1.2. Muksana Zulfia Binti Mukhlis;1.3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis;1.4. Ade Sity Zhahara Binti Mukhlis;. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2018 telah meninggal duniaSuami Sapiah Binti Abdul Gani, yang bernama Mukhlis TUsman di Makkah Arab Saudi, dengan meninggalkan ahliwarisnya :2.1. Sapiah Binti Abdul Gani (Isteri);2.2. Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis (Anak LakilakiKandung);2.3.

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uangtabungan atas nama Mukhlis T Usman pada Bank tersebutdiatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut denganAlmarhum Mukhlis T Usman;Berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohonkemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepadaHal 3 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgiBapak Ketua Mahkamah Syariyah Sigli kiranya dapatmemeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagaiberikut

SaidSafnizar, SH., MH masingmasing sebagai Hakimanggota,penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis HakimHal 6 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgididampingi oleh hakimhakim anggota yang turut bersidangtersebut, dibantu oleh Izwar Ibrahim, Lc., LLM sebagaiPanitera pengganti dengan dihadiri oleh ParaPemohon/kuasanya;Ketua MajelisDrs. A. Aziz, SH., MH.Hakim anggota HakimanggotaDrs. Said Safnizar, SH., MH Drs. Ramli,.

(seratus tujuh puluh enamribu rupiah)Hal 7 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi

all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapenetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atasperkara permohonan yang diajukan oleh:Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang, tempat tanggal lahir Bulu, 10September 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantidak ada, bertempat kediaman Jin.

Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997(19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belumHal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skgmencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, makaPemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangmasih di bawah umur.Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg.

Saksisaksi :Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA SkgSaksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62,Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupudua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.

Mamase telah meninggal duniapada hari Kamis, 15 Maret 2018;Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg3. Menetapkan sebagai berikut :1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang (istri);2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.4.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

Muhammad Sukri adalahagama Islam;Hal. 5 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa agama yang dianut oleh istri, anakanak dan saudarasaudara Drs.Muhammad Sukri, adalah agama Islam;Bahwa anak almarhum Drs. Muhammad Sukri bin Ambo Gau yang bernamaAfiqah Dzatur Reski masih dibawah umur;Bahwa ibu dari Afiqah Dzatur Reski, yang masih dibawah umur yang bernamaKartini binti H. M. Rafi masih hidup;Bahwa anak almarhum Drs.

Muhammad Sukri, bapaknya bernama AmboGau dan ibunya bernama Indo Banri terlebih dahulum meninggal dunia;Hal. 6 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah beristeri selainKartini, S.Pd;Bahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah bercerai dengnanKartini, S.Pd ;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs.

Muhammad Sukri,adalah agama Islam, begitupula dengan saudarasaudaranya;Hal. 10 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg Bahwa meninggalnya Drs. Muhammad Sukri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya. Bahwa kedua anak almarhum Drs. Muhammad Sukri, masih di bawah umursedangkan ibu dari Annissa Disa Putri sudah meninggal lebih dahulu dansaudara almarhum bernama ST.

Rahmah binti Ambo Gau (Saudara)yn oa fF WNHal. 13 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Drs. Muhammad Suktri.4. Menetapkan Kartini binti H. M. Rafi sebagai wali dari Afiqah Dzatur Reskibinti Drs. Muhammad Sukri dan ST. Rahma binti Ambo Gau sebagai walidari Annisa Disa Putri binti Drs. Muhammad Sukri;5.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar Tergugat IImenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen Dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar TergugatIl menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Bahwa terbukti perselisihan partai politik yang dipicu oleh tindakan paraTermohon Kasasi memberlakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melaluimekanisme internal partai;c.

Remon Simatupang,M.Sc, dan Surat Tergugat dengan Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17Maret 2011 perihal atas Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), dalamrangka melakukan rapat internal Partai Buruh untuk dilakukan secaramusyawarah dan mufakat ;Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan keberatannya atas terbitnya SuratTergugat Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihalPemberitahuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) yang diterima Penggugat sendiripada tanggal 21 Maret 2011

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan Nomor 006/DPCPB/KMIIII/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal ; Pemberitahuan PergantianAntar Waktu ( PAW ) Yo Surat dari Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai BuruhKota Medan Nomor : 01/DPCPB/KM/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal :Mohon memproses pergantian antar waktu ( PAW ) dari Sdr Ir. Remon Simatupang,M.Sc kepada Ir. Juliaman Damanik sebagai anggota DPRD Kota Medan dari PartaiBuruh tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;6.

Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tanda Bukti P18 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Timur Nomor : 1st/PRPB/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPermintaan Peninjauan Kembali PAW Ir. Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnyadiberi tanda Bukti P19 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Deli Nomor : 001/PR PB/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPeninjauan Kembali PAW Ir.

Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti P20 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Helvetia Nomor : 001/PR PB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPeninjauan Kembali PAW Ir.

Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti P21 ;Fotocopy Surat Pengurus Komisariat Partai Buruh kelurahan pecan LabuhanKecamatan Medan Labuhan Nomor : 001/PkPB/IV/2011 tanggal 18 April 2011perihal : Permintaan Pencabutan dan atau Peninjauan Kembali PAW Ir. Remon Simatupang, selanjutnya diberi tanda Bukti P22 ;Asli Surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Buruh Kamiparho KSBSI KotaMedan tanggal 21 April 2011 Perihal : Dukungan dan Permintaan PeninjauanKembali PAW Ir.

ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.

Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.

Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdBahwa almh HJ.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa Hj. Siti Maryam merupakan adik kandung dari ayah para Pemohonyang bernama Zainal Abidin dan M. Daud dan Hj. Siti Maryam tidakmempunyai anak ; Bahwa, Hj. Siti Maryam meninggal dunia 4 bulan yang lalu karena sakit, dansepengetahuan Saksi Almrh Hj.

PAW Nomor 0460/Pdt.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, membuktikanbahwa Hj.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd

) terhadap diriPenggugat tanpa alasan yang jelas;Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutanmeninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukanperbuatan pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telahberkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturan tersebut tidak ada yangdilanggar oleh Penggugat;Halaman 2 dari 15 hal.

terhadap Penggugat adalah tidaksah dan melawan hukum;Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum makaPenggugat meminta kepada Tergugat Ill, IV, V dan VI tidak memprosespermintaan PAW yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II terhadapdiri Penggugat;Bahwa karena tindakan Tergugat dan Tergugat II yang mengajukan PAWterhadap Penggugat diawali dengan perbuatan melawan hukum oleh karenaitu permohonan Tergugat dan Tergugat II untuk melakukan pergantianantar waktu adalah tidak sah dan cacat

hukum;Bahwa karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yangdiancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun oleh karena itu Penggugattidak bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Partai AmanatNasional;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberi putusan sebagai berikut:1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan Tergugat danTergugat II;.

Nomor 1387 K/Pdt.SusParpol/2017 Menyatakan menolak permintaan pergantian antarwaktu (PAW) yangdiajukan Tergugat dan Tergugat II; Menghukum Tergugat Ill, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan prosespergantian antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat; Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ongkos perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Bahwa Pemberhentian Penggugat/Termohon Kasasi dari keanggotaanPatrai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Keputusan Nomor:PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 yangditindak lanjuti dengan pengusulan PAW adalah beralasan hukum;b. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah diundang secara patut olehDPD PAN (Tergugat I/Pemohon Kasasi) namun Penggugat/TermohonKasasi tidak pernah datang dan hal tersebut menunjukan sikapmembangkang terhadap partai;c.

Hamid Metemempunyai Tabungan Tapemda dengan nomor Rekening 100201Hal. 2 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg0000285421 dan Tabungan Tampan dengan nomor Rekening 1002080000003851 di Bank Sulselbar dan sehingga ahli Waris ingin mengambiluang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli warisdari pengadilan Agama;6.

Hamid Mete bukan karenaulah istri, anakanaknya, tetapi karena sakit;Hal. 4 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidupnya Hariyanto Hamid bin Drs. Hamid Mete satu kalimenikah, yaitu perempuan bernama Hildayani binti Paddupai;Bahwa dari pernikahan Hariyanto Hamid bin Drs.

Hamid Mete tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksudPasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;Hal. 9 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgMenimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli warisadalah untuk mengurus pencairan tabungan Tapemda almarhum HariyantoHamid bin Drs.

Makka A.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutHal. 10 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skgdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.Hakim Anggota,Drs. H. Asri, M.H.Drs. H. Makka A.Ketua Majelis,Dra. Hj.

Hasniati D, M.H.Panitera Pengganti, Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIll/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdSeBahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. Xxx (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon I, Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon Ill sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebih dahulu meninggal dunaa ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim Anggota Ketua MajelisPanitera Pengganti XXXPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

Tentang Proses Penggantian Antar Waktu(PAW):Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/036/DPPHanura/II/2012, tertanggal 28 Februari 2012 perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu) a.n.

Foto copy Absensi Tim P2PAW dan Notulen Rapat Tim P2PAW padatanggal 19 Oktober 2011 dan 2 November 2012, yang menerangkanbahwa telah terjadi pembahasan usulan PAW dihadiri oleh TimP2PAW, Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Pengusul PAW;7. Foto copy Laporan Tim Investigasi terhadap permasalahanTermohon Kasasi/semula Penggugat di DPRD Provinsi SumateraUtara pada tanggal 12 Januari 2012;8.

A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.

Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.

PAW dari Pemohon Kasasi II/semula TergugatI, dan Termohon Kasasi/semula Penggugat pun berjanji akan memperbaikidiri untuk aktif dalam tugastugas Termohon Kasasi/semula Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi di DPRD Prov.

Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf,telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPWPBRSumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkanoleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan (Tergugat IJ).

Dedi Irawan, $.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. MuhammadYusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. DediIrawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihatdengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas.

Dedi Irawan, SH. danRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH.kepada sdr.

Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRDKabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PutusanProvisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H.kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan StatusKeanggotaan sdr.

Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepadasdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPCPBRLHT/V/2012yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat IJ) dan SuratNomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012, serta Surat PengantarRekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr.

Irfan bin Suyuti yang masih dibawahumur;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan para Pemohon .Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh para Pemohon.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalamHal. 1 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA SkgRegister Perkara Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 11 Juli

TaspenCabang Makassar tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa penetapanahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;Bahwa semasa hidupnya almarhum Suyuti bin Beddu mempunyai tabungan dibank Sulselbar Kantor Kas Atapange Nomor Rekening 1042010000003408(Tapemda) dan pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkantabungan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;Hal. 2 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skg7.

Mangga dan Haling bin Beddu;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.6, bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hariHal. 6 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skgdan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehinggamemenuhi syarat formil akta otentik.

Mangga (istri);Hal. 9 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA SkgIrmawati binti Suyuti (anak);Marwati. binti Suyuti (istri);Marwana binti Suyuti (anak) dana se &Muh. Irfan bin Suyuti (anak).adalah ahli waris almarhumah Suyuti bin Baddu;3. Tidak menerima selain dan selebihnya.4.

,M.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp250.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skg

;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;Il.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas PenggantiAntar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 TentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

Putusan Nomor 455 K/TUN/2017ayat (1) yang menyatakan : musyawarah desa diselenggarakan khususuntuk pelaksanaan pemilihnan kepala desa antar waktu (PAW);e Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu(PAW), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun2014, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud pada ayat (1);Bahwa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal inisesuail dengan Pasal 53 ayat (2)

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

Penggugat tanpamempertimbangkan nuansa yuridisnya oleh karenanya untuk mendapatkankepastian hukum gugatan ini diajukan ;Bahwa mengingat dengan dikeluarkannya Surat Pengganti Antar Waktu(PAW) dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PakarPangan) terhadap Penggugat yang ada indikasi akan digantikan oleh peraihsuara terbanyak No. 4 dan bukan peraih suara terbanyak No. 2 yang jugaperbuatan melawan hukum, ADA PERMAINAN APA PADA PARTAIYANG PENGGUGAT CINTAI INI ?

No. 446 K/Pdt.Sus/2012121314KARYA PERJUANGAN (Pakar Pangan) PUSAT DI JAKARTA UNTUKTIDAK MENERIMA LAPORAN SEPIHAK BEGITU SAJA ;Bahwa sebagaimana tindakantindakan melawan hukum yang dilakukan olehPartai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Buleleng hinggaPenggugat di PAW sepihak seolaholah PAW telah 100 % terjadi padahalmasih dalam proses hingga adanya gugatan ini, PENGGUGAT BELUMMERASA BERSALAH DAN YAKIN TIDAK BERSALAH karena masihdalam pembuktian di pengadilan dan belum adanya putusan hakim

yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat benarmelakukan tindakan apa yang dituduhkan, akan tetapi begitu arogannyaoknumoknum partai menyebarkan melalui media (khususnya Media NusaBali tertanggal 22 Desember 2011, 24 Desember 2011, 26 Desember 2011)seolaholah Penggugat benar tidak melakukan kewajiban membayar kepadapartai hingga dijadikan dasar dalam mem PAW, oleh karena itu Penggugatmerasa dicemarkan nama baiknya melalui media sehingga Penggugat jugaakan mengambil langkahlangkah

Buleleng sehinggagugatan Penggugat dimaksud adalah sangat premature oleh karena jelasbelum terjadi perbuatan melawan hukum mengingat surat keputusanpemberhentian (PAW) belum dikeluarkan oleh Gubernur Bali ;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Padahal disatu sisi dalam konteks yuridis ada peraturanperundangundangan yang khusus dan relevan mengatur masalah PAW yaitu UUNo. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan Anggota DPRD.Dalam AD/ART Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dikatakan :e = Pasal 12 AD : Setiap Anggota mempunyai hak : 1. Hak berbicara dan haksuara, 2. Hak memilih dan dipilih, 3.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris , yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongXxx, diberi kode: P.4 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.

Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.

Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.

MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.

Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.

Paw
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)