Ditemukan 2491 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-10-2009 — Putus : 19-11-2009 — Upload : 21-03-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 3802/Pdt.G/2009/PA.Jr Tanggal 19 Nopember 2009 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 1
6 — 1
sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut,saksi yang dihadirkan oleh Penggugat termasuk dari keluarga danatau orang orang dekat dengan para pihak, karenanya telahterpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006; Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405yang berbunyi:9.9.9 WAR pls pp rodaott pS> io pS l> ast ux& 2 poa
Register : 19-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PA BLORA Nomor 1033/Pdt.G/2017/PA.Bla Tanggal 15 Agustus 2017 — penggugat dan terguggat
10 — 1
10 — 1
Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Poa bermeterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinyatertanda P.2;B.
Register : 19-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PA BLORA Nomor 1325/Pdt.G/2014/PA.Bla Tanggal 21 Oktober 2014 —
6 — 0
6 — 0
Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat poa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Blora, bermaterai cukup atau telah dinazegelen ( buktiP.1);2.
Register : 13-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0581/Pdt.G/2015/PA.Tbh Tanggal 22 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 24
87 — 24
Meeehiirreaig, tative KOE ae jorviang feels reghethatien Geog alaaati utene Pamohon uffck hetpeligand set 'yay Sprint Galetti boplmA Gute jeieaes, cielah beereeda patgsiahien lageuiy lel . nehinggs mace quia keiererjanhereetgi islet) cern lester feed 38 wat ) 0g han per dierirsManip, tales keleagiae cake) jettarsy bargranten Dea ee, Salt. ie, See amiga lvlitargec wbseard 9) Pemoten on 8 wou dongen th ea, hina aryra Pemshcs telah ree joey ke org och tan 0 nrPa) beraps itcingd Keri) Heicege & ens paretere Poa
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bgr Tanggal 7 Juni 2021 — Pemohon:
H. Moh Saepudin Zaenal
12 — 4
H. Moh Saepudin Zaenal
12 — 4
MOH SAEPUDIN ZAENAL, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 07052019, sesuaidengan aslinya dan diberi tanda............ 0c. .cccee cee cee cee eee eee eee eects eee eee eee ee POA!5.
Register : 25-09-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PA BLORA Nomor 1354/Pdt.G/2014/PA.Bla Tanggal 28 Oktober 2014 — Pemohon dan Termohon
10 — 1
10 — 1
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bloradengan Register perkara Nomor 1354/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 25Hal dari9 hal Put No. 1354/Pdt.G/2014/PA.Bla.September 2014, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadapTermohon dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2011, dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan,Kabupaten Blora, sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : poa
Register : 14-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.TLG Tanggal 15 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
Mengabulkan permohonan para Pemohon ,fet 2 tant 8 Pemetqpen Sommer C18DIG POA TL2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan dipada tanggal 19 Februari 1983 di laksanakan di Desa Sekongkang Atas,Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,3.
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI;
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 001/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali
Register : 25-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PA SELAYAR Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Sly Tanggal 12 Juni 2014 — Penggugat vs Tergugat
13 — 6
13 — 6
patut, akan tetaptidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harusdiperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yangdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukumdan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor poa
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaOktober 2011 sebesar Rp26.272.152.121,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LVG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah
Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. PERTAMINA (Persero) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT ArunNGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahangas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanHalaman 7 dari 52 halaman.
Pembentukan PT ArunNGL Co dan PT Badak NGL Co lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah
Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.ii) Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co (operator kilang) yang mengaturtentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNGBadak oleh PT Badak NGL Co.ili) Processing Agreement
Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000
Pembentukan PT BadakNGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasianpabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimanadiatur dalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 AprilHalaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/20161973.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini
Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaJuli 2010 sebesar Rp 17.559.430.834,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diBadak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity.b.
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI;
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 005/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
Register : 28-11-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PA SUKABUMI Nomor 632/PDT.G/2013/PA.SMI Tanggal 29 Januari 2014 — - PENGGUGAT
- TERGUGAT
20 — 2
20 — 2
Pada tanggal 09 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Citamiang Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor : poa tanggal 09 September 2002 );2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Lamping Kota Sukabumi;Hal. dari Putusan Nomor: 632/Pdt.G/2013/PA.Smi.3.
Register : 08-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 4833/Pdt.G/2018/PA.JT Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Dadang PriatnaPanitera Pengganti,Perincian Biaya Perkara:1.JumlahttdYuspa, S.HPendaftaran SARE RS SS SSSR SEPSIS HIST Rp30.000,00Proses Jeera er area eran Rp75.000,00Panggilan On nnn RRR RRR RGIS RRS RMR ARN Se Rp400.000,00Redaksi Poa RS SR CIR SSIS RTE I Rp5.000,00Meterai Poneman onnnenannanna mannan naam Rp6.000,00Rp 516.000,00Him. 8 dari 8 Put. No. 4833/Pdt.G/2018/PA.JT
Register : 27-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1521/Pdt.G/2019/PA.JT Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Pasal 116 huruf "b dan f" KompilasiHukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Figih yangselanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitabAhkamulQuran Juz Il halaman 405 yang berbunyi :am plo ~probuwoIl elS> cpo pSL> JI US> (poa) o>) ol 98Artinya : Barang siapa dipanggil ke dalam sidang Hakim Pengadilan Islam,sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka tatermasuk orang dzolim, sehingga gugurlah haknya
Register : 05-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 30-12-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 1962/Pdt.G/2017/PA.Po Tanggal 19 Desember 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
464 — 204
464 — 204
Poa) BIRAWA, lahir di Blitar pada tanggal 07 Juli 1976, sekarangberalamat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Ngaringan KecamatanGandusari Kabupaten Blitar ;b) BAROROH ADE MALA, lahir di Blitar pada tanggal 01 April1983, sekarang beralamat di Rt. 002 Rw. 001 Desa GondangKec. Gandusari Kab. Blitar ;3.6 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. B402/Kua.Kk.15.31.16/Pw.01/X2017 tertanggal 14 Nopember 2017yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor UrusanAgama Kec. Gandusari Kab.
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 29-08-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1336/Pdt.G/2015/PA.Pwt Tanggal 6 Agustus 2015 — PENGGUGAT
TERGUGAT
8 — 2
8 — 2
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni2015 Nomor : re Penggugat ;MELAWANPt umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Buruh, beralamat tempat tinggal di fFsebagai Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah Register Perkara Nomor : poa
Register : 10-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 559/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 5 April 2016 —
8 — 6
8 — 6
Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2(dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkandibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisin danbertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohonserta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpahmasingmasing mengaku bernama P dan Poa, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon
Register : 01-08-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PA BLORA Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Bla Tanggal 3 Januari 2017 — Pemohon dan Termohon
8 — 1
8 — 1
Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon Poa. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Blora, bermaterai cukup diberi kode ( bukti. P.1)2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten a. tanggal fePO bermaterai cukup diberi kode (buktiP.2)Hal 3 dari 8 hal Put No. 1026/Pdt.G/2016/PA Bla.3.