patut, akan tetaptidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harusdiperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yangdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukumdan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor poa

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, diwakili olehPadungsak Thanakij selaku Direktur Utama, dan AHBramantya Putra, selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, para Kuasa Hukum Pajak, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3540/POA

Memberi izin kepada Pemohon ( Pe) untukmengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( Poa) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; Demikian diatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal O07 Februari 2011Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabml Awal 1432 MHiriyah, oleh kamiDra. Hj. MUNHIDLOTUL UMMAH sebagai Hakim Ketua Majelis,MIFTAHORRAHMAN, SH. dan Drs. MUH.

denganAfrizal yang diterbitkan Kua Kecamatan Tg Emas Kabupaten Tanah Datar,Selanjutnya Ciberi tanda ...... 0.0... ccc cee cee cee cee ee cee cee eee eee eeeeeeeee eee ete teeter eee ees P23Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614/D2010 atas nama YULMA WATI,yang lahir di Saruaso pada tanggal 21 Juli 1960 yang diterbitkan DinasKependudukan Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 13 Nofember 2010,Selanjutnya Ciberi tanda ...... 0... ccc cee cee cee cee cee cee eee eee eee eeeeteaee eet see settee tee ees POA

alasan antara Penggugat dan Tergugat telah seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keharmonisan rumahtanggaPenggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, semenjak Tergugat telahmeninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2012 dan hingga kinitidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah RepublikIndonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak adanya bantahandari Tergugat didukung dengan keterangan dua orang saksi yaitu poa

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikahpada tanggal 12 Oktober 1992 menurut agama Islam di Poa. Kabupaten Fakfak, dan telah memenuhi syarat dan rukunnikah menurut tuntunan Islam;2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yangmewakilkan kepada Bapak P untuk menikahkan Pemohon I dan1Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 9.000, (sembilan riburupiah), dan untuk menjadi saksi nikah adalah Jubair Hobrouw dan H. Zainal;3.

dimana Tergugat tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga segala kebutuhan hidupmenjadi tanggung jawab Penggugat dengan bekerja keras, walaupun Penggugatsudah meminta nafkah namun Tergugat tetap tidak memberi ;Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatterjadi kurang lebih pada bulan April 2009, yang akibatnya antara Penggugat danTergugat telah pisah tempat tinggal rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkanPenggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di poa

Bg = gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:Wn ps co J aot ~plS Wo oS lx ~os eo& dX poa) G2) oll 925Artinya: Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam untukmenghadap ke persidangan sedangkan orang tersebut tidakmemenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang zhalim, makagugurlah haknyaMenimbang, bahwa sekalipun perkara ini diputus

mencatatkan perkawinan pada Kantorvusen Agama setempat:Lhows, para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengantSerangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala desa Mangae*scemaian Lambu, Kabupaten Bima, Nomor: Kesra.1.4/2/l/2017 tanggal 26=euen 2017, untuk itu Pemohoan mohon diizinkan untuk berperkara secaraComaCuma ( pradeo ;Berdasarkan dalildalil tersebut di ates, para Permohon memohon kepadaseg2cien Agama Sima untuk memberikan penetapan sebagai berikut Aa. 2 dan 08 al, Penstanan Nomar O16 Poa

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000

Pembentukan PT BadakNGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasianpabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimanadiatur dalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 AprilHalaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/20161973.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaJuli 2010 sebesar Rp 17.559.430.834,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diBadak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity.b.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016pengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS

Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2011 sebesar Rp2.125.750.000,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kwan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3536/POA

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.02.10/Pw.01/258/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan poa tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :1 Po dibawah sumpahnya telah memberikan keterangansebagai berikut :e Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat,mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008

., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 003/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali

/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4053/POA

Memberi ijin kepada Pemohon MY untukmenjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Poa di depan sidang Pengadilan Agama Blora ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara inisebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 H., oleh Majelis HakimPengadilan Agama di Blora yang terdiri dari Drs. H.

Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4056/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.

1. Planing Of Action (POA) Puskesmas Gattareng senilai Rp.500.000.000;
2. Laporan realisasi dana BOK PKM Gattareng TA.2019;
3. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019;
4. PTP PKM Gattareng Tahun 2020;
5. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Gattareng TA.2019;
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Gattareng TA.2019;

1. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontotiro senilai Rp.550.000.000,-;
2. Rekapitulasi Realisasi anggaran BOK TA.2019;
3. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontotiro TA.2019;
4. Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019;
5. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019;
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019;

Dikembalikan pada Puskesmas Bontotiro

1. Planing Of Action (POA) Puskesmas Lembanna senilai Rp.450.000.000,- dan Rp.911.468.000,-;
2. Rekapitulasi Pencairan Program BOK Bulan Januari-Desember Puskesmas Lembanna Tahun 2019;
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Lembanna TA.2019;
4. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019;

Dikembalikan pada Puskesmas Lembanna.

1. Planing Of Action (POA) senilai Rp.901.000.000,-;
2. RPK BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019 senilai Rp.450.000.000;
3. RUK BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019;
4. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanah Toa TA.2019;
5. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019;
6. Rekapan laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Tanah ToaTahun 2019;
7. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019

1. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000;
2. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019;
3. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontonyeleng TA.2019;
4. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019;
5. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019;
6. PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun

Pendidikan terakhir , tempat tinggal di 7yang dalam bal inidikuasakan kepada is59251), selarjutnya disebut"PENGGUGAT";MELAWANtahun, agama slam, PekerjaanPendidikan terakhir , tempat tinggal di Poa selaniutnya disebut"TERGUGAT";Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca surat gugatan.Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi.Telah mempelajari dengan seksama semua buktibukti yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat