735/Pdt.G/2014/PA.JS

,tanggal 17 Maret 2014, mengajukan dalildalil sebagai berikut :Hal 1 dari 5 hal Put No. 735/Pdt.G/2014/PAJS.1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Jakarta Selatanpada tanggal 06 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor620/45/VII 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, tanggal 06 Juni 2001;2 Bahwa setelah pemikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggaldi rumah JakartaSelatan selama+ 10 tahun;3.

sesuaiketentuan hukum yang berlaku;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugatmohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat tidak hadir, dan menurut relaas panggilan tanggal 27 Maret 2014,Penggugat sudah tidak tinggal/pindah dari alamat yang tercantum dalam suratgugatannya;Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yangtertera dalam berita acara persidangan perkara ini;Hal 3 dari 5 hal Put No. 735

Ahmad Majid, S.H., M.H.Hal 5 dari 5 hal Put No. 735/Pdt.G/2014/PAJS.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

735/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

PENETAPANNomor 735/Pdt.G/2021/PA.Kab.KdrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama xxxxxxxxx XxXxxxx yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, NIK. 3504020808800002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 08Agustus 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan Xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB.KEDIRI, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan

Pasal 271272 dapatdiberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranyadapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan AgamaXXXXXXXXX XXXXXX dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdrsesuai Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009

milik Penggugat IXberdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 735/Gunung SahariSelatan, Surat Ukur Nomor 587/1990;XI. Jalan Angkasa Nomor 18 BD Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat seluas 126 m?

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 735/Gunung Sahari Selatanatas nama Penggugat IX;XI.

, 1333,734, 735/Gunung Sahari atas nama Para Tergugat Rekonvensi tersebut;11.

SHGB Nomor 725, Nomor 1505,Nomor 731, Nomor 732, Nomor 736, Nomor 737, Nomor 738,Nomor 1093, Nomor 734, Nomor 735 dan Nomor 1333/GunungSahari Selatan atas nama Para Pemohon PK yang jumlahkeseluruhannya seluas 1.513 m?

HGB Nomor 734 dan Nomor 735/Gunung SahariSelatan atas nama Yudiawan Tansari (Penggugat 9), yangterletak dan setempat sekarang dikenal dengan JalanAngkasa Nomor 20 N, O;b.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Tmg dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

735/Pdt.G/2024/PA.Tmg

1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Kbm dari Penggugat;

2.Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

735/Pdt.G/2022/PA.Kbm

735/Pdt.G/2014/PAJU

No.735/Pdt.G/2014/PAJU3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohonberjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suamiisteri, akantetapi sejak bulan Maret tahun 2010, Pemohon dengan Termohon mulaiterjadi perselisinan dan percecokan yang terusmenerus dan sulit untukdidamaikan yang disebabkan antara lain :a. Termohon sering marahmarah serta kerap melakukan pemukulan kepadaPemohon ketika marah;b.

No.735/Pdt.G/2014/PAJU2. SAKSI Il, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggalPekerjaan seniman, bertempat tinggal di , Kelurahan Kecamatan KotaJakarta Utara.

No.735/Pdt.G/2014/PAJUpecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon. sebab apabila perselisihanantara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masihmungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami isteri sanggup berpisahdalam tempo yang sekian lama ?

No.735/Pdt.G/2014/PAJU1.2.3.4.5.Drs. H. Abdul Jabar, MH Drs. H. Affandi.Panitera Pengganti,Nurlaelah, SHBiaya Perkara :Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya Proses Rp. 50,000,Biaya Panggilan Rp. 600.000Biaya redaksi Rp. 5.000,Biaya Materai Rp. 6.000. JumlahRp.691.000, (enam ratus sembilan puluh satu riburupiah );

M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2017 Nomor 735/Pdt.G/2016/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Berkas perkara Nomor 735/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 29Nopember 2017 dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnyatersebut diatas telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 3Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2016 dibawah RegisterNomor 735/Pdt.G/2016/PN Dps telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupunverzet;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Memperhatikan dan mengutip segala halhal yang termuatdalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 735/ Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 29 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut :Halaman 8dari22 PutusanNomor 28

Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasahukum Pembanding semula Penggugat, tanggal 21 Januari 2018 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dandisampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanHalaman 9dari22 PutusanNomor 28/Pdt/2018/PT DPSNegeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal07 Februari 2018;Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraBanding (Inzage) Nomor 735

Maka oleh karena itu Mohon kepadaKetua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali agar dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29Nopember 2017 dengan Register Perkara No.735/Pdt.G/2017/PN Dps karena Putusan tidak disusun sesuaidengan ketentuan syarat hukum formil, Putusan sudah dicampuraduk antara bagian Eksepsi dan Pokok Perkaranya sehinggaPutusan menjadi Cacat Yuridis.Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMBANDING /PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Bali melaluiKetua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk dapat memutuskan :1.Menerima Memori Banding PEMBANDING / PENGGUGATtersebut diatas ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 29Nopember 2017 + Berdasarkan Register Perkara No.735/Pdt.G/2017/PN Dps, menjadi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;DALAM POKOK PERKARA Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembandinguntuk seluruhnya ;Menghukum Tergugat/Terbanding

Menyatakan perkara nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Smn dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

735/Pdt.G/2024/PA.Smn

735 K/Pid.Sus/2012

No. 735 K/Pid.

No. 735 K/Pid. Sus/2012

1. Mengabulkan permohonan Penggugatuntuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 ( enam ratus tigapuluh ribu rupiah)

735/Pdt.G/2022/PA.Blk

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.G/2023/PA.Bjm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

735/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) perahu kelotok tanpa nama, dikembalikan kepada terdakwa dan BBM Jenis Solar sebanyak 21 jirigen, 735 liter Solar, Dirampas untuk Negara. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

sebagaimana diatur dan diancampidana dalam melanggar Pasal 53 huruf b dan d UURI tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS Bin MUHDIN, selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) perahu kelotok tanpa nama,dikembalikan kepada terdakwa dan BBM Jenis Solar sebanyak + 21 jirigen,735

salahdan melanggar hukum, kemudian petugas menanyakan surat ijin usahapengangkutan maupun ijin usaha Niaga dalam kepemilikan BBM jenis Solartersebut namun terdakwa tidak memilikinya, kemudian terdakwa besertabarang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.e Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barangbukti, barang bukti mana adalah sebagai berikut :e 1 (satu) perahu kelotok tanpa nama, dan BBM Jenis Solar sebanyak + 21jirigen, 735

menyalahgunakanpengangkuatan BBM Solar tanoa memiliki surat ijin pengangkutan yaitu pada saatpetugas kepolisian telah melakukan patroli di perairan di perairan Sungai Barito, dimanasaat itu petugas kepolisian melihat ada perahu kelotok dengan berisi muatan yangsedang berlayar di perairan tersebut, setelah di dekati dan dilakukan pemeriksaandiketahui bahwa yang mempunyai prahu kelotok tersebut adalah FIRDAUS BinMUHDIN serta muatan yang berada di perahu kelotok tersebut berisi BBM Jenis Solarsebanyak + 2I Jengen/735

tersebut maka untuk adilnya oleh Majelis Hakim kepadaterdakwa akan dijatunkan pidana bersyarat, dimana syarat dan ketentuannyasebagaimana amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa jugadijatunkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amarputusan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e 1 (satu) perahu kelotok tanpa nama,oleh Majelis Hakim diperintahkandikembalikan kepada terdakwa sedangkan BBM Jenis Solar sebanyak +21 jirigen, 735

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) perahu kelotok tanpa nama,dikembalikan kepada terdakwa dan BBM Jenis Solar sebanyak + 21 jirigen,735 liter Solar, Dirampas untuk Negara.4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Blok D 32, Nomor 10, RT/RW.004/019, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, JawaBarat, pekerjaan Wiraswasta;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN1.Mewajibkan Tergugat menunda tindakantindakan lanjutan daripelaksanaan surat Nomor 735

Mewajibkan Tergugat agar mencabut surat Nomor 735/1.754.21,tanggal 02 Mei 2017 Perihal: Peringatan III (ketiga);4.

Putusan Nomor 519 K/TUN/2018Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar Nomor:735/1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 Perihal Peringatan keIlll yangditerbitkan oleh Termohon Kasasi yang didahului Instruksi Gubernur DKIJakarta Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Penertiban Terpadu tersebut;Membatalkan seluruh isi keputusan Pengadilan Tinggi Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 57 / B/ 2018/ PT.TUN Jakarta, tanggal 24April 2018 Juncto keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 142 /G/2017

/PTUN Jakarta, tanggal 14 Desember 2018;Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Pemohon yangmempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) didalam mengajukanGugatan A quo, karena mempunyai kepentingan langsung atas kerugianyang diderita Para Para Pemohon Kasasi sejak diterbitkan SuratPerintah Bongkar Nomor 735/1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 yangdidahului Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2017Tentang Penertiban Terpadu tersebut;Menetapkan dan memberikan Ijin kembali kepada Para Pemohon

735 K/Pdt/2011

PUTUS ANNomor 735 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DPD PARTAIL GOLONGAN KARYA KOTA METRO,berkedudukan di Jalan Ikan Tongkol, Nomor 26 Kota Metro,diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya:Ny. Hj.

No. 735 K/Pdt/2011Bahwa oleh karena itu Penggugat telah menerima Surat PemberitahuanPenetapan Terpilin Anggota DPRD Kota Metro dari Tergugat dengan SuratNomor 270/271/KPU.8M/2009 tertanggal 23 Mei 2009 (vide bukti P.4.) ;Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugatyaitu Surat Nomor 270/361/KPU.8M/2009 tertanggal 21 Juli 2009 tentangPemberitahuan kepada Penggugat untuk melengkapi Berkas Calon (vide buktiP.5).

No. 735 K/Pdt/2011Legislatif) sebagaimana dalam suratnya (vide bukti P.7.) :"Sehubungan dengan semaraknya pemberitaan Surat KabarHarlan, Tabloid di Kota Metro dan Wilayah Lampung ten tangCalon Anggota Legislatif DPRD Kota Metro bernama A. RoziYasin darl Partal Golkar di Daerah Pemilihan 2 dengan NomorUrut 5 yang telah melakukan politik uang dalam pelaksanaankampanye yang bersangkutan ..."

No. 735 K/Pdt/201110untuk memproses usulan yang diajukan oleh partai politik danmenetapkan seorang menjadi anggota dewan atau tidak.

No. 735 K/Pdt/201114c. Diberhentikan sementara sebagai Anggota ;d. Diberhentikan sebagai Pengurus ;e.

DEWANGGA AGUNG PRADANA Bin AGUS SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 17 Juni 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 735/117/V1/2009, tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama, Kabupaten Kediri;Him. 1 dari 13 hlm.Put. No: 1602/Pdt.G/2014/PA.Kab.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 735/117/VI/2009 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri,tanggal 18 Juni 2009,bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bouktiP.2);3. Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala,Kabupaten Kediri Nomor: 474.02/299/418.96.02/2014 bertanggal19Mmei 2014 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya; (buktiP.2);Him. 3 dari 13 hlm.Put. No: 1602/Pdt.G/2014/PA.Kab.

Kar.perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalamlingkup kKewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama,Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/117/VI/2009 dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyailegal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat

cacat formil dan batal sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Bahwa Tergugat II sebagai Notaris yang membuat Akta No. 119 tertanggal25 Juni 2014 tentang Perjanjian Pengkuan Hutang Dengan Jaminanmemberikan keterangan dibawah sumpah yang tidak pernah melihat sendiriTergugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.300.000.000,(delapanmilyar tiga ratus juta rupiah) dan faktanya juga terhadap Surat PengikatanJual Beli Kaveling Tanah Siap Bangun PAKUWON INDAH dibuat dibawahtangan,dengan nomor 735

memberikan barang jaminankepada Tergugat , berupa:Sebidang tanah kavling seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi)beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di PerumahanPAKUWON INDAH, yang terkenal dengan sebutan THE BOULEVARD VILLA BUKIT PDL 110, Kelurahan Lidah Wetan, KecamatanLakarsantri dan Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, KotaSurabaya, Provinsi Jawa Timursatu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Surat Pengikatan Jual BeliKavling Tanah Siap Bangun PAKUWON INDAH Nomor : 735

Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kaveling Tanah Siap BangunPakuwon Indah No. 735/PDPI/5/2008 tertanggal 26 Mei 2008, yangselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .................06 P1;2. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 119tertanggal 25 Juni 2014 dibuat di hadapan Notaris TANTIEN BINTARTI,SH,yang selanjutnya pada fotokop! bukti surat tersebut diberi tanda ............ P2;3.

Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Siap BangunanPakuwon Indah Nomor 735/PDPI/5/2008, yang selanjutnya pada fotokopibukti surat terSebut GiDeri tanda...........cccccceccseecsceeeeeaeeeeeeeeeecseeaeeeaaes TI &TI3;4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor191/Pdt.G/2018/PN.Sda tertanggal 08 Januari 2019, yang selanjutnya padafotokopi bukti Surat terSebut diberi tanda.............ccccceecceeeeeesseeeeeeeees TI &TII4;5.

/PDPI/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P1 dan TI & TII3 adalahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Siap Bangun Pakuwon Indah No.735/PDPI/5/2008 dimana PT.

Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004406.12/2018/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ.29/2018 tanggal2 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015 Nomor:0001 2/203/15/735

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00030/KEB/WPJ.29/2018 tanggal 2 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00012/203/15/735/17 tanggal 02 Mei 2017, atas nama: PT.Astra Agro Lestari, Tok., NPWP: 01.334.427.0735.001, beralamatdi Jalan Hayup, Mahe Pasar Haruai, Kab.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00012/203/15/735/17 tanggal 02 Mei 2017, atas nama: PT. AstraAgro Lestari, Tok., NPWP: 01.334.427.0735.001, beralamat diJalan Hayup, Mahe Pasar Haruai, Kabupaten Tabalong,Kalimantan Selatan 71572 terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00030/KEB/WPJ.29/2018 tanggal 2 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2015 Nomor0001 2/203/15/735

uraian banding tanggal 03 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004251.25/2018/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00011/KEB/WPJ.29/2018 tanggal 28Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2015 Nomor:00006/240/15/735

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00011/KEB/WPJ.29/2018 tanggal 28 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2015 Nomor:00006/240/15/735/17 tanggal 02 Mei 2017, atas nama: PT. AstraAgro Lestari, Tok., NPWP: 01.334.427.0735.001, beralamat diJalan Hayup, Mahe Pasar Haruai, Kab.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh FinalPasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2015 Nomor:00006/240/15/735/17 tanggal 02 Mei 2017, atas nama: PT. AstraAgro Lestari, Tok., NPWP: 01.334.427.0735.001, beralamat diJalan Hayup, Mahe Pasar Haruai, Kab. Tabalong, KalimantanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00011/KEB/WPJ.29/2018 tanggal 28 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2015 Nomor:00006/240/15/735

Padang Lawas Utara dan dari perkawinan tersebut, pemohonSS GkSwmei 2 (dua) orang anak masingmasing bernama :+ AZI HAFIZ ALFARIZI, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 21 Januari2006, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 26 Juni 2012, No;145/735.BB/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan BakaranBatu.2.

Labuhan Batutertanggal 26 Juni 2012 Nomor : 145/735/BB/2012, selanjutnya diberi tanda P4; Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Khaliza Azzahra yang dikeluarkanoleh Kepala Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab.

Labuhan Batu tertanggal 26 Juni 2012 Nomor145/735,'S 202 4 cen 2. KHALIZA AZZAHRA, jenis kelamin Perempuan, lahir diRanteuprait Gai Smagal 02 Juni 2011, sesuai dengan surat keterangan kelahiranyang Gieirar mem Kepala Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab.Labuan Site "mace! 26 Juni 2012 Nomor : 145/736/BB/2012;eis. Semwe berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiates, Gav Sig?

Labuhan Batu tertanggal 26Juni 2012 Nomor : 145/735/BB/2012 dan 2. KHALIZA AZZAHRA, jenis kelamin*erempuan, lahir di Rantauprapat pada tanggal 02 Juni 2011, sesuai dengan surat=terangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bakaran Batu Kec.Fantau Selatan Kab.